Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Berita dan Informasi

Kembangkan Kepemimpinan Digital, Wamen Nezar Patria: Kominfo Siapkan DLA

Sejak Tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika  telah meluncurkan Program Digital Leadership Academy (DLA). Program pelatihan digital bagi pemimpin Indonesia dari sektor publik maupun privat melibatkan mitra dari universitas ternama di dunia.

Wamenkominfo Nezar Patria menekankan kepemimpinan digital menjadi dukungan utama dalam pelaksanaan transformasi digital terutama dalam penerapan pemerintahan digital.

“Kepemimpinan digital sangat penting dan menjadi perhatian bersama. Kominfo memberikan perhatian penuh untuk bisa meningkatkan kapasitas para leader baik di sektor publik maupun di sektor privat dalam rangka transformasi digital ini,” ungkapnya saat memberikan ceramah visitasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2024 Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara daring dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (05/07/2024).

Wamen Nezar Patria menyatakan penerapan pemerintahan digital ditargetkan untuk menghasilkan pelayanan publik lebih efisien, inklusif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kepemimpinan digital diperlukan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

“Tidak sekadar memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Namun, setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan data. Data menjadi dasar semua keputusan-keputusan diambil di dalam kerangka pemerintahan digital,” tuturnya.

Bahkan, dengan penerapan pemerintahan digital, Wamenkominfo menilai adanya kebutuhan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas dalam merespons dinamika perubahan serta memberikan pelayanan publik yang responsif.

“Perkembangan-perkembangan dunia ke depan yang semakin terdigitalisasi sehingga pengetahuan tentang big data, cloud computing, dan AI ini menjadi sesuatu yang niscaya,” jelasnya.

Wamen Nezar Patria menjelaskan Kementerian Kominfo telah memiliki Program DLA yang bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia seperti University of Cambridge dan Harvard Kennedy School.

“Jadi ini satu program yang sebetulnya cukup prestisius,” tandasnya.

Wamenkominfo menjelaskan alumni DLA telah melahirkan berbagai program terobosan digital yang mendukung lahirnya kebijakan digital yang lebih tepat. 

“Dengan program ini diharapkan makin banyak pemimpin dengan keterampilan digital leadership ini, mampu merumuskan kebijakan, menginisiasi inovasi digital, dan mendorong peningkatan daya saing ekonomi digital di Indonesia,” jelasnya.

Program DLA mencakup pelatihan untuk bidang digitalisasi bisnis, keamanan siber, dan tata kelola pemerintahan. Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 1.236 orang peserta telah mengikuti program ini.

Wamenkominfo Nezar Patria mengapresiasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan berharap menjadi wadah bagi para peserta untuk bertukar gagasan dan berkolaborasi guna meningkatkan kecakapan sebagai pemimpin digital.

“Ini semua demi mewujudkan transformasi digital nasional yang sudah jadi konsensus nasional kita, dan sudah menjadi program nasional, kita nggak bisa surut lagi ke belakang karena dunia sudah bergerak,” ungkapnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Kepala BSSN Ungkap Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber

Jakarta, BSSN.gi.id – Keamanan siber (Cybersecurity) merupakan serangkaian aktivitas untuk melindungi sistem, jaringan dan program dari serangan digital. Serangan-serangan ini umumnya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang, atau mengganggu proses bisnis.

“Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, keamanan siber pun menjadi isu prioritas di seluruh negara di dunia,” ungkap Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian saat memberikan kuliah umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Di hadapan peserta PPRA LXVI Lemhannas, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Tahun 2017 itu menerangkan bahwa isu tersebut mulai digaungkan sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya.

“Untuk menyikapi situasi yang terjadi, pemerintah Indonesia telah membuat Strategi Kemanaan Siber Nasional (SKSN) sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing,” ujar Hinsa.

Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Tahun 2015 itu menjelaskan, pemangku kepentingan tersebut diantaranya penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Dengan sasaran: Tata Kelola; Manajemen Risiko; Kesiapsiagaan dan Ketahanan; Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital; Kemandirian Kriptografi Nasional; Pembangunan Kapabilitas, Kapasitas, dan Kualitas; Kebijakan Keamanan Siber; dan Kerja Sama Internasional.

