Author: pskp

Sebanyak 70 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) siap menjalankan tugas mengibarkan Sang Merah Putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Kesiapan tersebut ditandai dengan pengukuhan Paskibraka Kotim oleh Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor pada Minggu (16/8/2026), di Gedung Futsal/Tennis Indoor Stadion 29 November Sampit. Pengukuhan turut dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati, Ketua DPRD Kotim Rimbun, unsur Forkopimda, serta para pelatih dan pembina Paskibraka.

Dari 70 anggota Paskibraka yang dikukuhkan, terdiri atas 43 putra dan 27 putri. Mereka telah menjalani rangkaian pembinaan dan latihan sebagai persiapan untuk melaksanakan tugas negara dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Bupati Halikinnor berpesan agar seluruh anggota Paskibraka menjaga kesehatan, kedisiplinan, konsentrasi dan kekompakan. Menurutnya, tugas mengibarkan bendera Merah Putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan amanah dan kehormatan bagi generasi muda untuk mengambil bagian dalam momentum bersejarah bangsa.

“Ini tugas yang berat, tetapi juga tugas yang mulia. Kita doakan mudah-mudahan seluruh anggota diberikan kesehatan dan dapat menjalankan tugas dengan baik, lancar dan khidmat,” ujar Halikinnor.

Ia juga mengingatkan para anggota Paskibraka agar tetap fokus dan menjaga kondisi hingga pelaksanaan upacara. Kesiapan fisik dan mental menjadi bagian penting agar seluruh rangkaian pengibaran Sang Merah Putih dapat terlaksana secara tertib dan sempurna.

Pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur dijadwalkan berlangsung di Lapangan Sepak Bola Stadion 29 November Sampit. Setelah dikukuhkan, seluruh anggota Paskibraka secara resmi mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera Merah Putih pada upacara tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka, pelatih, pembina, serta pihak-pihak yang telah mendukung proses pembinaan dan persiapan. Semangat, disiplin dan kekompakan para generasi muda tersebut diharapkan menjadi teladan dalam mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan pengabdian.

Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemkab Kotim juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong dan bersama-sama mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata demi kemajuan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong penguatan pengawasan dan pendampingan terhadap anak di ruang digital menyusul temuan Densus 88 Antiteror Polri mengenai adanya anak usia sekolah di Kotim yang terpapar paham kekerasan melalui interaksi di dunia maya.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Komandan Tim Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) serta Pencegahan Densus 88, Iptu Ganjar Satrio, ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (11/8/2026).

Iptu Ganjar menjelaskan, ruang digital dan permainan daring dapat dimanfaatkan pihak tertentu sebagai pintu masuk untuk membangun komunikasi dengan anak. Interaksi yang awalnya berlangsung melalui permainan atau media sosial dapat berlanjut ke platform komunikasi lain dan secara bertahap memengaruhi pola pikir anak.

Karena itu, penanganan tidak cukup dilakukan melalui intervensi sesaat. Diperlukan pendampingan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dunia pendidikan, DP3AP2KB, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, MUI, serta Kementerian Agama.

Kepala Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur Cok Orda Putra Legawa menegaskan bahwa pencegahan menjadi tanggung jawab bersama, terutama keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

“Kita semestinya mulai sekarang lebih aware dan peduli terhadap anak-anak dan lingkungan kita, sehingga peristiwa atau kejadian ini dapat kita tekan dan minimalisir,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi anak, namun juga perlu diimbangi dengan literasi digital, pengawasan dan pendampingan yang tepat. Orang tua diharapkan mengetahui aktivitas digital anak, membangun komunikasi terbuka, serta memberikan pemahaman mengenai cara berinteraksi secara aman di internet.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendorong sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi mengenai keamanan digital, mengenali potensi paparan konten kekerasan, serta segera berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan indikasi yang mengkhawatirkan.

Sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, keluarga, sekolah dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman sekaligus melindungi anak-anak Kotawaringin Timur dari berbagai bentuk pengaruh negatif di dunia maya.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menginstruksikan seluruh camat, lurah dan kepala desa (kades) untuk standby di wilayah masing-masing serta memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Instruksi tersebut disampaikan menyusul meningkatnya intensitas karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Kotim. Kondisi tersebut mulai menimbulkan kabut asap yang berpotensi mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.

“Camat, lurah dan kepala desa, saya minta standby di wilayah masing-masing. Lakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah yang rawan terjadi karhutla,” kata Halikinnor, Senin (10/8/2026).

