Berita

Sampit, 28 Nopember 2023 – Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, sampai dengan periode 31 Oktober 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp156,36M atau 7,68% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp2.445,36M atau 233,89% (yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBP, yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya bersumber dari adanya tambahan jenis penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang mulai disalurkan KPPN di daerah pada TA 2023. Selain itu, kondisi perekonomian juga terus membaik pasca pandemi di wilayah Kab. Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas dibanding tahun lalu.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Oktober 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp2.191,51M, mengalami kenaikan sebesar Rp129,49 M dibanding bulan Oktober 2022 (8,15% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai akhir Oktober 2023 sebesar Rp990,20M, naik sebesar Rp263,07M (36,18% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp903,49M mengalami pertumbuhan Rp81,52M (9,92% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi sebesar Rp11,48M naik Rp6,52M (131,39% yoy). Untuk penerimaan PBB terealisasi sebesar Rp225,74M, mengalami penurunan sebesar Rp8,81M (-3,76% yoy). Sebagai tindak lanjut, telah didistribusikan SPPT PBB Tahun 2023 dan dilakukan aksi dalam bentuk konfirmasi melalui telpon maupun visit ke tempat WP terkait dengan kesanggupan membayar yang akan dilakukan sebelum akhir tahun. Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat. Untuk itu, perlu mengintensifkan kegiatan PPM pada WP Penentu penerimaan yang meliputi Jenis Pajak PPh Badan, PPh Pasal 21,  dan PBB untuk pengawasan pembayaran sesuai jatuh tempo.

Realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional, sesuai sinergi data dari KPPBC Sampit sampai akhir Oktober 2023, Bea Masuk terealisasi Rp2,55M, turun Rp1,07M (-29,59% yoy) dan Bea Keluar terealisasi Rp12,52M, turun sebesar Rp185,42M (-93,67% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan turunnya nilai ekspor akibat adanya larangan ekspor bahan mentah (bauksit) dan fluktuasi turunnya harga komoditas sawit pada tahun 2023 ini dibanding kenaikan harga yang cukup tinggi pada tahun 2022 lalu. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor, yang sampai dengan bulan Oktober 2023 terealisasi sebesar USD26,4 juta, turun 79,12% yoy dari tahun lalu sebesar USD126,8 juta. Untuk devisa impor penerimaan terealisasi sebesar Rp599,66M, tumbuh sebesar Rp136M (29,33% yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d. bulan Oktober 2023 mencapai Rp45,21M mengalami kenaikan sebesar Rp250 juta (0,56% yoy). Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan sinergi data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp3,96M. Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 Oktober 2023 terealisasi sebesar Rp2,97M, 148,65% dari target penerimaan dan meningkat 30,08% yoy. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Pengelolaan Aset terealisasi sebesar Rp871juta dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data OMSPAN mencapai Rp3.490,87M (78,85% dari pagu Rp4.427,18M), naik sebesar Rp2.445,36M (233,89% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp462,62M (76,73% dari pagu), mengalami kenaikan sebesar Rp75,06M (19,73% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp230,54M (83,56% dari pagu) naik 2,19% yoy, Belanja Barang mencapai Rp205,39M (73,76% dari pagu) naik 39,16% yoy, dan Belanja Modal mencapai Rp26,68M (54,95% dari pagu) naik 86,03% yoy.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp3.028,24M (79,18% dari pagu), naik sebesar Rp2.370,29M (360,25% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini bersumber dari adanya realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang disalurkan KPPN di daerah mulai TA 2023. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp391,90M (54,54% dari pagu), penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1.777,10M (87,33% dari pagu), dan penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp501,61M (76,13% dari pagu) naik 53,10% yoy. Untuk Dana Desa, penyaluran telah mencapai Rp338,19M (88,20% dari pagu) naik 7,52% yoy, sedangkan Dana Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp19,42M (68,03% dari pagu). Penyaluran TKD melalui KPPN memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan s.d. 31 Oktober 2023 mencapai Rp3.343,39M, didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.704,96M (80,9% dari total Pendapatan). Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp403,19M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp200,32M (57,84% dari target) dan porsi terbesar disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur senilai Rp139,64M (69,71%). Untuk Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp3.045,97 (61,84% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp1.173M (38,53%). Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kotawaringin Timur sebesar Rp1.327,61M (63,49% dari pagu). Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 91,1% sehingga terdapat surplus Rp297,41M, menunjukkan kemampuan Pemda untuk membiayai pengeluarannya. Sampai bulan Oktober 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp319,23M dan pengeluaran sebesar Rp41,85M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp574,79M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur senilai Rp239,44M (41,66%).

