Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Depkominfo

Kepala BIN-Menkomdigi-Kepala BSSN Konsolidasi Perkuat Pertahanan Digital Indonesia

Jakarta, 16 September 2026 – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan konsolidasi demi memperkuat keamanan ekosistem digital nasional. Meutya pun menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga demi menjaga pertahanan digital Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Kantor BIN, dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai tuan rumah perdana pada Rabu (16/9/2026).

Rapat tersebut dipimpin Kepala BIN (KaBIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra sebagai Kepala Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan dihadiri Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi. Pertemuan juga diikuti jajaran pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian/lembaga terkait seperti dari Polri, TNI, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Meutya mengatakan, perkembangan teknologi digital telah menjadikan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional. Karena itu, pengamanan ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan langkah antisipatif yang terintegrasi.

“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Adapun rapat Kominpus menjadi ruang konsolidasi untuk membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk dinamika dan potensi ancaman di ruang digital. Pertukaran perspektif antarlembaga diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.

Salah satu pembahasan dalam rapat adalah percepatan penanganan konten negatif, seperti konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK). Penanganan berbagai jenis konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.

Meutya menambahkan, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting untuk membaca perkembangan ancaman secara lebih dini dan menyusun respons yang tepat.

“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya.

Dalam forum tersebut, Meutya juga menekankan bahwa penguatan keamanan digital perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Sebab transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.

“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya.

Evaluasi 6 Bulan PP TUNAS, 28 Juta Anak Terlindungi, Kepatuhan Platform Meningkat

Enam bulan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi momentum bagi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengevaluasi sejauh mana platform digital menjalankan kewajiban pelindungan anak.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan kewajiban pelindungan anak mulai terukur melalui proses penilaian mandiri (self-assessment), verifikasi dan penetapan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur (PLF), hingga penerapan langkah dan fitur pelindungan anak pada sejumlah platform digital.

Melalui penerapan berbagai kewajiban tersebut, sekitar 28 juta anak di Indonesia telah mendapatkan pelindungan dari berbagai risiko di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan evaluasi enam bulan menjadi tahapan penting untuk memastikan kewajiban pelindungan anak tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret oleh penyelenggara platform digital.

“Enam bulan ini menjadi tahap penting untuk melihat apakah kewajiban pelindungan anak benar-benar dijalankan oleh platform. Kami melihat ada platform yang sudah mengambil langkah konkret, tetapi masih ada yang perlu memenuhi kewajibannya,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (14/09/2026).

Hingga 6 September 2026, sebanyak 252 PLF dari 94 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menyelesaikan self-assessment.

Dari jumlah tersebut, Kemkomdigi telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap 60 PLF, yang terdiri atas 38 PLF berprofil risiko rendah dan 22 PLF berprofil risiko tinggi.

Sebanyak 42 (empat puluh dua) PLF telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sedangkan 18 (delapan belas) PLF lainnya telah memperoleh hasil verifikasi dan sedang dalam proses penetapan melalui penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Penerapan pelindungan anak juga terlihat dari berbagai langkah teknis yang mulai diterapkan oleh sejumlah platform digital.

Roblox, misalnya, menerapkan sistem age gate dan klasifikasi fitur berdasarkan usia serta secara otomatis mengalihkan sekitar 23 juta akun pengguna di bawah usia 16 tahun ke pengaturan pelindungan yang lebih ketat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa implementasi PP TUNAS tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mendorong perubahan nyata pada desain, fitur, dan tata kelola layanan digital untuk memberikan pelindungan yang lebih kuat bagi anak.

Kemkomdigi masih memberikan kesempatan kepada seluruh PSE untuk menyelesaikan kewajiban self-assessment hingga 31 Desember 2026.

“Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah dapat menetapkan secara langsung PLF terkait sebagai layanan berprofil risiko tinggi,” tandas Meutya.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan PP TUNAS dan tindak lanjut melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian mandiri, verifikasi, serta pelaksanaan kewajiban PSE dalam pelindungan anak.

Kemkomdigi memastikan evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kewajiban yang telah ditetapkan dengan langkah nyata PSE dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Berikut adalah 42 PLF yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital terdiri atas 28 PLF berprofil risiko rendah, yaitu:

Apple Arcade;
Lapak Gaming;
Itemku;
App Store;
Apple Books;
Situs Web Lazada Service;
OPPO Official Website;
Game Center & Games;
Google Shopping;
Livin’ Next-G;
Eidupay;
DANA;
UniPin;
Livin’ by Mandiri;
Netflix Kids Profile;
FaceTime;
iMessage;
Google Messages;
Gmail;
Canva Pendidikan;
iCloud Drive & Photos;
Siri;
YouTube Kids;
Google Maps;
Gemini;
Apple Maps;
Apple Invites; dan
Google Classroom.
Sementara itu, sebanyak 14 PLF telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital sebagai PLF berprofil risiko tinggi, yaitu:

