Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Kepala BSSN Melantik R. Tjahjo Khurniawan Sebagai Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN

Pelantikan dihadiri oleh Wakil Kepala BSSN A. Rachmad Wibowo, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama  serta Pejabat Administrator di lingkungan BSSN. Bertindak sebagai saksi Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo dan Deputi Bidang  Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel.

Dengan dilantiknya Tjahjo sebagai Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Hinsa berharap agar dapat melakukan peningkatan di bidang SDM siber dan sandi karena sebelumnya Tjahjo berpengalaman dalam membentuk SDM di Politeknik Siber dan Sandi Negara.

“Dengan berbekal pengalaman  memimpin Politeknik Siber dan Sandi Negara saya berharap  dapat  membina SDM di Badan Siber dan Sandi Negara Khususnya dan SDM Keamanan Siber dan Sandi yang tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Hinsa.

Selain itu Kepala BSSN berharap agar Deputi Tjahjo dapat segera menyesuaikan dengan tugasnya yang baru yakni meningkatkan strategi dan kebijakan bidang keamanan siber dan sandi nasional.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Kepala BSSN Sampaikan Pengarahan Awal Tahun 2025

Depok, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memberikan Pengarahan Pimpinan Awal Tahun 2025 yang diikuti oleh pejabat dan pegawai BSSN di Lapangan Pancasila, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (03/01/2025).

Pada pengarahan awal tahun kali ini, Hinsa menyampaikan terima kasih atas kinerja, dedikasi dan loyalitas seluruh pegawai BSSN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berbagai program dan kegiatan BSSN yang terlaksana dengan baik  selama tahun 2023.

“Kita patut bersyukur karena pelaksanaan tugas dan fungsi, serta berbagai program kerja kegiatan yang telah direncanakan berhasil kita laksanakan dengan baik. Begitu juga berbagai capaian dan prestasi telah kita raih, sehingga semakin meningkatkan optimisme kita dalam menghadapi tahun 2025 dengan lebih baik lagi. Kerja keras, komitmen, koordinasi, dan kolaborasi seluruh jajaran BSSN menjadi kunci utama keberhasilan ini,” ujar Hinsa dihadapan pejabat dan pegawai yang menggunakan seragam olah raga.

Selain itu, Hinsa juga menekankan tentang persiapan BSSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

“BSSN menjadi penggerak utama transformasi digital yang aman dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden. Cita-cita besar tersebut merupakan bentuk kontribusi langsung BSSN dalam mewujudkan Misi Transformasi Ekonomi pada Rancangan Akhir RPJPN tahun 2025-2045 dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” tambah Hinsa.

Di akhir sambutannya, Kepala BSSN meminta kepada Sestama agar di tahun 2025 ini terus memaksimalkan upaya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BSSN dalam rangka mewujudkan birokrasi BSSN yang profesional. Hal ini juga berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai BSSN melalui peningkatan tunjangan kinerja pegawai BSSN ke depan.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Pemkab Kotim Konsisten Tingkatkan SPBE, Raih Indeks 3,22 Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim), Memperoleh Indeks SPBE sebesar 3,22 (Predikat Baik) pada hasil akhir Evaluasi SPBE Tahun 2024 yang telah resmi ditetapkan. Berdasarkan  Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Proses Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024, melalui serangkaian tahapan yang diawali dengan Penilaian Mandiri oleh masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD), dilanjutkan dengan Penilaian Eksternal yang mencakup Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, dan Penilaian Visitasi pada IPPD tertentu

Hasil evaluasi yang memuat nilai Indeks SPBE beserta predikatnya telah diumumkan. Selain itu, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE untuk masing-masing IPPD, yang mencakup rincian Indeks Domain, Indeks Aspek, Nilai Tingkat Kematangan untuk 47 indikator, serta rekomendasi pengembangan, dapat diakses dan diunduh melalui aplikasi Tauval SPBE.

