Author: pskp

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerima kunjungan audiensi terkait pembentukan Daerah Operasional (DAOPS) dan survei lokasi Kantor Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Kamis (4/6). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pers Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup, khususnya peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kazpul Zein Heriyanto, S.T., M.T.

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang melakukan pemaparan terkait rencana pembentukan DAOPS serta survei lokasi yang akan mendukung operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan.

Dalam sambutannya, Kazpul Zein Heriyanto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pengendalian lingkungan hidup di daerah. Menurutnya, keberadaan DAOPS dan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kebakaran lahan yang selama ini menjadi salah satu tantangan di wilayah Kalimantan.

“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung penuh kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk pelaksanaan berbagai kegiatan di daerah operasional (DAOPS) serta rencana penempatan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kami berharap dengan adanya brigade ini, upaya penanganan dan pencegahan kebakaran lahan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan efektif sehingga ke depan tidak lagi terjadi kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.

Pembentukan DAOPS dan penempatan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi karhutla. Selain memperkuat respons penanganan di lapangan, keberadaan brigade juga diharapkan mampu mengoptimalkan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan melalui koordinasi lintas sektor yang lebih terintegrasi.

Melalui audiensi dan survei lapangan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, melindungi kawasan rentan kebakaran, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran lahan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program strategis di bidang lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menciptakan daerah yang aman, lestari, dan bebas dari ancaman kebakaran lahan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Anggrek Tewu, Gedung A Sekretariat Daerah Kabupaten Kotim, Rabu (3/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan menata struktur organisasi perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

FGD dihadiri oleh unsur perangkat daerah, pejabat struktural, tenaga ahli, serta pemangku kepentingan terkait yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, S.H., M.Sc., mewakili Bupati Kotawaringin Timur.

Dalam sambutannya, Umar Kaderi menegaskan bahwa penataan kelembagaan bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah strategis untuk memastikan perangkat daerah mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan secara optimal sesuai tantangan serta kebutuhan daerah yang terus berkembang.

Ia menjelaskan bahwa FGD tersebut menjadi forum penting untuk menghimpun berbagai pandangan, masukan, dan rekomendasi dari para peserta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penataan kelembagaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui FGD ini, saya berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan, pandangan, dan rekomendasi yang konstruktif berdasarkan data, fakta, serta kebutuhan riil daerah. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan organisasi pemerintah daerah yang lebih adaptif, profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Menurut Umar, pemerintah daerah saat ini dituntut untuk mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lincah dan efektif di tengah berbagai tantangan pembangunan, perkembangan teknologi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi perlu dilakukan secara berkala agar perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal dan tidak terjadi tumpang tindih fungsi maupun kewenangan.

FGD Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah ini juga merupakan tindak lanjut dari evaluasi kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai aspek strategis menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut, mulai dari efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, kesesuaian beban kerja organisasi, optimalisasi sumber daya aparatur, hingga peluang penguatan koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan implementatif sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan kelembagaan yang lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Melalui langkah penataan kelembagaan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H. Halikinnor, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menghadapi berbagai tantangan global dan dinamika perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Halaman Kantor Bupati Kotawaringin Timur, Senin (1/6/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol atau seremonial tahunan, melainkan ideologi yang hidup dan menjadi penuntun bangsa dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati juga mengajak generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap tindakan nyata serta tidak membiarkan nilai-nilai luhur tersebut hanya menjadi slogan semata.

Menurutnya, ketangguhan Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman merupakan bukti nyata relevansi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pada kesempatan yang sama, Bupati turut menyampaikan apresiasi atas dimulainya rangkaian kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Ia menekankan bahwa sensus tersebut merupakan agenda strategis nasional untuk memperoleh data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Selain itu, Bupati juga menyambut baik peresmian Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan.

Keberadaan Redkar dinilai menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi kebakaran permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan. Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap semangat gotong royong, persatuan, dan nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H. Halikinnor, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola HNR Cup II Tahun 2026 di Stadion 29 November Sampit, Minggu (31/5/2026). Turnamen yang akan berlangsung selama sekitar 32 hari tersebut menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus hiburan bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Halikinnor menyampaikan apresiasi kepada panitia, sponsor, aparat keamanan, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai HNR Cup II merupakan wujud kebersamaan dalam memajukan olahraga sepak bola di Kotawaringin Timur.

