Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

KINERJA APBN DAN APBD WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT PER 29 FEBRUARI 2024

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit bulan Februari 2024 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan dari sisi Pendapatan sebesar Rp.15,11M atau 4,64% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sektor Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk sektor Belanja terdapat pertumbuhan sebesar Rp.125,98M (21,83% yoy), utamanya bersumber dari kenaikan Belanja Modal K/L dan penyaluran Dana Transfer Khusus. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.370,57M dengan porsi terbesar (98,90%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Untuk Belanja Daerah terealisasi Rp.213,65M dengan porsi terbesar (73,78%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Pertumbuhan penerimaan negara menggambarkan kondisi perekonomian daerah yang cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi harga komoditas.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Februari 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional dan PNBP, mencapai Rp.340,58M, naik sebesar Rp.15,11M dibanding bulan Februari 2023 (4,64% yoy). Kontributor utama atas pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai 29 Februari 2024 realisasi Penerimaan Pajak tercapai sebesar 11,56% dari target internal. Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.147,34M tumbuh Rp.16,15M (12,31% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.176,21M, turun Rp.2,79M (-1,56% yoy), PBB terealisasi Rp.3,27M tumbuh Rp.171 juta (5,53% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.2,25M tumbuh Rp.44,4 juta (2,01% yoy). Meskipun penerimaan tumbuh, namun agak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

 

Untuk realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional s.d. bulan Februari 2024, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit tercapai 7,96% dari target internal. Bea Masuk terealisasi Rp.506,12 juta atau naik Rp.28,49 juta (5,97% yoy). Meskipun demikian, nilai Devisa Impor mengalami penurunan, dengan realisasi Rp.52,95M, turun Rp.13,12M (-19,87% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan perlambatan sektor Bea Masuk. Pada sektor Bea Keluar, terealisasi Rp.1,77M atau turun Rp.973,83 juta (-35,37% yoy). Penurunan masih disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar.

 

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2024 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.9,21M, tumbuh Rp.2,48M (36,96% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, berdasarkan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.306,67 juta (turun 17,62% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.191 juta, PNPB PN Rp.20 ribu dan PNBP Lelang Rp.115 juta.

 

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN, Belanja Negara bulan Februari 2024 terealisasi Rp.703,23M (15,07% dari pagu), naik Rp.125,98M (21,83% yoy). Kenaikan ini diantaranya disebabkan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal K/L serta penyaluran Dana Transfer Khusus. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.114,37M (17,88% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.55,56M (94,49% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.36,21M (12,16% dari pagu), naik 9,45% yoy, Belanja Barang terealisasi Rp.69,01M (24,10% dari pagu) naik 174% yoy, dan Belanja Modal terealisasi Rp.9,14M (16,43% dari pagu) naik signifikan 1.620,97% yoy. Kenaikan Belanja Modal yang sangat signifikan ini berasal dari Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara H. Asan Sampit dan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Sedangkan kenaikan realisasi Belanja Barang diantaranya disumbang oleh satker KPU lingkup KPPN Sampit dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

 

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada bulan Februari 2024 mencapai Rp.588,86M (14,62% dari pagu), naik sebesar Rp.70,42M (13,58% yoy). Kenaikan ini disebabkan oleh realisasi penyaluran DAU sebesar Rp.387,02M (17,85% dari pagu) yang naik Rp.55,25M (16,65% yoy) dan penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.74,45M (9,36% dari pagu), naik Rp.57,39M (336,3 % yoy). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.75,92M (11,38% dari pagu), turun Rp.6,82M (-8,25% yoy), sedangkan penyaluran Dana Desa mencapai Rp.51,45M (13,8% dari pagu), turun Rp.35,39M (-40,75% yoy). Khusus Dana Insentif Fiskal, masih belum terdapat penyaluran sampai dengan bulan Februari 2024. Perlu dilakukan penguatan sinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penyaluran TKD, karena TKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja. Hal ini disebabkan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