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Kekeringan terhitung sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Dalam kondisi tersebut, Halikinnor meminta seluruh jajaran pemerintah di tingkat wilayah untuk tidak meninggalkan tempat tugas dan meningkatkan pemantauan terhadap potensi karhutla. Pemerintah wilayah diminta lebih aktif melakukan pencegahan dan tidak hanya menunggu laporan ketika kebakaran sudah terjadi.

“Camat saya minta berkoordinasi dengan seluruh kades, agar bisa lebih aktif dalam mencegah hingga menanggulangi karhutla,” tegasnya.

Menurut Halikinnor, keberadaan aparatur pemerintah di wilayah sangat penting untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. Langkah cepat diperlukan agar api tidak berkembang dan meluas, terutama pada wilayah yang memiliki lahan gambut.

Apabila ditemukan titik api, camat, lurah dan kades diminta segera berkoordinasi dengan unsur penanggulangan karhutla untuk melakukan penanganan dan pemadaman.

“Kalau ada titik api segera ditangani. Jangan sampai api kecil dibiarkan kemudian membesar. Apalagi jika kebakaran terjadi di lahan gambut, itu akan sangat sulit untuk dipadamkan,” tuturnya.

Selain memperkuat pemantauan, Halikinnor juga meminta jajaran pemerintah wilayah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan.

“Jangan sampai masyarakat melakukan pembakaran lahan. Kita harus bersama-sama mencegah agar karhutla tidak semakin meluas,” ujarnya.

Halikinnor menilai kondisi cuaca yang kering membuat potensi muncul dan meluasnya api semakin tinggi. Karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan personel Satuan Tugas (Satgas) Karhutla, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran pemerintah wilayah dan masyarakat.

Terlebih, dampak karhutla mulai dirasakan masyarakat dengan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kabut asap dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan serta berbagai sektor lainnya.
“Ini bukan hanya persoalan kebakaran, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Kalau sudah muncul kabut asap pekat, dampaknya akan lebih luas, tidak hanya terhadap lingkungan dan kesehatan, tapi juga transportasi, pendidikan hingga perekonomian daerah secara umum,” jelasnya.

Dengan status tanggap darurat yang masih berlangsung, Bupati Halikinnor menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap kemunculan titik api.

“Jangan menunggu sampai besar. Kalau ada indikasi kebakaran, segera lakukan penanganan. Semua harus bergerak bersama,” tegas Halikinnor.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengikuti secara daring Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, Senin (10/8/2026).

Kegiatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago tersebut diikuti untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan Karhutla di tengah kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Rakor dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati, S.Pd., M.A.P., didampingi Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, unsur Forkopimda, tim Karhutla, serta perangkat daerah terkait.

Dalam Rakor, pemerintah pusat menekankan pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini melalui penguatan Satgas Darat dan Udara, patroli, pemadaman, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur telah disiapkan untuk mendukung penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah.

Pemkab Kotim berkomitmen menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat pemantauan wilayah, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi lintas sektor. Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan setiap potensi Karhutla.

Upaya pencegahan juga terus didorong melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor, SH., MM. meninjau langsung Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Sabtu (8/8/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi dan merespons potensi kejadian Karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Halikinnor memberikan arahan terkait pelaksanaan penanganan status tanggap darurat bencana Karhutla dan kekeringan. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah dan unsur penanggulangan bencana harus meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat.

Bupati secara langsung mengecek kesiapan personel yang berada di posko, termasuk sarana dan prasarana, peralatan penanggulangan Karhutla, serta dukungan pembiayaan operasional. Menurutnya, seluruh komponen tersebut harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan sehingga ketika terjadi kejadian di lapangan, penanganan dapat segera dilakukan tanpa terkendala keterbatasan personel maupun peralatan.

“Kita harus memastikan seluruh personel, peralatan dan dukungan operasional benar-benar siap. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran kita baru mencari peralatan atau menyiapkan personel. Semuanya harus sudah dalam kondisi siap,” tegas Bupati Halikinnor.

Bupati juga meminta agar koordinasi antarpihak terus diperkuat, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, hingga unsur masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat penyampaian informasi dan mobilisasi sumber daya apabila ditemukan titik api atau kejadian Karhutla.