Aplikasi Lazada;
Situs Web Lazada;
Blibli;
BMoney;
Vidio;
Hago App;
Pinterest;
SnackVideo;
X;
Sola Mahjong;
Goddess of Victory: NIKKE;
Age of Empires Mobile;
Valorant; dan
Teamfight Tactics Mobile.
Adapun 18 PLF lainnya telah memperoleh hasil verifikasi dan sedang dalam proses penetapan melalui penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 PLF memiliki hasil verifikasi berprofil risiko rendah, yaitu:

Google Play;
PlayStation;
Apple Music;
Apple TV;
Spotify;
Ruangguru App dan Ruangguru Web-based;
Google Workspace;
Google Search;
Safari; dan
Google Photos.
Sementara itu, sebanyak 8 PLF lainnya memiliki hasil verifikasi berprofil risiko tinggi, yaitu:

Apple Podcasts;
WeTV (Layanan Streaming);
MAXStream TV;
Discord;
Telegram Messenger;
YouTube;
Ludo World–Ludo Superstar; dan
Crossfire: Legends.

Menkomdigi Meutya Hafid: HUT Ke-81 RI Momentum Perkuat Kolaborasi di Kemkomdigi

Jakarta, 6 Agustus 2026 – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum memperkuat persatuan.

Menurutnya, hanya melalui kolaborasi dan kerja keras, Kementerian Komunikasi dan Digital dapat menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.

Penegasan tersebut disampaikan Meutya saat membuka rangkaian Komdigi Karnaval 2026, yang menandai dimulainya peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Kemkomdigi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).

Meutya mengatakan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan lahir dari persatuan.

Karena itu, nilai yang sama harus menjadi fondasi budaya kerja di Kemkomdigi.

Setiap unit kerja dituntut meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi untuk mencapai tujuan bersama.

“Kemerdekaan lahir dari persatuan. Target utama seluruh rangkaian kegiatan ini adalah membangun rasa kebersamaan. Kita tidak boleh lagi bekerja dalam sekat-sekat. Tanpa persatuan, Indonesia tidak akan pernah merdeka,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, persatuan tidak boleh berhenti sebagai slogan.

Semangat tersebut harus diterjemahkan menjadi kolaborasi nyata dalam menjalankan setiap program dan kebijakan.

Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan menjadi teladan dalam membangun kerja sama lintas unit agar organisasi bergerak lebih efektif, adaptif, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

“Setelah bersatu, kita harus bekerja sama. Kemerdekaan dibangun dan dijaga melalui kerja sama. Ini menjadi tanggung jawab seluruh pimpinan untuk memberi contoh kepada timnya,” katanya.

Meutya juga mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia mempertahankan kemerdekaan hingga memasuki usia ke-81 merupakan hasil kerja keras yang tidak pernah berhenti.

Semangat itu, menurutnya, harus tercermin dalam etos kerja setiap insan Kemkomdigi.

Ia meminta seluruh pegawai tetap bekerja secara profesional, memberikan hasil terbaik, dan tidak berkecil hati apabila kontribusinya tidak selalu terlihat di ruang publik.

“Kerja keras tanpa pamrih akan selalu memiliki arti. Jangan khawatir, kerja keras Bapak dan Ibu akan tercatat dengan baik dan menjadi perhatian pimpinan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya menegaskan bahwa Komdigi Karnaval bukan sekadar rangkaian perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan.

Kegiatan itu dirancang sebagai ruang mempererat komunikasi, membangun kekompakan, dan memperkuat budaya organisasi di tengah proses transformasi Kemkomdigi.

Menurutnya, kompetisi yang sehat justru dapat mendorong lahirnya inovasi dan meningkatkan kualitas organisasi, selama tetap dilandasi semangat persatuan.

“Kompetisi itu baik. Namun kompetisi harus berujung pada persatuan, bukan saling menjatuhkan. Siapa pun yang menang adalah kemenangan Komdigi,” tegasnya.

Meutya berharap semangat kebersamaan yang dibangun melalui rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi energi baru untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mari bekerja dengan gembira. Semoga semangat kebersamaan yang kita bangun hari ini menjadi bekal untuk menghasilkan karya, inovasi, dan pelayanan publik yang semakin baik,” tuturnya.

Komdigi Karnaval 2026 diikuti pimpinan dan pegawai dari seluruh unit kerja Kemkomdigi.

Rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kompetisi olahraga, seni, serta kegiatan kebersamaan yang melibatkan seluruh keluarga besar Kemkomdigi.

Menkomdigi Pastikan Mudik Makin Hemat, Paket Internet Lebih Murah hingga 50%!

Jakarta, 20 Maret 2025 – Pemerintah bersama penyelenggara layanan telekomunikasi seluler menghadirkan diskon tarif paket internet hingga 50% serta memastikan jaringan tetap stabil sepanjang periode mudik Lebaran dan Nyepi 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama operator layanan seluler memastikan masyarakat tetap terhubung dengan keluarga tanpa hambatan.

“Sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan mudik yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi masyarakat. Kami mengapresiasi kontribusi operator seluler dalam memberikan rasa nyaman melalui layanan telekomunikasi yang optimal selama periode mudik Lebaran 2025,” jelasnya dalam pertemuan dengan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Meutya Hafid menyatakan Pemerintah bersama operator seluler telah bersepakat menyediakan Paket Ramadan-Lebaran dengan harga lebih terjangkau selama satu bulan penuh bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar.

“Presiden ingin agar mudik ini bisa berjalan dengan aman, menyenangkan, dan masyarakat dibantu,” jelasnya.

Menurut Meutya Hafid sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, operator telekomuniasi seluler telah menyiapkan berbagai paket khusus yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan paket reguler. Paket ini mencakup diskon besar untuk kuota data, bonus telepon, serta dukungan layanan pelanggan selama periode mudik.

Direktur Sales PT Telkomsel Adiwahyuni Basuki Sigit menyatakan Telkomsel menyediakan paket unggulan termasuk Surprise Deal Ramadan, yang memberikan diskon hingga 50% dibandingkan harga normal. Selain itu ada paket mudik yang dirancang untuk mendukung kebutuhan komunikasi pelanggan selama perjalanan mudik dan saat berlebaran di kampung halaman.

“Kami berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam memastikan kelancaran komunikasi selama periode Ramadan dan Lebaran. Melalui berbagai paket spesial yang kami sediakan, kami berharap pelanggan dapat menikmati layanan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya.

Chief Legal & Regulatory Officer PT Indosat Tbk Reski Damayanti menjelaskan pihaknya menyediakan enam paket spesial Ramadan yang menawarkan harga lebih murah hingga 50% dari median harga normal per gigabyte, serta bonus telepon hingga 5.000 menit ke sesama pelanggan IOH.

“Kami merancang paket-paket ini agar masyarakat dapat menikmati layanan internet dengan harga yang lebih terjangkau selama Ramadan dan Lebaran. Dengan kuota besar dan harga yang kompetitif, kami ingin memastikan pelanggan tetap terhubung dengan keluarga dan kerabat mereka,” jelasnya.

Dari XL Axiata telah menyiapkan paket Ramadan untuk pelanggan Prabayar, Pascabayar, dan Home Broadband dengan diskon hingga 50%. Selain itu, XL Axiata bersama operator lain juga menyiapkan posko Lebaran untuk membantu pelanggan yang membutuhkan layanan atau memiliki keluhan selama periode mudik.

“XL Axiata mendukung penuh inisiatif pemerintah dalam memastikan layanan telekomunikasi tetap optimal selama Lebaran. Selain menghadirkan paket spesial, kami juga menyiapkan posko layanan di berbagai titik strategis guna memastikan pengalaman terbaik bagi pelanggan,” ujar Yessie D. Yosetya, Direktur PT XL Axiata Tbk.

Sementara itu, Smartfren meluncurkan program bertajuk “Kuota Besar Ibadah Lancar” dengan paket kuota besar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama Lebaran. Direktur Utama PT Smartfren Telecom Tbk Merza Fachys menjelaskan Diskon khusus hingga 50% diberikan untuk beberapa pilihan kuota, memastikan akses internet yang lancar dengan harga lebih terjangkau.

“Dari pengalaman kami, kebutuhan kuota pelanggan selalu meningkat saat Idulfitri. Oleh karena itu, kami menghadirkan paket dengan kuota besar yang tetap terjangkau agar pelanggan dapat tetap terhubung dengan orang-orang terkasih tanpa khawatir kehabisan data,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, dan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto.

Kominfo 23 Tahun, Kembangkan Inovasi untuk Kedaulatan Digital dan Ekonomi Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika memperingati hari jadi ke-23. Penanda perjalanan panjang sejak terbentuk sesuai Keputusan Presiden No. 228/M pada 9 Agustus 2001.

Dalam momen peringatan tahun ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyampaikan lembaga yang membantu Presiden di sektor komunikasi dan informatka telah menjalankan peran sebagai penggerak transformasi digital di Indonesia, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam 23 tahun perjalanan ini, Kominfo terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Kami tidak hanya menjadi pengelola komunikasi, tetapi juga motor penggerak transformasi digital yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (13/09/2024).

Menghadapi berbagai tantangan global dan perkembangan teknologi yang makin pesat, Sekjen Mira Tayyiba menekankan transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, tetapi merupakan keharusan yang harus dihadapi oleh Indonesia.

“Kontribusi kami ke depan akan lebih kuat, lebih relevan, dan lebih inovatif. Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kominfo akan terus berinovasi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat memimpin di era digital ini dengan kedaulatan penuh,” tandasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan arti penting semangat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Demikian pula dengan kedaulatan digital yang menjadi  kunci untuk menjawab tantangan global dan menciptakan peluang baru bagi generasi mendatang.

“Semangat kita adalah semangat inovasi, memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi bangsa yang berdaulat secara digital,” tegasnya.

Dengan Semangat 23 Tahun Kementerian Kominfo, Sekjen Mira ingin mengajak seluruh jajaran dan pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dan berinovasi demi tercapainya Indonesia yang berdaulat secara digital.

