Berita

Berita dan Informasi

Kontribusi Nyata DFDD untuk Pembangunan Kotim yang Berkelanjutan

Pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari prinsip otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga infra/supranasional, ketentuan tersebut salah satunya meliputi hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Ditahun 2022 ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki ruang lingkup antara lain salah satunya adalah Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD), TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah dan juga ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan (DOKDK), serta Dana Desa (DD). untuk DAK dapat diuraikan kembali yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Untuk tahun 2022 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh dana TKD yang didalamnya terdapat penyaluran untuk DAK Non Fisik sebesar 84 Milyar yang dirinci dalam Transfer Dana BOS Reguler sebesar 73 Milyar, Transfer Dana BOP PAUD sebesar 6,8 Milyar, Transfer Dana BOP Kesetaraan sebesar 1,4 Milyar dan Transfer Dana BOS Kinerja sebesar 2,2 Milyar. Selain DAK Non Fisik terdapat juga Dana Desa sebesar 144 Milyar, dan DAK Fisik sebesar 86 Milyar.

Dana BOS diharapkan dapat membantu sekitar 70.822 siswa atau sekitar 473 Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama di wilayah Kotawaringin Timur. Dan juga 282 satuan pendidikan anak usia dini atau sekitar 10.349 siswa.

Sedangkan untuk Dana Desa yang disalurkan kepada 168 Desa di 17 Kecamatan lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai dengan pertengahan bulan november 2022 sudah tersalurkan sebesar kurang lebih 142 Milyar atau 98,68% dari pagu total 144 milyar. Dana Desa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam program perlindungan sosial berupa BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, dukungan pendanaan COVID-19 dan program sektor prioritas lainnya, bahkan dalam rangka menanggulangi dampak inflasi yang terjadi pada kuartal ke-III tahun 2022 ini, pemerintah melakukan banyak cara dengan banyak instrumen dimana salah satunya adalah penggunaan dana desa dalam bentuk realokasi dana desa yang tidak terserap untuk digunakan kembali oleh desa dalam bentuk kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain DAK Non Fisik dan Dana Desa, terdapat juga DAK Fisik yang merupakan salah satu instrumen lainnya yang juga sangat berperan penting dalam membantu pembangunan diseluruh Indonesia, ini juga berlaku untuk pembangunan di kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk tahun 2022 Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan kurang lebih sebesar 86 Milyar yang digunakan untuk beberapa program kegiatan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Sampai dengan pertengahan bulan November 2022, realisasi penyaluran DAK Fisik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada kategori lancar dimana dari total anggaran DAK Fisik yang disediakan oleh pemerintah pusat, terdapat kegiatan pekerjaan DAK Fisik yang sudah dilakukan perikatan/kontraktual sebesar 81 Milyar dan sudah direalisasikan sebesar kurang lebih 60 Milyar atau sebesar 74,57% dari total pagu anggaran yang disediakan untuk DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 86 Milyar.

Kegiatan DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari dua macam yaitu DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Reguler, dimana DAK Fisik Penugasan menitikberatkan pada bidang irigasi dan pertanian terutama terkait program nasional yaitu tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan, sedangkan untuk DAK Fisik Reguler terbagi kedalam beberapa bidang seperti Air Minum, Jalan Reguler, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, serta Sanitasi.

Bidang yang menjadi fokus di tahun 2022 yang memiliki porsi pagu anggaran terbesar pertama adalah bidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan infrastuktur mulai dari PAUD, SD, SKB dan SMP yaitu sebesar 37 Milyar atau 43,35% dari pagu total DAK Fisik. Dilanjutkan porsi pagu anggaran terbesar kedua adalah DAK Fisik Reguler Bidang Jalan untuk kegiatan jalan reguler sebesar 19 Milyar atau 22,42% dari pagu total DAK Fisik.

Dari penjabaran diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2022 ini fokus pada pembangunan pendidikan maupun infrastruktur jalan. pembangunan pendidikan berfokus pada rehabilitasi ruang kelas, ruang tata usaha maupun laboratorium yang dimiliki oleh sekolah-sekolah SD, SMP di wilayah Kotawaringin Timur. Keseriusan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur untuk membangun sumber daya manusia melalui pembangunan infrastruktur pendidikan menjadikan prioritas di tahun 2022 adalah suatu pilihan pembangunan yang sangat tepat, dimana pembangunan di sektor pendidikan selain ditopang oleh penyaluran dana BOS yang digunakan untuk membiaya operasional sekolah, DAK Fisik membantu sektor pendidikan dalam melakukan peremajaan/perbaikan bangunan gedung sekolah maupun peningkatan kenyamanan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh para pengajar kepada murid-murid sebagai SDM masa depan yang akan membangun Kotawaringin Timur kelak. Ini penting untuk menjadi perhatian dikarenakan data BPS di tahun 2021 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kotawaringin Timur berdasarkan kelompok umur usia belajar (usia 5 s.d. 19 Tahun) sebanyak 112.548 jiwa, yang merupakan terbesar pertama se-Kalimantan Tengah.