“SKSN juga disusun selaras dengan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Kedaulatan, Kemandirian, Keamanan, Kebersamaan, dan Adaptif,” tegas Hinsa.

Adapun tujuannya, kata Hinsa, untuk mewujudkan keamanan siber, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional, meningkatkan kekuatan dan kapabilitas keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal, serta mengutamakan kepentingan nasional dan mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab.

“Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber,” jelasnya.

Bukan saja alat dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi dan pengguna, Hinsa menegaskan bahwa keamanan siber juga mencakup kebijakan.

Sejumlah kebijakan pun telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti Undang-Undang 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (hasil perubahan dari UU 11/2008 dan UU 19/2016). Lalu, UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, di mana pada Pasal 3 tersebut setiap Pemilik Sistem Elektronik (PSE) harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

“Sedangkan terkait keamanan siber, hingga saat ini belum ada. Tidak seperti beberapa negara di ASEAN (Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina), yang telah memiliki undang-undang tentang keamanan siber,” ucap Hinsa.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Pengunduran Diri Dirjen Aptika Semuel A. Pangerapan

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menyampaikan pengunduran diri secara resmi sebagai Pejabat Tinggi Madya Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pengunduran diri ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, sebagai Dirjen pengampu dalam proses secara teknis, atas terjadinya serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

“Dengan ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan, dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo,” tuturnya saat memberikan Pernyataan Pers di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (04/07/2024).

Dirjen Semuel A. Pangerapan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam pengembangan ekosistem digital Indonesia.

Dirjen Semuel juga menyatakan bahwa merupakan suatu kebanggaan baginya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika selama hampir 8 tahun, sejak 7 Oktober 2016.

Lebih lanjut Dirjen Semuel menyampaikan permohonan maaf, bila selama mengemban jabatan sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Di akhir pernyataannya, Dirjen Semuel berharap agar transformasi digital nasional tetap berjalan dengan baik, dan menutup dengan tagline, “Indonesia Terkoneksi, Makin Digital, Makin Maju”.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

 

Respons Potensi Kekeringan Panjang, Presiden Tinjau Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Rabu, 26 Juni 2024. Peninjauan ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober mendatang.

Dalam keterangannya di hadapan awak media usai peninjauan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini semua negara terdampak gelombang panas dan kekeringan panjang. Karena itu, semua negara mengalami penurunan produksi beras.

“Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Negara kita juga sama, perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya, yang namanya pompanisasi,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa pompanisasi di seluruh tanah air akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20 ribu unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70 ribu unit. “Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tapi ini menjadi sangat krusial,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Menurut petani setempat, keberadaan pompa sudah memungkinkan peningkatan frekuensi panen.

“Ya yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga,” ucap Presiden, menandakan peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian.

Untuk wilayah Kotawaringin Timur sendiri, pemerintah telah mendistribusikan 31 pompa yang saat ini baru bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare potensi sawah tadah hujan yang ada. Presiden menambahkan bahwa Kementerian Pertanian akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area dapat tercukupi.

Presiden juga menyampaikan bahwa Kotawaringin Timur memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya. Menurutnya, jika produksi padi di kabupaten sekitar naik, maka surplusnya akan dibawa ke IKN.

“Kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kotawaringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor.

Kotawaringin Timur, 26 Juni 2024
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Tinjau Pasar di Kotawaringin Timur, Presiden Jokowi Pastikan Harga Baik dan Stabil

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan harga di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Rabu, 26 Juni 2024. Kunjungan Presiden ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya lihat sangat baik, harga-harga baik. Tadi bawang merah 40 (ribu per kg), bawang putih 40 ribu, ayam 38 ribu, ya sama dengan di Jawa, bagus. Yang saya lihat tadi bagus. Cabai juga tadi 45 (ribu per kg), cabai rawit juga bagus, sama seperti di Jawa, bagus,” ujarnya dalam keterangan pers di Desa Bapeang usai peninjauan pelaksanaan bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan pertanian.