“Saya berharap HNR Cup II ini dapat menjadi wadah penyaluran bakat dan potensi pemain muda berbakat di Kotawaringin Timur. Melalui ajang ini, kita ingin melahirkan generasi pemain sepak bola yang mampu mengharumkan nama daerah, baik di tingkat regional maupun nasional,” ujar Halikinnor.

Menurutnya, turnamen ini tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah, khususnya bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di sekitar lokasi pertandingan. Bupati juga mengapresiasi penyelenggaraan HNR Cup II yang terlaksana melalui dukungan sponsor dan swadaya masyarakat tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan tingginya kepedulian berbagai pihak terhadap kemajuan olahraga di Kotim.

Mengusung tema “Sepakbola Adalah Romantisme Cinta yang Paling Nyata”, HNR Cup II diharapkan mampu mempererat persaudaraan, meningkatkan sportivitas, dan menjadi ajang yang melahirkan talenta-talenta sepak bola terbaik dari Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengapresiasi terselenggaranya Seminar Ilmiah bertajuk “Santri di Era Digitalisasi: Tantangan dan Solusi” yang menghadirkan narasumber Dr. Habib Muhammad Hanif. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Sabtu (30/5/2026), dan diikuti oleh para santri, tokoh agama, pendidik, serta masyarakat umum.

Seminar ini menjadi wadah diskusi dan pembelajaran bagi generasi muda, khususnya kalangan santri, dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Selain memperkuat wawasan keislaman, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang hadir di era transformasi digital.

Dalam sambutannya, Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M., menekankan pentingnya membangun generasi yang tidak hanya unggul dalam penguasaan teknologi, tetapi juga memiliki karakter, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan yang kuat sebagai fondasi kehidupan.

Menurutnya, kemajuan teknologi merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara bijak. Teknologi dapat menjadi sarana yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses informasi, dan mendorong inovasi. Namun di sisi lain, tanpa dibarengi dengan penguatan moral dan spiritual, perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan berbagai tantangan sosial bagi generasi muda.

“Generasi muda, khususnya para santri, harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara positif dan produktif. Kemajuan teknologi hendaknya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas ilmu pengetahuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru mengikis nilai-nilai moral dan keagamaan,” ujar Halikinnor.

Sementara itu, Dr. Habib Muhammad Hanif dalam paparannya mengajak para santri untuk tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Ia menegaskan bahwa santri masa kini harus memiliki kemampuan untuk memahami berbagai perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media digital, dan perubahan sosial yang terus berkembang.

Menurutnya, tantangan umat di era digital semakin kompleks dan membutuhkan solusi yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan generasi santri dan ulama yang tidak hanya menguasai ilmu agama secara mendalam, tetapi juga memahami realitas kontemporer sehingga mampu memberikan panduan dan solusi bagi masyarakat.

“Era digital menghadirkan banyak peluang sekaligus tantangan. Santri harus hadir sebagai bagian dari solusi dengan memadukan kedalaman ilmu agama, wawasan kebangsaan, dan pemahaman terhadap perkembangan teknologi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong para santri untuk menjadikan teknologi sebagai sarana dakwah, pendidikan, pengembangan kreativitas, serta inovasi yang memberikan manfaat luas bagi umat dan masyarakat. Dengan demikian, santri dapat berperan aktif dalam membangun peradaban yang maju tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislaman.

Seminar ilmiah ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat literasi digital, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun kesiapan generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. Sejalan dengan upaya transformasi digital yang terus berkembang di Indonesia, santri diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pencipta inovasi dan agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap lahir generasi santri yang adaptif terhadap perkembangan zaman, memiliki daya saing tinggi, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

“Santri bukan tertinggal oleh zaman, tetapi penjaga arah di tengah derasnya era digitalisasi.”

Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Khairiah Halikinnor, melanjutkan rangkaian kunjungan kerja dalam rangka pemantauan implementasi Transformasi Posyandu di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah sebelumnya mengunjungi sejumlah posyandu di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, kali ini Hj. Khairiah meninjau langsung pelaksanaan layanan di Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Tanah Mas, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, Senin (25/5/2026).