Selain kesiapan penanganan, Bupati menekankan pentingnya upaya pencegahan dan deteksi dini. Pemantauan wilayah harus dilakukan secara aktif untuk mengetahui potensi kebakaran sedini mungkin sehingga api dapat segera ditangani sebelum meluas.

Bupati juga menginstruksikan jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa untuk meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pemantauan di wilayah masing-masing. Setiap informasi terkait potensi maupun kejadian Karhutla agar segera dilaporkan dan dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan cepat.

Di sisi lain, menghadapi ancaman kekeringan, pemerintah daerah juga perlu memastikan langkah-langkah antisipasi terhadap dampak yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk kebutuhan air bersih di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.

Bupati mengingatkan bahwa penanganan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Karena itu, edukasi dan imbauan kepada masyarakat akan terus diperkuat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.

“Pencegahan harus menjadi perhatian kita bersama. Masyarakat jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena dalam kondisi kering api sangat mudah menyebar,” ujarnya.

Melalui kesiapsiagaan personel, dukungan sarana dan prasarana, penguatan koordinasi, serta partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen memastikan penanganan Karhutla dan kekeringan selama masa tanggap darurat dapat berjalan secara optimal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi di Sekolah Tingkat SMA Tahun 2026 yang dipusatkan di SMAN 2 Sampit, Selasa (5/8/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing melalui penguatan edukasi gizi, kesehatan fisik, serta kesehatan mental.

Gerakan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut merupakan bagian dari program nasional percepatan pencegahan anemia pada remaja, khususnya remaja putri. Upaya ini dinilai penting mengingat Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada remaja perempuan usia 15–24 tahun masih mencapai 15,5 persen. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi konsentrasi belajar, produktivitas, daya tahan tubuh, hingga kesehatan ibu dan anak di masa mendatang apabila tidak ditangani sejak dini.

Mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Asisten I Setda Kotim, Waren, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan memiliki karakter yang kuat.

“Melalui Gerakan Aksi Bergizi ini, kita ingin memastikan bahwa generasi muda Kotawaringin Timur tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat. Bangsa yang kuat lahir dari generasi yang sehat sejak usia remaja,” ujar Waren saat membacakan sambutan Pj. Sekretaris Daerah.

Ia menambahkan, keberhasilan program pencegahan anemia tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengajak kepala sekolah, guru, tenaga kesehatan, orang tua, serta berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung penerapan pola hidup sehat.

Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis sebagai tempat membentuk karakter, membangun kebiasaan hidup sehat, sekaligus menanamkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang sejak usia remaja. Edukasi yang diberikan di lingkungan sekolah diharapkan mampu membentuk perilaku hidup sehat yang berkelanjutan hingga dewasa.

Berbagai kegiatan edukatif dan interaktif mewarnai pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi. Kegiatan diawali dengan senam bersama, dilanjutkan sarapan sehat, makan buah bersama, serta minum Tablet Tambah Darah (TTD) secara serentak oleh para siswa sebagai bagian dari upaya pencegahan anemia. Selain itu, dilakukan Deklarasi Sekolah Bebas Anemia sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung kesehatan remaja di lingkungan sekolah.

Tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, kegiatan ini juga menghadirkan psikolog yang memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental remaja. Materi tersebut menekankan bahwa kesehatan mental dan pemenuhan gizi yang baik merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mendukung tumbuh kembang remaja menjadi generasi yang sehat, percaya diri, tangguh, dan mampu berprestasi.

Melalui pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap budaya hidup sehat semakin mengakar di lingkungan sekolah. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya gizi seimbang, aktivitas fisik, konsumsi Tablet Tambah Darah, serta kesehatan mental, diharapkan lahir generasi muda Kotawaringin Timur yang unggul, produktif, bebas anemia, dan siap menjadi penerus pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (3/8/2026), di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, tersebut menjadi forum koordinasi untuk membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan kapasitas fiskal daerah, serta persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan penguatan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Untuk itu, ia menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar berkolaborasi dengan TNI, Polri, serta perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, pelaku usaha, serta instansi pemerintah agar memasang Bendera Merah Putih, umbul-umbul, dan dekorasi bernuansa kemerdekaan selama bulan Agustus.

“Satpol PP bersama TNI dan Polri agar turun langsung memberikan imbauan kepada masyarakat, pertokoan, pelaku usaha, dan perkantoran untuk memasang Bendera Merah Putih serta umbul-umbul. Momentum Hari Kemerdekaan harus kita semarakkan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pahlawan,” tegas Halikinnor.