Selain pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan menggunakan DAK Fisik, jalan menjadi prioritas kedua yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur. Dengan luas wilayah kurang lebih 16.796 KM² atau 10,94% dari luas total provinsi Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur menjadi Kabupaten terluas ketiga setelah Murung Raya seluas 23.700 KM² dan Katingan seluas 17.500 KM². Publikasi BPS di Kotawaringin Timur Dalam Angka 2022 memperlihatkan bahwa di tahun 2021 menurut Dinas Pekerjaan Umum tercatat baru 17,95% jalan yang telah teraspal atau kurang lebih baru sepanjang 363,32km jalan dari total sepanjang 2.024,05 km panjang jalan yang dikelola pemda.

Dengan program pembangunan jalan reguler pada kegiatan DAK Fisik dengan total anggaran 19 Milyar, memang masih sangat jauh dari kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh pemda dalam melakukan peremajaan/perbaikan jalan maupun penambahan jalan beraspal. Tetapi dengan memprioritaskan jalan sebagai pilihan kegiatan terbesar kedua di DAKFisik menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membangun akses jalur transportasi darat untuk kebutuhan masyarakat di Kotawaringin Timur.

Lalu bagaimana peran KPPN dalam bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timur?, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai perwakilan kementerian keuangan didaerah selalu berupaya tidak hanya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah tetapi juga memiliki peran sebagai finansial advisor bagi mitra kerjanya termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah. KPPN tersebar di seluruh Indonesia melayani tidak hanya Kementerian/Lembaga yang memiliki Kantor Vertikal di tiap-tiap kabupaten/kota tetapi juga melayani stakeholder baik itu Pemerintah Daerah, Perbankan, Lembaga Non Bank, maupun BUMN/BUMD lainnya. KPPN Sampit sendiri memiliki wilayah kerja mencakup 3 kabupaten besar di Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan.

KPPN Sampit memiliki tugas layanan salah satunya adalah layanan penyaluran DFDD. Dimana peran KPPN dan peran Pemda dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan DFDD ini menjadi kunci sukses keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Hubungan yang baik antara KPPN dan Pemerintah Daerah merupakan wujud nyata atas pelaksanaan undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sangat terasa dampaknya tidak hanya baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri melainkan juga untuk masyarakat sebagai stakeholder utama.

(Sutrisno, S.E., M.Ak. Kepala Seksi Bank KPPN Sampit)

Sosialisasi Registrasi Sosial dan Ekonomi Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah

Sampit, 3 November 2022 Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi dan
Diseminasi SEPAKAT di Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung secara luring dan daring. Kegiatan dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022 serta amanat RKP 2022 terkait pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Rapat dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Pemanfaatan DataRegsosek dan Diseminasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dengan tema “Mulai Mendata dari Daerah, Indonesia Adil Sejahtera”.

Kegiatan ini di laksanakan selama 2 (dua) hari mulai 3 – 4 November 2o22 dan di laksanakan secara luring dan daring. Pemateri yang hadir pada kegiatan ini :

Kementerian PPN/Bappenas

1. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
2. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
3. Kepala Biro Umum
4. PPK PPN IV

Provinsi Kalimantan Tengah

Perwakilan OPD Bappeda, BPS, Dinas PMD, Dinas Sosial, Diskominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Kepala BI Cabang Provinsi Kalteng, Kepala Perwakilan BKKBN

Perwakilan Kabupaten Kota

Bappeda, BPS, PMD, Dinsos, Diskominfo, Dinsos, Dinkes dan Disdukcapil

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
1. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
1. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Badan Pusat Statistik
1. Kepala Biro Humas & Hukum
2. Direktur Ketahanan Sosial
3. Direktur Sistem Informasi Statistik
4. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
5. Kepala Biro Bina Program

BKKBN
1. Direktur Pelaporan dan Statistik

Kementerian Sosial
1. Kepala Biro Perencanaan

Kementerian Kesehatan
1. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1. Direktur Sekolah Dasar
2. Direktur Sekolah Menengah Pertama
3. Direktur Sekolah Menengah Atas