Current Issue

1. Setiap bulan Oktober, Kemenkeu memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). Tahun ini, Kemenkeu Satu Sampit bersinergi melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan HORI Ke-77 Tahun 2023 di Kota Sampit yang berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah perlombaan dan olahraga bersama, donor darah, bakti sosial, bazaar dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, serta upacara bersama. Kegiatan ini diharapkan dapat terus terlaksana secara rutin setiap tahun demi mempererat sinergi Kemenkeu Satu serta membangun kepedulian sosial di dalam diri seluruh pegawai. Kemenkeu Satu Sampit senantiasa bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan pelayanan terbaik kepada stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk kemanfaatan APBN di daerah.
2. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
3. Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan tersebut memuat keringanan utang yang dapat diberikan kepada debitur, antara lain penghapusan seluruh sisa utang, bunga, denda, dan ongkos serta keringanan utang pokok.
4. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.

Sumber : KPPN Sampit

Bupati Kotawaringin Timur H.Halikinnor melakukan kunjungan untuk memantau Jalan SPG dan Jalan Bengkirai II yang dalam waktu dekat akan diperbaiki. Dalam kunjungan tersebut Bupati Kotim H.Halikinnor menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan warga.

Kehadiran Bupati Kotim di wilayah tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan juga berkesempatan untuk mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat seputar jalan yang akan diperbaiki dalam waktu dekat.

“saya hari ini bersilaturahmi bersama warga sekaligus meninjau jalan yang ada didalam kota khususnya dijalan SPG sebagian aspalnya sudah bolong, diusahakan dalam beberapa minggu kedepan akan diperbaiki dan ada beberapa gang juga yang akan kita perbaiki”. Ungkap Bupati Kotim pada saat diwawancara awak media.

Ditempat yang berbeda Bupati Kotim juga mengatakan dalam beberapa minggu juga di Jalan Bengkirai II akan diperbaiki dikarenakan dijalan ini juga tempat Pos Damkar dimana mereka 1×24 Jam harus standby dan termasuk median jalan akan dibongkar agar petugas Damkar tidak kesulitan disaat bertugas.

“truk Damkar ini besar apalagi bermuatan Air pasti sulit mengendalikan truk dijalan rusak saya akan meusahakan beberapa minggu kedepan Jalan ini akan diperbaiki dan harapan saya kalau terjadi musibah kebakaran Petugas Damkar tidak ada hambatan dengan sigap mengupayakan Pemadaman” Ucap Bupati Kotim H.Halikinnor

Bupati Kotawaringin Timur H.Halikinnor mengintruksikan Dinas PUPR mengusahakan beberapa titik didalam kota untuk dilakukan perbaikan pada beberapa minggu kedepan.

Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Ketua Fraksi Gerindra Roma Analta lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Internet Desa.

Dimana Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur ke Diskominfo Kotim disambut baik oleh Kepala Diskominfo kotim Marjuki, S.Pd, M.S.M, Sekretaris Hj.Yantinur, Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah, Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik serta beberapa Staff Diskominfo Kotim.