Dalam arahannya, Bupati Halikinnor juga menegaskan bahwa penanganan karhutla harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah, terutama di tengah musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ia meminta camat, lurah, kepala desa, hingga ketua RT dan RW untuk meningkatkan pengawasan serta mengintensifkan patroli di wilayah masing-masing guna mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Menurutnya, langkah pencegahan merupakan upaya paling efektif untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat.

“Saya meminta camat, lurah, kepala desa, hingga RT dan RW memperketat patroli dan pengawasan di wilayah masing-masing. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar tidak terjadi kebakaran yang berdampak luas,” tegasnya.

Bupati menambahkan, pengendalian karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat penting untuk menjaga kualitas udara, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan aktivitas transportasi, termasuk operasional penerbangan di Bandara H. Asan Sampit, tetap berjalan dengan baik.

Selain isu penanganan karhutla, Bupati Halikinnor juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus direspons dengan berbagai terobosan untuk memperoleh sumber pendanaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, lanjutnya, akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan melalui berbagai program strategis nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan dunia usaha dan investor guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

“Kondisi fiskal saat ini menuntut kita untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Karena itu, kita akan terus berupaya menjaring dukungan pemerintah pusat sekaligus menarik minat investor agar pembangunan di Kotawaringin Timur tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, kantor, tempat usaha, fasilitas umum, maupun lingkungan masing-masing selama bulan Agustus. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan simbol persatuan, nasionalisme, serta penghargaan atas jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka persiapan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Smart Command Hall (SCH) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P., tersebut dihadiri oleh para PPID Pelaksana, sekretaris perangkat daerah, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi penilaian, melainkan merupakan wujud nyata pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hanya dapat dicapai apabila seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam menyediakan informasi yang akurat, lengkap, mudah diakses, dan disajikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Di kesempatan ini mari kita sama-sama menggabungkan kekuatan, berkomitmen dan terlibat aktif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang hadir hari ini. Mari kita bergerak bersama, saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling membantu sehingga target yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik,” ujar Hj. Irawati.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak seluruh PPID Pelaksana untuk menjadikan proses pengisian SAQ sebagai momentum melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan informasi di masing-masing perangkat daerah. Ia menilai, kelengkapan dokumen pendukung, pengelolaan informasi yang sistematis, serta optimalisasi pelayanan PPID menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rapat koordinasi ini juga membahas tahapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, mekanisme pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), kelengkapan eviden pendukung, serta indikator-indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik. Melalui forum ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar penilaian sekaligus ruang diskusi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam memenuhi seluruh indikator penilaian secara optimal. Dengan persiapan yang matang, kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan semakin meningkat, sekaligus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi maupun nasional.

Melalui penguatan peran PPID di setiap perangkat daerah, Pemkab Kotim berkomitmen menghadirkan layanan informasi publik yang semakin cepat, terbuka, akurat, dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penggerakan Masyarakat Gerakan Ibu Hamil Sehat Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 yang digelar di Puskesmas Cempaka Mulia, Kecamatan Cempaga, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Bersama Bergerak Mewujudkan Ibu Hamil Sehat, Persalinan Aman, dan Generasi Bebas Stunting” ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kotawaringin Timur, Eka Bima Wardhana, mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam sambutan tertulis Pj. Sekretaris Daerah yang dibacakannya, Eka Bima Wardhana menegaskan bahwa kesehatan ibu hamil merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Masa kehamilan menjadi periode yang sangat menentukan terhadap tumbuh kembang janin, sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

“Kesehatan ibu hamil merupakan fondasi utama dalam melahirkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berkualitas. Oleh karena itu, menjaga kesehatan selama masa kehamilan bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, dan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, upaya mewujudkan kehamilan yang sehat dapat dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan secara rutin sesuai standar pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi seimbang, konsumsi tablet tambah darah secara teratur, serta peningkatan kesadaran dalam mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan sehingga penanganan medis dapat dilakukan sedini mungkin.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi kemasyarakatan, kader Posyandu, hingga keluarga dinilai menjadi kunci dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi sekaligus mencegah lahirnya anak dengan risiko stunting.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui pendampingan, edukasi, serta pemantauan kondisi ibu hamil di tingkat desa dan kelurahan, kader Posyandu diharapkan mampu mendeteksi lebih dini berbagai faktor risiko, seperti anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), maupun potensi bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Sebagai bentuk edukasi yang aplikatif, kegiatan ini tidak hanya diisi dengan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan ibu hamil, tetapi juga dilaksanakan aksi serentak minum Tablet Tambah Darah (TTD) dan makan telur bersama yang diikuti seluruh ibu hamil peserta kegiatan.

