Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: pskp

Bupati Kotim Jelaskan Konsep Wacana Wisata Buaya Sekaligus Untuk Konservasi

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M., dihadapan para wartawan menanggapi terkait wacana wisata buaya yang kini menuai beragam tanggapan di masyarakat, khususnya jagad media sosial.

“Saya lihat di media sosial ada yang salah memahami atau disalahartikan. Wisata ini bukan berarti kita memancing buaya, kita tangkap, lalu dipotong dan dagingnya dibagikan. Bukan seperti itu. Ini wisata memberi makan buaya langsung di habitatnya,” ujar Halikinnor di Sampit, Senin (08/01/2024).

Menurut Halikinnor, ada beberapa yang melatar belakangi sehingga dirinya mewacanakan wisata buaya. Tentu tujuannya untuk konservasi atau penyelamatan, sekaligus memanfaatkannya menjadi peluang untuk destinasi wisata baru.

Wilayah selatan Kotawaringin Timur, khususnya Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, terdapat populasi buaya. Ada buaya muara (Crocodylus porosus) dan buaya capit atau senyulong (Tomistoma Schlegelii).

Sudah tidak terhitung insiden konflik buaya dengan manusia hingga jatuh korban jiwa. Bahkan pernah korban dimangsa buaya yang tidak ditemukan lagi jasadnya.

Penanganan kejadian ini cukup sulit karena populasi buaya diperkirakan cukup banyak. Selain itu, keberadaannya terkhusus di Sungai Mentaya dan anak sungai hingga ke muara laut. Bahkan sudah sering buaya terlihat hingga di Pantai Ujung Pandaran.

Fakta ini cukup mengkhawatirkan karena masyarakat masih sering beraktivitas di sungai setiap harinya sehingga rawan serangan buaya. Di sisi lain, perburuan buaya juga sulit, apalagi hewan liar ini termasuk satwa yang dilindungi oleh negara.

Untuk itulah Halikinnor memunculkan ide wisata buaya yang dikaitkan dengan konservasi atau pelestarian. Dengan wisata memberi makan buaya, maka kecemasan ini justru bisa dikelola untuk mendatangkan manfaat, bahkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Halikinnor berharap masyarakat turut mendukung sektor pariwisata karena dampaknya akan sangat luas bagi perekonomian daerah.

“Wisatawan yang datang akan mengeluarkan uangnya di Kotawaringin Timur untuk transportasi, konsumsi, hotel, hiburan, oleh-oleh dan lainnya” tutur Halikinnor dihadapan awak media.

Dampaknya jelas akan dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Secara tidak langsung, daerah juga akan mendapat dampak positifnya berupa pemasukan pajak dari kegiatan ekonomi yang terjadi.

Menurut Halikinnor, wisata tidak melulu berupa pantai, laut, hutan maupun pemandangan alam lainnya. Wisata bisa dibuat, seperti hiburan, permainan, seni, bahkan kegiatan olahraga.

Selain itu, cara ini diharapkan  secara perlahan akan menggiring habitat buaya untuk dilokalisir di kawasan tertentu yang jauh dari permukiman sehingga potensi konflik dengan manusia bisa semakin berkurang.

Dia mencontohkan wisata orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah mendunia. Populasi satwa langka itu bisa dikelola dan dijadikan destinasi wisata yang mampu menggerakkan roda perekonomian.

“Wisatawan diajak melihat petugas memberi makan orang utan di tempat dan waktu yang sudah dijadwalkan. Ini suguhan menarik bagi wisatawan, khususnya turis asing. Selain itu, naluri binatang itu mereka akan datang ketika diberi makan. Kalau kenyang, mereka tidak memangsa lagi,” jelas Halikinnor.

Halikinnor berencana mengajak instansi terkait untuk meninjau sebuah lokasi yang terdapat habitat buaya dan bekantan. Jika layak dengan berbagai pertimbangan, lokasi itu bisa menjadi opsi ketika wacana wisata buaya tersebut akan direalisasikan.

Jika terwujud, nantinya pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran untuk operasional pengelolaan wisata buaya. Wisatawan bisa berkunjung untuk merasakan sensasi memberi makan buaya langsung di habitatnya di alam bebas.

Halikinnor mengakui setiap wacana pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Namun dia mengajak masyarakat untuk berpikir jernih karena apa yang dilakukan pemerintah tentu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kabupaten Kotawaringin Timur Terima 36 Penghargaan di Tahun 2023