Anggota DPRD Bartim Roma Analta mengatakan kunjungan yang dilakukan ke Diskominfo Kotim terkait upaya yang telah dilakukan Diskominfo Kotim dalam penyediaan Infrastruktur Jaringan Internet Desa.

“terimakasih kami telah diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kotim dan jajaran, tujuan kami adalah dalam rangka silaturahmi dan komunikasi apa saja yang dapat kami adopsi dari apa yang sudah dilakukan Diskominfo Kotim dalam upaya pemenuhan infrastruktur jaringan internet di kotawaringin timur umumnya dan desa khususnya”. Ujar Roma Analta

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kotim  Marjuki menyampaikan selamat datang di Diskominfo Kotim dan menjelaskan berbagai hal yang sudah dilakukan terkait infrastruktur jaringan internet di Kotim.

“saat ini kotawaringin timur telah melakukan kerja sama penyediaan jaringan infrastruktur  internet dengan salah satu penyedia dan terus dilakukan perbaikan sistem jaringan agar terpenuhinya kebutuhan internet sampai ke desa-desa” Kata Marjuki

Lebih lanjut Kadis Kominfo menyampaikan penggunaan jaringan internet sangat penting, perbaikan infrastruktur tidak hanya bicara masalah pembangunan fisik saja tetapi juga Infrastruktur jaringan internet juga perlu diperhatikan  untuk mendukung penyediaan informasi  secara luas dan cepat.

“pengembangan infrastruktur jaringan internet sangat penting karena saat ini semua aktifitas pekerjaan memerlukan akses dengan cepat apalagi salah satu desa di kotim termasuk desa percontohan desa anti korupsi, semua pelaporan menggunakan akses internet dan kominfo kotim mendorong semua desa dikotim memiliki web sebagai informasi dan saat ini dari 168 desa ada 100 desa yang telah memiliki web desa”. Ungkap Marjuki

Anggota DPRD Bartim Roma Analta mengucapkan terimakasih dengan berbagai informasi yang telah disampaikan tentunya ini menjadi bahan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah bartim terkait penyediaan infrastruktur jaringan internet.

Sebagai perwakilan Kalimantan Tengah, Desa Bagendang Hilir mengikuti proses penilaian Desa Anti Korupsi, Rabu (25/10/2023). Total ada 6 panelis yang melakukan penilaian terhadap Desa Bagendang Hilir yaitu, KPK, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Kalteng, dan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari hasil pleno ke-6 Panelis tersebut, Desa Bagendang Hilir diberikan predikat Istimewa dan memperoleh nilai sebesar 92 dalam penilaian akhir indikator desa anti korupsi.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rihel, S.Sos. mengungkapkan hal tersebut tentunya menjadi kebanggan bagi Kabupaten Kotim yang turut serta mendukung upaya KPK mewujudkan desa antikorupsi karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat dari berbagai tingkatan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan KPK RI yang menetapkan salah satu desa di Kotim sebagai salah satu dari 22 desa dari 22 provinsi sebagai calon desa antikorupsi tahun 2023,” ucap Rihel setelah pengumuman hasil Pleno, di Aula Desa Bagendang Hilir.

Sejak ditetapkan sebagai calon desa antikorupsi perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Bagendang Hilir telah melakukan upaya pembenahan dan pemenuhan indikator desa antikorupsi dengan didampingi tim KPK RI dan tim dari perwakilan perangkat daerah.

Dengan penuh haru, Kepala Desa Bagendang Hilir Abdul Halik. menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya perangkat desa dan segenap SOPD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah membantu serta mendukung Desa Bagendang Hilir dalam berproses.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan, jika tanpa bantuan rekan-rekan semua, Desa Bagendang Hilir tidak akan bisa meraih ini. Ini adalah sejarah bagi Desa Bagendang Hilir dan mungkin ini sejarah terakhir yang saya persembahkan untuk Desa ini, sekali lagi terimakasih sudah berjuang bersama-sama” ucap Abdul Halik.