Aksi tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan kebutuhan zat besi dan protein selama masa kehamilan sebagai salah satu langkah efektif mencegah anemia, meningkatkan status gizi ibu, serta mendukung pertumbuhan janin secara optimal.

Melalui Gerakan Ibu Hamil Sehat Tahun 2026, Pemkab Kotim berharap seluruh ibu hamil semakin aktif memanfaatkan layanan pemeriksaan kehamilan di puskesmas maupun Posyandu, menerapkan pola hidup sehat, serta memperoleh pendampingan yang berkesinambungan hingga proses persalinan. Dengan demikian, target mewujudkan persalinan yang aman, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta melahirkan generasi Kotawaringin Timur yang sehat, cerdas, dan bebas stunting dapat tercapai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapperida, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Timur, TP Posyandu Kabupaten, Camat Cempaga beserta para kepala desa dan lurah, Kepala Puskesmas Cempaka Mulia, Kepala Puskesmas Kota Besi, para kader Posyandu, serta puluhan ibu hamil bersama suami maupun pendamping dari wilayah kerja Puskesmas Cempaka Mulia.

Melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan. Dengan ibu yang sehat, persalinan yang aman, serta pemenuhan gizi yang optimal sejak dini, Kotawaringin Timur optimistis dapat mencetak generasi yang lebih sehat, tangguh, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur meraih predikat “Optimal” atas capaian nilai terbaik pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Penghargaan tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor W.17-UM.01.01-263 yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, S.H., M.H., di Palangka Raya pada 23 Juli 2026.

Piagam diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan produk hukum daerah agar dapat diakses masyarakat secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

JDIH merupakan bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIHN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, JDIHN merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sekaligus sarana pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, JDIH bukan sekadar situs untuk mengunggah peraturan, tetapi merupakan sistem pengelolaan informasi hukum yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran, serta pendayagunaan dokumen hukum.

Pengelolaan JDIH juga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam kerangka penilaian kinerja JDIH, terdapat empat variabel utama yang dinilai, yaitu pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat; aksesibilitas dokumen dan informasi hukum; integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum dengan JDIHN; serta pengembangan layanan JDIH melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, inovasi, evaluasi, dan pelaporan.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas JDIH tidak hanya ditentukan oleh tampilan situs, tetapi juga kelengkapan naskah resmi, keakuratan metadata, pemutakhiran status keberlakuan peraturan, kemudahan pencarian dokumen, keterhubungan dengan JDIHN, dan manfaat layanan bagi masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Bagian Hukum Sekretariat Daerah berperan sebagai koordinator dan pengelola JDIH. Peran tersebut meliputi inventarisasi produk hukum daerah, pengolahan dokumen, penyusunan metadata dan abstrak, pemutakhiran status peraturan, publikasi, integrasi dengan JDIHN, serta evaluasi dan pelaporan.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur, Pintar Simbolon, S.H., M.H., mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum.

“Penghargaan ini kami maknai bukan sekadar keberhasilan teknis dalam mengelola situs JDIH, tetapi sebagai pengakuan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyediakan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap, dan dapat dipercaya masyarakat,” kata Pintar Simbolon.

Menurutnya, predikat Optimal tidak boleh membuat pengelola JDIH berpuas diri. Bagian Hukum akan terus memperbaiki kelengkapan dokumen, keakuratan metadata, pemutakhiran status peraturan, integrasi sistem, keamanan data, dan kemudahan layanan.

“JDIH harus menjadi rujukan resmi bagi masyarakat, aparatur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan penegak hukum. Setiap produk hukum daerah harus mudah ditemukan, diketahui status keberlakuannya, serta tersedia dalam bentuk dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Bagian Hukum dan seluruh perangkat daerah yang telah mendukung pencapaian tersebut.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Bagian Hukum dan seluruh jajaran yang telah bekerja dan berkolaborasi sehingga pengelolaan JDIH Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh predikat Optimal dan capaian nilai terbaik di Kalimantan Tengah. Prestasi ini harus menjadi pendorong untuk semakin memperkuat transparansi, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan publik,” ujar Halikinnor.