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kotawaringin Timur selama empat tahun terakhir:

  • Tahun 2021: Indeks SPBE sebesar 1,66 (Predikat Kurang)
  • Tahun 2022: Indeks SPBE sebesar 2,38 (Predikat Cukup)
  • Tahun 2023: Indeks SPBE sebesar 3,11 (Predikat Baik)
  • Tahun 2024: Indeks SPBE sebesar 3,22 (Predikat Baik)

Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen Kabupaten Kotawaringin Timur dalam meningkatkan penerapan SPBE secara konsisten.

Penyampaian hasil ini disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE,Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE,Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam optimalisasi penerapan SPBE secara konsisten sejak tahun 2018 hingga 2024. Kami berharap sinergi penerapan SPBE ini dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang efektif dan efisien, menuju tercapainya Indonesia Emas.

BSSN Terima Penghargaan KPU atas Dukungan Pengamanan Siber Selama Penyelenggaraan Pemilu 2024

Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia menerima penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangkaian acara Peluncuran Aplikasi Satu Peta Data, Buku Perjalanan Data Pemilih dan Buku Storytelling Data Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dukungan BSSN dalam mengamankan ruang siber nasional selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh KPU. Keamanan siber pada seluruh sistem elektronik yang dipakai oleh instansi penyelenggara pemilu beserta stakeholder terkait merupakan prioritas BSSN, agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan lancar dengan suasana kondusif.

“Penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan prioritas BSSN. Kami melakukan pemantauan anomali trafik jaringan, pemantauan perangkat endpoint yang digunakan oleh KPU, serta pemantauan pergerakan informasi dan isu sosial pada media sosial selama penyelenggaraan Pemilu 2024 kemarin,” ujarnya.

Ia mengatakan capaian tingkat keamanan siber tersebut tak lepas dari langkah-langkah strategis BSSN dalam melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait keamanan siber nasional.

“Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN yang telah bertugas maksimal dalam mengamankan sistem elektronik yang digunakan selama penyelenggaraan Pemilu 2024 kemarin,” kata Pakel.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dan sinergitasnya dengan sejumlah instansi terkait keamanan siber dalam berupaya maksimal demi aman dan lancarnya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sementara, Komisioner KPU Bidang Data dan Informasi Betty Epsilon Idroos menyampaikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada BSSN atas dukungannya dalam mengamankan ruang siber KPU selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Saya haturkan apresiasi setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang luar biasa kepada BSSN, yang selama ini membantu KPU dalam mengamankan sistem elektronik yang kami miliki,” ujar Betty.

Ia menjelaskan, BSSN juga banyak membantu KPU dalam pengamanan sistem informasi sehingga dapat dinikmati secara baik oleh publik.

“Saya berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan yang akan datang,” pungkasnya.

Selain instansi, penghargaan juga diberikan KPU kepada beberapa personil BSSN atas perannya dalam Gugus Tugas Pemilu 2024. Diantaranya Direktur Operasi Keamanan Siber Andi Yusuf, Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Satryo Suryantoro, Asisten Operasi Pamsibersan Pemilu 2024 Indra Adi Putra, Asintel Pamsibersan Pemilu 2024 Dedek Chandra, Kepala Tim Komunikasi Publik F.E. Prasaja, dan anggota satgas pengamanan siber dan sandi BSSN Hendri Malaka.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

NCE 2024-Indonesia CSIRT Day, Langkah BSSN Tingkatkan Ekosistem Keamanan Siber Lintas Sektor

Indonesia CSIRT Day merupakan puncak dari rangkaian kegiatan National Cyber Exercise 2024 yang dilaksanakan di Jakarta pada 3-6 Desember 2024 setelah sebelumnya diselenggarakan di Sawangan, Pontianak, Yogyakarta, Bandung, Bekasi, Surabaya, Sentul, Medan, Bali serta Manado. Indonesia CSIRT Day diikuti oleh 607 peserta dari 399 instansi maupun  perusahaan dari berbagai  sektor, diantaranya instansi pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum, baik secara luring maupun daring.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Direktur Operasi Keamanan Siber Andi Yusuf dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan oleh Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel dari Discovery Kawasan Ancol, Jakarta pada Selasa (3/12/2024).

Dalam sambutannya, Deputi Pakel menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan siber nasional.

