Depkominfo

Sejak Tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika  telah meluncurkan Program Digital Leadership Academy (DLA). Program pelatihan digital bagi pemimpin Indonesia dari sektor publik maupun privat melibatkan mitra dari universitas ternama di dunia.

Wamenkominfo Nezar Patria menekankan kepemimpinan digital menjadi dukungan utama dalam pelaksanaan transformasi digital terutama dalam penerapan pemerintahan digital.

“Kepemimpinan digital sangat penting dan menjadi perhatian bersama. Kominfo memberikan perhatian penuh untuk bisa meningkatkan kapasitas para leader baik di sektor publik maupun di sektor privat dalam rangka transformasi digital ini,” ungkapnya saat memberikan ceramah visitasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2024 Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara daring dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (05/07/2024).

Wamen Nezar Patria menyatakan penerapan pemerintahan digital ditargetkan untuk menghasilkan pelayanan publik lebih efisien, inklusif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kepemimpinan digital diperlukan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

“Tidak sekadar memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Namun, setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan data. Data menjadi dasar semua keputusan-keputusan diambil di dalam kerangka pemerintahan digital,” tuturnya.

Bahkan, dengan penerapan pemerintahan digital, Wamenkominfo menilai adanya kebutuhan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas dalam merespons dinamika perubahan serta memberikan pelayanan publik yang responsif.

“Perkembangan-perkembangan dunia ke depan yang semakin terdigitalisasi sehingga pengetahuan tentang big data, cloud computing, dan AI ini menjadi sesuatu yang niscaya,” jelasnya.

Wamen Nezar Patria menjelaskan Kementerian Kominfo telah memiliki Program DLA yang bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia seperti University of Cambridge dan Harvard Kennedy School.

“Jadi ini satu program yang sebetulnya cukup prestisius,” tandasnya.

Wamenkominfo menjelaskan alumni DLA telah melahirkan berbagai program terobosan digital yang mendukung lahirnya kebijakan digital yang lebih tepat. 

“Dengan program ini diharapkan makin banyak pemimpin dengan keterampilan digital leadership ini, mampu merumuskan kebijakan, menginisiasi inovasi digital, dan mendorong peningkatan daya saing ekonomi digital di Indonesia,” jelasnya.

Program DLA mencakup pelatihan untuk bidang digitalisasi bisnis, keamanan siber, dan tata kelola pemerintahan. Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 1.236 orang peserta telah mengikuti program ini.

Wamenkominfo Nezar Patria mengapresiasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan berharap menjadi wadah bagi para peserta untuk bertukar gagasan dan berkolaborasi guna meningkatkan kecakapan sebagai pemimpin digital.

“Ini semua demi mewujudkan transformasi digital nasional yang sudah jadi konsensus nasional kita, dan sudah menjadi program nasional, kita nggak bisa surut lagi ke belakang karena dunia sudah bergerak,” ungkapnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Pengunduran diri ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, sebagai Dirjen pengampu dalam proses secara teknis, atas terjadinya serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

“Dengan ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan, dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo,” tuturnya saat memberikan Pernyataan Pers di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (04/07/2024).

Dirjen Semuel A. Pangerapan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam pengembangan ekosistem digital Indonesia.

Dirjen Semuel juga menyatakan bahwa merupakan suatu kebanggaan baginya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika selama hampir 8 tahun, sejak 7 Oktober 2016.

Lebih lanjut Dirjen Semuel menyampaikan permohonan maaf, bila selama mengemban jabatan sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Di akhir pernyataannya, Dirjen Semuel berharap agar transformasi digital nasional tetap berjalan dengan baik, dan menutup dengan tagline, “Indonesia Terkoneksi, Makin Digital, Makin Maju”.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Laju transformasi digital global mendorong peningkatan kebutuhan sumberdaya manusia atau talenta digital yang mumpuni. Data Worls Economic Forum 2022 menunjukkan adanya kebutuhan 149 juta pekerja digital yang cakap pada Tahun 2025.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong dunia pendidikan tinggi segera mengadopsi berbagai inovasi dan perkembangan teknologi digital.