Bupati menegaskan bahwa penghargaan bukan tujuan akhir. Manfaat JDIH harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui tersedianya produk hukum daerah yang lengkap, mutakhir, dan mudah dipahami.

Ke depan, Pemkab Kotim berkomitmen meningkatkan pengelolaan JDIH melalui pemutakhiran dokumen secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keamanan dan pencadangan data, integrasi sistem, serta pengembangan inovasi pelayanan.

Masyarakat dapat mengakses berbagai produk hukum daerah melalui laman resmi JDIH Kabupaten Kotawaringin Timur di jdih.kotimkab.go.id.

Keterangan foto: Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atas capaian nilai terbaik pengelolaan JDIH Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan predikat Optimal.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Apel Siaga, Gelar Peralatan, dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Halaman Parkir Stadion 29 Nopember Sampit, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.

Kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Masyarakat Peduli Api (MPA), dunia usaha, relawan, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Bupati menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi yang telah terbangun selama ini harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara optimal.

“Apel hari ini kita berharap sinergi semua pihak yang ada. Ada TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, pihak dunia usaha, dan juga dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kita ingin bersama-sama menjaga Kotawaringin Timur agar terhindar dari bencana karhutla,” ujar Irawati.

Ia menjelaskan, memasuki musim kemarau dengan kondisi cuaca yang semakin panas dan potensi pengaruh fenomena El Nino, seluruh personel dan peralatan harus berada dalam kondisi siap siaga. Selain kesiapan sumber daya, langkah-langkah pencegahan juga harus terus diutamakan melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta deteksi dini terhadap titik-titik rawan kebakaran.

Menurut Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan agar wilayah Kotim dapat terbebas dari bencana karhutla atau setidaknya mampu menekan jumlah kejadian kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

“Mari jadikan apel ini sebagai tanda bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama seluruh stakeholder berkomitmen melindungi masyarakat dari ancaman karhutla serta menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain pelaksanaan apel, kegiatan juga dirangkaikan dengan gelar peralatan dan gladi kesiapsiagaan. Berbagai sarana dan prasarana penanggulangan karhutla ditampilkan untuk memastikan seluruh peralatan operasional berada dalam kondisi siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi kesiapan personel dan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, menjaga lingkungan sekitar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Melalui Apel Siaga Karhutla Tahun 2026 ini, Pemkab Kotim berharap koordinasi antarinstansi semakin solid sehingga upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif. Dengan sinergi seluruh elemen, Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan mampu melewati musim kemarau dengan aman, meminimalkan risiko kabut asap, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Rafiq Riswandi, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa inovasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Inovasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadirkan pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat. Setiap perangkat daerah didorong agar mampu menciptakan terobosan dan solusi inovatif sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan tersebut juga menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Cok Orda Putra Legawa, S.Si., M.Sc., sebagai narasumber. Dalam materinya, ia menekankan pentingnya membangun budaya inovasi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan transformasi digital sebagai salah satu pengungkit utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Cok Orda Putra Legawa menjelaskan bahwa inovasi tidak hanya dimaknai sebagai penciptaan aplikasi atau teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan cara kerja, penyederhanaan proses pelayanan, serta kolaborasi antarperangkat daerah untuk menghasilkan layanan yang lebih efektif dan responsif.

“Budaya inovasi harus tumbuh di setiap organisasi perangkat daerah. Inovasi bukan sekadar mengikuti perlombaan, tetapi menjadi solusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan literasi digital, memperkuat kolaborasi, dan berani melakukan perubahan demi mendukung transformasi birokrasi yang lebih modern dan adaptif.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas turut tercermin dari berbagai capaian yang berhasil diraih. Di antaranya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,22 dengan kategori Baik, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,68 dengan predikat BB, Nilai SAKIP sebesar 65,49 dengan predikat B, Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,06, serta Indeks Inovasi Daerah sebesar 56,34 dengan predikat Inovatif.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta kompleksitas tantangan pembangunan menuntut inovasi dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan di unit kerja masing-masing, menyusun desain inovasi yang aplikatif, mengimplementasikannya secara terukur, hingga melakukan monitoring dan evaluasi agar inovasi yang dihasilkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah agar memberikan dukungan penuh terhadap implementasi inovasi yang lahir dari pelatihan tersebut, sehingga tidak berhenti sebagai dokumen atau konsep semata, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Dengan penguatan budaya inovasi dan pemanfaatan transformasi digital, Pemkab Kotim optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, mempercepat reformasi birokrasi, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.