Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Siapkan Talenta Mumpuni, Menkominfo Dorong Dunia Pendidikan Adopsi Inovasi Digital

Laju transformasi digital global mendorong peningkatan kebutuhan sumberdaya manusia atau talenta digital yang mumpuni. Data Worls Economic Forum 2022 menunjukkan adanya kebutuhan 149 juta pekerja digital yang cakap pada Tahun 2025.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong dunia pendidikan tinggi segera mengadopsi berbagai inovasi dan perkembangan teknologi digital.

“Dunia pendidikan khususnya dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia juga bisa secepatnya dan segera melakukan adopsi terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di masa depan,” ujarnya dalam Orasi Ilmiah Prosesi Wisuda ke-X Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) di Gedung Sasono Langeng Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (15/06/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan dalam lima tahun ke depan, terdapat tiga profesi teratas yang akan makin dibutuhkan untuk menghadapi laju transformasi digital, yaitu Spesialis Artficial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Robotics Engineers, dan Arsitek Database.

“Keterampilan digital menduduki peringkat ketiga sebagai salah satu jenis keterampilan yang paling diminati di dunia. Sebanyak 65% pekerjaan mengharuskan para pekerja untuk memiliki keterampilan di bidang AI,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, ada beberapa tantangan dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan guna menyokong transformasi digital.

“Jika tantangan ini tidak terselesaikan, akan ada 85 juta pekerjaan yang tidak terisi pada tahun 2030,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mendorong dunia pendidikan mengembangkan tiga kompetensi utama atau digital triathletes.

“Pertama,  digital strategist yang mampu merespons tren pasar, kedua digital innovator yang dapat mendorong inovasi berbasis data. Ketiga digital driver yang memiliki kemampuan untuk memulai kolaborasi strategis dengan ketangkasan yang kuat,” tuturnya.

Siapkan Talenta Digital

Guna menyiapkan talenta digital nasional yang mumpuni, Kementerian Kominfo menjalankan Program Pengembangan SDM Bidang Digital yang mencakup tiga tingkat kecakapan.

“Saya mengundang para calon wisudawan dan wisudawati sekalian, untuk memanfaatkan berbagai program tersebut,” ungkap Menkominfo.

Menteri Budi Arie menjelaskan untuk tingkat dasar, Kementerian Kominfo melaksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat, dan pemanfaatan ruang digital yang produktif.

“Di tingkat menengah, Digital Talent Scholarship (DTS) hadir untuk memberikan pelatihan keahlian teknologi digital seperti Cyber Security, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data Analytics, dan Digital Marketing,” jelasnya.

Pada tingkat lanjut, Kementerian Kominfo menyediakan Digital Leadership Academy (DLA) untuk memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan dari sektor privat maupun publik.

“Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyediakan Program Beasiswa S2 bekerja sama dengan kampus ternama baik di dalam maupun luar negeri.

“Dengan tema-tema terkait transformasi digital. Beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang memiliki latar belakang pekerjaan di sektor digital atau pelaku start-up lokal,” jelas Menkominfo.

Dalam acara itu, tampak hadir Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, Rektor UNUSIA Juri Ardiantoro Ph.D. serta Dewan Senat dan Sivitas Akademika UNUSIA.

Menteri Budi Arie: Kominfo Tangani Hampir 3 Juta Konten Judi Online

Hingga Kamis (13/06/2024), Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses terhadap 2.945.150 konten judi online. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan upaya itu merupakan komitmen Pemerintah untuk memberantas judi online secara komprehensif dan mencegah dampak negatif di kalangan masyarakat.

“Kami sudah take down 2.945.150 konten judi online dari 17 juli 2023 hingga 13 Juni 2024,” tegasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (14/06/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, dalam kurun waktu yang sama Kementerian Kominfo juga telah mengajukan penutupan 555 akun e-wallet yang terkait dengan aktivitas judi online kepada Bank Indonesia.

“Pengajuan pemblokiran 5.779 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah berlangsung sejak 18 September 2023 hingga 28 Mei 2024,” tuturnya.

Menkominfo menegaskan telah menangani 16.596 sisipan laman judi di situs pendidikan dan 18.974 di situs pemerintahan sejak 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024.

“Kami juga memberikan peringatan keras kepada pengelola platform digital X, Telegram, Google, Meta, dan Tiktok,” tandasnya seraya mengingatkan pengelola platform digital  akan didenda hingga 500 juta rupiah per konten jika tidak kooperatif dalam memberantas judi online. 