“Dunia pendidikan khususnya dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia juga bisa secepatnya dan segera melakukan adopsi terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di masa depan,” ujarnya dalam Orasi Ilmiah Prosesi Wisuda ke-X Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) di Gedung Sasono Langeng Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (15/06/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan dalam lima tahun ke depan, terdapat tiga profesi teratas yang akan makin dibutuhkan untuk menghadapi laju transformasi digital, yaitu Spesialis Artficial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Robotics Engineers, dan Arsitek Database.

“Keterampilan digital menduduki peringkat ketiga sebagai salah satu jenis keterampilan yang paling diminati di dunia. Sebanyak 65% pekerjaan mengharuskan para pekerja untuk memiliki keterampilan di bidang AI,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, ada beberapa tantangan dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan guna menyokong transformasi digital.

“Jika tantangan ini tidak terselesaikan, akan ada 85 juta pekerjaan yang tidak terisi pada tahun 2030,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mendorong dunia pendidikan mengembangkan tiga kompetensi utama atau digital triathletes.

“Pertama,  digital strategist yang mampu merespons tren pasar, kedua digital innovator yang dapat mendorong inovasi berbasis data. Ketiga digital driver yang memiliki kemampuan untuk memulai kolaborasi strategis dengan ketangkasan yang kuat,” tuturnya.

Siapkan Talenta Digital

Guna menyiapkan talenta digital nasional yang mumpuni, Kementerian Kominfo menjalankan Program Pengembangan SDM Bidang Digital yang mencakup tiga tingkat kecakapan.

“Saya mengundang para calon wisudawan dan wisudawati sekalian, untuk memanfaatkan berbagai program tersebut,” ungkap Menkominfo.

Menteri Budi Arie menjelaskan untuk tingkat dasar, Kementerian Kominfo melaksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat, dan pemanfaatan ruang digital yang produktif.

“Di tingkat menengah, Digital Talent Scholarship (DTS) hadir untuk memberikan pelatihan keahlian teknologi digital seperti Cyber Security, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data Analytics, dan Digital Marketing,” jelasnya.

Pada tingkat lanjut, Kementerian Kominfo menyediakan Digital Leadership Academy (DLA) untuk memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan dari sektor privat maupun publik.

“Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyediakan Program Beasiswa S2 bekerja sama dengan kampus ternama baik di dalam maupun luar negeri.

“Dengan tema-tema terkait transformasi digital. Beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang memiliki latar belakang pekerjaan di sektor digital atau pelaku start-up lokal,” jelas Menkominfo.

Dalam acara itu, tampak hadir Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, Rektor UNUSIA Juri Ardiantoro Ph.D. serta Dewan Senat dan Sivitas Akademika UNUSIA.

Hingga Kamis (13/06/2024), Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses terhadap 2.945.150 konten judi online. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan upaya itu merupakan komitmen Pemerintah untuk memberantas judi online secara komprehensif dan mencegah dampak negatif di kalangan masyarakat.

“Kami sudah take down 2.945.150 konten judi online dari 17 juli 2023 hingga 13 Juni 2024,” tegasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (14/06/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, dalam kurun waktu yang sama Kementerian Kominfo juga telah mengajukan penutupan 555 akun e-wallet yang terkait dengan aktivitas judi online kepada Bank Indonesia.

“Pengajuan pemblokiran 5.779 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah berlangsung sejak 18 September 2023 hingga 28 Mei 2024,” tuturnya.

Menkominfo menegaskan telah menangani 16.596 sisipan laman judi di situs pendidikan dan 18.974 di situs pemerintahan sejak 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024.

“Kami juga memberikan peringatan keras kepada pengelola platform digital X, Telegram, Google, Meta, dan Tiktok,” tandasnya seraya mengingatkan pengelola platform digital  akan didenda hingga 500 juta rupiah per konten jika tidak kooperatif dalam memberantas judi online. 

Menteri Budi Arie menjelaskan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo melakukan pencegahan penyebarluasan konten yang dilarang peraturan perundang–undangan melalui pemutusan akses. 

“Dampak negatif judi online sangat banyak dari aspek ekonomi, sosial, bahkan psikologi. Bahkan judi online sampai memakan korban jiwa,” ungkapnya.

Menkominfo juga mengingatkan akan mencabut izin pengelola Internet Service Provider (ISP) jika tidak kooperatif dalam memberantas judi online. 