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita bisa mencapai Indonesia Emas yang berdaulat di ranah digital. Ini bukan hanya mimpi, tapi tujuan yang bisa kita wujudkan bersama. Selamat Ulang Tahun, Kominfo! Selamat Ulang Tahun untuk Kita Semua!” ungkapnya.

Pembentukan Kementerian Kominfo bermula dari pengangkatan (Alm.) H. Syamsul Mu’arif sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam Kabinet Gotong Royong. Kala itu, memiliki peran sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen. Sebulan kemudian, tepatnya pada 13 September 2001, terbit Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001 yang menetapkan tugas, fungsi, kewenangan, serta struktur organisasi Menteri Negara Kominfo. Sejak tiga tahun terakhir, tanggal ini diperingati sebagai puncak Hari Ulang Tahun Kementerian Kominfo.

Seiring dengan semakin majunya teknologi dan semakin kuatnya penetrasi digital di Indonesia, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari transformasi digital ini untuk pengembangan ekonomi, sosial, maupun akses terhadap informasi.

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kominfo ini juga akan dirayakan oleh segenap sivitas Kominfo melalui puncak rangkaian Kominfo Karnaval 2024 yang akan digelar pada tanggal 20 September mendatang serta penerbitan buku “Satu Dekade Lompatan Digital: Menembus Batas, Merekat Persatuan” sebagai refleksi perjalanan Kementerian Kominfo selama sepuluh tahun terakhir.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Dukung Industri Pusat Data, Pemerintah Siapkan Dua Kebijakan Afirmasi

Industri pusat data atau data center menjadi salah satu penggerak utama ekonomi dan teknologi di masa depan. Peningkatan pertumbuhan industri pusat data menjadi bagian dari strategi percepatan transformasi digital nasional. 

Guna memperkuat iklim investasi, meningkatkan persaingan usaha, dan menjawab kebutuhan publik melalui inovasi sektor industri pusat data, Pemerintah berkomitmen menghadirkan terobosan kebijakan afirmatif karena potensi Indonesia sebagai hub dalam industri pusat data regional dan internasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Pemerintah akan memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Lingkup Publik.

“Dengan kedua ketentuan ini, kami yakin dapat menghadirkan penyediaan layanan yang andal, melindungi kepentingan nasional, dan memperkuat potensi pasar industri penyedia pusat data,” jelasnya dalam Data Center Industry Dialogue, di Jakarta Selatan, Rabu (11/09/2024).

Menteri Budi Arie juga membuka peluang bagi ketentuan yang mengatur pusat data sektor privat, yaitu PP PSTE dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) untuk Lingkup Privat. 

“Kedua ketentuan tersebut sedang dalam tahap penelaahan untuk memastikan nilai ekonomi industri pusat data dapat dioptimalkan,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan, revisi terbatas terhadap regulasi yang ada diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam beberapa norma kunci. Menurut Menteri Budi Arie, penyusunan kebijakan yang ramah industri merupakan upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang adil dan mendorong perkembangan industri yang lebih sehat.

“Ini mencakup klasifikasi data, akses sistem dan data elektronik untuk pengawasan dan penegakan hukum, serta fasilitas investasi terkait lahan, pasokan energi, dan energi hijau,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie berharap industri pusat data tumbuh dengan pesat dan menjadi pilar utama dalam agenda besar transformasi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

“Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri dan memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung investasi serta inovasi di sektor ini,” tegasnya.

Menteri Budi Arie mengapresiasi penyelenggaraan dialog bertema Data Center: The New Engine for Indonesia Economy untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam industri pusat data di Indonesia. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku industri dalam ekosistem pusat data di Indonesia, yang secara gigih terus memperjuangkan lompatan di sektor ini,” ungkapnya.

Data Center Industry Dialogue yang diselenggarakan CNBC Indonesia dihadiri Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, dan Presiden Direktur PT DCI Indonesia Otto Toto Sugiri. 

Biro Humas Kementerian Kominfo

Percepat Pemerataan Akses Internet, Menkominfo: Buka Kesempatan Setara

Pemerintah berupaya mempercepat pemerataan akses internet dengan membangun infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia. Pada saat bersamaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan upaya pemerataan akses internet selain mengikis kesenjangan digital juga akan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Indonesia.

“Kita perlu mengingat pentingnya menciptakan kesempatan yang setara dalam pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai transformasi digital yang inklusif dan memberdayakan,” tandasnya dalam Keynote Speech Datacomm Solution Day 2024 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/09/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo terus melakukan upaya memperkecil kesenjangan digital lewat program dan kebijakan strategis.

“Solusinya melalui upskilling dan reskilling, meningkatkan literasi digital masyarakat dengan pelatihan dan investasi sektor pendidikan. Juga memanfaatkan konstelasi satelit sebagai upaya menciptakan akses broadband yang aksesibel di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan penerapan solusi itu diperkuat melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sehingga bisa memfasilitasi transfer of knowledge dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

“Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1,” tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga menginisiasi beberapa program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Menteri Budi Arie menilai inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi. 

“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence,” jelasnya.

Sedangkan di tingkat lanjut, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik.  Semua upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri,” ungkap Menkominfo.