 

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD gabungan lingkup Pemda Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI, realisasi Pendapatan s.d. bulan Februari 2024 mencapai Rp.370,57M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.366,48M (98,90%). Pemerintah daerah harus terus berinovasi dan membuat strategi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat mengurangi porsi ketergantungan pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD s.d. bulan Februari 2024 terealisasi Rp.213,65M (3,90% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp.157,64M (73,78%). Secara agregat, rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah adalah 57,66%, sehingga s.d. bulan Februari 2024 masih terdapat surplus dan saldo SILPA sebesar Rp.143,95M.

 

Current Issue

  1. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan KPPN Sampit mengadakan kegiatan Focus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Kredit Program serta Sosialisasi Kredit Program lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 6 Februari 2024, bertempat di Aula KPPN Sampi Sesi pertama dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta perwakilan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BPD Kalteng, dan Bank BSI wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada sesi kedua, Sosialisasi Kredit Program dihadiri oleh 78 pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan narasumber Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan perbankan yaitu Bank Mandiri KC Sampit dan Bank BNI KC Sampit, dengan materi terkait Kebijakan Penyaluran Kredit Program dan Sosiasialisasi Cashless Transaction oleh Bank Indonesia, Program Pengawasan Transaksi Online oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Produk Kredit Program 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali lebih luas potensi UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sinergi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keungan bersama Kemenkeu Satu Sampit, Pemerintah Daerah dan perbankan bisa menjembatani UMKM di wilayah Kotawaringin Timur untuk naik kelas. Kegiatan ini juga menjadi bentuk penguatan peran Financial Advisory pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah dan KPPN Sampit sebagai unit kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
  3. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM dan Dinas terkait di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
  4. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan Special Mission kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : KPPN Sampit

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Kotawaringin Timur

Beredar di media sosial akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, S.H., M.M. Akun Facebook tersebut mencatut nama serta foto profil Bupati Kotim.

Melaui Akun resmi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotim mengimbau kepada masyarakat yang mendapatkan pesan dari akun tersebut untuk mengabaikan dan melaporkan akun tersebut melaui layanan Kominfo di link  https://layanan.kominfo.go.id/   di menu layanan aduan konten.

Bulan Kesadaran Keamanan Informasi BSSN 2024 Series #1: Why (BSSN) Reputation Risk is Important

 

Depok, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (Pusdatik) BSSN, menggelar webinar kegiatan Bulan Kesadaran Keamanan Informasi pada bulan Maret – April 2024 yakni program Mari Ceria (Maret April CybErsecuRIty Awareness). Kegiatan webinar diselenggarakan dari Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Senin (4/3/2024).

Webinar pada kesempatan ini merupakan kegiatan pembuka dalam rangkaian kegiatan Program Bulan Kesadaran Keamanan Informasi Tahun 2024 di lingkungan BSSN.

Kepala Pusdatik BSSN Arnoldus Triono dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib melaksanakan program kerja keamanan informasi.

“Salah satu diantaranya adalah program edukasi kesadaran keamanan informasi,” ujar Arnoldus.

Lebih lanjut Arnoldus menambahkan, sebagaimana kita ketahui dalam melaksanakan tugasnya, Pusdatik BSSN menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan penyiapan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam hal keamanan siber pada infrastruktur TIK maupun sistem elektronik yang dikelola oleh BSSN.

Tema kegiatan Bulan Kesadaran Keamanan Informasi Tahun 2024 ini ialah ”Cyber Hygiene”. Tema ini memiliki makna yang mendalam yakni bagaimana BSSN berupaya menumbuhkan budaya keamanan informasi serta mengubah mindset pegawai mengenai pentingnya mewujudkan cyber hygiene menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Seperti tidak menggunakan piranti lunak bajakan, senantiasa memutakhirkan perangkat yang digunakan, penggunaan anti virus dan lainnya. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk menekan resiko keamanan informasi yang diakibatkan oleh perilaku yang tidak bersih dalam pemanfaatan sumber daya TIK BSSN.