“BSSN berkomitmen memperkuat sinergi melalui konsep Collaborative Security. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan hanya dengan kolaborasi kita bisa menciptakan ekosistem digital yang aman,” ujarnya.

Salah satu sorotan utama acara ini adalah peran strategis Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Pakel menekankan bahwa penguatan jaringan CSIRT di berbagai level, baik lokal maupun internasional, sangat penting untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

“Koordinasi dan kolaborasi antar CSIRT diperlukan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman siber,” tambahnya.

Acara ini juga menghadirkan narasumber praktisi bidang keamanan siber yakni Dwiza Riana, selaku Deputy 2 Finance-Academy CSIRT, membahas pentingnya kolaborasi antara kampus dan BSSN dalam penanganan insiden kebocoran data. Sementara itu, Daniel Kristian Wongso, Lead Cybersecurity Digital Forensic and Incident Response Grab, menyoroti peran kesadaran pengguna dalam melindungi data pribadi.

Pada sesi kedua dilakukan, Table Top Exercise oleh peserta dari masing-masing instansi yang hadir secara langsung. Pada sesi ini peserta menyelesaikan studi terjadi krisis siber dan pasca krisis.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat BSSN, diantaranya Edit Prima, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata; Taufik Arianto, Direktur Keamanan Siber dan Sandi TIK, Media, dan Transportasi; Cahyono Adifatra, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri; Yadi Indrayadi Sutanandika, Senior Advisor PT Tri Kreasi Mandiri Teknologi serta pejabat dan staf BSSN terkait lainnya.

Dengan terlaksananya Indonesia CSIRT Day, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi serta kesiapan antar pemangku kepentingan lintas sektor dalam menghadapi krisis siber.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Ajak Instansi Pusat Pahami Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Sosialisasi dibuka oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., yang menekankan pentingnya audit keamanan SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan berkelanjutan. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Akbar Hutasuhut.

Dalam sambutannya, Sulistyo menyampaikan bahwa ketergantungan akan teknologi juga meningkatkan berbagai potensi ancaman.

“Pertumbuhan digitalisasi dalam pelayanan oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Ketergantungan akan teknologi meningkatkan potensi ancaman, gangguan, dan insiden siber terhadap sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Deputi Sulistyo menyampaikan bahwa audit keamanan SPBE ini merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara penerapan keamanan dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Acara sosialisasi ini menghadirkan 3 narasumber yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan BSSN yang membahas berbagai aspek strategis dalam pelaksanaan audit keamanan SPBE. Sosialisasi ini juga dirancang untuk meningkatkan pemahaman instansi pusat terkait substansi peraturan, serta mendorong penerapan standar keamanan yang konsisten di seluruh sektor pemerintahan.

Dengan sosialisasi Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 ini menjadi Langkah penting BSSN dalam memperkuat keamanan sistem elektronik guna mendukung tercapainya Indonesia sebagai negara digital yang tangguh dan tepercaya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Kepala BSSN Paparkan Implementasi UU PDP dan Penerapan Keamanan Siber pada Forum Indonesia Privacy & Security Summit 2024

Pada kesempatan itu Hinsa memaparkan implementasi UU PDP dan penerapan standar keamanan siber yang baik bagi pelaku usaha, industri serta masyarakat luas.

Hinsa mengawali dengan memaparkan data anomali trafik dan pemberian notifikasi insiden siber periode 2024 terdapat 189.889.898 per 1 Januari hingga 19 Nopember 2024.

“Dari anomali itu, serangan malware mendominasi serangan yang mencapai 78,6%, termasuk kejadian yang menyerang PDNS Surabaya,” ujar Hinsa.

Hinsa pun sebagai Kepala BSSN mengajak kepada pelaku usaha pada bidang keamanan siber untuk menjalankan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang telah disahkan oleh Presiden dengan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

“Implementasi fokus area SKSN dalam mendukung perlindungan data mulai dari tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan dan ketahanan, perlindungan infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi nasional, pembangunan kapabilitas kapasitas dan kualitas, kebijakan keamanan siber dan kerja sama internasional,” ungkap Hinsa.