“Kami juga menjajaki adopsi teknologi Google untuk memanfaatkan Artificial Intelligence dalam percepatan pemrosesan laporan konten judi online sehingga jauh lebih efektif dan efisien,” tandasnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan meminta platform media sosial yang beroperasi di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya dengan tidak memuat konten yang mengandung pornografi atau judi online.

“Kewajiban mereka adalah comply terhadap undang-undang kita,” tegasnya dalam Ngopi Bareng Dirjen Aptika di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (14/06/2024).

Menanggapi adanya platform media sosial yang membolehkan pengguna mengunggah konten yang mengandung pornografi, Dirjen Semuel memastikan Pemerintah akan melakukan pemutusan akses terhadap platform tersebut.

“Berarti kan karena mereka memang lebih mementingkan kebebasan berbicara yang tanpa batas, daripada mereka ingin menggarap market Indonesia, ya tidak apa-apa juga,” tandasnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan tidak mempermasalahkan jika prinsip itu diterapkan di luar Indonesia. Namun, Dirjen Semuel menekankan harus ada pembatasan bagi pengguna di wilayah Indonesia agar tidak dapat mengakses konten pornografi tersebut.

“Internet kan tersambung dengan seluruh jaringan yang ada di dunia dan tiap-tiap negara juridiksinnya kan punya aturan sendiri-sendiri, nah mereka harus comply dengan aturan lokal,” ujarnya.

Selain konten pornografi, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo juga meminta seluruh platform perpesanan dan media sosial tidak mempromosikan kegiatan judi online.

Pihak yang turut mempromosikan judi online akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sebelum nantinya diputus aksesnya.

“Kalau yang ketiga kali diblokir, jarak waktunya seminggu-seminggu itu,” tuturnya.

Berkaitan dengan maraknya e-commerce dari luar negeri yang memasarkan produk di Indonesia, Dirjen Semuel menegaskan pihaknya akan melakukan pemutusan akses terhadap penyelenggara layanan e-commerce dan marketplace yang tidak terdaftar sebagai PSE.

“Saya langsung cek itu, udah terdaftar belum? Kalau dia tidak terdaftar, kita pasti blokir,” tegasnya.

“Kita harus memastikan bahwa setiap inovasi yang kita usulkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa,” ungkapnya dalam Pembukaan PKN II Angkatan XVIII Tahun 2024 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (10/06/2024).

Menurut Hary Budiarto, upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan inovasi yang berdampak nyata dari pemimpin organisasi lembaga pemerintah. Oleh karena itu, Kepala BPSDM Kementerian Kominfo menekankan agar setiap pemimpin memiliki sikap visioner dan berkomitmen tinggi.

“Visi Indonesia Emas 2045 ini merupakan tanggung jawab kita semua, sebagai langkah awal kita membutuhkan pimpinan yang visioner, inovatif, dan berkomitmen tinggi,” tandasnya.

Kepala BPSDM Hary Budiarto menyatakan pelatihan juga akan mendorong peserta memiliki pengetahuan tentang teknologi digital terkini untuk melahirkan inovasi baru. Menurutnya, dalam pelatihan peserta mendapatkan beberapa materi tambahan tentang keahlian di bidang digital seperti kecerdasan artifisial (AI) dan enterprise architecture yang merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kami berharap kita bisa memberikan beberapa hal, kompetensi-kompetensi terutama di bidang digital,” ujarnya.

Acara pembukaan dihadiri Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Muhammad Taufiq, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto, Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Suhendra, dan perwakilan kementerian dan lembaga serta peserta PKN II Angkatan XVIII Tahun 2024.

Pelatihan dengan tema “Percepatan Inovasi Digital dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Kompetitif” berlangsung dari tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Oktober 2024.

Pelatihan ini diikuti 50 orang peserta dengan rincian 24 orang dari Kementerian Kominfo, 7 orang pegawai LPP TVRI, 6 orang dari Kepolisian Republik Indonesia,  5 orang dari Kementerian PPN/Bappenas, 2 orang dari Ombudsman RI dan masing-masing 1 orang dari Lembaga Administrasi Negara, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kota Kendari, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menurut Menteri Budi Arie PAGU Indikatif Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2025 turun sebanyak 50,12% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. 

“Dimana anggaran TA 2025 adalah sebesar Rp7,7 Triliun, terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2.157.534.616.000, PNBP sebesar Rp1.206.122.619.000, BLU sebesar Rp3.582.000.000.000, dan PLN sebesar Rp773.250.158.000,” jelasnya.