Kegiatan Kesadaran Keamanan Informasi ini bertujuan untuk untuk membangun budaya kesadaran keamanan informasi seluruh pegawai di lingkungan BSSN. Sehingga diharapkan keamanan informasi menjadi bagian dari budaya keseharian pegawai di lingkungan BSSN.

Topik bahasan Kesadaran Keamanan Informasi minggu ini adalah Why (BSSN) Reputation Risk is Important?  Dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni IT Security Manager Orang Tua Group Rukmono Erwan, dan Head of Research & Data Analytics Jakarta Smart City Juan Intan Kanggrawan, webinar ini diikuti oleh para pegawai di lingkungan BSSN.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Wamenkominfo Jamin Perpres Publisher Rights Jaga Kebebasan Pers

Di tengah gelombang digitalisasi yang menghantam industri media, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi Publisher Rights yang baru disahkan Presiden ini tidak hanya menjanjikan masa depan yang cerah bagi jurnalisme berkualitas di era digital, tetapi juga menegaskan komitmen negara terhadap kebebasan pers.

“Regulasi ini tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan pers atau mengatur jenis konten tertentu. Sebaliknya, Perpres ini secara eksklusif mengatur kerja sama bisnis antara penerbit dan platform digital, tanpa satu pun pasal yang dirancang untuk membungkam kebebasan pers,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Perpres Publisher Right, Untuk Siapa?”, di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2024).

Saat ini, menurut Wamen Nezar Patria, disrupsi digital telah menghadirkan jurang yang lebar antara platform digital dan media konvensional. Media konvensional yang dulunya menjadi pilar utama jurnalisme berkualitas, kini dilanda badai disrupsi. 

“Bahkan media konvensional tertinggal jauh dari platform digital dalam hal jangkauan audience maupun pendapatan,” ujarnya.

Wamenkominfo berpendapat bahwa tantangan ‘filter bubble’ yang diciptakan oleh algoritma platform digital menjadi isu yang sangat penting. Menurutnya, personalisasi konten berdasarkan profil data pengguna menjadi pedang bermata dua, yakni memudahkan distribusi iklan namun juga berpotensi menggeser kekuatan informasi ke arah yang tak terduga.

Oleh karena itu, menurut Wamen Nezar Patria, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari akses informasi tidak berkualitas yang kian hari makin merebak luas di berbagai platform media sosial.

“Namun, Perpres ini bukan solusi ajaib. Kualitas jurnalisme ultimately tetap ditentukan oleh skill dan etik jurnalis itu sendiri,” tegasnya.

Bagi Wamenkominfo, kemampuan atau skill tetap menjadi landasan utama bagi seorang jurnalis untuk menghasilkan karya yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. Kemampuan riset, menulis, dan editing yang baik juga menjadi kunci untuk menghasilkan konten berkualitas kepada masyarakat.

Namun kemampuan tersebut bukan segalanya, Menurut Wamen Nezar Patria, seorang jurnalis juga harus memiliki etika sebagai kompas moral dalam menjalankan tugasnya. 

“Integritas, objektivitas, dan keberpihakan pada kebenaran menjadi nilai-nilai yang haram untuk ditawar-tawar,” tandasnya.

Wamenkominfo menekankan, harapan jurnalisme berkualitas ini tak bisa tumbuh subur tanpa industri media yang sehat. Ibarat tanah yang menopang, industri media yang sehat menyediakan ruang bagi jurnalisme berkualitas untuk berkembang dan menjangkau lebih jauh khalayak luas.