Meski di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) tetap bekerja keras memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Prestasi menjadi bentuk apresiasi pihak lain terhadap kinerja pemerintah daerah.
Prestasi ini akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di 2024 agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan membawa Kotawaringin Timur lebih maju lagi
Perjalanan pembangunan Pemkab Kotim di bawah kepemimpinan Bupati H. Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati di tahun 2023, berhasil menorehkan banyak prestasi dan penghargaan.
Prestasi dan penghargaan yang ditujukan untuk Bupati, Pemkab, maupun Dinas instansi dibidang Kesehatan dan Pendidikan untuk Kotim, baik di tingkat provinsi maupun nasional hingga akhir Desember 2023 itu, setidaknya total ada 39 buah.
  1. Berikut 39 prestasi yang berhasil diraih selama kepemimpinan Bupati Kotim H. Halikinnor selama tahun 2023 :
    Penyerahan Insentif Fiskal Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2023 diserahkan oleh Wakil Presiden RI,
  2. Juara Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2023 dari Menteri Dalam Negeri
  3. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
  4. Penghargaan Opini Wtp Ke 9 Kalinya atas LKPD 2022 dari BPK Provinsi Kalimantan Tengah,
  5. Peringkat I Pengelolaan Dana Desa Sekalimantan Tengah Tahun 2023 dari Menteri Keuangan,
  6. Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik Tertinggi Sekalimantan Tengah Tahun 2023 dari Ombudsman,
  7. Penghargaan Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Tengah Atas Kinerja Investasi Bahari diserahkan oleh Wakil Presiden RI,
  8. Penghargaan Terbaik Ketiga Penilaian Kinerja PTSP Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari Menteri Investasi,
  9. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama oleh Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
  10. Penghargaan Anugerah PPID Utama Se Provinsi Kalimantan Tengah Kategori Informatif,
  11. Penghargaan Nominasi Pengendali Inflasi Terbaik Kawasan Kalimantan Tahun 2023 dari Menteri Koordinator Bidang perekonomian,
  12. Penghargaan Terbaik I Kinerja Dalam Upaya Percepatan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah,
  13. Penghargaan Terbaik II Dalam Pelaksanaan MTQ Dan Hadist Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalteng,
  14. Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diserahkan oleh Gubernur Kalteng,
  15. Juara I Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (Ttg) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diserahkan oleh Gubernur Kalteng,
  16. Terbaik I Kategori Guru Dan Tenaga Kependidikan ( Gtk) Inovatif Kepala Sd Tahun 2023 dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah,
  17. Terbaik I Kategori Guru Dan Tenaga Kependidikan ( Gtk) Dedikatif Kepala Sekolah Dikdas (Tk/Sd/Smp) Tahun 2023 dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah,
  18. Dokter Teladan I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  19. Teladan II Tenaga Kefarmasian Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  20. Teladan I Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  21. Teladan III Bidan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  22. Teladan I Gizi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  23. Teladan I Analis Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  24. Teladan II Kesling/Sanitarian Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  25. Puskesmas Ketapang I Kategori Paripurna diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  26. Puskesmas Samuda Kategori Paripurna diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  27. Puskesmas Pasir Putih Kategori Paripurna diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  28. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan teknologi,
  29. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan teknologi,
  30. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan teknologi,
  31. Petani Berprestasi I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  32. Penyuluh Pertanian Pns Berprestasi I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  33. Penyuluh Pertanian PPPK Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  34. Gabungan Kelompok Tani Berprestasi I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  35. Balai Penyuluh Pertanian Berprestasi Iii Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  36. Juara I Lomba Yel-Yel Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda Ke 95 Dan Ikbab Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  37. Juara III Lomba Stand Up Comedy Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda Ke 95 Dan Ikbab Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
Selain menerima 36 Penghargaan tersebut Kabupaten Kotawaringin Timur juga Menerima Predikat Istimewa Desa Anti Korupsi sebagai perwakilan Desa di Kalimantan Tengah yaitu Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara serta Menerima Sertifikat Akreditasi Paripurna atas nama RSUD dr. Murdjani Sampit dari Ketua Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna yang menandakan Pelayanan Rumah sakit semakin baik.

KINERJA APBN DAN APBD WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT PERIODE S.D. 30 NOVEMBER 2023

Executive Summary

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan sampai dengan periode 30 November 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp.202,43M atau 9,21% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy). Sektor Belanja Negara tumbuh Rp.2.703,51M atau 240,88% yoy. Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi perpajakan dan PNBP, yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya bersumber dari tambahan jenis penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang disalurkan oleh KPPN di daerah mulai TA 2023. Untuk kinerja APBD gabungan Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan, terpantau masih positif/surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terbesar (81,14%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.144,22M, sedangkan Belanja Daerah porsi terbesar (37,43%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai senilai Rp.1.311,46M. Selain itu, kondisi perekonomian juga terus membaik pasca pandemi meskipun masih terdapat fluktuasi dan harga komoditas dibanding tahun lalu.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir November 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.2.400,9M, naik sebesar Rp.202,43M dibanding bulan November 2022 (9,21% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai akhir November 2023 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.1.071,43M, tumbuh sebesar Rp.235,43M (28,16% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.999,29M mengalami pertumbuhan Rp.115,42M (13,06% yoy) dan PBB terealisasi sebesar Rp.251,88M tumbuh sebesar Rp.15,08M (6,37% yoy). Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat. Untuk itu, perlu mengintensifkan kegiatan PPM pada WP Penentu penerimaan yang meliputi Jenis Pajak PPh Badan dan PPh Pasal 21 untuk pengawasan pembayaran sesuai jatuh tempo.

Realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional, sesuai sinergi data dari KPPBC Sampit sampai akhir November 2023, Bea Masuk terealisasi Rp.2,81M, turun Rp.0,96M (-25,49% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun sebelumnya tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (Surat Keterangan Asal/SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan sektor Bea Masuk. Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.13,66M, turun sebesar Rp.185,49M (-93,14% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan turunnya nilai ekspor akibat adanya larangan ekspor produk tambang dalam kondisi mentah (raw/ore) dan gejolak harga CPO dan turunannya di pasar internasional dibanding tahun lalu. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor yang sampai dengan bulan November 2023 terealisasi sebesar USD33,5 juta (turun 75,98% yoy sebesar USD139,45 juta). Sedangkan untuk devisa impor terealisasi sebesar Rp.637,28M, tumbuh sebesar Rp.100,66M (18,76% yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP sampai akhir November 2023 mencapai Rp.48,87M, naik sebesar Rp.0,55M (1,15% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai sinergi data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.4,19M (tumbuh 24,51% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.3,18M, PNPB PN Rp.25,12 juta dan PNBP Lelang Rp.0.98M. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Aset terealisasi sebesar Rp.0,91M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sampai akhir November 2023 sesuai data I-Account OMSPAN telah mencapai Rp.3.825,84M (78,22% dari pagu Rp4.891,34M), naik sebesar Rp.2.703,51M (240,88% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) telah terealisasi sebesar Rp.512,94M (85,21% dari pagu) mengalami kenaikan sebesar Rp.75,68M (17,31% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp.252,35M (91,7% dari pagu) naik 1,95% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.230,31M (82,78% dari pagu) naik 34,40% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.30,28M (62,37% dari pagu) naik 64,94% yoy.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp.3.312,89M (77,24% dari pagu), naik sebesar Rp.2.627,82M (383,58% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini berasal dari realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang disalurkan KPPN di daerah mulai TA 2023. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.447,55M (38% dari pagu), penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp.1.887,69M (92,77% dari pagu) dan penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.583,1M (87,73% dari pagu) naik 73,90% yoy. Untuk Dana Desa, penyaluran telah mencapai Rp375,11M (97,83% dari pagu) naik 7,25% yoy dan Dana Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp19,42M (68,03% dari pagu). Penyaluran TKD melalui KPPN memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan s.d. bulan November 2023 mencapai Rp.3.874,98M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.144,22M (81,14%). Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.471,75M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp.241,77M dan porsi terbesar (73,44%) disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur senilai Rp.177,58M. Untuk Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp.3.503,87M (66,1% dari pagu) dengan porsi terbesar (37,43%) digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp.1.311,46M. Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kab. Katingan (69,07%) sebesar Rp.1.049,88M. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 90,42% sehingga terdapat surplus Rp.371,10M, menunjukkan kemampuan Pemda untuk membiayai pengeluarannya. Sampai bulan November 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.319,23M dan pengeluaran sebesar Rp.41,85M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp.648,48M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur (41,57%) senilai Rp.269,55M.

Current Issue

  1. Pada awal Desember 2023, KPPN Sampit telah melaksanakan kegiatan penyerahan DIPA TA 2024 secara simbolis kepada satker mitra kerja bekerja sama dengan Pemda Kab. Seruyan, Kab. Katingan dan Kab. Kotawaringin Timur. Para Pimpinan Daerah memberikan arahan dan mengajak semua instansi untuk bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai bentuk peningkatan koordinasi dan harmonisasi hubungan dengan pemerintah daerah serta branding image penguatan peran KPPN sebagai instansi vertikal DJPb dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.
  2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
  3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menginisiasi program keringanan utang yang diberikan kepada debitur kecil dengan kriteria debitur dengan sisa kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah). Hingga bulan November 2023, Program Keringanan Utang Tahun 2023 telah membantu kurang lebih 2.375 debitur kecil. Permohonan keringanan utang tahun 2023 masih dapat diajukan oleh debitur paling lambat tanggal 15 Desember 2023, dengan tambahan keringanan utang sebesar 20%. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
  4. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Menyambut Natal dan Tahun Baru Pemkab Kotim Mengadakan Rakor Lintas Sektoral

Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Menjelang Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur, di Aula Rujab Bupati Senin (18/12/2023).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sekaligus juga membahas pengendalian inflasi wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur menjelang hari besar keagamaan tahun 2023 ini.

Berdasarkan laporan dari BPS inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur menjelang akhir tahun masih terkendali, walaupun ada beberapa komiditi yang mengalami kenaikan, yaitu beras. Karena hampir seluruh Indonesia beras mengalami kenaikan harga. Tetapi untuk Kotawaringin Timur stok beras di gudang bulog masih sangat relatif cukup.

Bupati sudah menyiapkan strategi seandainya terjadi inflasi dengan melakukan intervensi pasar untuk menyeimbangkan harga.

Untuk perisapan Natal dan Tahun Baru, Pemkab Kotim menyiapkan beberapa titik strategis untuk pos penjagaan baik itu di jalan lintas kota, pelabuhan, bandara, maupun di titik-titik wisata.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Forkopimda juga akan melaksanakan patroli gabungan di malam Natal dan Tahun Baru untuk memantau situasi, kondisi, dan keamanan di Natal dan Tahun Baru sebagai bentuk sinergitas Pemerintah dan jajaran.

Tidak luput dari pemantauan beberapa titik jalan rusak juga menjadi perhatian Pemkab Kotim, salah satunya adalah ruas jalan Sampit-Samuda. Bupati meminta kepada dinas PU untuk terus berkoordinasi dengan Provinsi guna percepatan penutupan jalan-jalan berlubang disepanjang jalan Sampit-Samuda sebelum Hari Natal dan Tahun Baru.

“Jalan berlubang ini sangat berbahaya bagi pengguna, apa lagi biasanya di liburan Natal dan Tahun Baru jalan Sampit-Samuda adalah salah satu jalan yang ramai dilintasi, karena menjadi akses menuju objek wisata Ujung Pandaran, kita harus bergerak cepat menutup lobang-lobang di jalan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan.” Pungkas H. Halikinnor.