Hinsa pun menekankan kepada setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Hal ini dapat dimulai dengan meningkatan kompetensi SDM, pemenuhan tata telola, dan penguatan standar keamanan teknologi untuk meminimalisir dampak ancaman di ruang siber termasuk kebocoran data pribadi.

Nampak hadir dalam acara ini yaitu Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria yang mengikuti melalui daring, Penasehat khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah dan juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan serta para pelaku usaha pada bidang keamanan siber.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Wakil Kepala BSSN Paparkan Keamanan Siber dalam SPBE untuk Sukseskan Pilkada dan Transformasi Digital Nasional

Rakornas mengusung tema Akurasi Data Kependudukan Untuk Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional dalam Mendukung SPBE.

Dalam presentasinya, Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo menekankan pentingnya keamanan siber dalam mendukung keberhasilan implementasi SPBE, terutama untuk menyediakan data kependudukan yang akurat bagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Data kependudukan yang akurat sangat diperlukan untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tepat di setiap TPS, sehingga kesalahan seperti duplikasi atau data yang tidak sesuai domisili dapat diminimalkan. Keamanan informasi adalah fondasi dalam mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Sebagai anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, BSSN juga berperan dalam memperkuat keamanan seluruh layanan digital pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan Identity Broker untuk mengintegrasikan sistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dengan Sistem Single Sign-On (SSO) Nasional, sehingga data pengguna di berbagai platform layanan pemerintah tetap terlindungi.

BSSN, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), saat ini juga merumuskan pedoman evaluasi kelayakan Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah. Langkah ini sejalan dengan penerbitan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 mengenai Pedoman Manajemen Keamanan SPBE, yang menjadi acuan dalam mengelola risiko keamanan pada platform digital pemerintahan.

“Kami ingin memastikan bahwa sistem SPBE yang dibangun mampu memberikan pelayanan publik yang aman dan andal,” jelas Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Kepala BSSN juga menyoroti tantangan yang dihadapi terkait serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial, serta menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang keamanan informasi.

“Keamanan siber bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga mempersiapkan SDM yang memiliki keterampilan dan kesadaran tinggi terhadap ancaman siber,” tambahnya.

Sebagai bagian dari komitmennya, BSSN telah melaksanakan audit keamanan pada sejumlah aplikasi pemerintah, termasuk SPAN LAPOR, SRIKANDI, dan SPSE Nasional, serta merencanakan audit untuk aplikasi Krisna dan SIPD pada 2024. Ke depan, BSSN akan terus memperkuat keamanan SPBE melalui pembinaan terhadap Kementerian dan Lembaga serta penyusunan peraturan baru terkait pelaksanaan audit keamanan SPBE.

Dengan berbagai inisiatif ini, BSSN berkomitmen untuk mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024 serta mendorong percepatan transformasi digital nasional melalui penyediaan infrastruktur dan layanan pemerintah yang lebih aman.

Dalam kesempatan ini, Wakil Kepala BSSN turut didampingi oleh Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Jonathan Gerhard, Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

NCE 2024-Indonesia Cross Sectoral Cyber Exercise #10: Tingkatkan Kemampuan Respon dan Penanganan Insiden Siber Secara Tepat dan Efektif

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro yang menyampaikan bahwa melalui cyber exercise ini disimulasikan skenario serangan siber yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi celah-celah yang mungkin ada dalam sistem.

“Latihan ini memberikan kita kesempatan untuk berbagi informasi, sumber daya, serta strategi dalam merespon serangan dengan cara yang terkoordinasi. Pelatihan ini digelar secara kompetisi yang mempertemukan individu, tim, dan organisasi untuk mensimulasikan serangan dan pertahanan siber, menciptakan lingkungan kolaboratif dan kompetitif yang meningkatkan keseluruhan keamanan peserta,” ujarnya.

Peserta yang hadir luring sebanyak 153 dan daring sebanyak 225 mengikuti kegiatan ini, yang berasal dari berbagai sektor. Cyber exercise ini diberikan dalam rangka meningkatkan kapabilitas keamanan siber CSIRT (Computer Security Incident Response Team) ataupun penyelenggara sistem elektronik agar siap siaga dalam menghadapi insiden siber yang akhir-akhir ini banyak terjadi.  Melalui kegiatan ini, semua dapat lebih memahami potensi ancaman yang ada, bagaimana cara mendeteksinya secara dini, serta bagaimana bisa merespon dan menangani serangan dengan tepat dan efektif.