Presiden juga memastikan bahwa distribusi bahan pangan dari Jawa ke Kalimantan berjalan lancar. Hal tersebut tercermin dari stabilnya harga bahan-bahan pokok di Kotawaringin Timur meskipun bahannya dipasok dari Jawa.

“Tadi saya lihat faktanya di pasar harganya masih sama seperti di Jawa, artinya pasokan, distribusi, transportasi itu lancar. Saya tadi ngecek itu untuk itu. Saya juga kaget ternyata harganya hampir sama,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan modal kepada sejumlah pedagang pasar. Rusdiana, salah seorang pedagang kue pasar, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang ia terima.

“Alhamdulillah baru kali ini dapat (bantuan), terima kasih banyak. Mudah-mudahan beliau sehat dan berkah, barokah,” ucapnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyapa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang memadati pasar tersebut. Ada warga yang meminta foto, ada juga yang meminta tanda tangan.

Abdul Wahab, warga setempat yang berhasil mendapatkan tanda tangan Presiden, menyatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden Jokowi adalah mimpi yang menjadi kenyataan. “Sungguh memuaskan. Tadi malam terus terang saya mimpi (ketemu) dengan Pak Jokowi, dikasih uang 100 ribu. Alhamdulillah kesampaian salaman dengan Pak Jokowi,” tuturnya.

Sementara itu, warga lainnya, Bayu, bersyukur bisa berfoto bersama Presiden Jokowi. Momen tersebut terasa lebih spesial karena ia memiliki tanggal lahir yang sama dengan Presiden Jokowi. “Foto dengan Pak Jokowi. Berkah ulang tahun, kan ulang tahun kami sama. Bahagia sekali,” ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan di pasar tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor.

Kotawaringin Timur, 26 Juni 2024
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Siapkan Talenta Mumpuni, Menkominfo Dorong Dunia Pendidikan Adopsi Inovasi Digital

Laju transformasi digital global mendorong peningkatan kebutuhan sumberdaya manusia atau talenta digital yang mumpuni. Data Worls Economic Forum 2022 menunjukkan adanya kebutuhan 149 juta pekerja digital yang cakap pada Tahun 2025.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong dunia pendidikan tinggi segera mengadopsi berbagai inovasi dan perkembangan teknologi digital.

“Dunia pendidikan khususnya dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia juga bisa secepatnya dan segera melakukan adopsi terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di masa depan,” ujarnya dalam Orasi Ilmiah Prosesi Wisuda ke-X Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) di Gedung Sasono Langeng Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (15/06/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan dalam lima tahun ke depan, terdapat tiga profesi teratas yang akan makin dibutuhkan untuk menghadapi laju transformasi digital, yaitu Spesialis Artficial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Robotics Engineers, dan Arsitek Database.

“Keterampilan digital menduduki peringkat ketiga sebagai salah satu jenis keterampilan yang paling diminati di dunia. Sebanyak 65% pekerjaan mengharuskan para pekerja untuk memiliki keterampilan di bidang AI,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, ada beberapa tantangan dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan guna menyokong transformasi digital.

“Jika tantangan ini tidak terselesaikan, akan ada 85 juta pekerjaan yang tidak terisi pada tahun 2030,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mendorong dunia pendidikan mengembangkan tiga kompetensi utama atau digital triathletes.

“Pertama,  digital strategist yang mampu merespons tren pasar, kedua digital innovator yang dapat mendorong inovasi berbasis data. Ketiga digital driver yang memiliki kemampuan untuk memulai kolaborasi strategis dengan ketangkasan yang kuat,” tuturnya.

Siapkan Talenta Digital

Guna menyiapkan talenta digital nasional yang mumpuni, Kementerian Kominfo menjalankan Program Pengembangan SDM Bidang Digital yang mencakup tiga tingkat kecakapan.

“Saya mengundang para calon wisudawan dan wisudawati sekalian, untuk memanfaatkan berbagai program tersebut,” ungkap Menkominfo.

Menteri Budi Arie menjelaskan untuk tingkat dasar, Kementerian Kominfo melaksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat, dan pemanfaatan ruang digital yang produktif.