Rapat ini diikuti oleh berbagai sektor diantaranya SOPD Pemkab Kotim, Forkopimda, Pelabuhan Kelas III Sampit, Bandar Udara H. Asan, dan undangan sektor terkait lainnya.

PPID Utama Kotim Raih Predikat Informatif atau ke 3 se-Kalteng

Kota Palangkaraya – Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meraih predikat Informatif dengan poin 93,59 atau terbaik ketiga untuk Kategori PPID Utama Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah.

Piagam Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin kepada Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim)
Irawati di Ballroom M. Bahalap Hotel Jl. RTA. Milono, Senin (11/12/2023).

Irawati menuturkan, poin PPID Utama Kotim dalam anugerah tersebut meningkat signifikan dari tahun lalu. Adapun predikat PPID Utama Kotim tahun lalu cukup informatif.

“Capaian tersebut merupakan peningkatan yang luar biasa dari tahun lalu yang berada di posisi 6 dengan predikat cukup informatif,” Kata Irawati.

Menurut Irawati, peningkatan tersebut tidak lepas dari terobosan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim Marjuki dalam melaksanakan undang-undang keterbukaan Informasi Publik.

Marjuki, S.Pd., M.S.M., selaku Kepala Diskominfo juga mengatakan PPID Utama akan terus berkontribusi untuk menyampaikan informasi dan berkolaborasi dengan PPID lain seperti dari OPD, kolaborasi yang dilakukan salah satunya adalah bimtek yang diselenggarakan PPID Utama kepada PPID Pelaksana sebanyak 32 OPD.

“32 OPD sudah terbentuk dan kami bimtek, karena masyarakat punya hak untuk mengetahui sejauh mana informasi dan dokumen-dokumen yang memang mereka perlu ketahui di setiap OPD, termasuk juga di Kecamatan. Untuk 2025 kedepan kami berharap bisa sampai ke desa-desa sehingga keterbukaan informasi publik bisa sampai ke tingkat desa. Itu harapan kita, dan kami yakin.” Pungkas Marjuki.

KINERJA PELAKSANAAN APBN WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT S.D.  31 OKTOBER 2023

Sampit, 28 Nopember 2023 – Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, sampai dengan periode 31 Oktober 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp156,36M atau 7,68% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp2.445,36M atau 233,89% (yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBP, yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya bersumber dari adanya tambahan jenis penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang mulai disalurkan KPPN di daerah pada TA 2023. Selain itu, kondisi perekonomian juga terus membaik pasca pandemi di wilayah Kab. Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas dibanding tahun lalu.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Oktober 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp2.191,51M, mengalami kenaikan sebesar Rp129,49 M dibanding bulan Oktober 2022 (8,15% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai akhir Oktober 2023 sebesar Rp990,20M, naik sebesar Rp263,07M (36,18% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp903,49M mengalami pertumbuhan Rp81,52M (9,92% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi sebesar Rp11,48M naik Rp6,52M (131,39% yoy). Untuk penerimaan PBB terealisasi sebesar Rp225,74M, mengalami penurunan sebesar Rp8,81M (-3,76% yoy). Sebagai tindak lanjut, telah didistribusikan SPPT PBB Tahun 2023 dan dilakukan aksi dalam bentuk konfirmasi melalui telpon maupun visit ke tempat WP terkait dengan kesanggupan membayar yang akan dilakukan sebelum akhir tahun. Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat. Untuk itu, perlu mengintensifkan kegiatan PPM pada WP Penentu penerimaan yang meliputi Jenis Pajak PPh Badan, PPh Pasal 21,  dan PBB untuk pengawasan pembayaran sesuai jatuh tempo.

 

Realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional, sesuai sinergi data dari KPPBC Sampit sampai akhir Oktober 2023, Bea Masuk terealisasi Rp2,55M, turun Rp1,07M (-29,59% yoy) dan Bea Keluar terealisasi Rp12,52M, turun sebesar Rp185,42M (-93,67% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan turunnya nilai ekspor akibat adanya larangan ekspor bahan mentah (bauksit) dan fluktuasi turunnya harga komoditas sawit pada tahun 2023 ini dibanding kenaikan harga yang cukup tinggi pada tahun 2022 lalu. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor, yang sampai dengan bulan Oktober 2023 terealisasi sebesar USD26,4 juta, turun 79,12% yoy dari tahun lalu sebesar USD126,8 juta. Untuk devisa impor penerimaan terealisasi sebesar Rp599,66M, tumbuh sebesar Rp136M (29,33% yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d. bulan Oktober 2023 mencapai Rp45,21M mengalami kenaikan sebesar Rp250 juta (0,56% yoy). Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan sinergi data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp3,96M. Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 Oktober 2023 terealisasi sebesar Rp2,97M, 148,65% dari target penerimaan dan meningkat 30,08% yoy. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Pengelolaan Aset terealisasi sebesar Rp871juta dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

 

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data OMSPAN mencapai Rp3.490,87M (78,85% dari pagu Rp4.427,18M), naik sebesar Rp2.445,36M (233,89% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp462,62M (76,73% dari pagu), mengalami kenaikan sebesar Rp75,06M (19,73% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp230,54M (83,56% dari pagu) naik 2,19% yoy, Belanja Barang mencapai Rp205,39M (73,76% dari pagu) naik 39,16% yoy, dan Belanja Modal mencapai Rp26,68M (54,95% dari pagu) naik 86,03% yoy.