Pada hari pertama kegiatan NCE#10 ini dilaksanakan diskusi panel dan workshop yang diisi oleh Alwin Melkie Sambul, S.T., M.Eng., Ph.D selaku Lektor pada Universitas Sam Ratulangi Manado, dan Satrya Mahardhika, S.Tr.Kom selaku Sandiman Ahli Pertama BSSN. Pada hari kedua dilaksanakan kompetisi simulasi yang dimenangkan oleh PT Brantas Abipraya yang dilakukan secara daring dan Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN dilakukan secara luring.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sandiman Ahli Utama pada Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN Hasto Prastowo, S.Kom., M.M., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara Evans Steven Liow, S.Sos, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon Novi A.H. Politon, S.E. M.M., dan Pejabat Struktural di Lingkungan Diskominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Dengan terus berkembangnya ancaman siber, pentingnya kegiatan ini akan semakin meningkat, menjadikannya komponen penting dari strategi keamanan siber modern.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Selenggarakan Forum Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata

 

Jakarta, BSSN.go.id – Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan koordinasi keamanan siber dan sandi di Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Forum Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata di Jakarta, Jumat (25/102024).

Forum ini menjadi wadah berdiskusi dan bertukar informasi mengenai kebijakan, regulasi, teknik, taktik, dan prosedur penanganan iniden siber. Forum dihadiri oleh 29 TTIS Organisasi yang sudah terdaftar dan 8 TTIS Organisasi yang sedang dalam proses terdaftar di BSSN.

Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk kolaborasi dan koordinasi keamanan siber dan sandi di Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata. Selain itu, forum ini menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti pasca diterbitkannya Perpres No. 82/2022 tentang PIIV, Peraturan BSSN No. 1/2024 tentang Penanganan Insiden Siber, TTIS Organisasi yang mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) dari BSSN, dan apel TTIS yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Forum ini dihadiri beberapa narasumber yang kompeten antara lain, pada sesi pertama, Baderi, Sandiman Ahli Madya BSSN, yang memaparkan tentang kebijakan penanganan insiden siber, Ryan Setyo Pambudi, Sandiman Ahli Pertama BSSN, yang memaparkan tentang Lesson learned insiden siber dengan moderator Mawidianto Manoan, Sandiman Ahli Madya BSSN.

Sesi kedua, narasumber Diki Tedriana dari Bank Indonesia dan Priambudi Bagus D. dari Otoritas Jasa Keuangan yang memaparkan tentang organisasi dan layanan TTIS Sektor Keuangan, kemudian dilanjutkan narsumber Senja Putra, Sandiman Ahli Pertama BSSN yang memaparkan tentang Nasional CSIRT dan layanannya dengan moderator oleh Agus Indramawan, Sandiman Muda BSSN.

Pada penghujung acara, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Edit Prima dalam closing statement-nya menekankan bahwa forum ini menjadi wadah bagi TTIS Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata saling berkoordinasi antara satu dengan lainnya. Informasi penanganan insiden siber menjadi pengetahuan berharga dan perlu dibagi sebagai lesson learned di antara TTIS. Sumber daya yang dimiliki setiap TTIS juga dapat disatupadukan untuk mewujudkan kesiapsiagaan kolektif di sektor keuangan dalam menghadapi serangan siber yang pada gilirannya bisa memperkuat keamanan dan ketahanan siber Indonesia.

 

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Launching Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) Tahap IV Tahun 2024 Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Launching CSIRT kali ini menjadi launching tahap keempat di tahun 2024 khususnya pada Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Sebanyak 33 CSIRT yang diluncurkan itu adalah CSIRT pada Barantin, Kota Batam, Kabupaten Nias, Kota Depok, Kabupaten Badung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Malang, Kabupaten Poso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Solok, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kotabaru, Kota Ciamis, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tulungagung, Kota Pasuruan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Kendari, dan ITB

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa saat ini ada ruang siber yang merupakan dunia baru selain darat, laut, dan udara. Seperti juga di dunia nyata, di ruang siber selalu ada peluang untuk kesejahteraan manusia, tetapi juga terdapat ancaman di dalamnya.