“Di tingkat menengah, Digital Talent Scholarship (DTS) hadir untuk memberikan pelatihan keahlian teknologi digital seperti Cyber Security, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data Analytics, dan Digital Marketing,” jelasnya.

Pada tingkat lanjut, Kementerian Kominfo menyediakan Digital Leadership Academy (DLA) untuk memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan dari sektor privat maupun publik.

“Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyediakan Program Beasiswa S2 bekerja sama dengan kampus ternama baik di dalam maupun luar negeri.

“Dengan tema-tema terkait transformasi digital. Beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang memiliki latar belakang pekerjaan di sektor digital atau pelaku start-up lokal,” jelas Menkominfo.

Dalam acara itu, tampak hadir Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, Rektor UNUSIA Juri Ardiantoro Ph.D. serta Dewan Senat dan Sivitas Akademika UNUSIA.

Menteri Budi Arie: Kominfo Tangani Hampir 3 Juta Konten Judi Online

Hingga Kamis (13/06/2024), Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses terhadap 2.945.150 konten judi online. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan upaya itu merupakan komitmen Pemerintah untuk memberantas judi online secara komprehensif dan mencegah dampak negatif di kalangan masyarakat.

“Kami sudah take down 2.945.150 konten judi online dari 17 juli 2023 hingga 13 Juni 2024,” tegasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (14/06/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, dalam kurun waktu yang sama Kementerian Kominfo juga telah mengajukan penutupan 555 akun e-wallet yang terkait dengan aktivitas judi online kepada Bank Indonesia.

“Pengajuan pemblokiran 5.779 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah berlangsung sejak 18 September 2023 hingga 28 Mei 2024,” tuturnya.

Menkominfo menegaskan telah menangani 16.596 sisipan laman judi di situs pendidikan dan 18.974 di situs pemerintahan sejak 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024.

“Kami juga memberikan peringatan keras kepada pengelola platform digital X, Telegram, Google, Meta, dan Tiktok,” tandasnya seraya mengingatkan pengelola platform digital  akan didenda hingga 500 juta rupiah per konten jika tidak kooperatif dalam memberantas judi online. 

Menteri Budi Arie menjelaskan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo melakukan pencegahan penyebarluasan konten yang dilarang peraturan perundang–undangan melalui pemutusan akses. 

“Dampak negatif judi online sangat banyak dari aspek ekonomi, sosial, bahkan psikologi. Bahkan judi online sampai memakan korban jiwa,” ungkapnya.

Menkominfo juga mengingatkan akan mencabut izin pengelola Internet Service Provider (ISP) jika tidak kooperatif dalam memberantas judi online. 

“Kami juga menjajaki adopsi teknologi Google untuk memanfaatkan Artificial Intelligence dalam percepatan pemrosesan laporan konten judi online sehingga jauh lebih efektif dan efisien,” tandasnya.

Dirjen Aptika: Patuhi Aturan, Media Sosial Dilarang Muat Konten Pornografi dan Judi Online!

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan meminta platform media sosial yang beroperasi di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya dengan tidak memuat konten yang mengandung pornografi atau judi online.

“Kewajiban mereka adalah comply terhadap undang-undang kita,” tegasnya dalam Ngopi Bareng Dirjen Aptika di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (14/06/2024).

Menanggapi adanya platform media sosial yang membolehkan pengguna mengunggah konten yang mengandung pornografi, Dirjen Semuel memastikan Pemerintah akan melakukan pemutusan akses terhadap platform tersebut.

“Berarti kan karena mereka memang lebih mementingkan kebebasan berbicara yang tanpa batas, daripada mereka ingin menggarap market Indonesia, ya tidak apa-apa juga,” tandasnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan tidak mempermasalahkan jika prinsip itu diterapkan di luar Indonesia. Namun, Dirjen Semuel menekankan harus ada pembatasan bagi pengguna di wilayah Indonesia agar tidak dapat mengakses konten pornografi tersebut.