Menteri Budi Arie menjelaskan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo melakukan pencegahan penyebarluasan konten yang dilarang peraturan perundang–undangan melalui pemutusan akses. 

“Dampak negatif judi online sangat banyak dari aspek ekonomi, sosial, bahkan psikologi. Bahkan judi online sampai memakan korban jiwa,” ungkapnya.

Menkominfo juga mengingatkan akan mencabut izin pengelola Internet Service Provider (ISP) jika tidak kooperatif dalam memberantas judi online. 

“Kami juga menjajaki adopsi teknologi Google untuk memanfaatkan Artificial Intelligence dalam percepatan pemrosesan laporan konten judi online sehingga jauh lebih efektif dan efisien,” tandasnya.

Dirjen Aptika: Patuhi Aturan, Media Sosial Dilarang Muat Konten Pornografi dan Judi Online!

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan meminta platform media sosial yang beroperasi di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya dengan tidak memuat konten yang mengandung pornografi atau judi online.

“Kewajiban mereka adalah comply terhadap undang-undang kita,” tegasnya dalam Ngopi Bareng Dirjen Aptika di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (14/06/2024).

Menanggapi adanya platform media sosial yang membolehkan pengguna mengunggah konten yang mengandung pornografi, Dirjen Semuel memastikan Pemerintah akan melakukan pemutusan akses terhadap platform tersebut.

“Berarti kan karena mereka memang lebih mementingkan kebebasan berbicara yang tanpa batas, daripada mereka ingin menggarap market Indonesia, ya tidak apa-apa juga,” tandasnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan tidak mempermasalahkan jika prinsip itu diterapkan di luar Indonesia. Namun, Dirjen Semuel menekankan harus ada pembatasan bagi pengguna di wilayah Indonesia agar tidak dapat mengakses konten pornografi tersebut.

“Internet kan tersambung dengan seluruh jaringan yang ada di dunia dan tiap-tiap negara juridiksinnya kan punya aturan sendiri-sendiri, nah mereka harus comply dengan aturan lokal,” ujarnya.

Selain konten pornografi, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo juga meminta seluruh platform perpesanan dan media sosial tidak mempromosikan kegiatan judi online.

Pihak yang turut mempromosikan judi online akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sebelum nantinya diputus aksesnya.

“Kalau yang ketiga kali diblokir, jarak waktunya seminggu-seminggu itu,” tuturnya.

Berkaitan dengan maraknya e-commerce dari luar negeri yang memasarkan produk di Indonesia, Dirjen Semuel menegaskan pihaknya akan melakukan pemutusan akses terhadap penyelenggara layanan e-commerce dan marketplace yang tidak terdaftar sebagai PSE.

“Saya langsung cek itu, udah terdaftar belum? Kalau dia tidak terdaftar, kita pasti blokir,” tegasnya.

 

𝗕𝗦𝗦𝗡 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗙𝗚𝗗 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰

 

Bogor, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara bersama stakeholder terkait yang termasuk dalam pasukan kawan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Konsolidasi Pengamanan Siber dan Sandi Pilkada 2024” selama 2 hari. FGD dibuka oleh Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel di Novotel Hotel Bogor, Jawa Barat pada Kamis (6/6/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi sistem pengamanan siber dan sandi menjelang Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Disamping itu FGD ini menjadi sarana sharing dan diskusi kesiapan dari masing-masing instansi yang terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

Dominggus Pakel selaku Pangkoops Satgas Pamsibersan Pemilu 2024 dalam sambutannya menekankan pentingnya konsolidasi pengamanan siber dikarenakan tantangan yang semakin komplek, sehingga dituntut untuk melakukan berbagai upaya penguatan strategi pengamanan siber.

“Dalam era digital ini, ancaman terhadap keamanan informasi dan sistem teknologi informasi semakin beragam dan canggih. Oleh karena itu, kita dituntut untuk melakukan berbagai upaya konsolidasi dan penguatan strategi pengaman siber yang terintegrasi dan efektif,” ujarnya.

Pada FGD itu dibahas evaluasi hasil pengamanan siber pileg dan pilpres,  potensi ancaman Pilkada 2024 serta rencana tindak lanjut pengamanan siber untuk Pilkada 2024.