 

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp3.028,24M (79,18% dari pagu), naik sebesar Rp2.370,29M (360,25% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini bersumber dari adanya realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang disalurkan KPPN di daerah mulai TA 2023. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp391,90M (54,54% dari pagu), penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1.777,10M (87,33% dari pagu), dan penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp501,61M (76,13% dari pagu) naik 53,10% yoy. Untuk Dana Desa, penyaluran telah mencapai Rp338,19M (88,20% dari pagu) naik 7,52% yoy, sedangkan Dana Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp19,42M (68,03% dari pagu). Penyaluran TKD melalui KPPN memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

 

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan s.d. 31 Oktober 2023 mencapai Rp3.343,39M, didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.704,96M (80,9% dari total Pendapatan). Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp403,19M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp200,32M (57,84% dari target) dan porsi terbesar disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur senilai Rp139,64M (69,71%). Untuk Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp3.045,97 (61,84% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp1.173M (38,53%). Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kotawaringin Timur sebesar Rp1.327,61M (63,49% dari pagu). Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 91,1% sehingga terdapat surplus Rp297,41M, menunjukkan kemampuan Pemda untuk membiayai pengeluarannya. Sampai bulan Oktober 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp319,23M dan pengeluaran sebesar Rp41,85M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp574,79M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur senilai Rp239,44M (41,66%).

 

Current Issue

  1. Setiap bulan Oktober, Kemenkeu memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). Tahun ini, Kemenkeu Satu Sampit bersinergi melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan HORI Ke-77 Tahun 2023 di Kota Sampit yang berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah perlombaan dan olahraga bersama, donor darah, bakti sosial, bazaar dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, serta upacara bersama. Kegiatan ini diharapkan dapat terus terlaksana secara rutin setiap tahun demi mempererat sinergi Kemenkeu Satu serta membangun kepedulian sosial di dalam diri seluruh pegawai. Kemenkeu Satu Sampit senantiasa bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan pelayanan terbaik kepada stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk kemanfaatan APBN di daerah.
  2. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
  3. Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan tersebut memuat keringanan utang yang dapat diberikan kepada debitur, antara lain penghapusan seluruh sisa utang, bunga, denda, dan ongkos serta keringanan utang pokok.
  4. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.

 

Sumber : KPPN Sampit

Jalan Sehat Meriahkan Peringatan HUT Ke-52 KORPRI di Kotawaringin Timur

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2023 menggelar Jalan Sehat. Acara ini diikuti oleh ratusan peserta yang nampak memadati halaman Stadion Olah Raga  yang berada di jalan Cilik Riwut Sampit, Minggu (26/11/2023).

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor,SH.,MM di damping Wakil Bupati Kotim Irawati,S.Pd dan Sekretaris Daerah (Sekda)  Kotim yang juga Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kotim Drs. Fajrurrahman.,MM, mengangkat bendera tanda Jalan Sehat dimulai.

“ Apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan peringatan HUT ke 52 KORPRI ini. Saya berharap anggota Korpri Selalu Jaga kekompakan, dan  meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat “ujar Bupati Kotim Halikinnor saat menyampaikan sambutannya

Meski diguyur hujan, namun tidak menyurutkan antusiasme baik peserta dan seluruh penyelenggara. Untuk lebih menarik animo peserta jalan sehat, pihak panitia telah menyiapkan berbagai hadiah.

Pemkab Kotim Segera wujudkan perbaikan jalan dalam Kota

Bupati Kotawaringin Timur H.Halikinnor melakukan kunjungan untuk memantau Jalan SPG dan Jalan Bengkirai II yang dalam waktu dekat akan diperbaiki. Dalam kunjungan tersebut Bupati Kotim H.Halikinnor menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan warga.

Kehadiran Bupati Kotim di wilayah tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan juga berkesempatan untuk mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat seputar jalan yang akan diperbaiki dalam waktu dekat.

“saya hari ini bersilaturahmi bersama warga sekaligus meninjau jalan yang ada didalam kota khususnya dijalan SPG sebagian aspalnya sudah bolong, diusahakan dalam beberapa minggu kedepan akan diperbaiki dan ada beberapa gang juga yang akan kita perbaiki”. Ungkap Bupati Kotim pada saat diwawancara awak media.

Ditempat yang berbeda Bupati Kotim juga mengatakan dalam beberapa minggu juga di Jalan Bengkirai II akan diperbaiki dikarenakan dijalan ini juga tempat Pos Damkar dimana mereka 1×24 Jam harus standby dan termasuk median jalan akan dibongkar agar petugas Damkar tidak kesulitan disaat bertugas.


“truk Damkar ini besar apalagi bermuatan Air pasti sulit mengendalikan truk dijalan rusak saya akan meusahakan beberapa minggu kedepan Jalan ini akan diperbaiki dan harapan saya kalau terjadi musibah kebakaran Petugas Damkar tidak ada hambatan dengan sigap mengupayakan Pemadaman” Ucap Bupati Kotim H.Halikinnor

Bupati Kotawaringin Timur H.Halikinnor mengintruksikan Dinas PUPR mengusahakan beberapa titik didalam kota untuk dilakukan perbaikan pada beberapa minggu kedepan.

Komitmen Pemkab Kotim untuk Percepatan Perbaikan Jalan Dalam Kota

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dibawah kepemimpinan H. Halikinnor,S.H. M.M., terus berkomitmen untuk mempercepat perbaikan jalan khususnya di Kota Sampit.