Wamen Nezar Patria berharap kehadiran Perpres Publisher Rights dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan industri media yang sehat dengan mendorong platform digital memprioritaskan jurnalisme berkualitas dan berita yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)

KINERJA APBN DAN APBD WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT PER 31 JANUARI 2024

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit bulan Januari 2024 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan dari sisi Pendapatan sebesar Rp.11,92M atau 6,94% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sektor Perpajakan dan PNBP. Untuk sektor Belanja terdapat penurunan sebesar Rp.7,18M (2,20% yoy), utamanya bersumber dari penurunan realisasi penyaluran DAU dan Belanja Modal satker K/L. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.116,28M dengan porsi terbesar (98,73%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Untuk Belanja Daerah terealisasi Rp.116,28M dengan porsi terbesar (95,46%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Kenaikan penerimaan negara menggambarkan kondisi perekonomian cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi harga komoditas.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Januari 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.183,67M, naik sebesar Rp.11,92M dibanding bulan Januari 2023 (6,94% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai 31 Januari 2024 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.81,21M tumbuh Rp.9,21M (12,80% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.94,67M tumbuh Rp.2,22M (2,41% yoy), PBB terealisasi Rp.1,37M tumbuh Rp.198 juta (16,83% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.1,25M (8,36% yoy). Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun agak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

 

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional bulan Januari 2024, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit, Bea Masuk terealisasi Rp.172,3 juta atau turun Rp.53,63 juta (-23,74% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor Bea Masuk. Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.814,9 juta atau turun Rp.205,33 juta (-20,13% yoy). Penurunan ini masih disebabkan kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar.

 

 

 

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2024 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.4,17M, tumbuh Rp.438 juta (11,76% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai dengan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.322,86 juta (naik 16,32% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.41,68 juta, PNPB PN Rp.272 ribu dan PNBP Lelang Rp.280,9 juta.

 

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN Belanja Negara bulan Januari 2024 terealisasi Rp.319,91M (6,86% dari pagu Rp.4.666,30M), turun Rp.7,18M (-2,20% yoy). Penurunan ini diantaranya disebabakan turunnya penyaluran realisasi TKD sebesar Rp.12,29M (-4,05%) dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.28,29M (4,42% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.5,11M (22,05% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp16,15.M (5,42% dari pagu) naik 5,88% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.12M (4,19% dari pagu) naik 57,87% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.134 juta (0,24% dari pagu) turun 58,09% yoy. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu diantaranya disumbang oleh satker KPU dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, sedangkan Belanja Modal turun dikarenakan trend satker yang belum melakukan realisasi di awal tahun. Untuk itu, perlu mendorong satker agar segera melakukan tahapan realisasi Belanja Modal sehingga dapat mencapai serapan dengan optimal.

 

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada bulan Januari 2024 mencapai Rp.291,61M (7,24% dari pagu), turun sebesar Rp.12,29M (-4,05% yoy). Hal ini diantaranya disebabkan oleh turunnya penyaluran DAU sebesar Rp.92,17M (-41,67% yoy), dengan realisasi mencapai Rp.129M (5,95% dari pagu). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.75,92M (11,38% dari pagu), penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.70,34M (8,84% dari pagu) dan penyaluran Dana Desa mencapai Rp.16,34M (4,38% dari pagu). Khusus Dana Insentif Fiskal belum terdapat penyaluran di bulan Januari 2024. Penyaluran TKD melalui KPPN Sampit perlu diperkuat karena berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja, dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

 

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan TA 2024 mencapai Rp.143,18M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.141,37M. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD TA 2024 terealisasi Rp.116,28M (2,12% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 81,21% sehingga masih terdapat surplus dan saldo SILPA sebesar Rp.26,9M.

 

Current Issue

  1. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan pemerintah. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
  2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
  3. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM dan Dinas terkait di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
  4. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sumber : KPPN Sampit

Sestama BSSN Melantik Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat

Depok, BSSN.go.id – Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Pejabat yang dilantik adalah Kolonel Lek. Chairul Akbar Hutasuhut, S.H., M.SD sebagai Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Gedung Utama Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (16/2/2024).