Pada hari pertama FGD dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Tim Satuan Tugas Operasi Pengamanan Siber dan Sandi Pemilu BSSN, KPU, Bawaslu, DKPP, MK, Kemenko Polhukam, BIN, POLRI, Wantanas, Satsiber TNI, dan IPB.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis yang komprehensif dan implementatif guna menghadapi tantangan keamanan siber pada Pilkada 2024.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Buka PKN II Angkatan XVIII, Kepala BPSDM: Lahirkan Inovasi Berdampak Nyata!

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Angkatan XVIII Tahun 2024. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Kominfo Hary Budiarto berharap peserta PKN II dapat menghasilkan proyek perubahan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

“Kita harus memastikan bahwa setiap inovasi yang kita usulkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa,” ungkapnya dalam Pembukaan PKN II Angkatan XVIII Tahun 2024 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (10/06/2024).

Menurut Hary Budiarto, upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan inovasi yang berdampak nyata dari pemimpin organisasi lembaga pemerintah. Oleh karena itu, Kepala BPSDM Kementerian Kominfo menekankan agar setiap pemimpin memiliki sikap visioner dan berkomitmen tinggi.

“Visi Indonesia Emas 2045 ini merupakan tanggung jawab kita semua, sebagai langkah awal kita membutuhkan pimpinan yang visioner, inovatif, dan berkomitmen tinggi,” tandasnya.

Kepala BPSDM Hary Budiarto menyatakan pelatihan juga akan mendorong peserta memiliki pengetahuan tentang teknologi digital terkini untuk melahirkan inovasi baru. Menurutnya, dalam pelatihan peserta mendapatkan beberapa materi tambahan tentang keahlian di bidang digital seperti kecerdasan artifisial (AI) dan enterprise architecture yang merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kami berharap kita bisa memberikan beberapa hal, kompetensi-kompetensi terutama di bidang digital,” ujarnya.

Acara pembukaan dihadiri Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Muhammad Taufiq, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto, Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Suhendra, dan perwakilan kementerian dan lembaga serta peserta PKN II Angkatan XVIII Tahun 2024.

Pelatihan dengan tema “Percepatan Inovasi Digital dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Kompetitif” berlangsung dari tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Oktober 2024.

Pelatihan ini diikuti 50 orang peserta dengan rincian 24 orang dari Kementerian Kominfo, 7 orang pegawai LPP TVRI, 6 orang dari Kepolisian Republik Indonesia,  5 orang dari Kementerian PPN/Bappenas, 2 orang dari Ombudsman RI dan masing-masing 1 orang dari Lembaga Administrasi Negara, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kota Kendari, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

 

Tuntaskan Program Transformasi Digital, Menkominfo Ajukan Penambahan Anggaran Tahun 2025

Transformasi digital menjadi agenda prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.  Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajukan penambahan anggaran Rp12,3 Triliun dari PAGU Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7,7 Triliun.

“Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menurut Menteri Budi Arie PAGU Indikatif Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2025 turun sebanyak 50,12% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. 

“Dimana anggaran TA 2025 adalah sebesar Rp7,7 Triliun, terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2.157.534.616.000, PNBP sebesar Rp1.206.122.619.000, BLU sebesar Rp3.582.000.000.000, dan PLN sebesar Rp773.250.158.000,” jelasnya.

Menkominfo menekankan komitmen melaksanakan penajaman program kerja yang berkaitan dengan transformasi digital. Menurutnya, sejalan dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, penguatan transformasi digital difokuskan mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat

“Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif, serta penguatan komunikasi publik,” tandasnya.

Raker bersama Komisi I DPR RI membahas dua agenda utama yakni Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023  dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Kominfo Tahun 2025.

Dalam raker, Menkominfo Budi Arie didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Direkur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hary Budiarto, dan Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto. Hadir pula pimpinan lembaga kuasi Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers.

𝗙𝗚𝗗 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗕𝗮𝗵𝗮𝘀 𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗯𝗲𝗿 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹

 

Bogor, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Konsolidasi Pengamanan Siber dan Sandi Pilkada 2024” selama 2 hari pada tanggal 6-7 Juni 2024 di Novotel Hotel Bogor, Jawa Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya, FGD ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi sistem pengamanan siber dan sandi menjelang Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Disamping itu FGD ini menjadi sarana sharing dan diskusi pemangku kepentingan pengamanan siber sosial menjelang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Memasuki hari kedua, materi FGD seputar pengamanan siber sosial terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 itu dibuka oleh Dedek Chandra selaku Asintel pada Satgas Pamsibersan Pemilu 2024 BSSN.