Meskipun dapat dilihat ada beberapa titik jalan rusak di Kota Sampit yang meliputi Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, khususnya di Jalan Bengkirai, Perca, Putir Busu, Nyai Balau, SPG, dan lainnya. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus bersinergi untuk membuat setiap jalan di Kota Sampit dapat beraspal.

Komitmen ini beberapa kali disampaikan Bupati H. Halikinnor di setiap kesempatan, salah satunya ketika Bupati mengisi Kuliah Umum di UMSA pada Jumat (22/09/2023), “Saat ini memang masih ada jalan dan gang yang belum diaspal, kita ingin semua jalan yang belum beraspal, itu diaspal dan disemen dan saluran irigasi, drainasenya lancar, bersih dan bebas dari banjir,” ucap Bupati.

“Kita tentu berterima kasih karena di beberapa lokasi sudah diperbaiki, tapi kita juga menagih dan mendorong percepatannya karena masih banyak jalan permukiman yang rusak. Janjinya dulu kan mau dituntaskan seluruhnya,” kata Rahmadi, warga Sampit, Rabu.

Warga berharap kerusakan jalan yang masih terjadi segera diperbaiki. Perbaikan jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat agar aktivitas sehari-hari semakin lancar.

Salah satu jalan yang perlu segera diperbaiki adalah jalan di Kampung Bangkirai Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang agar aktivitas masyarakat menjadi lancar.

Saat ini pemerintah daerah terus bekerja keras meningkatkan pendapatan daerah. Tujuannya agar kemampuan finansial daerah untuk membangun juga bisa semakin besar.
Dia optimistis percepatan peningkatan dan pemerataan infrastruktur bisa diwujudkan. Tentunya semua dilakukan dengan dukungan semua pihak seperti dunia usaha dan masyarakat.

Terkait Infrastruktur Jaringan Internet Desa, Anggota DPRD Bartim kunjungi Diskominfo Kotim

Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Ketua Fraksi Gerindra Roma Analta lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Internet Desa.


Dimana Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur ke Diskominfo Kotim disambut baik oleh Kepala Diskominfo kotim Marjuki, S.Pd, M.S.M, Sekretaris Hj.Yantinur, Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah, Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik serta beberapa Staff Diskominfo Kotim.

Anggota DPRD Bartim Roma Analta mengatakan kunjungan yang dilakukan ke Diskominfo Kotim terkait upaya yang telah dilakukan Diskominfo Kotim dalam penyediaan Infrastruktur Jaringan Internet Desa.

“terimakasih kami telah diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kotim dan jajaran, tujuan kami adalah dalam rangka silaturahmi dan komunikasi apa saja yang dapat kami adopsi dari apa yang sudah dilakukan Diskominfo Kotim dalam upaya pemenuhan infrastruktur jaringan internet di kotawaringin timur umumnya dan desa khususnya”. Ujar Roma Analta

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kotim  Marjuki menyampaikan selamat datang di Diskominfo Kotim dan menjelaskan berbagai hal yang sudah dilakukan terkait infrastruktur jaringan internet di Kotim.

“saat ini kotawaringin timur telah melakukan kerja sama penyediaan jaringan infrastruktur  internet dengan salah satu penyedia dan terus dilakukan perbaikan sistem jaringan agar terpenuhinya kebutuhan internet sampai ke desa-desa” Kata Marjuki

Lebih lanjut Kadis Kominfo menyampaikan penggunaan jaringan internet sangat penting, perbaikan infrastruktur tidak hanya bicara masalah pembangunan fisik saja tetapi juga Infrastruktur jaringan internet juga perlu diperhatikan  untuk mendukung penyediaan informasi  secara luas dan cepat.

“pengembangan infrastruktur jaringan internet sangat penting karena saat ini semua aktifitas pekerjaan memerlukan akses dengan cepat apalagi salah satu desa di kotim termasuk desa percontohan desa anti korupsi, semua pelaporan menggunakan akses internet dan kominfo kotim mendorong semua desa dikotim memiliki web sebagai informasi dan saat ini dari 168 desa ada 100 desa yang telah memiliki web desa”. Ungkap Marjuki

Anggota DPRD Bartim Roma Analta mengucapkan terimakasih dengan berbagai informasi yang telah disampaikan tentunya ini menjadi bahan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah bartim terkait penyediaan infrastruktur jaringan internet.

Desa Bagendang Hilir Melaju Wakili Kalteng menjadi Desa Anti Korupsi

Sebagai perwakilan Kalimantan Tengah, Desa Bagendang Hilir mengikuti proses penilaian Desa Anti Korupsi, Rabu (25/10/2023). Total ada 6 panelis yang melakukan penilaian terhadap Desa Bagendang Hilir yaitu, KPK, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Kalteng, dan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari hasil pleno ke-6 Panelis tersebut, Desa Bagendang Hilir diberikan predikat Istimewa dan memperoleh nilai sebesar 92 dalam penilaian akhir indikator desa anti korupsi.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rihel, S.Sos. mengungkapkan hal tersebut tentunya menjadi kebanggan bagi Kabupaten Kotim yang turut serta mendukung upaya KPK mewujudkan desa antikorupsi karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat dari berbagai tingkatan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan KPK RI yang menetapkan salah satu desa di Kotim sebagai salah satu dari 22 desa dari 22 provinsi sebagai calon desa antikorupsi tahun 2023,” ucap Rihel setelah pengumuman hasil Pleno, di Aula Desa Bagendang Hilir.