“Internet kan tersambung dengan seluruh jaringan yang ada di dunia dan tiap-tiap negara juridiksinnya kan punya aturan sendiri-sendiri, nah mereka harus comply dengan aturan lokal,” ujarnya.

Selain konten pornografi, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo juga meminta seluruh platform perpesanan dan media sosial tidak mempromosikan kegiatan judi online.

Pihak yang turut mempromosikan judi online akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sebelum nantinya diputus aksesnya.

“Kalau yang ketiga kali diblokir, jarak waktunya seminggu-seminggu itu,” tuturnya.

Berkaitan dengan maraknya e-commerce dari luar negeri yang memasarkan produk di Indonesia, Dirjen Semuel menegaskan pihaknya akan melakukan pemutusan akses terhadap penyelenggara layanan e-commerce dan marketplace yang tidak terdaftar sebagai PSE.

“Saya langsung cek itu, udah terdaftar belum? Kalau dia tidak terdaftar, kita pasti blokir,” tegasnya.

 

𝗕𝗦𝗦𝗡 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗙𝗚𝗗 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bogor, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara bersama stakeholder terkait yang termasuk dalam pasukan kawan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Konsolidasi Pengamanan Siber dan Sandi Pilkada 2024” selama 2 hari. FGD dibuka oleh Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel di Novotel Hotel Bogor, Jawa Barat pada Kamis (6/6/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi sistem pengamanan siber dan sandi menjelang Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Disamping itu FGD ini menjadi sarana sharing dan diskusi kesiapan dari masing-masing instansi yang terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

Dominggus Pakel selaku Pangkoops Satgas Pamsibersan Pemilu 2024 dalam sambutannya menekankan pentingnya konsolidasi pengamanan siber dikarenakan tantangan yang semakin komplek, sehingga dituntut untuk melakukan berbagai upaya penguatan strategi pengamanan siber.

“Dalam era digital ini, ancaman terhadap keamanan informasi dan sistem teknologi informasi semakin beragam dan canggih. Oleh karena itu, kita dituntut untuk melakukan berbagai upaya konsolidasi dan penguatan strategi pengaman siber yang terintegrasi dan efektif,” ujarnya.

Pada FGD itu dibahas evaluasi hasil pengamanan siber pileg dan pilpres,  potensi ancaman Pilkada 2024 serta rencana tindak lanjut pengamanan siber untuk Pilkada 2024.

Pada hari pertama FGD dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Tim Satuan Tugas Operasi Pengamanan Siber dan Sandi Pemilu BSSN, KPU, Bawaslu, DKPP, MK, Kemenko Polhukam, BIN, POLRI, Wantanas, Satsiber TNI, dan IPB.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis yang komprehensif dan implementatif guna menghadapi tantangan keamanan siber pada Pilkada 2024.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Buka PKN II Angkatan XVIII, Kepala BPSDM: Lahirkan Inovasi Berdampak Nyata!

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Angkatan XVIII Tahun 2024. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Kominfo Hary Budiarto berharap peserta PKN II dapat menghasilkan proyek perubahan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

“Kita harus memastikan bahwa setiap inovasi yang kita usulkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa,” ungkapnya dalam Pembukaan PKN II Angkatan XVIII Tahun 2024 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (10/06/2024).

Menurut Hary Budiarto, upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan inovasi yang berdampak nyata dari pemimpin organisasi lembaga pemerintah. Oleh karena itu, Kepala BPSDM Kementerian Kominfo menekankan agar setiap pemimpin memiliki sikap visioner dan berkomitmen tinggi.

“Visi Indonesia Emas 2045 ini merupakan tanggung jawab kita semua, sebagai langkah awal kita membutuhkan pimpinan yang visioner, inovatif, dan berkomitmen tinggi,” tandasnya.

Kepala BPSDM Hary Budiarto menyatakan pelatihan juga akan mendorong peserta memiliki pengetahuan tentang teknologi digital terkini untuk melahirkan inovasi baru. Menurutnya, dalam pelatihan peserta mendapatkan beberapa materi tambahan tentang keahlian di bidang digital seperti kecerdasan artifisial (AI) dan enterprise architecture yang merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kami berharap kita bisa memberikan beberapa hal, kompetensi-kompetensi terutama di bidang digital,” ujarnya.