Sebelum dilantik menjadi Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN, Hutasuhut menjabat Paban II/Kom dan Kodal Skomlekau. Adapun Hutasuhut  menggantikan Marsma TNI Tjatur Pudji Handojo, S.E. yang kembali menjabat di lingkungan TNI AU.

Dalam amanatnya, Sestama Susilo menyampaikan hal-hal positif yang telah dilaksanakan selama ini agar dilanjutkan dan terhadap yang belum berjalan dengan baik agar dievaluasi dan terus ditingkatkan oleh pejabat yang baru.

“Saya ingin ingatkan kepada saudara, bahwa kita bekerja dalam suatu tim besar yaitu BSSN, sehingga diperlukan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik diantara semua unsur yang ada di BSSN,” ucap Susilo.

Pelantikan ini tidak hanya melibatkan penunjukan seseorang ke dalam peran jabatan tersebut, tetapi juga menandakan awal dari tanggung jawab yang signifikan dan kepercayaan yang diberikan kepada individu tersebut. Pelantikan ini merupakan hal penting dalam estafet kepemimpinan di BSSN. Dengan memilih pemimpin yang tepat dan membangun fondasi kepemimpinan yang kuat, sebuah organisasi dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, menginspirasi kinerja yang unggul dalam mencapai tujuannya.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut disaksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BSSN, Pejabat Fungsional Utama BSSN serta pejabat dan staf terkait lainnya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Penghentian Penggunaan Penomoran Telekomunikasi Tahun 2023

Pementerian Komunikasi dan Informatika memberitahukan kepada seluruh Pimpinan/Penanggung Jawab  Penyelenggara Telekomunikasi dan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14  Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi disampaikan bahwa:

  1. Dalam rangka pengawasan penggunaan penomoran, Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi melakukan evaluasi terhadap penggunaan penomoran yang telah ditetapkan kepada pengguna penomoran telekomunikasi.
  2. Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat  mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
  3. Pengguna Penomoran Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan  penggunaan Penomoran Telekomunikasi dikenai sanksi pencabutan penetapan Penomoran Telekomunikasi.
  4. Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran  Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud

Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan penomoran yang telah dilakukan Direktorat Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominof terhadap status izin penyelenggaraan telekomunikasi dari Badan Usaha sampai dengan akhir Desember 2023, ditemukenali 19 Badan Usaha sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini tidak memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi aktif sebagai dasar penggunaan penomoran telekomunikasi sebagaimana tersebut dalam [lampiran].

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini.

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Daftar Penghentian Penggunaan Penomoran Telekomunikasi [sebagaimana terlampir].

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menkominfo Segera Tindaklanjuti Pengesahan Perpres “Publisher Rights”

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres “Publisher Rights” pada hari Senin, 19 Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan menindaklanjuti pengesahan Perpres tersebut untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional. 

“Secepatnya kita rumuskan, nanti dikabarin semuanya. Perpres (Peraturan Presiden tentang Publisher Rights) juga sudah jadi,” jelasnya usai mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Hari Pers Nasional di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024). 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Budi Arie menjelaskan Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas. 

“Tadi sudah dijelaskan Presiden Jokowi bahwa ini juga untuk melindungi dan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas,” ujar Menteri Budi Arie. 

Sebelumnya, dalam Peringatan Puncak HPN 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan kerangka umum bagi kerja sama pers dengan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. 

“Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” jelas Presiden Joko Widodo. 

Menurut Kepala Negara, Perpres tersebut telah melewati tahapan pembahasan panjang dengan diskusi dan beragam pendapat dari ekosistem pers di tanah air. 

“Saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers. Aspirasinya tidak benar-benar bulat, ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital,” ungkap Presiden. 

Presiden Joko Widodo menjelaskan Pemerintah menimbang berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai pihak serta mengkaji implikasinya. 