Sejak ditetapkan sebagai calon desa antikorupsi perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Bagendang Hilir telah melakukan upaya pembenahan dan pemenuhan indikator desa antikorupsi dengan didampingi tim KPK RI dan tim dari perwakilan perangkat daerah.

Dengan penuh haru, Kepala Desa Bagendang Hilir Abdul Halik. menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya perangkat desa dan segenap SOPD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah membantu serta mendukung Desa Bagendang Hilir dalam berproses.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan, jika tanpa bantuan rekan-rekan semua, Desa Bagendang Hilir tidak akan bisa meraih ini. Ini adalah sejarah bagi Desa Bagendang Hilir dan mungkin ini sejarah terakhir yang saya persembahkan untuk Desa ini, sekali lagi terimakasih sudah berjuang bersama-sama” ucap Abdul Halik.

KINERJA PELAKSANAAN APBN WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT S.D. 30 SEPTEMBER 2023

Sampit, 19 Oktober 2023 – Pada kegiatan Stakeholder’s Day 2023 tanggal 19 Oktober 2023 di Aula KPPN Sampit, Kemenkeu Satu Sampit yang terdiri dari KPPN Sampit, KPP Pratama Sampit dan KPPBC TMP C Sampit menyampaikan kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan. Sampai dengan periode 30 September 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp72,63 M atau 3,82% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh 2.166,12 M (252,69% yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBP, dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN terutama yang bersumber dari adanya tambahan jenis penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang mulai disalurkan KPPN Sampit pada TA 2023. Selain itu, kondisi perekonomian juga terus membaik pasca pandemi di wilayah Kab. Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas dibanding tahun lalu.

Sampai dengan akhir September 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp1.973,30 M, mengalami kenaikan sebesar Rp129,49 M dibanding bulan September 2022 (8,15% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan. Kepala KPP Pratama Sampit Heri Widianto menyampaikan, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai akhir September 2023 telah mencapai 111,05% dari target, yaitu sebesar Rp925,39M (tumbuh 32,96% yoy), realisasi PPN dan PPnBM mencapai 101,95% dari terget sebesar Rp805,90M (tumbuh 12,28% yoy). Untuk penerimaan PBB terealisasi sebesar Rp176,60M (turun 20,73% yoy), sedangkan Pajak Lainnya terealisasi sebesar Rp10,37M (turun 11,79% yoy). Pertumbuhan Penerimaan pajak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas ditandai dengan terus menurunnya grafik pertumbuhan setoran PPN DN, bahkan mulai negative di bulan April dan Juni 2023. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi di jenis Pajak PBB. Hal ini menjadi tantangan dikarenakan target jenis pajak PBB di tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, berdasarkan perkiraan terdapat potensial pertumbuhan jenis pajak PBB secara positif apabila SPPT PBB Tahun pajak 2023 telah terdistribusi. Penerimaan pajak harus diwaspadai jika penurunan harga komoditas terus menurun, dengan melakukan kegiatan PPM atas PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang kontribusinya besar dan dalam 5 bulan ini terus tumbuh positif, serta PBB untuk pengawasan pembayaran sesuai jatuh tempo.

Selanjutnya, Kepala KPPBC TMP C Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro menyampaikan realisasi sampai akhir September 2023 untuk penerimaan denda Cukai sebesar Rp284 juta, Bea Masuk telah mencapai 96,10% dari target, yaitu sebesar Rp2,24M (turun 34,84% yoy), Bea Keluar terealisasi Rp10,73M (turun 94,60% yoy). Penurunan yang cukup besar ini diantara disebabkan oleh kebijakan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama Ekspor menyebabkan penerimaan sektor Bea Keluar menurun. Gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (YoY) turut mengoreksi penerimaan bea keluar. Selain itu, terdapat beberapa barang impor yang pada tahun sebelumnya tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) menyebabkan penurunan sektor Bea Masuk. Diperlukan sinergi dari seluruh stakeholder untuk dapat mengoptimalkan potensi penerimaan untuk mendukung pembangunan di daerah Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan.

Realisasi PNBP s.d. bulan September 2023 mencapai Rp41,80M mengalami kenaikan 23,38% yoy. Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan sinergi data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp2,83 M. Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 September 2023 terealisasi sebesar Rp1,998 M atau 99,9% dari target penerimaan. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Pengelolaan Aset terealisasi sebesar Rp743,13 juta dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

Kinerja Realisasi Belanja APBN disampaikan oleh Plt. Kepala KPPN Sampit Edy Santoso. Realisasi yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3.023,35M (70,32% dari pagu sebesar Rp4.299,13M) mengalami kenaikan sebesar Rp2.166,12M (252,69% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp414,84M (70,15% dari pagu), mengalami kenaikan 22,85% yoy, dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp206,34M (74,68% dari pagu), Belanja Barang mencapai Rp187,69M (70,41% dari pagu) dan Belanja Modal mencapai Rp20,81M (42,88% dari pagu).

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp2.608,52M (70,35% dari pagu). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp281M (44,44% dari pagu), penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1.450M (71,26% dari pagu). Penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp450,21 M (68,33% dari pagu) naik 103,81% yoy. Untuk Dana Desa penyaluran telah mencapai Rp311,46M (83,86% dari pagu) naik 6,56% yoy, sedangkan Dana Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp5,14M (50% dari pagu). Penyaluran TKD diharapkan dapat berkontribusi maksimal untuk pembangunan daerah.