Sampit, 19 Oktober 2023 – Pada kegiatan Stakeholder’s Day 2023 tanggal 19 Oktober 2023 di Aula KPPN Sampit, Kemenkeu Satu Sampit yang terdiri dari KPPN Sampit, KPP Pratama Sampit dan KPPBC TMP C Sampit menyampaikan kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan. Sampai dengan periode 30 September 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp72,63 M atau 3,82% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh 2.166,12 M (252,69% yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBP, dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN terutama yang bersumber dari adanya tambahan jenis penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang mulai disalurkan KPPN Sampit pada TA 2023. Selain itu, kondisi perekonomian juga terus membaik pasca pandemi di wilayah Kab. Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas dibanding tahun lalu.

Sampai dengan akhir September 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp1.973,30 M, mengalami kenaikan sebesar Rp129,49 M dibanding bulan September 2022 (8,15% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan. Kepala KPP Pratama Sampit Heri Widianto menyampaikan, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai akhir September 2023 telah mencapai 111,05% dari target, yaitu sebesar Rp925,39M (tumbuh 32,96% yoy), realisasi PPN dan PPnBM mencapai 101,95% dari terget sebesar Rp805,90M (tumbuh 12,28% yoy). Untuk penerimaan PBB terealisasi sebesar Rp176,60M (turun 20,73% yoy), sedangkan Pajak Lainnya terealisasi sebesar Rp10,37M (turun 11,79% yoy). Pertumbuhan Penerimaan pajak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas ditandai dengan terus menurunnya grafik pertumbuhan setoran PPN DN, bahkan mulai negative di bulan April dan Juni 2023. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi di jenis Pajak PBB. Hal ini menjadi tantangan dikarenakan target jenis pajak PBB di tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, berdasarkan perkiraan terdapat potensial pertumbuhan jenis pajak PBB secara positif apabila SPPT PBB Tahun pajak 2023 telah terdistribusi. Penerimaan pajak harus diwaspadai jika penurunan harga komoditas terus menurun, dengan melakukan kegiatan PPM atas PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang kontribusinya besar dan dalam 5 bulan ini terus tumbuh positif, serta PBB untuk pengawasan pembayaran sesuai jatuh tempo.

Selanjutnya, Kepala KPPBC TMP C Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro menyampaikan realisasi sampai akhir September 2023 untuk penerimaan denda Cukai sebesar Rp284 juta, Bea Masuk telah mencapai 96,10% dari target, yaitu sebesar Rp2,24M (turun 34,84% yoy), Bea Keluar terealisasi Rp10,73M (turun 94,60% yoy). Penurunan yang cukup besar ini diantara disebabkan oleh kebijakan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama Ekspor menyebabkan penerimaan sektor Bea Keluar menurun. Gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (YoY) turut mengoreksi penerimaan bea keluar. Selain itu, terdapat beberapa barang impor yang pada tahun sebelumnya tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) menyebabkan penurunan sektor Bea Masuk. Diperlukan sinergi dari seluruh stakeholder untuk dapat mengoptimalkan potensi penerimaan untuk mendukung pembangunan di daerah Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan.

Realisasi PNBP s.d. bulan September 2023 mencapai Rp41,80M mengalami kenaikan 23,38% yoy. Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan sinergi data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp2,83 M. Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 September 2023 terealisasi sebesar Rp1,998 M atau 99,9% dari target penerimaan. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Pengelolaan Aset terealisasi sebesar Rp743,13 juta dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

Kinerja Realisasi Belanja APBN disampaikan oleh Plt. Kepala KPPN Sampit Edy Santoso. Realisasi yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3.023,35M (70,32% dari pagu sebesar Rp4.299,13M) mengalami kenaikan sebesar Rp2.166,12M (252,69% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp414,84M (70,15% dari pagu), mengalami kenaikan 22,85% yoy, dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp206,34M (74,68% dari pagu), Belanja Barang mencapai Rp187,69M (70,41% dari pagu) dan Belanja Modal mencapai Rp20,81M (42,88% dari pagu).