Saat ini di Indonesia, tingkat penetrasi internet terus bertumbuh dan mencapai 79,5% populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

Dalam Datacomm Solution Day 2024, Menkominfo Budi Arie Setiadi disampingi Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Aris Kurniawan. Tampak hadir Presiden Direktur Datacomm Diangraha Tan Wie Tjin, Pakar Teknologi Informatika Richardus Eko Indrajit, Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Pekalongan Kusuma Adi Achmad, dan  jajaran pimpinan Datacomm Diangraha.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Percepat Realisasi Transformasi Digital, Menteri Budi Arie Usulkan Optimalisasi PNBP

Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah melaksanakan percepatan transformasi digital. Sebagai agenda prioritas, upaya itu memerlukan dukungan alokasi anggaran yang memadai. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengusulkan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai strategi optimalisasi PNBP dan kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo ke depan.

“Rapat kerja ini merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta untuk merumuskan strategi yang tepat, guna mengoptimalkan pencapaian target PNBP dan anggaran Kementerian Kominfo ke depan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (04/09/2024).

Menurut Menteri Budi Arie alokasi anggaran Kementerian Kominfo mengalami peningkatan dari Rp8,09 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp24,13 Triliun pada tahun 2021, dan Rp26,37 Triliun pada tahun 2022. 

“Namun, pada tahun anggaran 2023, Pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp16,78 Triliun,” ungkapnya.

Tren realisasi PNBP Kementerian Kominfo memiliki kecenderunan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi PNBP Kominfo mencapai Rp25,54 Triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp25,45 Triliun. Tahun 2022, sebesar Rp27,12 Triliun, selanjutnya tahun 2023 mencapai Rp26,51 Triliun atau 105,74 persen dari target awal. 

“Untuk tahun 2024, hingga 31 Agustus 2024, realisasi PNBP Kementerian Kominfo tercatat sebesar Rp13,02 Triliun dengan target akhir tahun sebesar Rp25,58 Ttriliun. Pada tahun 2025, target PNBP Kementerian Kominfo ditetapkan sebesar Rp24,74 triliun,” jelas Menkominfo.

Namun demikian, menurut Menteri Budi Arie ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP. Terutama dari BHP Frekuensi yang turun dari 43 persen pada tahun 2022 menjadi 28,35 persen pada tahun 2024. 

“Untuk tahun 2025, izin penggunaan BHP Frekuensi diperkirakan hanya sebesar 3,32 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di angka 4 persen,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan dukungan dalam meningkatkan alokasi izin penggunaan PNBP.

“Guna memenuhi kebutuhan anggaran program prioritas yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dengan dana rupiah murni,” tandasnya.

Rapat kerja itu membahas kinerja Kementerian Kominfo selama Tahun Anggaran 2020-2024, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2025. Rapat juga membahas revisi anggaran APBN Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2024.

Dalam raker, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya maupun Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo. 

Tampak hadir Ketua Komisi Penyiaran Informasi Pusat Ubaidillah Sadewa, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, serta Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Kominfo Apresiasi Konsistensi Perusahaan Jaga Keamanan Data Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital sebagai bentuk pelindungan terhadap masyarakat. Pada saat bersamaan terus menyiapkan regulasi untuk meningkatkan pelindungan data digital termasuk mencegah serangan siber dengan peningkatkan adopsi teknologi digital.

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengapresiasi perusahaan digital yang mematuhi regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen, termasuk penanganan aduan konsumen terhadap pelayanan digital.

“Kita sangat mengapresiasi company yang memberikan proteksi terhadap data-data konsumen. Ini saya kira salah satu langkah yang cukup baik, karena isu cyber security dalam financial services ini menjadi sangat krusial,” ungkapnya usai menghadiri VIDA Executive Summit 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (03/09/2024).

Menurut Wamen Nezar Patria serangan siber banyak berdampak terhadap dunia bisnis digital. Apalagi nilai kerugian yang dihasilkan mendorong Pemerintah senantiasa mengembangkan ekosistem digital yang sehat dan punya daya tahan terhadap serangan kejahatan siber. 

“Kementerian Kominfo terus berupaya bersama ekosistem bisnis digital yang ada di Indonesia untuk terus memperbaiki baik pada tingkat teknologi maupun pada level regulasi,” tandasnya.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan kunci dalam VIDA Executive Summit 2024, Wamenkominfo menjelaskan serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia namun di seluruh dunia dengan peningkatan signifikan. Berdasarkan data National Cyber Security Index tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-49 keamanan siber dari 176 negara. 

“Sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia masuk peringkat lima besar. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara mencatat ratusan juta serangan siber terhadap Indonesia setiap tahun. Pada tahun 2023 tercatat 279 juta serangan siber, sementara dibanding tahun sebelumnya serangan siber terhadap Indonesia makin naik dengan 24%,” ungkapnya.

Selain serangan siber, ada pula kejahatan siber seperti penipuan online. Wamen Nezar Patria menjelaskan upaya Kementerian Kominfo telah mengelola ratusan ribu aduan berkaitan dengan penipuan online lewat layanan cekrekening.id.