Kementerian Komunikasi dan Informastika
1. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
2. Direktur Telekomunikasi
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

TNP2K
1. Kepala Pokja Kebijakan

Kementerian PUPR
1. Kepala Biro Perencanaan

Kementerian Ketenagakerjaan
1. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja
2. Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja

Kementerian Koperasi dan UKM
1. Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan
2. Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis
3. Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
4. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur
5. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

Tentara Nasional Indonesia
1. Kepala Biro Humas

Kepolisian RI
1. Kepala Divisi Humas

Koordinator Daerah DMD/K Provinsi Jawa Barat
1. Koordinator Daerah Kab. Tasikmalaya

Kegiatan Regsosek ini di laksanakan pada tanggal 15 Okt – 14 Nov 2022 dan akan melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh provinsi di Indonesia. Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data Regsosek dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.

Regsosek penting untuk segera dilakukan karena masih terbatasnya cakupan data sosial ekonomi penduduk yang ada, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh program dan layanan kepada masyarakat.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota

Informasi yang dikumpulkan

Data Regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi, termasuk status kesejahteraan, yang meliputi:

Press Release Webinar Satu Data Indonesia: Perencanaan Berbasis Data untuk Indonesia Emas 2045

DATA.GO.ID, JAKARTA – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia dengan tema Perencanaan Berbasis Data untuk Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga internasional untuk menjadi negara 5 besar di dunia, Indonesia tentu harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Dalam rangka mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan tersebut, data memiliki peranan yang sangat krusial. Oleh karena itu Satu Data Indonesia memiliki peran untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, mudah diakses dan dibagi-pakaikan, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Rudy S Prawiradinata, sebagai Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan berbasis data telah terbukti dalam menghadapi pandemi Covid19. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat signifikan, yaitu sebesar -2,07% (minus dua koma nol tujuh persen). Hal tersebut berhasil diperbaiki satu tahun setelahnya, pada akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional berhasil mencapai 3,06% (tiga koma nol enam persen). Bahkan di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi nasional meningkat di angka 7,07% (tujuh koma nol tujuh persen), rekor tertinggi selama 16 tahun terakhir. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah berhasil menahan kontraksi ekonomi dalam 2 tahun terakhir, buah dari perumusan dan implementasi kebijakan yang tepat berdasarkan data yang berkualitas.

Agar bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus bisa menghadapi 10 Megatren: Tantangan Masa Depan Dunia, yaitu :

Demografi Global
Urbanisasi Dunia
Peranan Emerging Economies
Perdagangan Internasional
Keuangan Internasional
Kelas Menengah
Persaingan Sumber Daya Alam
Teknologi
Perubahan Iklim, Pandemi dan Bencana
Perubahan Geopolitik

Untuk bisa menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun strategi penguatan 4 Pilar Pembangunan Indonesia 2045. Keempat pilar itu adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya dan menguasai iptek, ekonomi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan yang merata dan inklusif, serta negara yang demokratis, kuat dan bersih

Karena itu dalam Pidato Pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi telah menegaskan, “Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa, bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.” Dan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, tanggal 14 November 2019, Presiden Jokowi meminta Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi clearing house, yang akan memastikan bahwa semua program kegiatan pembangunan itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Uke Mohammad Hussein, Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/ Bappenas menjelaskan bahwa realita kondisi pengelolaan data saat ini masih belum ideal. “Sayangnya di saat ini, kita sama-sama tahu, masih ada silo-silo. Data itu masih tersebar di banyak instansi, sulit diakses, ada beberapa duplikasi, intreroperabilitasnya rendah, fokus pada sistem informasi (sehingga) terlalu banyak sistem informasi yang dibuat.” Walau belum ideal, tim Satu Data Indonesia telah melakukan banyak perbaikan yang bisa dirasakan manfaatnya.

Untuk bisa meningkat dari Middle Income Country menjadi High Income Country, Indonesia memiliki 4 Modal Dasar Utama yang membawa optimisme, yaitu Modal Geografi, Modal Sumber Daya Alam, Modal Budaya dan Pariwisata, serta Modal Demografi.