Sambutan Dansatgas Pamsibersan Pemilu 2024 BSSN yang dibacakan oleh Asintel Satgas itu menyebut bahwa BSSN selama masa pemilu terus melakukan monitoring keamanan siber, termasuk di dalamnya siber sosial.

“Persebaran informasi menjadi sangat krusial, baik pada saat pra, pelaksanaan, maupun pasca pilkada,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengendalian informasi menjadi kunci dalam menangkal penyebaran hoaks, sehingga diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk meminimalisir ancaman siber sosial.

Pada FGD hari kedua itu dibahas antara lain hasil pengendalian informasi dan prediksi ancaman siber sosial pada Pilkada 2024, pengawasan dan potensi pelanggaran konten media sosial, pengendalian situs berbahaya, penanganan konten hoaks, strategi komunikasi publik, serta peran media sosial dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024.

Narasumber yang memberikan materi adalah Satgas Dalinfo BSSN, Kapusdatin Bawaslu, Ditjen Polpum Kemendagri, Mafindo, Kemenkominfo, Satgas Komlik BSSN, dan Meta Indonesia.

Berbagai kalangan hadir pada FGD hari kedua itu antara lain Tim Satuan Tugas Operasi Pengamanan Siber dan Sandi Pemilu BSSN, Bawaslu, DKPP, MK, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenkominfo, Wantanas, Satsiber TNI, BIN, IPB, Aliansi BEM-SI, Sobat Cyber Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Perludem, Mafindo, Kompas.com, Liputan6.com, ICT Watch, Meta Indonesia, dan Center for Digital Society.

Di akhir penutupan peserta sepakat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini serta siap berkolaborasi dalam menangani ancaman siber sosial yang dapat mengganggu jalannya Pilkada 2024 mendatang.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Menteri Budi Arie Dorong Media Jembatani AI Pro Manusia dan Kemanusiaan

Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) tengah menjadi perhatian global. Banyak negara mempersiapkan kebijakan dan talenta untuk menerapkan AI di seluruh sektor kehidupan. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menekankan pengembangan AI yang berpusat pada manusia dan kemanusiaan.

“Minggu lalu saya baru dari Swiss. Kita sama-sama mengkampanyekan AI yang Pro People and humanity, pro manusia dan kemanusiaan,” tuturnya dalam Peringatan Hari Ulang Tahun ke-10 IDN Times: Explore IDN Times di IDN Media HQ Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (06/06/2024).

Kampanye AI yang berpusat pada manusia dan kemanusiaan merupakan inisiatif untuk mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi AI yang mempertimbangkan kesejahteraan manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan hak asasi manusia. 

Saat ini, tantangan terbesar di tengah pemanfaatan teknologi AI yang makin meningkat berkaitan dengan bias informasi dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengajak media, termasuk IDN Times untuk mengdopsi teknologi AI untuk meningkatkan produktivitas.

“Karena ini eranya AI, Artificial Inteligence. Di era digitalisasi saat ini, media harus mampu menjawab tantangan yang ada,” tandasnya 

Menurut Menkominfo, saat ini penerapan teknologi AI mampu membawa dampak perubahan yang begitu besar terhadap berbagai sendi kehidupan manusia. Selain adopsi teknologi AI, media juga memiliki peran untuk mendidik masyarakat dalam memanfaatkan AI dengan optimal.

“Di era digital, media harus mampu menjawab tantangan dan peluang baru, serta memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie menyatakan media juga harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi baik saat ini maupun di masa mendatang. 

“Selamat ulang tahun ke-10 untuk IDN. Saya berharap di usia 10 tahun, IDN Time lebih progresif, lebih visioner dan juga lebih bisa bertahan terhadap perkembangan zaman,” ungkapnya.

Dalam acara itu hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Founder dan CEO IDN Media Winston Utomo.

Biro Humas Kementerian Kominfo

 

𝗕𝗦𝗦𝗡 𝗠𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗣𝗝𝗦 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗮

 

Bandung, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung dari Hotel Pullman, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (4/6/2024).

Penandatanganan itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara kedua lembaga dalam hal pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan sertifikat elektronik, dan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di BPJS Kesehatan dalam konteks layanan kesehatan yang sudah terjalin sejak 2019.