Lalu, bagaimana mengamankan ruang siber itu mengingat potensi ancaman yang jelas-jelas ada dan akhir-akhir ini sering terjadi.

“Wujud negara hadir dengan membentuk BSSN, kemudian BSSN sedang dalam proses membangun pasukan siber yang disebut CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS),” kata Hinsa.

“Kegiatan Launching TTIS Bersama hari ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk berkolaborasi dan terus bersinergi dalam menghadapi tantangan di ruang siber kedepannya,” ujar Hinsa.

Tambahnya lagi, TTIS dibentuk untuk mencegah, menangani, dan memulihkan insiden siber dalam organisasi.

Selain itu, sebagai salah satu upaya menghadapi potensi ancaman siber, dari aspek kebijakan telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber Nasional (SKSN dan MKS). SKSN disusun sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing.

Ia menegaskan, upaya-upaya ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan dilaksanakan dengan sinergitas seluruh pemangku kepentingan, yang dalam hal ini adalah penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas (masyarakat) untuk bersama-sama mewujudkan keamanan siber Indonesia yang lebih baik.

Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo menyebutkan ada tiga hal yang menjadi tujuan launching CSIRT.

“Tujuannya, pertama untuk peningkatan kesadaran keamanan informasi, kedua mendorong kolaborasi dan sinergitas setiap TTIS, dan ketiga untuk memberikan persepsi yang sama pembentukan dan pembinaan penanganan insiden,” ucapnya.

Sementara itu, selepas pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) CSIRT, Mukti Ali dari Bappenas yang hadir sebagai narasumber memberikan paparan yang membahas Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal pada RPJMN 2025-2029.

Nampak hadir pada acara tersebut Waka BSSN, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BSSN, Kepala Daerah/Pejabat dari instansi yang menerima STR CSIRT, serta undangan lainnya.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Kominfo 23 Tahun, Kembangkan Inovasi untuk Kedaulatan Digital dan Ekonomi Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika memperingati hari jadi ke-23. Penanda perjalanan panjang sejak terbentuk sesuai Keputusan Presiden No. 228/M pada 9 Agustus 2001.

Dalam momen peringatan tahun ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyampaikan lembaga yang membantu Presiden di sektor komunikasi dan informatka telah menjalankan peran sebagai penggerak transformasi digital di Indonesia, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam 23 tahun perjalanan ini, Kominfo terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Kami tidak hanya menjadi pengelola komunikasi, tetapi juga motor penggerak transformasi digital yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (13/09/2024).

Menghadapi berbagai tantangan global dan perkembangan teknologi yang makin pesat, Sekjen Mira Tayyiba menekankan transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, tetapi merupakan keharusan yang harus dihadapi oleh Indonesia.

“Kontribusi kami ke depan akan lebih kuat, lebih relevan, dan lebih inovatif. Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kominfo akan terus berinovasi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat memimpin di era digital ini dengan kedaulatan penuh,” tandasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan arti penting semangat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Demikian pula dengan kedaulatan digital yang menjadi  kunci untuk menjawab tantangan global dan menciptakan peluang baru bagi generasi mendatang.

“Semangat kita adalah semangat inovasi, memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi bangsa yang berdaulat secara digital,” tegasnya.

Dengan Semangat 23 Tahun Kementerian Kominfo, Sekjen Mira ingin mengajak seluruh jajaran dan pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dan berinovasi demi tercapainya Indonesia yang berdaulat secara digital.

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita bisa mencapai Indonesia Emas yang berdaulat di ranah digital. Ini bukan hanya mimpi, tapi tujuan yang bisa kita wujudkan bersama. Selamat Ulang Tahun, Kominfo! Selamat Ulang Tahun untuk Kita Semua!” ungkapnya.