“Cekrekening.id sebagai sarana aduan masyarakat untuk melaporkan nomor rekening yang diduga menjadi sasaran tindak pidana penipuan, mencatat sebanyak 572 ribu aduan terkait fraud atau penipuan online yang masuk melalui kanal layanan cek rekening sepanjang tahun 2017 s.d 2024. Jenis fraud yang mendominasi adalah penipuan jual beli online dan investasi fiktif online,” tuturnya.

Guna memberikan perlindungan terhadap ekosistem digital, melakukan penegakan hukum, dan pencegahan kegiatan siber, Kementerian Kominfo juga telah menyusun sejumlah regulasi . 

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengelola aktifitas di ranah elektronik dan digital agar lebih aman dan terpercaya,” tandas Wamenkominfo Nezar Patria.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Wujudkan Indonesia Emas, Menteri Budi Arie: Seimbangkan Empat Sektor Digital Strategis

Sektor komunikasi dan informatika memiliki potensi besar dalam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor ini setara USD77 pada Tahun 2022 dan diharapkan mencapai USD130 pada Tahun 2025.

Guna menumbuhan potensi sektor komunikasi dan informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong pembangunan dan gerak pemangku kepentingan selaras dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.

“VID telah dirilis sebagai salah satu alternatif Peta Jalan Transformasi Digital Nasional bagi seluruh pemangku kepentingan. Terdapat empat sektor strategis yang menjadi fokus mencakup infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital,” jelasnya dalam Forum Group Discussion bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Selatan, Jumat (30/08/2024).

Menteri Budi Arie menekankan VID 2045 menjadi pemandu dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Menkominfo mendoring setiap pihak menyeimbangkan setiap upaya untuk mengembangkan empat sektor digital strategis.

“Saya selalu katakan bahwa empat bidang ini tidak boleh satu duluan melampaui yang lain, ini harus bareng-bareng, paralel. Kemajuannya harus sama, jangan sampai pemerintahannya sudah digital, masyarakat digitalnya problem,” tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, sektor telekomunikasi mendapatkan perhatian serius dalam VID 2045, khususnya berkaitan dengan penggelaran infrastruktur digital dengan mencakup tiga sasaran.

“Yang pertama adalah mobile broadband coverage per population ditargetkan mencapai 100% di rentang waktu Tahun 2030 s.d 2034. Yang kedua, 514 kabupaten dan kota dengan rata-rata kecepatan internet mencapai 1 Gbps di rentang Tahun 2040 s.d 2045,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan mobile broadband coverage di Indonesia saat ini di posisi 29 Mbps. Dengan penerapan VID 2045, diharapkan bisa mencapai target 1Gbps. Selain itu, kecepatan teknologi 6G akan dapat menjadi kisaran satu tera atau 1.000 Gbps. Selanjutnya, selama kurun waktu 21 tahun ke depan, Kementerian Kominfo juga berupaya meningkatkan rata-rata kecepatan unduh internet mobile broadband mencapai 760 Mbps.

“Untuk mencapai sasaran tersebut, Kominfo mendorong konektivitas melalui kombinasi berbagai teknologi seperti fiber to the home, fixed wireless acces, dan seluler diikuti adopsi teknologi IPv6 untuk konektivitas gigabit ethernet,” jelasmya.

Menteri Budi Arie menyebut strategi penggelaran jaringan melalui penerapan berbagi infrastruktur, penguatan skema Universal Service Obligation (USO) dan joint planning dengan operator telekomunikasi sebagai solusi.

“Terbuka pada berbagai pilihan teknologi seperti kombinasi teknologi nonteresterial network yang terkini dan penerapan regulasi bagi industri telekomunisasi untuk ciptakan iklim kompetisi yang sehat,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Firlie Ganinduto menyatakan diskusi mengenai pengembangan potensi sektor komunikasi dan informatika ini membahas aspek teknologi informasi, telekomunikasi hingga media digital.

“Peran sektor komunikasi dan informatika  ini sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kemajuan nasional,” ujarnya.

Menurut Waketum Firlie Ganinduto, digitalisasi dan transformasi digital memungkinkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas di berbagai sektor. Termasuk, layanan publik yang makin mudah diakses masyarakat berkat platform digital untuk memudahkan administrasi dan pelayanan.

“Belum lagi, sektor manufaktur di Indonesia kini lebih mampu bersaing di pasar global karena adopsi teknologi digital yang memungkinkan produksi lebih efisien dan berkualitas,” tuturnya.

Waketum Kadin menilai adopsi solusi digital baik dalam pemerintahan, bisnis maupun layanan publik. Indonesia akan dapat memperluas akses layanan dan mengurangi biaya operasional secara signifikan.

“Saya berharap kita bisa bekerjasama untuk merumuskan dan menerapkan solusi yang akan memajukan sektor komunikasi dan informatika. Saya percaya dengan kita bekerjasama akan membawa kita lebih dekat ke masa depan digital yang lebih efektif dan lebih baik kedepannya,” ungkapnya.