Dalam sambutannya Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini, berharap kedua pihak, baik BPJS Kesehatan maupun BSSN dapat terus saling berkomitmen dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis. Hal itu untuk membangun kerja sama yang baik dalam mewujudkan keamanan siber di lingkungan pemerintahan melalui pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas dan keamanan siber, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, kampanye dan literasi keamanan siber, dan pertukaran informasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron menyebutkan bahwa dengan MoU ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPJS Kesehatan di bidang teknologi informasi khususnya sektor kesehatan. Hal ini kita laksanakan bersama agar penguatan sinergi antara kedua lembaga dapat semakin optimal, terutama untuk menjamin operasi keamanan siber dan terwujudnya penerapan sistem elektronik yang aman. Melalui kerja sama ini juga kami berharap adanya peluang kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan, Pejabat dan staf BSSN serta BPJS Kesehatan.

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat meningkatkan keamanan dan perlindungan data dalam penyediaan layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, serta untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Kesehatan dan BSSN dalam menghadapi ancaman siber yang berkembang.

 

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Pastikan Penanganan Banjir, Bupati Kotim H. Halikinnor Pimpin Rapat Koordinasi

Bupati Kotawaringin Timur (kotim) H. Halikinnoor,SH.,MM memimpin rapat koordinasi yang bertujuan untuk merespon cepat situasi banjir yang terjadi diwilayah kota sampit tepatnya wilayah Kecamatan Baamang dan Kecamatan MB Ketapang.

Rapat tersebut berlangsung di Rumah Jabatan (rujab) Bupati Kotim, dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati SPd, Sekretaris Daerah (sekda) kotim Drs. H. Fajrurrahman.,MM,sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD),Camat , lurah dan kepala desa yang wilayahnya terdampak banjir, Kamis malam (2/05/2024)

Dalam rapat tersebut, Bupati Kotim H. Halikinnor,SH.,MM menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan koordinasi yang efektif antara instansi terkait. Beliau juga memastikan bahwa langkah-langkah tanggap darurat telah diimplementasikan dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat.

“saya terima kasih kepada wakil Bupati, Kepala OPD serta lurah yang telah turun mengatasi terjadinya banjir ini walaupun hasilnya belum optimal,tentunya dengan pertemuan ini kita mebahas bersama dan mendengar masukan dari OPD terkait, serta camat yang wilayahnya terdampak agar kita lakukan Upaya perencanaan mengatasinya dengan cepat”ujar H. Halikinnor

Lebih lanjut, H. Halikinnor mendengarkan masukan dari peserta rapat dan menyampaikan harapannya agar semua pihak mengambil peran sesuai tugasnya dalam mengatasi bencana banjir ini dan memastikan kebutuhan Masyarakat yang terdampak terpenuhi.

“Kepala BPBD saya tugaskan untuk mengkoordinasikan dengan OPD dan Kecamatan agar besok hari jum,at dilaksanakan gotong-royong membersihkan dampak sumbatan atau saluran-saluran disemua titik banjir dan jika ada peralatan yang dibutuhkan segera diadakan jangan nunggu nanti ini harus segera diatasi, Dinas terkait Pastikan Keperluan yang dibutuhkan untuk Dapur umum serta air bersih tersedia ” tegasnya

Meski saat ini kondisi kesehatannya kurang baik, Bupati Kotim H. Halikinnor memastikan besok dirinya akan turun melihat langsung penanganan yang dilakukan sejumlah SOPD untuk mengatasi banjir ini.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim Multazam,ST.MM dalam paparannya menyampakan bahwa wilayah dampak banjir yang telah di petakan oleh pihaknya dan penanganan bersama-sama istansi terkait serta Camat juga telah dilakukan.

“kami telah melakukan penanganan awal terkait bencana banjir ini, dan besok kami bersama SOPD melaksanakan gotong royong sesuai arahan pak bupati, kami juga akan melaksanakan rapat mengenai status bencana ini, sehingga penanganan bisa lebih luas dan melibatkan berbagai pihak” tutupnya

Perpisahan Sekretaris Dinas Kominfo Berlangsung Hangat

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Punding, S.H., M.Si., memasuki masa purna tugasnya, secara formal keluarga besar Diskominfo Kotim melalukan perpisahan dihalaman kantor Diskominfo, Selasa (30/04/2024).