Sedangkan data empiris menunjukkan bahwa tidak banyak negara yang berhasil lolos dari Middle Income Trap (MIT). Dari total 101 negara Middle Income Country di tahun 1960, hanya 13 negara saja yang berhasil lolos menjadi High Income Country di tahun 2008. Salah satu yang akan difokuskan oleh pemerintah untuk lolos dari MIT adalah dengan mengoptimalkan modal demografi. “Satu yang paling penting adalah, momentum bonus demografi. Jadi kami di Bappenas akan menggunakan segala daya upaya untuk memanfaatkan bonus demografi ini,” tegas Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas.

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi mengingat realita kondisi pengelolaan data yang belum ideal. Dr.phil. Hendricus Andy Simarmata, ST, M.Si, Ketua Umum IAP (Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota), Dosen S2 PWK FT UI mengingatkan, “Sudahlah hentikanlah ego sektoral itu. Kan itu sudah banyak juga diskusi-diskusinya. Tetapi bagaimana cara kita membuat satu platform rencana yang sama.”

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sudarto, menambahkan, “Banyak sekali aplikasi di silo, ya zalimlah kita itu. Apakah itu perlu kita revisi? Jadi cara kita harus kita ubah. Kemudian tentunya tadi, data kita satukan.”

Hari Dwi Korianto sebagai Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pada intinya semua pihak sudah sepakat untuk mengubah cara pengelolaan data nasional menjadi lebih baik, “Sebenarnya setuju kita, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak as usual.”

Data yang berkualitas memiliki peran vital dalam mendukung terwujudnya kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran, tidak terkecuali dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sehingga penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian terhadap disrupsi dalam meningkatkan efektifitas dalam perencaan pembangunan nasional, serta mengeliminasi tantangan dan kendala yang ada melalui penguatan kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Melalui Webinar Satu Data Indonesia, diharapkan informasi mengenai kebijakan Satu Data Indonesia dapat terdiseminasi dengan baik, serta meningkatkan awareness khalayak umum mengenai pentingnya data dalam menopang perencanaan pembangunan nasional dan perumusan kebijakan. Sehingga, tidak hanya turut mengamati proses perumusan kebijakan yang ideal, masyarakat juga dapat mendapatkan maanfaat dari perumusan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/Bappenas

Sumber : https://data.go.id/berita/127/press-release-webinar-satu-data-indonesia-perencanaan-berbasis-data-untuk-indonesia-emas-2045

Bagaimana Cara Menjadi Pendengar yang Baik?

#1000StartupDigital

Pemimpin yang efektif merupakan pendengar yang baik. Meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami anggota tim dapat membantu mereka membangun hubungan dan kerja sama yang baik dengan pemimpinnya.

Anggota tim yang merasa bahwa pemimpin mereka mendengarkan dengan baik, punya peluang lebih besar untuk speak up dan berbagi ide serta pendapat mereka. Dengan begitu, leader akan lebih mudah untuk mendapatkan evaluasi dari umpan balik yang diberikan karyawan.

Namun tantangannya, mendengarkan kerap jadi hal yang sulit dan sayangnya tidak diajarkan di sekolah atau kampus. Jadi, bagaimana agar leader dapat menjadi pendengar yang baik? Berikut ini merupakan tips yang dibagikan oleh Robin Abrahams dan Boris Groyberg yang dipublikasikan lewat Harvard Business Review.

1. Ulangi beberapa kata terakhir yang diucapkan orang yang berbicara

Kamu dapat melakukan ini sebagai upaya jika lupa dari inti pembicaraan orang lain. Dengan mengulangi beberapa kata terakhir dari pembicara, maka orang tersebut akan merasa didengarkan. Hal ini akan membuat suasana yang terjadi selama pembicaraan menjadi lebih nyaman karena ‘dirasa’ dalam satu frekuensi yang sama. Mengulangi kata-kata juga dapat memberikan jeda bagi pembicara maupun pendengar untuk tetap fokus, berusaha mengumpulkan pikiran, atau memahami reaksi yang terjadi ketika percakapan.

2. Berikan isyarat nonverbal yang menunjukkan bahwa kamu fokus mendengarkan

Isyarat nonverbal ini bisa berupa kontak mata, postur tubuh yang menunjukkan perhatian penuh, anggukan tanda memahami, dan lain-lain. Namun, menunjukkan isyarat nonverbal bisa menjadi tantangan. Karena, akan lebih sulit untuk memperhatikan kata-kata seseorang dan berusaha mencerna diskusi, sembari mengingatkan diri sendiri untuk tidak lupa memberikan isyarat nonverbal. Bagaimanapun, memberikan isyarat nonverbal ini dapat dilakukan secara alami, tanpa perlu dibuat-buat, terutama apabila kamu sering melatih kemampuan untuk mendengarkan.