Dalam FGD Kadin Indonesia bertema “Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang di Sektor Komunikasi dan Informasi Indonesia”, Menkominfo Budi Arie hadir didampingi Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Slamet Santoso.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Satu Dekade Pemerintahan, Menkominfo: Layanan Digitalisasi Meningkat Signifikan

Pemerintah telah membangun infrastruktur digital dari hulu ke hilir. Program unggulan itu telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam mengadopsi layanan digitalisasi di semua sektor. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan pembangunan infrastruktur digital berlangsung secara masif selama dua periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

“Kita harus mengakui bahwa 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi sangat meningkat pesat digitalisasi yang diwujudkan selama masa pemerintahannya selama 10 tahun,” jelasnya dalam kunjungan ke Redaksi kompas.com di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, berbagai lompatan dan capaian digitalisasi harus menjadi fondasi bagi seluruh komponen bangsa untuk bekerja lebih keras di masa mendatang.

“Kita harus melompat lagi untuk 10 tahun ke depan, terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Di tengah capaian atas program dan kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika itu, Menkominfo menyatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah. Namun, menurutnya kepiawaian kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi bagian penting dalam mengatasi tantangan sejarah tersebut.

“Bahwa 10 tahun ini lompatannya luar biasa. Kalau kita fondasinya waktu itu tidak ditangani Pak Jokowi, belum tentu tercapai cita-cita negara,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie menekankan juga amanah Presiden Joko Widodo untuk fokus memberantas aktivitas ilegal di ruang digital seperti judi online.

“Bapak Presiden berpesan, satu, soal judi online harus dibereskan. Karena ini sangat meresahkan masyarakat, daya rusaknya terhadap ekonomi negara, ekonomi masyarakat dan keluarga sangat besar sekali,” ungkapnya.

Menurut Menkominfo, judi online sangat berbahaya untuk upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebagaimana menjadi Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak ambil bagian dalam pemberantasan judi online.

“Jadi, judi online ini ekonomi yang sangat buruk bagi masyarakat kita. Bahkan kemarin saya memimpin deklarasi dan menyaksikan penandatangan pakta integritas. Saya minta semua platform, semua Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menandatangani pakta integritas untuk tidak memfasilitasi perjudian online di dalam sistem elektronik mereka,” jelasnya.

Dalam kunjungan ke Redaksi kompas.com, Menkominfo Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prabunindya Revta Revolusi dan Staf Khusus Menteri Sugiharto.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

 

Dinamika Pilkada, Menkominfo: Hindari Disinformasi dan Jaga Persatuan

Dinamika Pilkada, Menkominfo: Hindari Disinformasi dan Jaga Persatuan

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah memahami dan menghormati dinamika masyarakat menyusul pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menkominfo meminta ruang publik dijaga bersama agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan baik.

“Jangan sampai dinamika seputar pilkada ini memunculkan disinformasi, fitnah, atau kekerasan yang merugikan kepentingan umum. Kita semua akan rugi kalau itu terjadi,” ujar Menkominfo Budi Arie di Jakarta pada hari ini, Kamis (22/08/2024).

Menkominfo menilai kedewasaan dan kebesaran bangsa Indonesia dapat diukur dari bagaimana warga bangsa ini menyikapi perbedaan pendapat. Sikap demokratis serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan telah terlihat di masyarakat di tengah dinamika belakangan ini.

“Kita jaga persatuan dan kesatuan. Saya yakin hasilnya akan baik untuk semua pihak,” tuturnya.

Menurut Budi Arie, sikap pemerintah jelas dan tidak berubah, yakni akan melaksanakan segala aturan yang berlaku untuk Pilkada 2024.

Menkominfo menjelaskan hari ini DPR menyatakan tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aturan pilkada akan berlaku jika sampai 27 Agustus RUU Pilkada tidak disahkan oleh DPR.

“Pemerintah hanya akan taat dan patuh kepada aturan yang berlaku,” kata Budi Arie

Menkominfo juga menuturkan bahwa dinamika yang terjadi setelah putusan MK dan pembahasan RUU Pilkada di DPR mesti disikapi dengan bijak. Saat ini, fungsi yudikatif dan legislatif sedang berjalan yang diikuti dengan fungsi aspirasi dari publik dan media.

Pemerintah berharap dinamika di masyarakat tersebut bakal berujung pada pelaksanaan Pilkada 2024 yang demokratis, damai, dan aman. Pilkada serentak akan dihelat pada Rabu, 27 November yang akan datang, di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Menteri Budi Arie: Jadikan Soverign AI Langkah Strategis Lindungi Kepentingan Nasional

Kemampuan untuk menghasilkan produk kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dengan menggunakan infrastruktur, data, tenaga kerja, dan jaringan bisnis sendiri atau Soverign AI akan dapat memastikan pengembangan teknologi terbaru itu selaras dengan kepentingan nasional dan memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menekankan Sovereign AI penting sebagai langkah strategis dalam melindungi dan memajukan kepentingan nasional di era digital yang makin berkembang pesat. 