Menkominfo menekankan komitmen melaksanakan penajaman program kerja yang berkaitan dengan transformasi digital. Menurutnya, sejalan dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, penguatan transformasi digital difokuskan mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat

“Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif, serta penguatan komunikasi publik,” tandasnya.

Raker bersama Komisi I DPR RI membahas dua agenda utama yakni Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023  dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Kominfo Tahun 2025.

Dalam raker, Menkominfo Budi Arie didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Direkur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hary Budiarto, dan Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto. Hadir pula pimpinan lembaga kuasi Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers.

Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) tengah menjadi perhatian global. Banyak negara mempersiapkan kebijakan dan talenta untuk menerapkan AI di seluruh sektor kehidupan. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menekankan pengembangan AI yang berpusat pada manusia dan kemanusiaan.

“Minggu lalu saya baru dari Swiss. Kita sama-sama mengkampanyekan AI yang Pro People and humanity, pro manusia dan kemanusiaan,” tuturnya dalam Peringatan Hari Ulang Tahun ke-10 IDN Times: Explore IDN Times di IDN Media HQ Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (06/06/2024).

Kampanye AI yang berpusat pada manusia dan kemanusiaan merupakan inisiatif untuk mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi AI yang mempertimbangkan kesejahteraan manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan hak asasi manusia. 

Saat ini, tantangan terbesar di tengah pemanfaatan teknologi AI yang makin meningkat berkaitan dengan bias informasi dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengajak media, termasuk IDN Times untuk mengdopsi teknologi AI untuk meningkatkan produktivitas.

“Karena ini eranya AI, Artificial Inteligence. Di era digitalisasi saat ini, media harus mampu menjawab tantangan yang ada,” tandasnya 

Menurut Menkominfo, saat ini penerapan teknologi AI mampu membawa dampak perubahan yang begitu besar terhadap berbagai sendi kehidupan manusia. Selain adopsi teknologi AI, media juga memiliki peran untuk mendidik masyarakat dalam memanfaatkan AI dengan optimal.

“Di era digital, media harus mampu menjawab tantangan dan peluang baru, serta memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie menyatakan media juga harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi baik saat ini maupun di masa mendatang. 

“Selamat ulang tahun ke-10 untuk IDN. Saya berharap di usia 10 tahun, IDN Time lebih progresif, lebih visioner dan juga lebih bisa bertahan terhadap perkembangan zaman,” ungkapnya.

Dalam acara itu hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Founder dan CEO IDN Media Winston Utomo.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Perusahaan teknologi global Microsoft menyampaikan komitmen mengembangkan ekosistem teknologi digital di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan CEO Microsoft Satya Nadella telah merilis komitmen nilai investasi sebesar Rp28 Triliun.

“Angkanya sudah dirilis, Microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar USD1,7 Miliar atau nilainya hampir Rp28 Triliun untuk mengembangkan Artificial Intelligence (AI) dan Cloud di Indonesia,” tuturnya dalam Konferensi Pers Kunjungan CEO Microsoft Corp di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Selasa (30/04/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, komitmen investasi Microsoft menjadi angin segar bagi pertumbuhan dan pengembangan ekosistem digital khususnya tekologi AI.

“Jadi ini angin segar bagi kita semua bahwa Indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global. Tadi juga Pak Presiden sampaikan bahwa pemerintah siap membantu manakala ada hal-hal yang perlu dibantu terhadap rencana investasi Microsoft di Indonesia,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kepada CEO Microsoft untuk membangun pusat data khusus AI di Indonesia.

“Microsoft sedang mengembangkan ODC (Office Data Connection), itu juga menjadi bagian dari rencana pembangunan dan pengembangan Microsoft di Indonesia. Soal tempat (lokasi pembangunan) Pak Presiden sudah menyampaikan silahkan mau di Bali atau di IKN. Untuk IKN penting terutama untuk membantu Smart City,” tuturnya.

Sebelumya, Menteri Budi Arie mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan CEO Microsoft Satya Nadella di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selanjutnya Menkominfo menghadiri Microsoft Build AI Day di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers, Menteri Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Staf Staf Khusus Menteri Sugiharto dan Widodo Muktiyo.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Pemerintah berupaya membangun ekonomi digital yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mulai mengembangkan infrastruktur hijau.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan saat ini Kementerian Kominfo telah mengembangkan program kota cerdas atau smart city dan pembangunan Pusat Data Hijau (PDH).