3. Memperhatikan isyarat nonverbal dari pembicara

Kebalikan dari poin nomor dua, kali ini kita lah sebagai pendengar yang harus memperhatikan isyarat nonverbal dari pembicara. Mendengarkan secara aktif artinya memperhatikan informasi baik implisit atau eksplisit yang terjadi selama percakapan. Beberapa hal yang termasuk isyarat nonverbal antara lain nada suara, ekspresi wajah, hingga bahasa tubuh. Dalam isyarat nonverbal mengandung makna yang tersirat seperti emosi di balik kata-kata yang diucapkan.

4. Mengajukan lebih banyak pertanyaan

Mengajukan pertanyaan sama artinya dengan memberi pemahaman pada pembicara bahwa, ‘saya tertarik dengan pesan yang disampaikan dan ingin mengetahui lebih dalam.’ Selain itu, dengan bertanya, maka pembicara akan merasa lebih didengarkan. Memberi pertanyaan juga berarti memastikan bahwa pendengar memahami penuh pesan yang diberikan oleh pembicara.

5. Meminimalkan gangguan yang ada

Dalam percakapan, mungkin ada hal-hal yang secara alami terjadi di luar kendali kita. Misalnya percakapan orang lain yang jaraknya dekat denganmu, adanya interupsi, atau gangguan eksternal lain yang mungkin terjadi. Gangguan seperti ini memang dapat mengganggu konsentrasi dan dapat memecah pemahaman dari pendengar ketika sedang berdiskusi dengan pembicara. Sebisa mungkin lakukanlah hal untuk meminimalkan gangguan yang ada, misalnya dengan mencari tempat ‘ngobrol’ yang lebih nyaman, atau meluangkan waktu sejenak untuk dapat memusatkan perhatian kembali.

6. Jujur dalam mengakui kekurangan

Bisa jadi kamu merasa sedang belajar untuk mendengarkan dan belum dapat menjadi pendengar yang aktif. Atau mungkin di hari itu kamu sudah terlalu banyak mendengarkan percakapan yang terjadi, atau tidak terlalu familiar dengan topik yang sedang dibahas, atau mungkin alasan lainnya. Jangan segan untuk memberi tahu orang lain segera. Katakan masih ada hal yang belum dipahami sehingga pembicara mau mengulangi pembicaraannya.

7. Usahakan untuk tidak melatih reaksi atau responmu ketika orang lain sedang berbicara

Sebab hal tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Kamu dapat mengambil jeda waktu sebentar setelah mereka berbicara untuk tetap mencoba fokus dan mencerna percakapan yang baru saja selesai. Karena, orang yang mendengarkan berpikir empat kali lebih cepat dibandingkan orang yang berbicara. Jadi, ketika mendengarkan, fokuslah untuk menyerap informasi sebanyak mungkin.

. . .

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah upaya bahu membahu penggerak ekosistem startup digital Indonesia untuk saling terkoneksi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Diinisiasi sejak 2016, gerakan ini diharapkan mendorong terciptanya mencetak startup yang menjadi solusi atas masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. #1000StartupDigital memberikan pembinaan bagi calon founder untuk membentuk tim, membuat MVP, hingga meluncurkan produknya ke pasar.

Karena Indonesia maju, #MulaiDariKamu!

Sumber : https://1000startupdigital.id/bagaimana-cara-menjadi-pendengar-yang-baik/

Capaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika

Dipublikasikan pada 2 days ago , Redaktur: Andrean W. Finaka, Riset : Yuli Nurhanisah / Desain : Nurhalimah Syafira / View : 149

Indonesiabaik.id – Transformasi digital selama satu tahun terakhir direalisasikan dengan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengatasi masalah kesenjangan akses digital.

Capaian Pembangunan TIK

Pencapaian utama pembangunan bidang komunikasi dan informatika antara lain (1) pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial; (2) penyediaan layanan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa dan di daerah nonkomersial lainnya; (3) pembangunan Pusat Data Nasional (PDN); dan (4) penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet.

Dalam rangka pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial, pemerintah hingga akhir tahun 2021 telah melaksanakan survei lokasi baru Base Transceiver Station (BTS) 4G di 4.200 desa, dan telah membangun BTS di 3.465 desa dengan total BTS yang terbangun hingga akhir tahun 2022 sebanyak 7.082 desa. Melalui pembangunan BTS, masyarakat dapat menikmati layanan akses telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas secara daring.