Current Issue
1. Selain sesi Mini ALCo Kinerja Keuangan Negara dalam Mendukung Keuangan Daerah oleh Kemenkeu Satu Sampit, Stakeholder’s Day 2023 KPPN Sampit juga memberikan apresiasi kepada Satker dan Pemda mitra kerja dengan kategori:
a. Satuan Kerja dengan Cash Management Terbaik
1) DITPOLAIRUD POLDA KALTENG
2) KPP PRATAMA SAMPIT
3) KPPBC SAMPIT
4) PENGADILAN NEGERI SAMPIT

b. Satuan Kerja dengan Kinerja Output Terbaik
1) DITPOLAIRUD POLDA KALTENG
2) KANTOR IMIGRASI SAMPIT
3) LAPAS SAMPIT
c. Satuan Kerja Pemrakarsa Digipay Satu
1) KSOP SAMPIT
2) UPBU H.ASAN
3) Kementerian Agama Seruyan
d. Satuan Kerja dengan Akuntabilitas Bendahara Terbaik
1) POLRES KOTAWARINGIN TIMUR
2) STASIUN METEREOLOGI H. ASAN
3) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SERUYAN
e. Satuan Kerja dengan Kualitas Data Laporan Keuangan Terbaik
1) UPBU H.ASAN
2) DITPOLAIRUD POLDA KALTENG
3) BAWASLU KOTAWARINGIN TIMUR
4) KPU KOTAWARINGIN TIMUR
5) PENGADILAN AGAMA KASONGAN
f. Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah
1) BKAD Kabupaten Katingan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran DAK Fisik Triwulan III Terbaik
2) BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Triwulan III Terbaik
3) BKAD Kabupaten Seruyan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Rekonsiliasi Pajak Pusat Didaerah Terbaik
2. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022. Distribusi SPPT PBB Tahun Pajak 2023 juga perlu dikawal dan diawasi pembayarannya sesuai dengan jatuh tempo agar target PBB dapat tercapai.
3. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Manfaat Crash Program Keringanan Utang diantaranya memberikan insentif utang untuk mendukung Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi serta meningkatkan tata kelola piutang negara sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.

 

Sumber : KPPN Sampit

Operasi Mantap Brata Telabang 2023-2024 Untuk Pemilu Berjalan Aman dan Damai

Pengamanan pada Pemilihan Umum (pemilu) 2024 mendatang diharapkan tak hanya dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat semata. Namun juga harus Dibarengi dengan komunikasi publik yang kuat, oleh karena itu dilaksanakan kegiatan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Senin (17/09/2023).

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd., mengatakan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 merupakan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada Pemilu 2024.

“Kita berharap masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan. Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas dan akuntabilitas,” kata Irawati.

Wakil Bupati menyampaikan itu saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Telabang 2023- 2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di Wilkum Polres Kotim di Stadion 29 November Sampit, turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua DPRD Kotim Dra. Rinie, serta Forkopimda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Kotim AKBP Sarpani, S.I.K., M.M., serta diikuti personel Polres Kotim, Kodim 1015 Sampit, instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya.

Kotim Optimis Capai target indeks SPBE Tahun 2023

Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur Drs. H. Fajrurrahman.,M.M didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Muhammad Saleh, S.P., M.M.,dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim Marjuki,S.Pd.,M.S.M menghadiri  Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang berlangsung dari 16 – 19 Oktober 2023 bertempat di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Rakor  SPBE ini adalah Salah satu aspek strategis dalam rangka pembangunan fondasi SPBE dengan melakukan penguatan tata kelola SPBE termasuk kebijakan SPBE yang menyeluruh untuk  di konsolidasi Bersama dan koordinasi terpadu dan progresif di tingkat Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah terkait dengan penyelenggaraan Aplikasi dan Infrastruktur TIK dalam penyelenggaraan SPBE untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 95 Tahun 2018 dan Perpres 132 Tahun 2022.

Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan perjalanan yang luar biasa dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Data terbaru mengungkapkan perkembangan yang menggembirakan dalam peningkatan indeks SPBE sejak tahun 2021 hingga 2023.

Pada tahun 2021, indeks SPBE di Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai 1,66, yang merupakan penilaian awal sebagai “kurang”. Namun, pemerintah daerah telah bekerja keras dan berkomitmen untuk meraih perubahan positif dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan.

Tahun 2022 menjadi tahapan perbaikan bagi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan meningkatnya indeks SPBE menjadi 2,38, yang mencapai klasifikasi “cukup” dalam implementasi SPBE. Ini menandai hasil positif dari usaha keras dan fokus untuk menerapkan teknologi dalam pemerintahan.

“ Dalam Menghadapi tahun 2023 kita menetapkan  sebesar 2,50 dan saya optimis  kita mampu mencapai lebih mungkin sampai 2,75 mengingat dukungan  pimpinan terkait SPBE  menjadi prioritas, komitmen  dan konsisten untuk pemanfaatan SPBE” kata Kadis Kominfo Marjuki

Lebih lanjut Kadis Kominfo Marjuki menekankan peran diskominfo untuk mendukung pemanfaatan SPBE untuk pelayanan publik

“saat ini kami kominfo tengah menyusun, manajemen risiko spbe, arsitektur spbe dan peta rencana spbe, hal ini penting dalam pemerintahan daerah, utamanya dalam pelayanan publik,(Good Governance)”Ujar Kadis Kominfo Marjuki