“Setelah mulai ada titik kesepahaman dan titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak, terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus. Akhirnya kemarin, saya meneken (menandatangani) Perpres tersebut,” tandasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menkominfo: R-Pepres Publisher Rights Segera Disahkan

Pemerintah dan pemangku kepentingan telah membahas pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan pers dan platform digital. Pengaturan itu merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Publisher Rights akan segera disahkan.

“Dalam waktu dekat, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu dengan kebijakan Bapak Presiden, kita akan menyambut hari baik itu akan segera datang,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Syukuran HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (09/02/2024).

Menteri Budi Arie mengapresiasi konsistensi komunitas pers nasional dalam mengawal proses pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, proses diskusi dan pembahasan berlangsung dengan baik untuk mencari titik temu atas perbedaan-perbedaan yang ada.

“Saya mengapresiasi konsistensi rekan-rekan sekalian dalam mengawal proses yang sangat panjang ini. Kami telah mendiskusikan hal ini, dan pemerintah sepakat bahwa regulasi ini perlu disahkan sesegera mungkin,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan semua pihak. Lewat R-Perpers ini diharapkan akan ada payung hukum yang menjadi acuan bersama.

“Kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberi manfaat optimal, dengan kepastian payung hukum di dalamnya,” tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi agar pascapengesahan regulasi, semua pihak bisa menjalankannya dengan optimal.

“Kita sudah cukup optimis dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan mitigasi dan solusi ini betul-betul bisa berjalan,” tegasnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. Hadir pula Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Ilham Bintang, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat Timbo P. Siahaan.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menkominfo: Enam Program Strategis Kominfo Berdampak Signifikan

Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menjalankan enam program kerja strategis sebagai upaya percepatan transformasi digital nasional.

Program itu meliputi penyediaan infrastruktur seluler di daerah 3T, fasilitas jaringan seluler 4G di daerah non-3T, Digital Talent Scholarship (DTS), literasi digital, fasilitasi pelaku UMKM, dan pelaku startup.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan enam program strategis itu telah membawa dampak dan perubahan bagi masyarakat serta sektor strategis secara signifikan.

“Diantaranya (program) penyediaan infrastruktur telekomunikasi seluler di daerah 3T telah meningkatkan 0,9 persen pertumbuhan ekonomi desa. Fasilitas jaringan seluler 4G di daerah non-3T telah meningkatkan 2,6 persen pertumbuhan ekonomi desa, serta secara khusus desa di Pulau Sumatra, Jawa dan Bali tumbuh sebesar 11,6 persen,” jelasnya saat membuka Digital Leaders Meeting di Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/02/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo bersama LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia telah melakukan analisa dampak pada enam program prioritas kementerian pada tahun 2022.

“Dengan adanya penyediaan akses internet, menghasilkan peningkatan nilai rata-rata ujian nasional untuk siswa SMA IPA dan IPS. Masing-masing sebesar 9,70 persen dan 9,66 persen, serta kebutuhan kejadian luar biasa di sektor kesehatan sebanyak 3,2 persen,” tuturnya melanjutkan penjelasan mengenai analisa dampak program kementerian.
Sementara itu, Program Digital Talent Scholarship (DTS) mampu meningkatkan tingkat literasi digital sebesar 1,4 hingga 1,8 persen. Sedangkan sektor UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 1,6 persen dengan rata-rata Indeks Pengakuan Digital untuk Usaha.
“Adapun Program 1.000 Startup Digital menghasilkan dampak berupa 50 persen startup telah berada di level 9 startup leaders level,” ujar Menkominfo.

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo juga menerapkan evaluasi berkala dalam pelaksanaan program seluruh satuan kerja. Selain untuk mengukur output dan outcome, secara khusus evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui impact kinerja secara akurat di setiap unit maupun satuan kerja.

“Cara seperti ini akan kita coba untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan program kerja Kementerian Kominfo di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Menkominfo juga menekankan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap pelaksanaan program kerja dilakukan secara cermat dan tuntas.

“Salah satunya adalah memastikan jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak selesai di tahun ini,” jelasnya.