Pembentukan Kementerian Kominfo bermula dari pengangkatan (Alm.) H. Syamsul Mu’arif sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam Kabinet Gotong Royong. Kala itu, memiliki peran sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen. Sebulan kemudian, tepatnya pada 13 September 2001, terbit Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001 yang menetapkan tugas, fungsi, kewenangan, serta struktur organisasi Menteri Negara Kominfo. Sejak tiga tahun terakhir, tanggal ini diperingati sebagai puncak Hari Ulang Tahun Kementerian Kominfo.

Seiring dengan semakin majunya teknologi dan semakin kuatnya penetrasi digital di Indonesia, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari transformasi digital ini untuk pengembangan ekonomi, sosial, maupun akses terhadap informasi.

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kominfo ini juga akan dirayakan oleh segenap sivitas Kominfo melalui puncak rangkaian Kominfo Karnaval 2024 yang akan digelar pada tanggal 20 September mendatang serta penerbitan buku “Satu Dekade Lompatan Digital: Menembus Batas, Merekat Persatuan” sebagai refleksi perjalanan Kementerian Kominfo selama sepuluh tahun terakhir.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Politeknik Siber dan Sandi Negara BSSN Sukses Menyelenggarakan WRECK-IT 5.0

Bogor, BSSN.go.id – Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) BSSN sukses menyelenggarakan acara “Wreck Information Technology 5.0” atau yang dikenal dengan WRECK-IT 5.0 yang dibuka dan berlangsung dari Kampus Poltek SSN, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (21/8/2024). Acara ini merupakan bagian dari komitmen Poltek SSN untuk menjalankan misi Program Studi Rekayasa Keamanan Siber dalam meningkatkan eksistensi serta memberikan edukasi tambahan kepada Taruna Poltek SSN dan masyarakat umum mengenai keamanan siber.

WRECK-IT 5.0 diinisiasi oleh Senat Korps Taruna Poltek SSN bekerja sama dengan Program Studi Rekayasa Keamanan Siber. Acara ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dan memperkuat posisi Poltek SSN sebagai institusi unggul dalam pendidikan keamanan siber.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, hadir memberikan keynote speech pada seminar utama. Dalam pidatonya, Pamungkas menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber untuk menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Deputi Pamungkas juga menyoroti peran penting BSSN dalam mendukung inisiatif Poltek SSN serta berbagai upaya dalam memajukan keamanan siber di Indonesia.

Kehadiran Deputi Pamungkas sebagai keynote speaker menjadi bukti nyata komitmen BSSN dalam mendorong kolaborasi antara lembaga negara dan institusi pendidikan dalam mencetak generasi penerus yang unggul di bidang teknologi dan keamanan siber. Pamungkas pun memberikan penekanan khusus pada pentingnya kolaborasi multi-sektoral dalam memajukan keamanan siber nasional.

Tahun ini, WRECK-IT 5.0 mengusung tema “50 Years of Cyber and Crypto Evolution: Empowering Youth to Lead the Technological Future” yang dipilih untuk memperingati 50 tahun berdirinya Poltek SSN. Selain kompetisi Capture the Flag (CTF) dan seminar tentang tren keamanan siber, acara ini juga menghadirkan berbagai pakar, seperti Andi Yusuf, Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN, serta perwakilan dari Huawei Indonesia sebagai pembicara.

WRECK-IT 5.0 berhasil menarik perhatian 1.233 peserta, yang terdiri dari 239 tim Reguler CTF, 74 tim Junior CTF, serta ratusan peserta seminar, webinar, dan workshop. Dengan kesuksesan ini, diharapkan Poltek SSN dapat terus memimpin pendidikan keamanan siber di Indonesia, dan generasi muda semakin terinspirasi untuk mengambil peran aktif dalam memajukan teknologi keamanan digital di masa depan.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

  1. Pelapor dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran melalui online di portal SP4N LAPOR! atau datang langsung ke tempat layanan SP4N LAPOR!.
  2. Petugas akan mencatat laporan yang disampaikan. Pelapor akan menerima tanda bukti penerimaan laporan penyalahgunaan atau pelanggaran dari petugas (apabila datang langsung ke layanan SP4N LAPOR!), atau melalui email balasan
  3. Patugas akan memproses pengaduan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.