Acara pembukaan dihadiri Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Muhammad Taufiq, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto, Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Suhendra, dan perwakilan kementerian dan lembaga serta peserta PKN II Angkatan XVIII Tahun 2024.

Pelatihan dengan tema “Percepatan Inovasi Digital dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Kompetitif” berlangsung dari tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Oktober 2024.

Pelatihan ini diikuti 50 orang peserta dengan rincian 24 orang dari Kementerian Kominfo, 7 orang pegawai LPP TVRI, 6 orang dari Kepolisian Republik Indonesia,  5 orang dari Kementerian PPN/Bappenas, 2 orang dari Ombudsman RI dan masing-masing 1 orang dari Lembaga Administrasi Negara, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kota Kendari, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

 

Tuntaskan Program Transformasi Digital, Menkominfo Ajukan Penambahan Anggaran Tahun 2025

Transformasi digital menjadi agenda prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.  Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajukan penambahan anggaran Rp12,3 Triliun dari PAGU Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7,7 Triliun.

“Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menurut Menteri Budi Arie PAGU Indikatif Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2025 turun sebanyak 50,12% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. 

“Dimana anggaran TA 2025 adalah sebesar Rp7,7 Triliun, terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2.157.534.616.000, PNBP sebesar Rp1.206.122.619.000, BLU sebesar Rp3.582.000.000.000, dan PLN sebesar Rp773.250.158.000,” jelasnya.

Menkominfo menekankan komitmen melaksanakan penajaman program kerja yang berkaitan dengan transformasi digital. Menurutnya, sejalan dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, penguatan transformasi digital difokuskan mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat

“Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif, serta penguatan komunikasi publik,” tandasnya.

Raker bersama Komisi I DPR RI membahas dua agenda utama yakni Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023  dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Kominfo Tahun 2025.

Dalam raker, Menkominfo Budi Arie didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Direkur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hary Budiarto, dan Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto. Hadir pula pimpinan lembaga kuasi Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers.

𝗙𝗚𝗗 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗕𝗮𝗵𝗮𝘀 𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗯𝗲𝗿 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹

 


 


 


 


 


 


 


 

Bogor, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Konsolidasi Pengamanan Siber dan Sandi Pilkada 2024” selama 2 hari pada tanggal 6-7 Juni 2024 di Novotel Hotel Bogor, Jawa Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya, FGD ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi sistem pengamanan siber dan sandi menjelang Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Disamping itu FGD ini menjadi sarana sharing dan diskusi pemangku kepentingan pengamanan siber sosial menjelang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Memasuki hari kedua, materi FGD seputar pengamanan siber sosial terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 itu dibuka oleh Dedek Chandra selaku Asintel pada Satgas Pamsibersan Pemilu 2024 BSSN.

Sambutan Dansatgas Pamsibersan Pemilu 2024 BSSN yang dibacakan oleh Asintel Satgas itu menyebut bahwa BSSN selama masa pemilu terus melakukan monitoring keamanan siber, termasuk di dalamnya siber sosial.

“Persebaran informasi menjadi sangat krusial, baik pada saat pra, pelaksanaan, maupun pasca pilkada,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengendalian informasi menjadi kunci dalam menangkal penyebaran hoaks, sehingga diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk meminimalisir ancaman siber sosial.

Pada FGD hari kedua itu dibahas antara lain hasil pengendalian informasi dan prediksi ancaman siber sosial pada Pilkada 2024, pengawasan dan potensi pelanggaran konten media sosial, pengendalian situs berbahaya, penanganan konten hoaks, strategi komunikasi publik, serta peran media sosial dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024.

Narasumber yang memberikan materi adalah Satgas Dalinfo BSSN, Kapusdatin Bawaslu, Ditjen Polpum Kemendagri, Mafindo, Kemenkominfo, Satgas Komlik BSSN, dan Meta Indonesia.