Digital Leaders Meeting merupakan upaya menyamakan persepsi mengenai Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di kalangan pejabat pimpinan tinggi Kementerian Kominfo. Acara itu juga menjadi momentum penetapan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Tahun 2024.

“Saya berharap kita semua dapat tenang berpikir dan fokus untuk mendiskusikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kominfo secara tepat,” ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Biro Humas Kementerian Kominfo

16022024 - Digital Leaders Meeting - DRA 9
16022024 - Digital Leaders Meeting - DRA 25

Menkominfo Apresiasi PT Pos Indonesia Salurkan Logistik Daerah 3T

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengapresiasi PT Pos Indonesia yang telah mendukung tugas Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) melalui aktivitas pengiriman barang dan logistik.

“Ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya dalam acara Pos Ind Day: Leading to Logistic Government di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu (07/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan PT Pos Indonesia merupakan satu-satunya penyelenggara pos yang menerima tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan pos bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, PT Pos Indonesia berperan besar dalam menyalurkan bantuan sosial hingga tepat sasaran.

“PT Pos menyalurkan dan tepat sasaran, sesuai dengan nama-nama yang sudah tertera di DTKS,” ujarnya.

Menteri Budi Arie mengajak seluruh karyawan PT Pos Indonesia (Persero) untuk terus bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab dalam menyalurkan logistik Pemerintah.

“Program-program pemerataan pembangunan, nanti penyaluran logistiknya menjadi tanggung jawab PT Pos dan juga peran dari bapak/ibu sekalian yg ada di kantor cabang pembantu dan kantor Layanan Pos Universal (LPU) di seluruh indonesia,” tuturnya.

PT Pos Indonesia sudah berdiri sejak 278 tahun yang lalu, oleh karena itu Menkominfo Budi Arie menyatakan mengharapkan terus melakukan transformasi seiring dengan perkembangan zaman.

“Dulu kan Postel, pos dan telekomunikasi, telekomunikasinya sudah transformasi, ini juga PT Pos diharapkan juga melakukan transformasi,” tandasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Butuh Informasi Pemilu? Menteri Budi Arie: Buka pemiludamaipedia!

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak masyarakat mengakses buku elektronik pemiludamaipedia. Menurutnya, masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai Pemilihan Umum Serentak 2024.

“Pemiludamaipedia ini adalah sumber informasi mengenai perhelatan Pemilu 2024,” ujarnya dalam Program Acara Peta Politik Nasional di Studio Berita Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jakarta Pusat, Senin (05/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan kehadiran pemiludamaipedia merupakan upaya Pemerintah memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi seputar Pemilu 2024.

“Itu adalah haknya masyarakat dan warga negara untuk memperoleh informasi seputar Pemilu,” tandasnya.

Menkominfo meyakini Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu yang berintegritas, aman, serta jujur dan adil.

“Kita yakin kok Pemilu ini harus menjadi Pemilu yang berintegritas, yang bisa memberi rasa aman, rasa jurdil,” tegasnya.

Pada saat bersamaan, Menteri Budi Arie juga percaya masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam berpolitik.

“Sehingga semua pemilih akan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,” ungkapnya.

Buku elektronik pemiludamaipedia menyajikan berbagai informasi penting mengenai Pemilu di Indonesia yang meliputi Sejarah Pemilu di Indonesia, Pelaksanaan Pemilu 2024, tata cara memilih dengan benar, mengenal partai dan kandidat yang berpartisipasi di Pemilu 2024, jumlah pemilih tetap, jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu, kampanye pemilu, surat suara dan kelengkapan pemilu lainnya, jumlah dan profil partai politik di Pemilu 2024, serta tempat pemungutan suara dan informasi lain.

Buku elektronik pemiludamaipedia dapat diakses melalui tautan https://s.id/pemiludamaipedia.