Kunjungan tersebut turut didampingi Tim Pembina Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kotawaringin Timur, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tenaga kesehatan, serta kader posyandu setempat. Kehadiran rombongan disambut antusias oleh masyarakat yang hadir untuk mengikuti kegiatan pelayanan dan pembinaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memastikan implementasi Transformasi Posyandu berjalan optimal hingga tingkat kelurahan dan desa. Transformasi Posyandu merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat melalui integrasi berbagai layanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Hj. Khairiah Halikinnor menegaskan bahwa posyandu saat ini telah berkembang menjadi wadah pelayanan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mendukung berbagai layanan dasar lainnya melalui pendekatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Transformasi Posyandu merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini fungsi posyandu tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan, tetapi telah diperluas untuk mendukung enam bidang pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih terpadu, mudah diakses, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Hj. Khairiah.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para kader posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat. Menurutnya, keberhasilan transformasi posyandu sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, dan partisipasi aktif masyarakat.

Selama kunjungan, Hj. Khairiah meninjau berbagai kegiatan pelayanan yang berlangsung di Posyandu ILP Tanah Mas, sekaligus berdialog dengan kader dan warga untuk mendengarkan langsung berbagai masukan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan. Dialog tersebut menjadi bagian penting dalam upaya evaluasi dan peningkatan kualitas layanan posyandu ke depan.

Selain meninjau posyandu, Hj. Khairiah bersama rombongan juga mengunjungi salah satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada di Kelurahan Tanah Mas. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini yang menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Di lokasi PAUD, Hj. Khairiah berkesempatan melihat secara langsung proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ia juga berinteraksi dengan para siswa, menyapa, dan memberikan motivasi kepada anak-anak agar semangat belajar sejak dini. Suasana hangat dan penuh keceriaan terlihat ketika anak-anak menyambut kedatangannya dengan senyum dan antusiasme.

Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memperkuat pelayanan dasar yang terintegrasi, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Melalui transformasi Posyandu dan dukungan berbagai pihak, diharapkan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Koordinasi Lintas Sektor Bidang Literasi Digital dan Keamanan Informasi yang dilaksanakan di Ruang Smart Command Hall (SCH) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin (25/5).

Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, sektor perbankan, pelaku usaha, media massa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung percepatan transformasi digital di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, S.H., M.Sc. Turut hadir Staf Ahli Bupati yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perwakilan perguruan tinggi, sektor perbankan, pelaku UMKM, insan media, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Umar Kaderi menegaskan bahwa transformasi digital merupakan salah satu agenda penting pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi Bupati Kotawaringin Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat akses layanan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tengah perkembangan era digital.

“Forum ini merupakan langkah progresif untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung transformasi digital di Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui digitalisasi, kita tidak hanya mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat, dunia usaha, dan sektor pendidikan untuk berkembang bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transformasi digital harus dapat dirasakan hingga ke tingkat desa. Pemerataan akses teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar manfaat digitalisasi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Cok Orda Putra Legawa, S.Si., M.Sc., menjelaskan bahwa forum koordinasi ini difokuskan pada tiga program prioritas utama, yaitu penguatan literasi dan pendidikan digital, pemberdayaan serta digitalisasi UMKM, dan peningkatan keamanan informasi.

Menurutnya, tantangan perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan berbagai pihak agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab.

“Penguatan literasi digital tidak hanya menyasar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap keamanan informasi, etika digital, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan,” jelasnya.

Komitmen kolaboratif dari berbagai pihak tampak dalam forum tersebut. Perwakilan perguruan tinggi, seperti Universitas Darwan Ali dan Universitas Muhammadiyah Sampit, menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam kegiatan edukasi literasi digital dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bagi masyarakat, pelajar, dan pelaku usaha.

Di sektor ekonomi, dukungan datang dari Bank Kalteng yang berkomitmen mendukung digitalisasi UMKM melalui perluasan penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan transaksi sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Sementara itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan kesiapan mendukung program literasi digital melalui penyediaan sarana dan media edukasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Dukungan juga diberikan oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kotim yang telah melakukan pembaruan perangkat publikasi digital guna memperkuat promosi dan pemasaran produk UMKM lokal.

Sebagai tindak lanjut forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga berencana mengintegrasikan berbagai program dan informasi hasil koordinasi ke dalam sub-menu khusus pada portal resmi pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi, memperluas akses informasi publik, serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait program literasi digital, keamanan informasi, dan pengembangan UMKM.

Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap terbangun ekosistem digital yang kuat, kolaboratif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media diharapkan mampu mempercepat terwujudnya masyarakat yang cakap digital, aman dalam beraktivitas di ruang siber, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperingati Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah melalui upacara yang berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati Kotawaringin Timur, Sabtu (23/5) pagi. Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Hj. Irawati, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah.

Peringatan hari jadi tahun ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang pembangunan Kalimantan Tengah sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Upacara diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.

Suasana upacara terasa semakin khidmat dan emosional ketika seluruh peserta diajak mendengarkan rekaman suara sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Audio bersejarah tersebut mengisahkan perjuangan para tokoh pendiri yang telah berjuang mewujudkan terbentuknya provinsi ini sebagai rumah bersama masyarakat Kalimantan Tengah.

Mengenakan pakaian adat khas daerah, Hj. Irawati menyampaikan pesan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, yang menekankan pentingnya memperkuat kemandirian daerah di tengah berbagai tantangan pembangunan dan dinamika fiskal yang dihadapi saat ini.

Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan perencanaan matang, konsistensi, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi salah satu instrumen penting agar setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Efisiensi adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat, dengan fokus pada prioritas, tepat sasaran, dan berdampak langsung,” demikian kutipan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan oleh Wakil Bupati.

Selain efisiensi, Gubernur juga menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengelola potensi dan sumber dayanya secara mandiri guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Momentum Hari Jadi ini harus menjadi pengingat kita bahwa daerah yang kuat adalah daerah yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk itu, kemandirian daerah perlu terus kita perkuat dengan mengoptimalkan PAD,” lanjutnya.

Sambutan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyelarasan program pembangunan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Keselarasan arah pembangunan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.

Di sisi lain, Gubernur mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), terutama menjelang musim kemarau. Upaya pencegahan dinilai lebih penting daripada penanganan setelah kebakaran terjadi, sehingga diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam berbagai kebutuhan pokok seperti cabai, sayuran, dan tanaman produktif lainnya.

“Kemandirian daerah dimulai dari kemandirian keluarga-keluarganya,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Menutup pembacaan sambutan, Wakil Bupati Hj. Irawati menyampaikan pesan Gubernur agar seluruh masyarakat Kalimantan Tengah terus menjaga dan mengamalkan Filosofi Huma Betang sebagai identitas dan kekuatan sosial masyarakat Kalimantan Tengah. Nilai-nilai kebersamaan, toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap keberagaman diyakini menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menggelar konferensi pers resmi di Kantor Setda Kotim, Jumat (22/5). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat terkait rencana pembangunan Batalyon Infanteri (Yonif) TP 932/Mentaya di wilayah tersebut.

Pernyataan resmi pemerintah daerah dibacakan langsung oleh Asisten I Setda Kotim, Waren, dengan didampingi oleh Komandan Kodim (Dandim) 1015/Sampit, Kapolres Kotim dan perwakilan Korem. Agenda ini juga dihadiri oleh pejabat daerah serta insan pers.

Dalam penyampaiannya, Waren menjelaskan bahwa pembangunan Yonif TP 932/Mentaya merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendukung stabilitas keamanan daerah.

Terdapat dua poin utama yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut:
1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan Yonif TP 932/Mentaya.

2. Lokasi rencana pembangunan Yonif tersebut berada di atas lahan TNI yang telah dikelola dan dikuasai oleh Kodim 1015/Sampit sejak tahun 1999. Lahan ini juga telah memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang resmi teregistrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan setempat.

Melalui konferensi pers ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Langkah ini juga diharapkan mampu menjaga situasi agar tetap kondusif, sekaligus menciptakan sinergi yang positif antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Khairiah Halikinnor, menegaskan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan sebagai langkah strategis dalam menekan angka stunting. Selain itu, ia juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap pendidikan anak sejak usia dini sebagai fondasi dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Anggur, Kamis (21/05), dalam rangka pemantauan implementasi Transformasi Posyandu yang mengusung tema “Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM): Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.”

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memastikan pelaksanaan transformasi Posyandu berjalan optimal di tingkat masyarakat. Program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh warga.

Dalam arahannya kepada kader Posyandu dan masyarakat yang hadir, Hj. Khairiah menekankan bahwa pemantauan tumbuh kembang anak harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Menurutnya, deteksi dini terhadap permasalahan gizi dan kesehatan anak menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan stunting.