“Sebagai langkah awal konkret mendukung ekonomi hijau, Kementerian Kominfo melakukan pengembangan infrastruktur hijau  melalui kota cerdas berkelanjutan dan menghadirkan pusat data ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya dalam Green Impact Day – Untuk Ketahanan Pangan, Air, dan Energi Indonesia, di Sasana Budaya Ganesha, ITB Bandung, Senin (29/04/2024).

Menurut Menteri Budi Arie Program Smat City diterapkan berdasar enam pilar utama, yaitu (1) Smart Governance, (2) Smart Branding, (3) Smart Living, (4) Smart Economy, (5) Smart Society, dan (6) Smart Environment. 

“Upaya kedua Pembangunan PDH ini direncanakan akan mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Sertifikasi Platinum dari Green Building Council Indonesia,” tuturnya.

Meski masih ada kendala seperti kesenjangan infrastruktur digital hingga biaya adopsi teknologi hijau yang masih tinggi, Menkominfo menekankan inisiatif infrastruktur hijau harus tetap berjalan.

“Harus dapat kita selesaikan bersama, dengan harapan inisiatif serupa yang mendorong pelindungan lingkungan dapat terus berlangsung demi bumi kita tercinta,” ungkapnya. 

Menteri Budi Arie juga mengucapkan selamat kepada seluruh Pemenang NESC 2024.

“Semoga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mampu bersaing secara nasional maupun global,” ujarnya. 

Dalam acara itu, hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, CEO Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara Darmayana, dan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional ahli utama KLHK serta KESDM.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

“Presiden tadi menyampaikan kepada Apple bagaimana bisa berpartisipasi dalam pengembangan smart city di IKN,” ungkapnya di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/04/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Apple optimistis untuk berinvestasi di Indonesia karena melihat peluang yang besar, termasuk pembangunan IKN. 

“Nanti akan ada pembicaraan yang lebih detil. Kementerian Kominfo akan mendukung penuh dan mengawal aspek standardisasi perangkat telekomunikasi,” tuturnya.

Menkominfo menyatakan komitmen CEO Apple untuk berinvestasi merupakan peluang besar agar menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global supply chain.

“Presiden juga menyampaikan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam global supply chain. Dan Apple menyambut baik. CEO Apple berkomitmen untuk terus ada di Indonesia. Dengan demikian Indonesia dapat menjadi bagian dari global supply chain untuk industri teknologi dengan menyediakan komponen,” jelasnya.

Menteri Budi Arie mengharapkan dari pertemuan tersebut akan dapat meningkatkan optimistme Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia dan Asia menjadi salah satu pasar besar produk perangkat telekomunikasi . Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendorong Apple agar bisa mengembangkan manufacturing produk telekomunikasi di Indonesia.

“Bagaimana kemungkinan manufacturing Apple di Indonesia, karena saat ini kawasan ASEAN menjadi pasar yang besar bagi Apple dengan 65 juta penduduknya. Dan Indonesia berkontribusi sampai 45% pasar untuk kawasan ASEAN,” tandasnya.

Menkominfo menyatakan Apple telah menjadi bagian dalam pengembangan talenta digital nasional. Saat ini Apple telah membangun tiga Apple Developer Academy di Batam, Tangerang dan Surabaya untuk pengembangan aplikasi.

“Peningkatan SDM sudah ada, dan nantinya yang keempat rencanaya akan dibangun di Bali,” ujarnya.

Saat memberikan keterangan kepada media, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Staf Khusus Menteri Daniel Hutagalung.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan perhatian terhadap keamanan siber nasional. Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan secara global, terjadi peningkatan kasus keamanan siber dari tahun 2019 sebesar 40% dan lebih dari 77% pada tahun 2023.

“Keamanan siber menjadi inti dari hampir setiap aspek kehidupan kita. Terlebih, dengan meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi digital, kasus keamanan siber mengalami lonjakan yang signifikan,” ujarnya dalam Ramadhan Public Lecture UGM di Masjid Kampus UGM Yogyakarta, Minggu (31/03/2024).

Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara dengan indeks keamanan siber sebesar 63,64, dan peringkat 5 di Asia Tenggara. Menurut Wamen Nezar Patria, industri yang menjadi sasaran utama serangan siber dominan industri yang menyimpan data pribadi atau yang terlibat dalam ekosistem yang luas dengan unit lain.

“Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya memperkuat keamanan siber di Indonesia,” tandasnya.

Guna mengatasi ancaman keamanan siber, Wamenkominfo menyatakan arti penting menggunakan tiga pendekatan.

“Pertama, meningkatkan penggunaan layanan berbasis cloud. Kedua, melakukan transformasi digital. Dan ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap serangan siber,” jelasnya.

Wamen Nezar Patria menekankan arti penting untuk menjaga data pribadi dan menghargai ranah privat orang lain. Menurutnya, Kementerian Kominfo telah berupaya untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajiban terkait data pribadi. Sebagai individu, kita patut menjaga keamanan siber dari masing-masing kita, termasuk tidak melanggar hak-hak dan ranah privat orang lain,” tandasnya.

Dalam kuliah bertema Keamanan Siber dalam Era Internet of Things (IoT): Ancaman dan Strategi Pertahanan, Wamenkominfo Nezar Patria mengajak setiap warga negara bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik untuk meminimalkan ancaman keamanan siber.

“Penggunaan teknologi sudah sepatutnya dikelola oleh manusia untuk membawa banyak manfaat bukan menghadirkan kemudharatan. Mari terus tingkatkan kecakapan teknologi dan literasi, untuk mewujudkan pemanfaatan teknologi yang mampu membawa misi menebar rahmat bagi seluruh alam,” ungkapnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Pemerintah telah mencanangkan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City sejak tahun 2017. Program itu digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan lebih dari 250 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia menjadi bagian Jaringan Pengembangan Smart City. Setiap kota yang layak menjadi Smart City menurutnya memiliki tiga parameter yaitu konektivitas digital, literasi digital dan pemanfaatan teknologi digital.

“Banda Aceh masuk dalam Jaringan Pengembangan Smart City yang dibuat oleh Kominfo. Cuma untuk menjadi Smart City ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagaimana smart governance, smart branding, smart teknologi yang dipakai menjadi parameter untuk melihat apakah sebuah kota cukup smart memanfaatkan teknologi itu,” tuturnya saat menjadi bintang tamu Podcast Sagoe TV di Banda Aceh, yang disiarkan Sabtu (30/03/2024).

Wamen Nezar Patria menyatakan keberadaan konektivitas digital menjadi prasyarat dasar pengembangan Smart City. Menurutnya, saat ini sekitar 90% wilayah Indonesia telah tercover jaringan komunikasi baik 2G, 4G dan khusus 5G pada beberapa kota besar di Indonesia.

“Tingkat penetrasi internet juga makin lama makin tinggi, sekarang ada sekitar lebih dari 80% penetrasinya dari 287 juta jiwa. Saya kira dengan kondisi yang demikian tentu kita bisa bayangkan information society bisa bertumbuh dan berkembang dalam satu ekosistem masyarakat digital,” tuturnya.

Selanjutnya, Wamenkominfo menyatakan literasi digital menjadi kriteria penting dalam mendukung Program Smart City selain fasilitas pendukung yang disiapkan pemerintah daerah.

“Yang terpenting juga bagaimana smart education dilakukan untuk masyarakat agar bisa mengakses teknologi dengan lebih baik. Karena itu, perlu ada pendidikan melek digital atau literasi digital supaya bisa memanfaatkan arus informasi digital dengan positif,” ujarnya.

Guna mendukung pengembangan Smart City, Kementerian Kominfo menyiapkan berbagai program inisiatif bidang digital dengan menyeleraskan kebutuhan masyarakat agar makin produktif. Wamen Nezar Patria  menyontohkan pengembangan talenta digital, ekosistem startup karya anak bangsa hingga infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

“Contoh seperti kegiatan Markas Startup Digital yang merupakan satu gerakan dari program 1000 Startup Digital yang diinisiasi oleh Kominfo sejak 2016. Wadah ini dalam rangka menyambut pertumbuhan ekonomi digital yang makin hari makin berkembang seiring dengan perkembangan TIK,” jelasnya. 