Kegiatan apel pagi yang diselingi dengan ramah tamah tersebut berlangsung khidmat, seluruh keluarga besar Diskominfo menghaturkan doa terbaik untuk Sekretaris Diskominfo tersebut.

Kepala Diskominfo Marjuki, S.Pd., M.S.M., mengatakan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari segalanya, tetapi masa pensiun adalah waktu dimana untuk bisa lebih bebas dalam berkarya dan mengabdi.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya Diskominfo Kotim mengucapkan selamat menjalani masa purna tugas. Dimanapun bapak Punding berada silaturahmi kita semoga akan terus terjalin.” Ucap Marjuki pada sambutannya.

Setelah haturan Doa, kegiatan ramah tamah dilanjutkan dengan sarapan bersama seluruh keluarga besar Diskominfo Kotim.

Sebagai rasa terimakasih dan kenang-kenangan, dititipkan pula cinderamata dari Diskominfo Kotim untuk Sekretaris Diskominfo yang menjalani masa purna tugas tersebut.

Komitmen Investasi Rp28 T, Menteri Budi Arie: Microsoft Kembangkan AI dan Cloud di Indonesia

Perusahaan teknologi global Microsoft menyampaikan komitmen mengembangkan ekosistem teknologi digital di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan CEO Microsoft Satya Nadella telah merilis komitmen nilai investasi sebesar Rp28 Triliun.

“Angkanya sudah dirilis, Microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar USD1,7 Miliar atau nilainya hampir Rp28 Triliun untuk mengembangkan Artificial Intelligence (AI) dan Cloud di Indonesia,” tuturnya dalam Konferensi Pers Kunjungan CEO Microsoft Corp di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Selasa (30/04/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, komitmen investasi Microsoft menjadi angin segar bagi pertumbuhan dan pengembangan ekosistem digital khususnya tekologi AI.

“Jadi ini angin segar bagi kita semua bahwa Indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global. Tadi juga Pak Presiden sampaikan bahwa pemerintah siap membantu manakala ada hal-hal yang perlu dibantu terhadap rencana investasi Microsoft di Indonesia,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kepada CEO Microsoft untuk membangun pusat data khusus AI di Indonesia.

“Microsoft sedang mengembangkan ODC (Office Data Connection), itu juga menjadi bagian dari rencana pembangunan dan pengembangan Microsoft di Indonesia. Soal tempat (lokasi pembangunan) Pak Presiden sudah menyampaikan silahkan mau di Bali atau di IKN. Untuk IKN penting terutama untuk membantu Smart City,” tuturnya.

Sebelumya, Menteri Budi Arie mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan CEO Microsoft Satya Nadella di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selanjutnya Menkominfo menghadiri Microsoft Build AI Day di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers, Menteri Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Staf Staf Khusus Menteri Sugiharto dan Widodo Muktiyo.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Diskominfo Kotim usulkan pembangunan 35 BTS hingga ke pelosok

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengusulkan pembangunan menara telekomunikasi atau BTS (Base Transceiver Station) di 35 titik untuk peningkatan jangkauan internet hingga ke pelosok.

“Kita berharap dengan pembangunan 35 BTS itu maka pada 2025 nanti Kotawaringin Timur bebas dari wilayah yang dianggap blank spot dan lemah sinyal,” kata Kepala Diskominfo Kotawaringin Timur Marjuki di Sampit, Senin.

Usulan pembangunan 35 BTS itu terbagi dua, yakni 4 usulan disampaikan ke Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo, sedangkan 31 usulan lainnya disampaikan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

BAKTI merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAKTI pada 2024 ini sudah memprogramkan kegiatan pembangunan kembali beberapa BTS di wilayah-wilayah yang memang dianggap blank spot yaitu wilayah terpencil, terpencar dan terluar.

Marjuki menjelaskan, dari 168 desa di Kotawaringin Timur, saat ini ada 147 desa yang dianggap sinyalnya bagus, 8 desa blank spot atau belum ada sinyal dan sisanya lemah sinyal

“Kalau kategori lemah sinyal itu artinya sudah ada internet tapi sinyalnya kecil dan tidak menyebar sehingga perlu dilakukan penguatan,” timpalnya.

Empat usulan BTS yang disampaikan ke Direktorat Telekomunikasi yaitu berlokasi di Desa Rawasari Kecamatan Pulau Hanaut, Ganepo Kecamatan Seranau, Tumbang Kania Kecamatan Bukit Santuai, Biru Maju Kecamatan Telawang.