“Kita harus terus memantau tumbuh kembang anak-anak kita dengan seksama. Ini sangat penting agar angka stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terus mengalami penurunan secara signifikan. Selain itu, kita semua juga harus memberikan perhatian terhadap pendidikan anak sejak dini karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi penerus,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh pihak, mulai dari keluarga, kader Posyandu, tenaga kesehatan, hingga pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Selain membahas isu kesehatan anak, Hj. Khairiah juga mengingatkan bahwa Posyandu saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Posyandu tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan telah berkembang menjadi pusat layanan masyarakat yang mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Melalui Transformasi Posyandu 6 SPM, layanan yang diberikan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga pelayanan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih terpadu dan menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh.

“Transformasi Posyandu merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Posyandu kini menjadi wadah kolaborasi berbagai sektor sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga aspek kehidupan lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Khairiah juga mengapresiasi peran kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat. Dedikasi dan kerja keras para kader dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting.

Melalui Transformasi Posyandu 6 SPM, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terus meningkat. Kehadiran Posyandu yang lebih adaptif dan terintegrasi diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Khairiah Halikinnor, melakukan kunjungan kerja sekaligus pembinaan ke Posyandu Bahagia yang berada di Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Rabu (20/05) pagi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mendukung implementasi Transformasi Posyandu yang berorientasi pada penguatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai fondasi pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kunjungan tersebut, Hj. Khairiah Halikinnor didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan, serta Sekretaris Kecamatan Baamang. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh aparatur kelurahan, kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan Posyandu sekaligus memastikan kesiapan sarana dan prasarana, administrasi pelayanan, serta pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal yang menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis masyarakat.

Dalam arahannya, Hj. Khairiah Halikinnor menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui transformasi yang sedang dijalankan, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat layanan yang mendukung berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Transformasi Posyandu merupakan langkah penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Posyandu harus mampu menjadi pusat pelayanan yang responsif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh kelompok masyarakat, mulai dari balita, remaja, ibu hamil hingga lansia,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan implementasi enam Standar Pelayanan Minimal sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, dan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kegiatan pelayanan di Posyandu Bahagia berlangsung dengan antusiasme tinggi. Sejak pagi hari, masyarakat telah memadati lokasi Posyandu untuk mengikuti berbagai layanan yang tersedia. Terlihat ibu-ibu yang membawa balita mengikuti penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang anak, ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan, serta para lanjut usia yang memanfaatkan layanan kesehatan rutin.

Selain melakukan peninjauan, rombongan juga berdialog dengan kader dan warga guna menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan pelayanan di lapangan. Diskusi tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan Posyandu agar semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penguatan enam Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan melalui Posyandu mencakup berbagai bidang pelayanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Integrasi layanan tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang lebih komprehensif.

Melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap Posyandu Bahagia dapat menjadi salah satu contoh Posyandu yang mampu memberikan pelayanan berkualitas, mudah diakses, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran bersama unsur Forkopimda Provinsi Kalteng resmi membuka Kalteng Expo Tahun 2026 di Halaman GOR Indoor Serbaguna Palangka Raya, Minggu (17/05/2026) malam.

Pembukaan Kalteng Expo ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur H. Agustiar Sabran sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan pameran pembangunan dan promosi daerah tersebut.
Kalteng Expo merupakan agenda rutin tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini menjadi wadah promosi potensi daerah, pengembangan UMKM, serta ajang memperkenalkan berbagai produk unggulan dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.

Usai membuka kegiatan, Gubernur bersama jajaran Forkopimda dan kepala daerah meninjau sejumlah stand pameran yang menampilkan produk, jasa, dan informasi dari berbagai instansi pemerintah, pelaku usaha, hingga komunitas daerah.

Salah satu stand yang dikunjungi Gubernur yakni stand Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kotim turut berpartisipasi dengan menghadirkan berbagai produk UMKM lokal unggulan serta hasil pertanian daerah sebagai bentuk promosi potensi ekonomi dan sumber daya lokal Kotim.

Stand Kotim menarik perhatian pengunjung karena menampilkan beragam produk khas daerah yang mencerminkan kreativitas pelaku UMKM serta potensi sektor pertanian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.