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp2.608,52M (70,35% dari pagu). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp281M (44,44% dari pagu), penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1.450M (71,26% dari pagu). Penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp450,21 M (68,33% dari pagu) naik 103,81% yoy. Untuk Dana Desa penyaluran telah mencapai Rp311,46M (83,86% dari pagu) naik 6,56% yoy, sedangkan Dana Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp5,14M (50% dari pagu). Penyaluran TKD diharapkan dapat berkontribusi maksimal untuk pembangunan daerah.

Current Issue
1. Selain sesi Mini ALCo Kinerja Keuangan Negara dalam Mendukung Keuangan Daerah oleh Kemenkeu Satu Sampit, Stakeholder’s Day 2023 KPPN Sampit juga memberikan apresiasi kepada Satker dan Pemda mitra kerja dengan kategori:
a. Satuan Kerja dengan Cash Management Terbaik
1) DITPOLAIRUD POLDA KALTENG
2) KPP PRATAMA SAMPIT
3) KPPBC SAMPIT
4) PENGADILAN NEGERI SAMPIT

b. Satuan Kerja dengan Kinerja Output Terbaik
1) DITPOLAIRUD POLDA KALTENG
2) KANTOR IMIGRASI SAMPIT
3) LAPAS SAMPIT
c. Satuan Kerja Pemrakarsa Digipay Satu
1) KSOP SAMPIT
2) UPBU H.ASAN
3) Kementerian Agama Seruyan
d. Satuan Kerja dengan Akuntabilitas Bendahara Terbaik
1) POLRES KOTAWARINGIN TIMUR
2) STASIUN METEREOLOGI H. ASAN
3) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SERUYAN
e. Satuan Kerja dengan Kualitas Data Laporan Keuangan Terbaik
1) UPBU H.ASAN
2) DITPOLAIRUD POLDA KALTENG
3) BAWASLU KOTAWARINGIN TIMUR
4) KPU KOTAWARINGIN TIMUR
5) PENGADILAN AGAMA KASONGAN
f. Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah
1) BKAD Kabupaten Katingan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran DAK Fisik Triwulan III Terbaik
2) BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Triwulan III Terbaik
3) BKAD Kabupaten Seruyan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Rekonsiliasi Pajak Pusat Didaerah Terbaik
2. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022. Distribusi SPPT PBB Tahun Pajak 2023 juga perlu dikawal dan diawasi pembayarannya sesuai dengan jatuh tempo agar target PBB dapat tercapai.
3. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Manfaat Crash Program Keringanan Utang diantaranya memberikan insentif utang untuk mendukung Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi serta meningkatkan tata kelola piutang negara sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.

Sumber : KPPN Sampit

Pengamanan pada Pemilihan Umum (pemilu) 2024 mendatang diharapkan tak hanya dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat semata. Namun juga harus Dibarengi dengan komunikasi publik yang kuat, oleh karena itu dilaksanakan kegiatan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Senin (17/09/2023).

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd., mengatakan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 merupakan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada Pemilu 2024.

“Kita berharap masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan. Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas dan akuntabilitas,” kata Irawati.

Wakil Bupati menyampaikan itu saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Telabang 2023- 2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di Wilkum Polres Kotim di Stadion 29 November Sampit, turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua DPRD Kotim Dra. Rinie, serta Forkopimda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Kotim AKBP Sarpani, S.I.K., M.M., serta diikuti personel Polres Kotim, Kodim 1015 Sampit, instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur Drs. H. Fajrurrahman.,M.M didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Muhammad Saleh, S.P., M.M.,dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim Marjuki,S.Pd.,M.S.M menghadiri  Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang berlangsung dari 16 – 19 Oktober 2023 bertempat di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Rakor  SPBE ini adalah Salah satu aspek strategis dalam rangka pembangunan fondasi SPBE dengan melakukan penguatan tata kelola SPBE termasuk kebijakan SPBE yang menyeluruh untuk  di konsolidasi Bersama dan koordinasi terpadu dan progresif di tingkat Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah terkait dengan penyelenggaraan Aplikasi dan Infrastruktur TIK dalam penyelenggaraan SPBE untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 95 Tahun 2018 dan Perpres 132 Tahun 2022.

Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan perjalanan yang luar biasa dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Data terbaru mengungkapkan perkembangan yang menggembirakan dalam peningkatan indeks SPBE sejak tahun 2021 hingga 2023.

Pada tahun 2021, indeks SPBE di Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai 1,66, yang merupakan penilaian awal sebagai “kurang”. Namun, pemerintah daerah telah bekerja keras dan berkomitmen untuk meraih perubahan positif dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan.

Tahun 2022 menjadi tahapan perbaikan bagi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan meningkatnya indeks SPBE menjadi 2,38, yang mencapai klasifikasi “cukup” dalam implementasi SPBE. Ini menandai hasil positif dari usaha keras dan fokus untuk menerapkan teknologi dalam pemerintahan.

“ Dalam Menghadapi tahun 2023 kita menetapkan  sebesar 2,50 dan saya optimis  kita mampu mencapai lebih mungkin sampai 2,75 mengingat dukungan  pimpinan terkait SPBE  menjadi prioritas, komitmen  dan konsisten untuk pemanfaatan SPBE” kata Kadis Kominfo Marjuki

Lebih lanjut Kadis Kominfo Marjuki menekankan peran diskominfo untuk mendukung pemanfaatan SPBE untuk pelayanan publik

“saat ini kami kominfo tengah menyusun, manajemen risiko spbe, arsitektur spbe dan peta rencana spbe, hal ini penting dalam pemerintahan daerah, utamanya dalam pelayanan publik,(Good Governance)”Ujar Kadis Kominfo Marjuki

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Raihansyah,SH.,M.A.P.,menghadiri  Open Turnamen Volly Ball BTJ CUB 2 dan Bazar UMKM  Desa Beringin Tunggal Jaya, bertempat di Lapangan Sebaguna  Desa Beringin Tunggal jaya (BTJ),Sabtu, 14 Oktober 2023 malam.

Kepala Dinas DPMD Raihansyah menyampaikan salam Bupati Kotim H. Halikinnor dan berharap dalam kegiatan ini akan mencetak prestasi-prestasi Bolla Volly dan menghidupkan ekonomi yang ada di Kecamatan Parenggean.

“saya berharap BTJ CUP ini sebagai barometer Olah Raga di wilayah utara khususnya volley dan BTJ CUP ini akan menjadi iconnya wilayah utara untuk Olah Raga Voli dan apresiasi juga saya sampaikan karena dalam kegiatan ini menggandeng UMKM sehingga meningkatkan perekonomian khusunya di BTJ ini” Ujar Raihansyah

Pada kesempatan tersebut Kepala DPMD juga menyampaikan pesan Bupati Kotawaringi Timur H. Halikinnor,SH.,MM sekaligus membuka secara resmi Turnamen Volly Ball BTJ CUB 2

“Pak Bupati Berpesan, yang pertama jaga kebersamaan,persatuan, kesatuan kekompakan dan silaturahmi kita antar sesama anak bangsa, yang kedua jangan sampai kita terpecah belah karena beda pilihan terutama pada tahun politik ini mari kita bangun kotawaringin timur” kata Raihansyah

Kepala Desa Beringin Tunggal Jaya (BTJ) Supriyanto menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Kotim, Kepala DPMD Kotim, semua sponsor dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan BTJ CUP 2 serta melaporkan terkait terlaksananya kegiatan.