Wamenkominfo juga memaparkan upaya Kementerian Kominfo menjadikan Banda Aceh sebagai kota ketiga peluncuran Markas setelah Jakarta dan Surabaya. Lewat Markas diharapkan menjadi motivasi bagi generasi milenial dan Gen Z di Aceh dalam menciptakan startup lokal untuk bersaing di skala nasional hingga global.

“Jadi Markas Aceh ini salah satunya dalam rangka mempersiapkan generasi muda kita untuk menyambut era baru masyarakat digital. Aceh dipilih karena kita melihat terjadi digital divide atau ketimpangan digital antara pulau Jawa dengan luar Jawa, nanti di beberapa kota lain (di luar pulau Jawa) akan menyusul untuk dibuat Markas ini,” ungkapnya.  

Kementerian Kominfo meluncurkan Markas Aceh agar menjadi wadah kreatif generasi muda saling berbagi pengalaman dalam rangka mendirikan usaha rintisan startup. Bagi Wamenkominfo, Markas akan memudahkan pelaku startup tergabung dalam jaringan bisnis.

“Jika mau masuk ke berbagai macam bisnis mereka tau apa yang harus dilakukan dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk membuat optimalisasi proses binsis mereka. Karena itu, Kominfo hadir sebagai fasilitator, kita coba menyiapkan infrastrkturnya, memfasilitasi pertemuan antara investor dengan startup dan pendidikan untuk membangun kapasitas,” jelasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Di tengah gelombang digitalisasi yang menghantam industri media, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi Publisher Rights yang baru disahkan Presiden ini tidak hanya menjanjikan masa depan yang cerah bagi jurnalisme berkualitas di era digital, tetapi juga menegaskan komitmen negara terhadap kebebasan pers.

“Regulasi ini tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan pers atau mengatur jenis konten tertentu. Sebaliknya, Perpres ini secara eksklusif mengatur kerja sama bisnis antara penerbit dan platform digital, tanpa satu pun pasal yang dirancang untuk membungkam kebebasan pers,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Perpres Publisher Right, Untuk Siapa?”, di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2024).

Saat ini, menurut Wamen Nezar Patria, disrupsi digital telah menghadirkan jurang yang lebar antara platform digital dan media konvensional. Media konvensional yang dulunya menjadi pilar utama jurnalisme berkualitas, kini dilanda badai disrupsi. 

“Bahkan media konvensional tertinggal jauh dari platform digital dalam hal jangkauan audience maupun pendapatan,” ujarnya.

Wamenkominfo berpendapat bahwa tantangan ‘filter bubble’ yang diciptakan oleh algoritma platform digital menjadi isu yang sangat penting. Menurutnya, personalisasi konten berdasarkan profil data pengguna menjadi pedang bermata dua, yakni memudahkan distribusi iklan namun juga berpotensi menggeser kekuatan informasi ke arah yang tak terduga.

Oleh karena itu, menurut Wamen Nezar Patria, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari akses informasi tidak berkualitas yang kian hari makin merebak luas di berbagai platform media sosial.

“Namun, Perpres ini bukan solusi ajaib. Kualitas jurnalisme ultimately tetap ditentukan oleh skill dan etik jurnalis itu sendiri,” tegasnya.

Bagi Wamenkominfo, kemampuan atau skill tetap menjadi landasan utama bagi seorang jurnalis untuk menghasilkan karya yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. Kemampuan riset, menulis, dan editing yang baik juga menjadi kunci untuk menghasilkan konten berkualitas kepada masyarakat.

Namun kemampuan tersebut bukan segalanya, Menurut Wamen Nezar Patria, seorang jurnalis juga harus memiliki etika sebagai kompas moral dalam menjalankan tugasnya. 

“Integritas, objektivitas, dan keberpihakan pada kebenaran menjadi nilai-nilai yang haram untuk ditawar-tawar,” tandasnya.

Wamenkominfo menekankan, harapan jurnalisme berkualitas ini tak bisa tumbuh subur tanpa industri media yang sehat. Ibarat tanah yang menopang, industri media yang sehat menyediakan ruang bagi jurnalisme berkualitas untuk berkembang dan menjangkau lebih jauh khalayak luas.

Wamen Nezar Patria berharap kehadiran Perpres Publisher Rights dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan industri media yang sehat dengan mendorong platform digital memprioritaskan jurnalisme berkualitas dan berita yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)