Selain itu, dalam upaya penyediaan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lain-lain, hingga tahun 2021, pemerintah telah menyediakan akses internet baru di 15.556 lokasi. Pada tahun 2022, pemerintah akan melanjutkan penyediaan akses internet di wilayah nonkomersial agar tetap beroperasi pada lokasi existing yang sudah on air. Dengan demikian, total penyediaan akses internet selama periode 2020-2022 secara akumulasi adalah 16.391 lokasi.

Sumber : https://indonesiabaik.id/infografis/capaian-pembangunan-komunikasi-dan-informatika

Apa itu LAPOR! ?

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional.

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar:

Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di Indonesia.

Jumlah pelapor per Januari 2019 adalah sebanyak 801.257 pengguna. Total laporan yang telah masuk sebanyak 1.389.891. Sumber laporan terbanyak melalui website diikuti oleh SMS, twitter dan aplikasi mobile

Fitur-fitur yang ada dalam SP4N-LAPOR!

Anonim: Fitur yang bisa dipilih oleh pelapor yang akan membuat identitas pelapor tidak akan diketahui oleh pihak terlapor dan masyarakat umum.
Rahasia: Seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik.
Tracking id: Nomor unik yang berguna untuk meninjau proses tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh masyarakat

Sumber : https://lapor.go.id/tentang

Kemenkominfo apresiasi kesiapan Pemkab Kotim wujudkan Smart City

Sampit (ANTARA) – Kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam mewujudkan program Smart City atau Kota Cerdas, mendapat apresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Sampit ini sistem informasinya sudah lumayan, bahkan dalam beberapa hal sudah lebih maju dari sebagian besar kota-kota di Jawa. Contoh sederhana, alat presentasi di sini sudah modern pakai wireless, sementara di daerah lain masih sibuk pakai kabel. Saya juga kaget karena di sini sudah bagus,” kata Pembimbing Smart City Kemenkominfo RI, Wing Wahyu Winarno di Sampit, Senin.

Wing datang ke Sampit selaku pemateri bimbingan teknis penyusunan master plan Smart City tahap III. Bimbingan tahap I meliputi identifikasi masalah, tahap II rancangan solusi, sedangkan tahap III ini adalah “quick win” yaitu penyusunan program yang efeknya terasa dalam waktu dekat.

Wing mengakui, ekspektasi awal yang ada dalam pemikirannya berbeda dengan kondisi di lapangan. Dulunya Kotawaringin Timur dibayangkannya sebagai daerah seperti di kota-kota besar yang memiliki penduduk sangat padat, namun ternyata fakta di lapangan jauh berbeda.

Kondisi ini tentu perlu penyesuaian dalam hal program maupun solusi setiap permasalahan. Takaran kemajuan dan keberhasilan program juga tidak bisa disamakan dengan kondisi seperti di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Diakuinya, faktor-faktor penting tetap harus dipenuhi seperti internet harus ada di mana-mana. Beberapa daerah yang secara geografis susah dijangkau, harus menjadi prioritas. Selain itu, daerah wisata juga memerlukan infrastruktur yang perlu dipenuhi meski tidak dalam waktu singkat.

Namun akademisi Universitas Gadjah Mada ini menegaskan bahwa kemajuan bidang komunikasi dan informatika tidak didasarkan pada status kota besar atau kecil. Ide dan komitmen kuat mewujudkan program akan sangat berpengaruh dalam meraih keberhasilan.

Wing mencontohkan, Sragen adalah kota kecil di Jawa Tengah yang sudah menerapkan KTP digital pada 2008. Begitu juga Jembrana di Bali yang sudah maju dalam hal teknologi komunikasi dan informasi.

“Jadi yang penting ide. Saya apresiasi kemampuan SDM di Diskominfo Kotim ini sudah bagus. Yang perlu diperhatikan juga nanti adalah partisipasi masyarakat. Ini juga sangat penting supaya sejalan. Saya yakin Smart City di Kotim ini akan terwujud sesuai harapan,” ujar Wing.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur Multazam mengakui masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus dipenuhi, namun itu bukan menjadi beban. Pemerataan internet juga terus diupayakan karena juga terkait akses jalan dan listrik.

Menurutnya, pemerataan jaringan internet berbeda dengan pemerataan jalan dan listrik. Saat ini masih ada sekitar 43 desa belum tersambung listrik PLN sehingga juga berkaitan dengan upaya pemerataan jaringan internet.

“Muaranya untuk perbaikan pelayanan publik. Harapannya masyarakat dimudahkan dalam segala hal sehingga efektif dari sisi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Multazam.

Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Kotawaringin Timur, Rafiq Riswandi mengatakan bimbingan teknis tahap III ini fokus pada penetapan program unggulan. Tim mencari program yang mudah tetapi secara manfaat bisa cepat dirasakan masyarakat luas.

“Ini semua kita selaraskan dengan kebijakan percepatan pembangunan daerah. Ini juga terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa,” demikian Rafiq.

Pewarta : Norjani
Editor : Muhammad Arif Hidayat

Sumber : https://kalteng.antaranews.com/berita/584713/kemenkominfo-apresiasi-kesiapan-pemkab-kotim-wujudkan-smart-city

Hujan mengiringi peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 di Kabupaten Kotawaringin Timur

Sampit (17/08/2022), dalam situasi hujan, peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-77 di Halaman Kantor Pemda tetap berjalan. Peserta upacara yang hadir tidak bergeming untuk tetap mengikuti. Pasukan Paskibraka tetap bersemangat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih. Kegiatan ini di hadiri Halikinnor Bupati Kotawaringin Timur bersama dengan Forkopimda Kabupaten Kotawaringin Timur. Nampak juga hadir para pemuka dan tokoh daerah, para veteran hadir sebagai tamu kehormatan.

Kegiatan ini juga di rangkai dengan hadir dan menyaksikan Detik-detik Proklamasi di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, sekaligus diikuti dengan kegiatan resepsi kenegaraan. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang di bacakan oleh Bupati ada beberapa point, diantaranya :

Semangat pengorbanan, ketangguhan, dan persatuan para pahlawan harus terus kita warisi dan pupuk bersama, sebagai kekuatan dalam mengatasi berbagai tantangan dan persoalan bangsa yang pasti semakin berat ke depan, seperti, tantangan ekonomi, digitalisasi, kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, bencana alam banjir dan karhutla, dan termasuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda.
Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kerja keras dan sinergi para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, jajaran TNI-Polri, jajaran instansi pemerintah, relawan, swasta, dan semua elemen masyarakat, sehingga pandemi COVID-19 sudah mulai dapat kita kendalikan, khususnya di Kalimantan Tengah.

Selain itu ada beberapa pencapaian yang menjadi keberhasilan Provinsi Kalimantan Tengah, yakni :

Setelah dua tahun lebih pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi mulai terjadi di semua wilayah namun dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Alhamdulillah, pada triwulan I Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,01% dan Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan tertinggi se-Kalimantan yakni sebesar 7,32% dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kontribusi paling tinggi dari sektor Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 26,80% dan kontribusi ekspor sebesar 14,76%.
Gini Ratio tahun 2021 tercatat 0,323, turun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,329
Tingkat Kemiskinan per September 2021 sebesar 5,16 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yakni 9,71 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka Per Februari 2022 sebesar 4,20, yang juga jauh di bawah rata-rata nasional yakni 5,83 persen
Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021 mencapai angka 71,25, meningkat 0,20 dibanding IPM 2020 yang sebesar 71,05
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mendapatkan predikat Opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021, yang merupakan keberhasilan kedelapan kalinya secara berturut-turut. Apresiasi juga saya ucapkan kepada instasi Kabupaten/ Kota yang juga dapat mempertahankan opini WTP untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun sempat menurun akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2021 realisasi PAD naik menjadi Rp 1,851 Triliun dari target Rp 1,702 Triliun. Selanjutnya, pada tahun 2022 ini hingga 28 Juli realisasi PAD berada diangka Rp 1,388 Triliun dari target Rp 2,5 triliun
Selain upaya peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, sejumlah program strategis pembangunan juga sedang dilaksanakan, seperti Program Strategis Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, serta pembangunan Kawasan Shrimp Estate budidaya Udang Vaname di Kabupaten Sukamara.

Sampai dengan berita ini diturunkan, Kota Sampit masih dalam kondisi mendung. Do’a yang berkumandang memohon kepada yang Maha Kuasa. Sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia. Nikmat kemerdekaan ke 77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma. Menyertai segenap kami Bangsa Indonesia. Aamin

Pawai Pembangunan dengan tema “Kita bangun Kotawaringin Timur menjadi Lebih Tangguh dan Kuat”

Peraturan dan tata tertib Pawai Pembangunan :