Berbagai kalangan hadir pada FGD hari kedua itu antara lain Tim Satuan Tugas Operasi Pengamanan Siber dan Sandi Pemilu BSSN, Bawaslu, DKPP, MK, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenkominfo, Wantanas, Satsiber TNI, BIN, IPB, Aliansi BEM-SI, Sobat Cyber Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Perludem, Mafindo, Kompas.com, Liputan6.com, ICT Watch, Meta Indonesia, dan Center for Digital Society.

Di akhir penutupan peserta sepakat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini serta siap berkolaborasi dalam menangani ancaman siber sosial yang dapat mengganggu jalannya Pilkada 2024 mendatang.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Menteri Budi Arie Dorong Media Jembatani AI Pro Manusia dan Kemanusiaan

Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) tengah menjadi perhatian global. Banyak negara mempersiapkan kebijakan dan talenta untuk menerapkan AI di seluruh sektor kehidupan. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menekankan pengembangan AI yang berpusat pada manusia dan kemanusiaan.

“Minggu lalu saya baru dari Swiss. Kita sama-sama mengkampanyekan AI yang Pro People and humanity, pro manusia dan kemanusiaan,” tuturnya dalam Peringatan Hari Ulang Tahun ke-10 IDN Times: Explore IDN Times di IDN Media HQ Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (06/06/2024).

Kampanye AI yang berpusat pada manusia dan kemanusiaan merupakan inisiatif untuk mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi AI yang mempertimbangkan kesejahteraan manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan hak asasi manusia. 

Saat ini, tantangan terbesar di tengah pemanfaatan teknologi AI yang makin meningkat berkaitan dengan bias informasi dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengajak media, termasuk IDN Times untuk mengdopsi teknologi AI untuk meningkatkan produktivitas.

“Karena ini eranya AI, Artificial Inteligence. Di era digitalisasi saat ini, media harus mampu menjawab tantangan yang ada,” tandasnya 

Menurut Menkominfo, saat ini penerapan teknologi AI mampu membawa dampak perubahan yang begitu besar terhadap berbagai sendi kehidupan manusia. Selain adopsi teknologi AI, media juga memiliki peran untuk mendidik masyarakat dalam memanfaatkan AI dengan optimal.

“Di era digital, media harus mampu menjawab tantangan dan peluang baru, serta memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie menyatakan media juga harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi baik saat ini maupun di masa mendatang. 

“Selamat ulang tahun ke-10 untuk IDN. Saya berharap di usia 10 tahun, IDN Time lebih progresif, lebih visioner dan juga lebih bisa bertahan terhadap perkembangan zaman,” ungkapnya.

Dalam acara itu hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Founder dan CEO IDN Media Winston Utomo.

Biro Humas Kementerian Kominfo

 

𝗕𝗦𝗦𝗡 𝗠𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗣𝗝𝗦 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗮

 


 


 


 

Bandung, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung dari Hotel Pullman, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (4/6/2024).

Penandatanganan itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara kedua lembaga dalam hal pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan sertifikat elektronik, dan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di BPJS Kesehatan dalam konteks layanan kesehatan yang sudah terjalin sejak 2019.

Dalam sambutannya Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini, berharap kedua pihak, baik BPJS Kesehatan maupun BSSN dapat terus saling berkomitmen dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis. Hal itu untuk membangun kerja sama yang baik dalam mewujudkan keamanan siber di lingkungan pemerintahan melalui pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas dan keamanan siber, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, kampanye dan literasi keamanan siber, dan pertukaran informasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron menyebutkan bahwa dengan MoU ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPJS Kesehatan di bidang teknologi informasi khususnya sektor kesehatan. Hal ini kita laksanakan bersama agar penguatan sinergi antara kedua lembaga dapat semakin optimal, terutama untuk menjamin operasi keamanan siber dan terwujudnya penerapan sistem elektronik yang aman. Melalui kerja sama ini juga kami berharap adanya peluang kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan, Pejabat dan staf BSSN serta BPJS Kesehatan.

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat meningkatkan keamanan dan perlindungan data dalam penyediaan layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, serta untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Kesehatan dan BSSN dalam menghadapi ancaman siber yang berkembang.

 

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN