Author: pskp

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong peningkatan konektivitas masyarakat di wilayah seberang Sungai Mentaya dengan mengupayakan peningkatan Jalan Mentaya Seberang hingga Kampung Melayu dan perbatasan Pagatan.

Upaya tersebut dibahas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui rapat secara virtual, Senin (28/9/2026).

Bupati Kotim H. Halikinnor mengatakan, peningkatan akses jalan menjadi salah satu langkah yang diupayakan untuk membuka akses masyarakat di wilayah seberang Sungai Mentaya, khususnya Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Mentaya tetap menjadi harapan masyarakat. Namun, kebutuhan anggaran pembangunan jembatan saat ini diperkirakan telah mencapai lebih dari Rp1 triliun. Sebelumnya, kebutuhan pembangunan jembatan diperkirakan sekitar Rp860 miliar.

“Harapan kita itu kita majukan ke pemerintah pusat untuk jalannya ditingkatkan sampai ke Kampung Melayu, sampai perbatasan Pagatan,” ujar Halikinnor.

Halikinnor menjelaskan, peningkatan jalan hingga wilayah perbatasan Pagatan diharapkan dapat menjadi alternatif untuk memperkuat akses masyarakat sekaligus mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Dengan semakin terbukanya akses darat, kawasan di sepanjang jalur tersebut diharapkan berkembang, baik dari sisi permukiman maupun kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemkab Kotim selanjutnya akan terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan serta pemerintah provinsi. Usulan tersebut masih dalam tahap pengajuan dan selanjutnya akan dilakukan perhitungan serta kajian oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas antarwilayah sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat aktivitas ekonomi.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor didampingi Wakil Bupati Irawati, Pj. Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan serta sejumlah kepala perangkat daerah meninjau langsung kondisi SMAN 1 Cempaga yang mengalami kebakaran pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, (27/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan sekolah sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung pascakebakaran.

Bupati H. Halikinnor mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, kebakaran menghanguskan sejumlah ruangan penting di sekolah, di antaranya ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, satu aula serta tiga ruang kelas.

“Pagi tadi saya sudah melaporkan kejadian ini kepada Pak Gubernur. Ini musibah yang cukup memprihatinkan, terutama karena dapat mengganggu proses belajar mengajar,” ujar Halikinnor.

Namun, Halikinnor memastikan kegiatan pembelajaran masih dapat dilaksanakan karena tidak seluruh bangunan sekolah terdampak kebakaran. Pihak sekolah akan melakukan pengaturan penggunaan ruangan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Untuk sementara, ruang laboratorium akan dimanfaatkan sebagai ruang kantor bagi para guru. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga akan membantu memenuhi kebutuhan mendesak berupa meja dan kursi untuk ruang guru sementara.

“Saya sudah menyampaikan kebutuhan yang mendesak. Mudah-mudahan hari ini bisa didroping, paling lambat besok, meja dan kursi untuk guru-guru,” jelasnya.

Terkait pembangunan kembali bangunan yang terbakar, Bupati berharap dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi pada tahun mendatang sehingga fasilitas sekolah dapat kembali tersedia dengan kondisi yang lebih baik.

“Kita berharap tahun depan bisa dibangun kembali dengan representasi bangunan yang cukup bagus. sehingga dapat digunakan kembali mendukung proses belajar dan mengajar” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Cempaga AKP HR Tri Diantoro menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan awal dari sejumlah saksi di lapangan, kebakaran pertama kali diketahui setelah terdengar suara ledakan dari ruang wakil kepala sekolah.

“Menurut keterangan saksi, awalnya terdengar ledakan di ruang Wakil Kepala Sekolah. Di situ ada baterai solar cell, sehingga sementara ini diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran,” jelasnya.

Kapolsek menegaskan bahwa kebakaran tersebut tidak berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran berasal dari bagian dalam bangunan sekolah dan tidak disebabkan oleh rambatan api dari kebakaran lahan di sekitar sekolah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut dan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk pada fasilitas pendidikan.

Bupati juga menekankan agar penanganan terhadap dampak kebakaran dilakukan secepatnya sehingga aktivitas pendidikan para siswa tidak terhenti.

“Musibah ini bisa terjadi kapan saja. Yang penting kita berhati-hati terhadap api dan yang paling utama proses belajar mengajar tetap bisa berjalan,” pungkas Halikinnor.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung cukup lama di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, aktivitas masyarakat hingga perekonomian. Bupati Kotim H. Halikinnor pun turun langsung meninjau penanganan karhutla di Jalan Cilik Riwut Km 9, Sabtu (26/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan titik api sekaligus mengevaluasi efektivitas pemadaman di lapangan. Halikinnor mengatakan, kondisi sempat terkendali pada pagi hingga siang hari, namun sekitar pukul 14.00 WIB kembali muncul api di wilayah Banitan, Tanah Mas dan lingkar Utara.

“Pagi sampai siang belum ada api, tetapi sekitar pukul 2 siang mulai ada yang menyala di Banitan, Tanah Mas dan linkar Utara. Kita arahkan tim ke sana agar bisa segera diamankan,” ujar Halikinnor.

Ia menyebut sebagian kawasan lingkar utara sudah terbakar sehingga intensitas api relatif berkurang. Meski demikian, titik bara yang masih tersisa harus terus dipantau agar tidak kembali membesar.

Halikinnor mengatakan, karhutla tahun ini menjadi bahan evaluasi penting, terutama karena kemarau panjang menyebabkan banyak sumber air mengering. Pemkab Kotim akan mengkaji penambahan sumur bor dan embung permanen di sejumlah wilayah rawan, termasuk kawasan sekitar bandara.

Selain itu, pemerintah daerah akan menginventarisasi lahan rawan terbakar serta mendorong pemilik dan pengelola lahan ikut bertanggung jawab menjaga lahannya.

“Kita juga akan mengevaluasi kesiapan peralatan dan armada pemadaman. Personel ada, tetapi kita masih kekurangan alat. Ke depan harus dipersiapkan lebih awal,” tegasnya.

Halikinnor menegaskan kesiapsiagaan harus diperkuat agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat ditekan, sehingga kedepan kita siap menghadapi kemungkinan kondisi serupa.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor memimpin evaluasi penanganan karhutla dan kekeringan di Pos Komando (Posko) Penanganan Karhutla dan Kekeringan, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Sabtu (26/9/2026).

Evaluasi tersebut melibatkan seluruh unsur yang tergabung dalam posko, di antaranya Pemkab Kotim, TNI, Polri, BPBD, serta unsur terkait lainnya yang selama ini bersama-sama melakukan penanganan karhutla di lapangan.

“Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana upaya penanganan yang telah dilakukan, sekaligus menentukan strategi berikutnya dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah,” ujar Halikinnor.

Dalam rapat tersebut, masing-masing unsur menyampaikan perkembangan penanganan di lapangan, mulai dari upaya pemadaman dan pendinginan, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, hingga berbagai kendala yang dihadapi serta langkah solusi yang diperlukan.

Halikinnor menegaskan evaluasi secara berkala penting dilakukan mengingat ancaman karhutla masih terjadi di Kotim. Terlebih, wilayah Kotim saat ini berada pada puncak musim kemarau yang menyebabkan kondisi lahan semakin kering dan ketersediaan sumber air semakin terbatas.

Berdasarkan data BPBD Kotim hingga 25 September 2026, sebanyak 1.132 kejadian karhutla telah ditangani dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.999 hektare. Sementara itu, akumulasi sebaran titik panas (hotspot) di Kotim tercatat mencapai 36.519 titik.

“Saya minta seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, relawan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pemadaman dan pengendalian karhutla,” tegasnya.

Menurut Halikinnor, keterlibatan seluruh pihak sangat dibutuhkan karena wilayah yang harus ditangani cukup luas. Selain melakukan pemadaman, petugas juga harus melaksanakan pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala.

Pemkab Kotim juga terus memperkuat dukungan sarana dan prasarana penanganan karhutla. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diarahkan untuk turut mendukung kebutuhan di lapangan, termasuk penyediaan air untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan.

Pada kesempatan tersebut, Halikinnor juga memberikan semangat dan apresiasi kepada seluruh tim yang selama ini bekerja di lapangan. Ia meminta para petugas tetap menjaga kekompakan, keselamatan, dan semangat dalam menjalankan tugas, meskipun menghadapi kondisi lapangan yang berat.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang terus bekerja keras di lapangan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan keselamatan. Kita bersama-sama berupaya agar karhutla ini dapat kita kendalikan,” pesan Halikinnor.

Ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan apa pun, terutama dalam kondisi kemarau panjang seperti saat ini. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

“Jangan hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan membuka lahan secara dibakar, tetapi akibat yang ditimbulkan luar biasa dan berdampak kepada banyak orang,” tegasnya.

Pemkab Kotim mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan masing-masing. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan dan mencegah meluasnya karhutla di wilayah Kotim.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor, S.H., M.M. mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Jumat (25/09/2026), untuk memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kondisi hotspot di wilayah Kotim.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla, mulai dari pemantauan hotspot, pemadaman, pendinginan lokasi bekas kebakaran, hingga penanganan pascakebakaran.

DLH Kotim berperan dalam pemantauan kondisi lingkungan dan lokasi bekas kebakaran, termasuk mendukung upaya pendinginan dan pemulihan lahan. Sementara BPBD Kotim memperkuat penanganan kebakaran di lapangan serta koordinasi penanggulangan ketika ditemukan titik api.

“Pendinginan ini penting karena ada titik yang secara kasatmata tidak terlihat asap, tetapi di dalamnya masih menyimpan panas dan sewaktu-waktu bisa kembali mengeluarkan asap,” ujar Halikinnor.

Bupati juga menyoroti keterbatasan sumber air yang menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Karena itu, Pemkab Kotim mendorong penyediaan sumur bor pada lahan-lahan kosong di kawasan perkotaan yang rawan terbakar.

Menurutnya, ketersediaan sumber air di lokasi rawan akan membantu mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.

Halikinnor juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sembarangan dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kebakaran yang tidak dapat ditangani secara mandiri.

“Kalau melihat ada yang sengaja membakar, tolong laporkan kepada pihak berwajib. Pembakaran seperti itu dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup,” tegasnya.

Terkait kondisi kualitas udara, Bupati mengatakan kebijakan aktivitas sekolah akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan dalam penanganan karhutla, mulai dari TNI, Polri, perangkat daerah, relawan, hingga masyarakat. Sinergi tersebut mencakup upaya pencegahan, pemantauan, pemadaman, pendinginan, hingga penanganan pascakebakaran.

Pemkab Kotim terus memperkuat kolaborasi seluruh unsur agar setiap titik api dapat ditangani secara cepat dan potensi karhutla dapat dicegah sejak dini, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki banyak lahan kosong.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menorehkan prestasi dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kotawaringin Timur meraih Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik Tingkat Kabupaten Kawasan Kalimantan Tahun 2026 dalam ajang Championship TP2DD yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemkab Kotim dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Salah satu terobosan yang dikembangkan Pemkab Kotim adalah digitalisasi melalui sistem pemetaan objek PBB-P2. Pemanfaatan sistem tersebut mendukung proses pendataan dan pemetaan objek pajak sehingga pengelolaan PBB-P2 dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, transparan, dan terintegrasi.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama TP2DD Kotawaringin Timur, perangkat daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, serta berbagai pihak yang selama ini mendukung transformasi digital di daerah.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP2DD Kotawaringin Timur dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Halikinnor.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Kotim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi, termasuk dalam pengelolaan PBB-P2.

“Kita ingin digitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Data objek pajak harus semakin akurat, pelayanan semakin mudah dan cepat, serta pengelolaan pendapatan daerah semakin transparan dan akuntabel. Ke depan, kolaborasi akan terus kita perkuat agar transformasi digital memberikan dampak nyata bagi pelayanan dan pembangunan daerah,” tegasnya.

Penghargaan TP2DD Terbaik Tingkat Kabupaten Kawasan Kalimantan Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kotim untuk terus memperkuat transformasi digital, khususnya dalam transaksi pemerintah daerah dan pengelolaan pendapatan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus melanjutkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Langkah ini menjadi tindak lanjut penyaluran sebelumnya sekaligus bentuk keseriusan Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor, S.H., M.M. dalam menangani dampak kemarau yang menyebabkan masyarakat mengalami keterbatasan air bersih.

Sebelumnya, pada 17 September 2026, Pemkab Kotim telah menyalurkan sekitar 40 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah, di antaranya Lempuyang, Sei Ijum, Sebamban dan Parebok. Penyaluran didukung armada tangki dan profil tank serta melibatkan berbagai pihak.

Seiring masih berlangsungnya kondisi kemarau, kebutuhan air bersih masyarakat terus dipantau. Untuk satu desa, kebutuhan air diperkirakan mencapai sekitar 60 ribu liter per hari, terutama desa dengan jumlah penerima sekitar 300 rumah.

Dalam pendistribusiannya, setiap rumah tangga mendapatkan jatah sekitar satu drum berkapasitas 220 liter. Pola penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat secara merata sesuai kebutuhan.

Bupati Halikinnor menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi sumber air belum kembali normal.

“Kurang lebih 60 ribu liter per hari kita salurkan untuk membantu kebutuhan masyarakat di wilayah selatan. Ini bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat tetap mendapatkan air bersih,” ujar Bupati Halikinnor, senin (21/09/2026)

Kondisi kekurangan air bersih di wilayah selatan salah satunya dipengaruhi menurunnya ketersediaan air baku serta masuknya air laut yang menyebabkan air menjadi payau hingga asin dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari.

Bupati Halikinnor juga meminta pemerintah desa aktif melaporkan kondisi ketersediaan air masyarakat. Dengan demikian, penyaluran dapat segera dilakukan kembali apabila persediaan warga mulai menipis.

Pemkab Kotim memastikan penanganan kebutuhan air bersih dan karhutla akan terus menjadi perhatian.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) akan mewajibkan pengembang perumahan menyediakan sumur bor dan hidran di setiap kawasan perumahan yang dibangun. Ketentuan ini disiapkan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kondisi darurat, terutama kebakaran dan kekeringan.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor, S.H., M.M. meminta perangkat daerah teknis untuk memasukkan ketentuan tersebut dalam regulasi sehingga menjadi perhatian bagi setiap pengembang perumahan.

“Instansi teknis saya minta mengingatkan agar pengembang wajib merealisasikan pembuatan sumur bor dan hidran di lokasi perumahan yang mereka bangun. Saya minta ini menjadi perhatian,” kata Halikinnor di Sampit, Sabtu (19/9/2026).

Penegasan tersebut disampaikan menyusul kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di wilayah Kotawaringin Timur. Kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan semak belukar, tetapi juga menjalar ke lahan kosong yang berada di sekitar permukiman. Bahkan, dalam beberapa kejadian, bangunan warga turut terdampak kebakaran.

Bupati mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Sampit cukup sporadis. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kebakaran dapat terjadi di sejumlah lokasi sehingga petugas menghadapi tantangan dalam melakukan penanganan.

Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena sejumlah kebakaran terjadi di sekitar kawasan perumahan, khususnya di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Selain meningkatkan risiko terhadap permukiman, kondisi kemarau panjang juga menyebabkan sumber air untuk pemadaman semakin sulit diperoleh.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan sumur bor dan hidran di kawasan perumahan dinilai penting sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran.

Sumur bor juga dapat dimanfaatkan untuk membasahi lahan kosong di sekitar kawasan perumahan sehingga membantu mengurangi potensi lahan tersebut mudah terbakar. Sarana ini sekaligus dapat mendukung upaya pemadaman awal sambil menunggu bantuan dari regu pemadam kebakaran.

“Jangan ketika kejadian kebakaran selalu menyalahkan pemerintah. Pengembang perumahan juga harus ikut mengantisipasi situasi seperti sekarang ini,” tegas Halikinnor.

Selain mendorong pengembang menyediakan sarana sumber air, Pemkab Kotim juga menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang dengan memperbanyak pembangunan sumur bor di sejumlah lokasi strategis.

Pembangunan sumur bor akan diprioritaskan di kawasan yang rawan kebakaran, termasuk lokasi yang berdekatan dengan permukiman serta bangunan pelayanan publik. Ketersediaan sumber air di lokasi tersebut diharapkan dapat mempermudah proses penanganan apabila terjadi kebakaran.

Sumur bor juga diharapkan dapat menjadi alternatif sumber air ketika kemarau panjang menyebabkan anak sungai dan parit mengalami kekeringan. Selain mendukung penanganan kebakaran, keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih masyarakat saat terjadi kekeringan.

Halikinnor juga menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI dan Polri yang telah membangun sejumlah sumur bor. Sementara itu, sumur bor yang dibangun pemerintah daerah akan diarahkan pada lokasi yang dinilai rawan terbakar dan berdekatan dengan permukiman.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kotim memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus meningkatkan ketersediaan sumber air di tengah kondisi kemarau.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor bersama Ketua TP PKK Kotim Hj. Khairiah Halikinnor berdialog langsung dengan masyarakat saat meninjau penyaluran air bersih di sejumlah wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kamis (17/9/2026).

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kondisi yang mereka hadapi selama musim kemarau, termasuk dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta keterbatasan air bersih.

Salah satu kendala utama yang disampaikan warga adalah kondisi air dari jaringan PDAM yang terasa payau hingga asin, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Kondisi tersebut semakin dirasakan masyarakat seiring menurunnya ketersediaan air baku akibat musim kemarau. Warga berharap pemerintah dapat terus membantu memenuhi kebutuhan air bersih selama kondisi tersebut berlangsung.

Bupati Halikinnor menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi yang dihadapi masyarakat dan akan terus berupaya memberikan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Yang paling penting kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih, harus tetap terpenuhi. Pemerintah akan terus melakukan penyaluran air bersih selama masyarakat masih membutuhkan,” ujar Halikinnor.

Selain persoalan air bersih, dalam dialog tersebut masyarakat juga menyampaikan kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Bupati mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang masih kering.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas.

Ketua TP PKK Kotim Hj. Khairiah Halikinnor turut mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan saling membantu dalam menghadapi kondisi kemarau.

Pemkab Kotim terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan karhutla sekaligus pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Penyaluran air bersih diharapkan dapat membantu warga yang terdampak hingga kondisi sumber air kembali normal.

Pemerintah juga terus mengupayakan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga langkah jangka panjang untuk memperkuat ketersediaan dan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang rawan mengalami kekurangan air.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami keterbatasan air bersih.

Pada Kamis (17/9/2026), Pemkab Kotim menyalurkan sekitar 40 ribu liter air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah bagian selatan, di antaranya Lempuyang, Sei Ijum, Sebamban, dan Parebok.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor turun langsung memantau proses penyaluran air bersih tersebut. Ia menyampaikan bahwa distribusi dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

“Memang saat ini masyarakat di daerah selatan mengalami kesulitan air bersih. Karena itu, pemerintah hadir dan melakukan penyaluran sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Halikinnor.

Penyaluran air bersih dilakukan dengan dukungan delapan mobil tangki dan 28 mobil profil tank, masing-masing berkapasitas 5.000 liter. Di sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir  Selatan  yang terdampak keterbatasan sumber air.

Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi sumber air baku yang terdampak masuknya air laut sehingga air menjadi asin dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.

Bupati menegaskan, penyaluran air bersih akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa diminta aktif menyampaikan laporan apabila persediaan air masyarakat kembali menipis.

“Kalau kepala desa melaporkan bahwa air sudah habis dan masyarakat kembali membutuhkan, tentu akan kita lakukan dropping lagi,” tegasnya.

Penanganan kebutuhan air bersih ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, serta perusahaan yang turut mendukung melalui penyediaan armada distribusi.

Selain penanganan jangka pendek, Pemkab Kotim juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk memperkuat ketersediaan air bersih di wilayah selatan. Salah satunya melalui rencana pembangunan instalasi pengolahan air tersendiri serta kajian terhadap teknologi pengolahan air laut menjadi air layak konsumsi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kotim untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih, khususnya ketika kondisi kemarau berdampak terhadap ketersediaan sumber air baku.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya dengan melibatkan perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kotim untuk meningkatkan dukungan pemadaman dan pendinginan di lapangan.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi penanggulangan karhutla bersama perusahaan perkebunan di Sampit, Rabu (16/9/2026). Rapat dipimpin Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor sebagai tindak lanjut evaluasi penanganan karhutla dan kondisi kekeringan yang masih berlangsung.

Bupati menyampaikan bahwa keterlibatan perusahaan sangat diperlukan, terutama karena sejumlah titik kebakaran berada cukup jauh dari sumber air sehingga membutuhkan dukungan armada dan peralatan dari perusahaan yang lokasinya paling dekat dengan titik api.

“Kami meminta perusahaan yang lokasinya paling dekat dengan titik api untuk membantu pemadaman dan pendinginan, sehingga api tidak semakin meluas,” ujar Halikinnor.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Kotim juga memaparkan peta sebaran titik kebakaran untuk mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Sejumlah titik kebakaran masih ditemukan di kawasan perkotaan, termasuk Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang dan Seranau.

Salah satu kendala yang dihadapi di lapangan adalah keterbatasan sumber air akibat kondisi kemarau. Karena itu, Pemkab Kotim meminta setiap perusahaan untuk menyiagakan minimal satu armada lengkap dengan pengemudi dan tangki air guna memperkuat dukungan pemadaman.

“Kita membutuhkan armada tambahan karena salah satu kendala utama saat ini adalah sumber air. Dengan dukungan armada perusahaan, penanganan di lapangan dapat lebih cepat,” jelas Bupati.

Dukungan tersebut mendapat respons positif dari perusahaan perkebunan. Wakil Ketua I GAPKI Kalimantan Tengah sekaligus Ketua GPPI Kotim, Seruyan dan Katingan, Siswanto, menyatakan bahwa perusahaan perkebunan siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam penanggulangan karhutla.

Perusahaan tidak hanya melakukan pengamanan di wilayah masing-masing, tetapi juga menyiagakan personel dan armada untuk membantu apabila terjadi kebakaran di sekitar wilayah usaha yang masih dapat dijangkau.

Pemkab Kotim mengapresiasi komitmen perusahaan yang telah berpartisipasi dalam penanganan karhutla. Bupati menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, Polri dunia usaha dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan kebakaran.

Selain pemadaman, upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui pemantauan titik panas dan titik api serta patroli di sekitar wilayah rawan kebakaran.

Bupati kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran maupun titik api kepada aparat terdekat, termasuk pemerintah desa, kecamatan, TNI, Polri, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

“Penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita membutuhkan kepedulian dan kerja sama semua pihak agar kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas,” tegasnya.

Pemkab Kotim memastikan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat selama kondisi rawan karhutla berlangsung, sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat, lingkungan, serta mencegah meluasnya dampak kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mendukung upaya Bea Cukai Sampit dalam memperkuat pengawasan dan memberantas peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal di wilayah Kotim.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Hj. Irawati saat menghadiri kegiatan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan Bea Cukai Sampit, Selasa (15/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengapresiasi kinerja Bea Cukai Sampit beserta jajaran dalam melakukan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus melindungi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengapresiasi kinerja Bea Cukai Sampit. Upaya penindakan terhadap barang ilegal perlu terus diperkuat karena berkaitan dengan penerimaan negara sekaligus perlindungan masyarakat,” ujar Irawati.

Berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai Sampit, barang yang dimusnahkan meliputi rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal. Pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut setelah barang ditetapkan sebagai BMMN dan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Kotim menilai pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal membutuhkan sinergi lintas sektor. Hal ini mengingat distribusi barang di wilayah Kotim berlangsung melalui berbagai jalur, termasuk darat dan laut.

Karena itu, Pemkab Kotim siap memperkuat koordinasi bersama Bea Cukai, TNI, Polri, Kejaksaan serta instansi terkait lainnya dalam mendukung pengawasan dan pertukaran informasi terkait potensi peredaran barang ilegal.

“Sinergi lintas sektor sangat penting. Kita akan terus berkoordinasi dan mendukung upaya pengawasan, baik melalui jalur darat maupun jalur laut,” tegas Irawati.

Data Bea Cukai Sampit menunjukkan bahwa sepanjang 1 Januari 2025 hingga 31 Juli 2026 telah dilakukan 101 penindakan. Pada 2026, frekuensi penindakan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah kerja Bea Cukai Sampit sendiri meliputi Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan.

Selain aspek penegakan aturan, pengawasan juga perlu disertai peran aktif masyarakat. Pemkab Kotim mengajak masyarakat untuk tidak membeli maupun memperdagangkan barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan serta menyampaikan informasi kepada instansi berwenang apabila menemukan indikasi peredaran barang ilegal.

Pemkab Kotim bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi guna mendukung pengawasan peredaran barang kena cukai, menjaga penerimaan negara, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.