“Kita harus memastikan bahwa AI yang kita kembangkan mampu melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional kita. Sovereign AI adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa teknologi ini berfungsi dalam koridor yang sesuai dengan regulasi dan peraturan negara kita,” jelasnya dalam Lintasarta Cloudeka Sovereign AI Empowering Indonesia’s Future, di Jakarta Pusat, Rabu (21/08/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan penerapan Sovereign AI mendapatkan perhatian Pemerintah, karena pada tahun 2025, investasi sektor swasta diperkirakan mencapai USD200 Miliar.

“Selain itu, total investasi untuk teknologi terintegrasi antara AI dan cloud computing pada tahun 2030 diperkirakan mencapai USD397 Miliar. Ini adalah indikasi jelas betapa vitalnya teknologi ini bagi masa depan ekonomi dan keamanan digital kita,” tegasnya.

Menkominfo menjelaskan teknologi cloud computing memainkan peran sentral dalam pengembangan Sovereign AI. Menurutnya, cloud computing menyediakan infrastruktur yang memungkinkan pengembangan dan penerapan model AI secara efisien tanpa harus membangun dan mengelola pusat data secara fisik. 

“Hal ini sangat penting untuk memastikan akses, pemrosesan, dan penyimpanan data dengan kecepatan tinggi dan keamanan yang memadai,” tandasnya.

Namun di sisi lain, Menteri Budi Arie Setiadi mengingatkan tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan cloud computing di Indonesia. Mulai dari perbedaan tingkat penetrasi internet di beberapa wilayah, keterbatasan talenta digital cloud computing, dan isu keamanan data.

“Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu mengadopsi strategi implementasi cloud computing yang komprehensif, mendorong pengembangan infrastruktur cloud nasional, serta memastikan privasi dan keamanan data dengan standar keamanan siber yang ketat,” ungkapnya. 

Menkominfo juga mendorong seluruh pemangku kepentingan saling berkoneksi dan menampung berbagai masukan guna pengembangan AI yang inklusif, aman, dan terpercaya, sekaligus menjadikan AI berfungsi untuk manusia dan kemanusiaan. 

“Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga sangat penting untuk mempercepat inovasi dan investasi dalam teknologi cloud. Termasuk memperkuat ekosistem teknologi digital di Indonesia dan memajukan Sovereign AI sebagai bagian dari visi besar menuju masa depan digital yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam acara itu, tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mantan Menkominfo Periode 2014-2019 Rudiantara, CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, CEO Lintasarta Bayu Hanantasena, serta Head of Developer Program ASEAN and ANZ NVIDIA Deb Goswami.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Tumbuhkan Ekonomi Digital, Wamenkominfo Ajak Kembangkan AI untuk Layanan Publik

Pemerintah memberikan perhatian serius dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan adopsi AI agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Bersama stakeholder untuk memberikan pandangannya atas pengembangan AI, terutama bagaimana teknologi terkini ini, bisa kita optimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” ungkapnya dalam Diskusi Publik tentang Sarasehan Nasional AI di Sari Pasific Jakarta Pusat, Selasa (20/08/2024). 

Wamen Nezar Patria menyatakan beberapa lembaga pemerintah di Indonesia telah menerapkan teknologi AI untuk layanan publik pada masing-masing sektor. 

“Contohnya di Kementerian Kominfo sendiri mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi berita palsu atau hoaks yang beredar di ruang digital dengan teknologi yang kita sebut sebagai NLP (Natural Language Processing) dan juga memakai machine learning,” jelasnya.

Selain Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengembangkan chatbot berbasis AI untuk membantu wajib pajak mendapatkan informasi dan layanan terkait perpajakan dengan lebih mudah.

“Di Kementerian Kesehatan juga mengembangkan dan memanfaatkan AI dan teknologi kesehatan di bidang radiologi dan patologi di beberapa rumah sakit di Indonesia. Dan juga teknologi rontgen dada, CT Scan, otak dan juga patologi anatomi yang lain,” jelas Wamenkominfo.

Menurut Wamen Nezar Patria, pengembangan AI juga diterapkan dalam sejumlah layanan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan tujuan yang khusus.

“Misalnya memprediksi cuaca dan bencana, memprediksi pola lalu lintas. Ini paling banyak dipakai saat ini untuk memetakan traffic di jalan tol dan lain sebagainya sudah menggunakan AI termasuk mengatur lalu lintas pintu tol,” tuturnya.

Wamenkominfo mengapresiasi pemangku kepentingan dan mitra Kementerian Kominfo yang ikut melakukan kajian tematik tentang pengembangan AI di Indonesia.

“Kita harapkan forum ini menjadi wadah dan sarana untuk menampung berbagai macam masukan. Bersama mari kita wujudkan tata kelola AI yang aman, inklusif dan terpercaya demi Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju,” ungkapnya.

Dalam diskusi Sarasehan Nasional AI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato kunci secara virtual. 

Tampak hadir langsung Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Mochamad Agus Rofiudin, Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Sinta Dewi Rosadi, Director Government Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi, serta Ekonom INDEF Drajad Hari Wibowo.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id