Marjuki bersyukur karena sudah ada tanggapan dari Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo. Rencananya Selasa (30/4) besok akan dilaksanakan klarifikasi secara daring dengan Diskominfo Kotawaringin Timur dan empat kepala desa yang desanya diusulkan dibangun BTS tersebut.

“Empat desa ini menjadi sampel. Harapan kita setelah klarifikasi dari Direktorat Telekomunikasi Kominfo ini daerah yang dianggap blank spot itu akan direalisasikan pembangunan BTS dan penguatan layanan internet di sana,” ujar Marjuki.

Sementara itu terkait 31 usulan yang disampaikan kepada BAKTI Kominfo, sebarannya mengacu kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, keagamaan dan lainnya yang merupakan usulan dari Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan lainnya.

Terhadap 31 lokasi ini dalam waktu dekat akan dilakukan tinjauan lapangan bersama oleh tim dari BAKTI Kominfo untuk mengecek apakah betul-betul di lokasi itu blank spot atau lemah sinyal. Setelah itu akan dievaluasi untuk diputuskan disetujui atau tidak.

Menurut Marjuki, penguatan layanan telekomunikasi sangat penting karena kebutuhan desa terhadap internet semakin tinggi. Selain untuk kepentingan aktivitas masyarakat, kini pelayanan di pemerintahan desa juga semakin banyak yang menggunakan digitalisasi dan online.

Dia mencontohkan, kewajiban pemerintah desa dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pelaporannya dilakukan secara online. Selain itu ada pula website desa yang menjadi bagian dari transparansi.

Aplikasi layanan desa ini baru dimiliki 33 desa. Marjuki berharap tahun ini semua desa sudah bisa menggunakannya dan ditargetkan pada 2025 nanti tidak ada lagi desa di Kotawaringin Timur yang tidak memiliki layanan internet.

Marjuki mengaku sudah menyampaikan paparan di Kementerian Kominfo terkait kondisi Kotawaringin Timur. Dia menegaskan bahwa semua akan terlayani dengan baik dalam hal kewajiban perangkat desa jika layanan internet sudah tersedia dengan baik.

“Seluruh digitalisasi organisasi perangkat daerah juga berinduk ke Diskominfo. Kami terus berupaya agar layanan internet di Kotawaringin Timur ini semakin baik sehingga bisa menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” demikian Marjuki.

Kembangkan Infrastruktur Hijau, Kominfo Bangun Kota Cerdas dan PDH

Pemerintah berupaya membangun ekonomi digital yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mulai mengembangkan infrastruktur hijau.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan saat ini Kementerian Kominfo telah mengembangkan program kota cerdas atau smart city dan pembangunan Pusat Data Hijau (PDH).

“Sebagai langkah awal konkret mendukung ekonomi hijau, Kementerian Kominfo melakukan pengembangan infrastruktur hijau  melalui kota cerdas berkelanjutan dan menghadirkan pusat data ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya dalam Green Impact Day – Untuk Ketahanan Pangan, Air, dan Energi Indonesia, di Sasana Budaya Ganesha, ITB Bandung, Senin (29/04/2024).

Menurut Menteri Budi Arie Program Smat City diterapkan berdasar enam pilar utama, yaitu (1) Smart Governance, (2) Smart Branding, (3) Smart Living, (4) Smart Economy, (5) Smart Society, dan (6) Smart Environment. 

“Upaya kedua Pembangunan PDH ini direncanakan akan mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Sertifikasi Platinum dari Green Building Council Indonesia,” tuturnya.

Meski masih ada kendala seperti kesenjangan infrastruktur digital hingga biaya adopsi teknologi hijau yang masih tinggi, Menkominfo menekankan inisiatif infrastruktur hijau harus tetap berjalan.

“Harus dapat kita selesaikan bersama, dengan harapan inisiatif serupa yang mendorong pelindungan lingkungan dapat terus berlangsung demi bumi kita tercinta,” ungkapnya. 

Menteri Budi Arie juga mengucapkan selamat kepada seluruh Pemenang NESC 2024.

“Semoga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mampu bersaing secara nasional maupun global,” ujarnya. 

Dalam acara itu, hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, CEO Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara Darmayana, dan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional ahli utama KLHK serta KESDM.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id