“kegiatan  ini terlaksana hasil evaluasi BTJ CUP 1 yang berhasil dilaksanakan, antusias peserta pada BTC CUP 2 ini sangat tinggi yaitu 31 klub yang ada di kotim dan juga melalui kegiatan ini tidak hanya mengangkat bolla voli nya tetapi melibatkan UMKM untuk mengangkat perekonomian Masyarakat khusunya di BTJ” ujar Supriyanto

Diakhir sambutannya  Kepala Desa BTJ menyampaikan apresiasinya bagi seluruh sponsor, panitia dan seluruh masyarakat Beringin Tunggal Jaya yang bersama-sama dalam mensukseskan kegiatan BTJ CUP 2 ini dan berharap BTJ CUP ke 3 bisa dilaksanakan tahun depan dan lebih meriah lagi.

Kontingen cabang olahraga drum band Kotawaringin Timur yang berhasil lolos pra-PON (Pekan Olahraga Nasional)  mewakili Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mengikuti babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 mengadakan silaturahmi ke Bupati Kotawaringin  Timur H. Halikinnor,SH.,MM, Bertempat di Aula Rujab Bupati Kotim.

Bupati Kotawaringin Timur H.Halikinnor yang juga Ketua Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terimaksih dan selamat bagi Pelatih, Atlet dan Official karena sudah berhasil dan dinyatakan lolos untuk mengikuti PON di Aceh dan Sumatera.

“tentunya kami merasa bangga dan berbahagia sekali kepada seluruh Atlet dan Pendamping, yang telah diberikan kepercayaan serta tanggung jawab yang telah dibebankan pada Pundak adik-adik semua, untuk mengharumkan nama daerah Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur”. Kata Bupati Kotim H.Halikinnor, Rabu (10/11/2023).

Sementara itu Ketua Umum Drum Corp Handep Mentaya Praja (DC HMP) Diana Setiawan juga menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mendukung Handep Mentaya Praja untuk mewakili Provinsi Kalimantan Tengah dalam Kegiatan PON ke-XII Tahun 2024.

“kami atas nama Kontingen Drum Band Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Terima Kasih kepada Bupati Kotim selaku ketua PDBI Provinsi Kalimantan Tengah telah mempercayai kami Handep Mentaya Praja untuk  mewakili Provinsi Kalimantan Tengah dtingkat Nasional” Ungkap Ketua Umum DC HMP

Turut Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Kotim Irawati, Kepala Dispora Kotim Wim RK Benung, Ketua KONI Ahyar Umar, Perwakilan SOPD serta  Orang Tua Atlit.

Pelantikan dan Pengukuhan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Indonesia Kotawaringin Timur Masa Bakti 2021 – 2026 dipimpin oleh Ketua Umum DPP Gerdayak Indonesia Drs.Yansen Binti, MBA. bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (09/10/2023).

Dalam sambutannya Ketua Umum DPP Gerdayak Indonesia Yansen Binti mengatakan Gerdayak Indonesia lebih memfokuskan kegiatan mereka untuk mencapai salah satu tujuan yaitu membantu meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM) setempat.

“salah satu perjuangan kita dititik beratkan pada peningkatan SDM, jangan sampai umur Panjang tapi tidak berguna, bahkan menjadi beban pemerintah. Makanya SDM ini sangat penting agar kita bisa bersaing.” Kata Ketua Umum DPP Gerdayak Indonesia Yansen Binti

Bupati Kotawaringin Timur H.Halikinnor mengucapkan selamat kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian yang telah di lantik dan dikukuhkan sebagai PAW dewan pimpinan kabupaten (DPK) gerdayak indonesia kabupaten kotawarigin timur kalimantan tengah masa bakti 2021 – 2026, semoga – saudara-saudara dapat mengembang amanah yang dipercayakan diatas pundak saudara-saudara.