-Biro Humas Kementerian Kominfo-

Teknologi Digital Makin Canggih, Menkominfo Yakin Pemilu 2024 Berjalan Transparan

Keberadaan teknologi digital yang makin canggih dan akses internet dan telekomunikasi yang merata menjadi salah satu faktor sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan Pemilu 2024 akan berjalan dengan baik dan transparan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan teknologi yang makin canggih.

“Saya yakin dengan kemajuan teknologi ini semuanya serba cepat, serba transparan, mau curang darimana, pasti langsung di-video-kan dan viral kalau ada intimidasi atau kecurangan,” ujarnya dalam acara Podcast yang disiarkan melalui kanal Youtube Total Politik di Jakarta Selatan, Sabtu (03/02/2024).

Menkominfo menyontohkan melalui pemanfaatan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Menurutnya, pascapenghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih pasti akan memfoto Formulir C1 dan menyebarkan melalui media sosial.

“Sehingga tidak ada peluang bagi siapapun untuk mengubah hasil tersebut. Sistem, teknologi, sudah lebih maju, partisipasi masyarakat tinggi, kan di TPS difotoin semua itu C1. Formulir C1 820 ribu TPS pasti akan ada semua,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie meminta agar masyarakat tetap menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu. Selain itu, Menkominfo juga mendorong masyarakat mengawasi jalannya Pemilu serta tidak menyebarkan narasi negatif.

“Yang dirugikan adalah kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu, demokrasi kita yang rugi, sekarang ini saatnya untuk sama-sama masyarakat mengawasi,” ujarnya.

Menteri Budi Arie meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu memastikan semua pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan baik. Menkominfo juga mengajak semua pemilih untuk menggunakan hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Kami mengharapkan saatnya kedaulatan rakyat ini diwujudkan dengan mendatangi TPS pada tanggal 14 Februari 2024 dan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya,” imbaunya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Lewat Kejuaraan Tenis Meja, Menkominfo: Galang Kebersamaan untuk Pemilu Damai 2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo. Menurut Menteri Budi Arie Setiadi, kejuaraan ini bukan sekadar kompetisi biasa, namun menjadi sarana membangun semangat bersama mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024 secara damai.

“Kita tidak hanya berkumpul untuk saling beradu kemampuan dalam tenis meja, tetapi juga untuk menyatukan tekad dalam mendukung Pemilu Damai 2024,” ungkapnya dalam Pembukaan Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo 2024 di Gedung Olah Raga Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (02/02/2024).

Menkominfo menilai Kejuaraan Tenis Meja ini menjadi ajang menggalang kebersamaan lintas kementerian, lembaga, atlet profesional atau maser hingga lembaga pers.

“Kejuaraan ini mempertemukan orang-orang dari instansi yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, bukan tidak mungkin pula dengan pilihan politik yang berbeda. tetapi, kita semua berkumpul dengan semangat kebersamaan,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie berharap kejuaraan tenis menjadi perwujudan semangat persatuan dan kebersamaan sebagai manifestasi dalam menghadapi Pemilu ke depan.

“Bukan sekadar ajang adu skill permainan, saya yakin, dengan semangat persaudaraan yang tinggi, kita dapat menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, dan berintegritas,” tandasnya.

Menkominfo mengingatkan agar setiap peserta cerdas dalam menyalurkan keterampilan berolah raga dan bijak dalam menggunakan teknologi selama gelaran Pemilu 2024.

“Tidak hanya taktis dalam menangkis serangan lawan, tetapi juga taktis dalam menangkis segala bentuk hoaks dan ujaran kebencian,” tuturnya.

Menteri Budi Arie mengajak semua pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman selama rangkaian Pemilu 2024.

“Mari kita ciptakan ruang digital yang sehat dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat, dan mampu memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu,” ujarnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi bertanding dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Tampak hadir Wamenkominfo Nezar Patria, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Kepala Badan Pengembangan SDM Hary Budiarto, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Wijaya Kusuma dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar.

Biro Humas Kementerian Kominfo