Untuk kategori Kendaraan Hias (OPD / Kecamatan /Instansi Vertikal), dapat berupa Pickup/Truck dalam 1 (satu) regu minimal 1 (satu) kendaraan hias yang diikuti 10 (sepuluh) orang pejalan kaki, jumlah pejalan kaki tidak termasuk yang berada di dalam ataupun diatas kendaraan hias, (bagi pejalan kaki ataupun yang diatas kendaraan tidak diperkenankan menggunakan baju olahraga/batik biasa) kendaraan hias wajib mengusung tema Tupoksi masing-masing OPD.
Untuk kategori pejalan kaki Masyarakat Umum dan Pelajar (SMP dan SMA sederajat) / Mahasiswa, dalam 1 (satu) regu maksimal berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dengan mengusung tema inovasi dan kreatifitas masing-masing peserta.
Untuk kategori Sepeda Hias Pelajar (SD, SMP, dan SMA sederajat), dalam 1 (satu) regu maksimal berjumlah 7 (tujuh) sepeda, menggunakan tema seperti misalnya Anggrek Tebu, Gayung Birang, Jelawat, dll.
Satu sekolah satu Drum Band, dalam 1 (satu) regu maksimal berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
Setiap calon peserta wajib mendaftarkan diri kepada panitia pawai pembangunan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Jln. Jend. Sudirman No. 01, Sampit, paling lambat tanggal 19 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB.
Setiap peserta pawai pembangunan wajib ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban, kelancaran, dan kesopanan
Setiap peserta pawai pembangunan wajib mentaati peraturan yang dilaksanakan oleh panitia di lapangan.
Peserta diperkenankan melakukan atraksi di depan panggung kehormatan dalam kondisi sambil jalan dan tidak boleh berhenti di depan panggung kehormatan, agar arus pawai tetap berjalan.
Dalam barisan Pejalan Kaki tidak diperbolehkan menggunakan Tosa atau Kendaraan Bermotor, kecuali Gerobak.
Peserta dilarang keras membawa senjata tajam dan/atau dalam pengaruh minuman keras/narkoba
Nomor peserta bukanlah nomor urut keberangkatan (Nomor keberangkatan akan dibagikan pada saat pelaksanaan pawai pada tanggal 21 Agustus 2022, nomor keberangkatan akan dibagikan oleh koordinator lapangan dari Panitia)
Bagi tiap peserta disarankan memainkan / memperdengarkan musik bertema kemerdekaan / perjuangan dan musik tradisional / daerah
Bagi tiap peserta dilarang membawa / mempertontonkan logo, lambang, gambar, atau tulisan yang mengandung unsur SARA, HOAX, maupun pornografi / pornoaksi atau diluar kepatutan
Setiap peserta wajib menerapkan protokol kesehatan.

Bupati Lepas Peserta Takbir Keliling Sambut Hari Raya Idul Adha 1443 H

Bupati melepas peserta takbiran keliling sambut idhul adha 2022.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor,SH.,MM, melepas peserta takbir keliling dalam rangka menyambut Idul Adha 1443 Hijriah/2022 Masehi, Sabtu malam (09/07/2022) di depan Rujab Bupati Kotim

Pelepasan ditandai simbol pengibaran bendera oleh Bupati Kotim, didampingi Ketua TP PKK Kotim Hj. Khairiah Halikinnor dan Wakil Bupati Kotim Irawati,S.Pd

Acara pelepasan pawai sambut Idul Adha 2022 ini turut dihadiri Ketua DPRD Kab. Kotim, unsur Forkopimda Kotim, Sekda Kotim, Ketua PHBI Kotim dan sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Kotawaringin Timur

Bupati menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut, dengan melihat kondisi kotim saat ini dan kondisi Covid 19 sudah melandai dirinya berharap kegiatan-kegiatan peringatan seperti ini dapat dilaksanakan dan lebih meriah lagi

Lebih lanjut Bupati mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksin lengkap “bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksin ke dua saya berharap segera melaksanakan vaksinasi booster sehingga terbentuk herd immunity dan jika nantinya ada pembatasan untuk berkunjung ketempat tertentu yang mewajibkan adanya bukti telah di vaksin booster masyarakat telah siap” imbuhnya.

diakhir sambutannya Bupati menghimbau, para peserta yang mengikuti takbir keliling harus mengedepan keselamatan dan mentaati peraturan berlalu lintas.

“Jaga keselamatan dan kedepankan kedisiplinan dalam berlalu lintas,” kata Bupati.

Takbir Keliling di ikuti oleh SOPD Kab.Kotim, Instansi Vertikal , Perbankan, Pengurus Masjid/Mushola, Sekolah, Pesantren dan anggota masyarakat.