“Maka Dengan Adanya Keberadaan Beberapa Organisasi Dayak Atau Kedaerahan, Kami Mengajak Kepada Kita Semua Termasuk Lembaga-Lembaga Adat Dayak Di Wilayah Koatawaringin Timur Untuk Tetap Bersatu Padu Dalam Kebersamaan, Kedamaian, Toleransi, Dan Saling Dukung Untuk Memberikan Yang Terbaik Khususnya Untuk Masyarakat Kotawaringin Timur, Karena Damai Itu Indah”. Kata Bupati Kotim H.Halikinnor

Pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati, Sekretaris Daerah Kab.Kotim, Kepala OPD terkait, Camat se-Kotim serta Undangan lainnya.

Bupati Kotawaringin Timur(kotim) H. Halikinnor,SH.,MM dianugerahi gelar Kanjeng Raden Tumenggung Harya (KRTH), oleh Praja Mangkualam,Jogjakarta. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Wiro Yudho Mangku Alam II menyematkan tanda penghormatan kepada Bupati Kotim, di Aula Rujab Bupati setempat.

“Semoga gelar ini bisa membawa Bupati Kotim lebih amanah dan bisa meneruskan kepemimpinannya serta mensejahterakan masyarakat,” kata Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Wiro Yudho Mangku Alam II, Minggu (08/10/2023).

Penganugrahan gelar kepada Bupati kotim sebagai pelestarian adat dan budaya Nusantara dilakukaan saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Adat Nusantara (DPW-MATRA) Provinsi Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah (Kalselteng).

Bupati Kotim H. Halikinnor mengaku bahagia di percaya mendapatkan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Harya (KRTH), oleh Praja Mangkualam,Jogjakarta, Ia berharap, dengan gelar yang diberikan bisa dapat melestarikan dan menyatukan adat Nusantara khususnya di Kotim.

“saya selaku Bupati Kotim mengucapkan terima kasih, gelar ini merupakan penghargaan yang luar biasa, sebagai Amanah untuk menyatukan Adat Nusantara khususnya di kotim” ujar Bupati H. Halikinnor.

Penghargaan gelar juga diberikan kepada tokoh-tokoh yang ada di kotim termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Drs. Fajrurrahman,MM  dengan nama Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Sasmita Praja.

Rapat koordinasi persiapan penilaian Komponen Desa Anti Korupsi  antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dan Desa Bagendang Hilir  membahas berbagai aspek terkait dengan persiapan penilaian Komponen Desa Anti Korupsi, dilaksanakan di Aula Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Saat ini Desa Bagendang Hilir Kecamatan MHU terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Desa anti Korupsi yang akan dilakukan penilaian komponen desa anti korupsi oleh KPK RI pada tanggal 25 Oktober 2023 nanti, setelah sebelumnya telah melewati beberapa tahapan.

“saya sampaikan terima kasih kepada semua OPD teknis terkait , wakil ketua DPRD Kotim  H.Rudianur , Camat MHU serta Kepala Desa Bagendang Hilir dan semua yang hadir untuk mendukung persiapan penilaian komponen desa bagendang hilir sebagai tahapan menuju Desa anti korupsi” ujar Kepala DPMD Raihansyah dalam sambutannya, Kamis (05/10/2023).

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim Marjuki yang juga hadir pada rapat tersebut menyampaikan dukungan penuh Diskominfo kotim terkait persiapan maupun pelaksanaan penilaian yang akan di laksanakan pada tanggal 25 Oktober nanti.

“Dalam persiapan ini kami akan memprioritaskan penuh terkait jaringan, dan kami juga berupaya pada saat simulasi maupun saat penilaian tidak ada kendala baik jaringan maupun akses website desa nantinya” kata Marjuki

Selain Kadis Kominfo, dukungan penuh juga disampaikan Inspektur Inspektorat Kotim Masri, wakil Ketua DPRD Kotim H. Rudianur serta camat MHU beserta seluruh elemen yang ada di desa bagendang hilir untuk mensukseskan penilaian dan mewujudkan desa bagendang hilir menjadi desa anti korupsi.