Depkominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika memperingati hari jadi ke-23. Penanda perjalanan panjang sejak terbentuk sesuai Keputusan Presiden No. 228/M pada 9 Agustus 2001.

Dalam momen peringatan tahun ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyampaikan lembaga yang membantu Presiden di sektor komunikasi dan informatka telah menjalankan peran sebagai penggerak transformasi digital di Indonesia, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam 23 tahun perjalanan ini, Kominfo terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Kami tidak hanya menjadi pengelola komunikasi, tetapi juga motor penggerak transformasi digital yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (13/09/2024).

Menghadapi berbagai tantangan global dan perkembangan teknologi yang makin pesat, Sekjen Mira Tayyiba menekankan transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, tetapi merupakan keharusan yang harus dihadapi oleh Indonesia.

“Kontribusi kami ke depan akan lebih kuat, lebih relevan, dan lebih inovatif. Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kominfo akan terus berinovasi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat memimpin di era digital ini dengan kedaulatan penuh,” tandasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan arti penting semangat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Demikian pula dengan kedaulatan digital yang menjadi  kunci untuk menjawab tantangan global dan menciptakan peluang baru bagi generasi mendatang.

“Semangat kita adalah semangat inovasi, memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi bangsa yang berdaulat secara digital,” tegasnya.

Dengan Semangat 23 Tahun Kementerian Kominfo, Sekjen Mira ingin mengajak seluruh jajaran dan pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dan berinovasi demi tercapainya Indonesia yang berdaulat secara digital.

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita bisa mencapai Indonesia Emas yang berdaulat di ranah digital. Ini bukan hanya mimpi, tapi tujuan yang bisa kita wujudkan bersama. Selamat Ulang Tahun, Kominfo! Selamat Ulang Tahun untuk Kita Semua!” ungkapnya.

Pembentukan Kementerian Kominfo bermula dari pengangkatan (Alm.) H. Syamsul Mu’arif sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam Kabinet Gotong Royong. Kala itu, memiliki peran sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen. Sebulan kemudian, tepatnya pada 13 September 2001, terbit Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001 yang menetapkan tugas, fungsi, kewenangan, serta struktur organisasi Menteri Negara Kominfo. Sejak tiga tahun terakhir, tanggal ini diperingati sebagai puncak Hari Ulang Tahun Kementerian Kominfo.

Seiring dengan semakin majunya teknologi dan semakin kuatnya penetrasi digital di Indonesia, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari transformasi digital ini untuk pengembangan ekonomi, sosial, maupun akses terhadap informasi.

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kominfo ini juga akan dirayakan oleh segenap sivitas Kominfo melalui puncak rangkaian Kominfo Karnaval 2024 yang akan digelar pada tanggal 20 September mendatang serta penerbitan buku “Satu Dekade Lompatan Digital: Menembus Batas, Merekat Persatuan” sebagai refleksi perjalanan Kementerian Kominfo selama sepuluh tahun terakhir.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Industri pusat data atau data center menjadi salah satu penggerak utama ekonomi dan teknologi di masa depan. Peningkatan pertumbuhan industri pusat data menjadi bagian dari strategi percepatan transformasi digital nasional. 

Guna memperkuat iklim investasi, meningkatkan persaingan usaha, dan menjawab kebutuhan publik melalui inovasi sektor industri pusat data, Pemerintah berkomitmen menghadirkan terobosan kebijakan afirmatif karena potensi Indonesia sebagai hub dalam industri pusat data regional dan internasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Pemerintah akan memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Lingkup Publik.

“Dengan kedua ketentuan ini, kami yakin dapat menghadirkan penyediaan layanan yang andal, melindungi kepentingan nasional, dan memperkuat potensi pasar industri penyedia pusat data,” jelasnya dalam Data Center Industry Dialogue, di Jakarta Selatan, Rabu (11/09/2024).

Menteri Budi Arie juga membuka peluang bagi ketentuan yang mengatur pusat data sektor privat, yaitu PP PSTE dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) untuk Lingkup Privat. 

“Kedua ketentuan tersebut sedang dalam tahap penelaahan untuk memastikan nilai ekonomi industri pusat data dapat dioptimalkan,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan, revisi terbatas terhadap regulasi yang ada diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam beberapa norma kunci. Menurut Menteri Budi Arie, penyusunan kebijakan yang ramah industri merupakan upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang adil dan mendorong perkembangan industri yang lebih sehat.

“Ini mencakup klasifikasi data, akses sistem dan data elektronik untuk pengawasan dan penegakan hukum, serta fasilitas investasi terkait lahan, pasokan energi, dan energi hijau,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie berharap industri pusat data tumbuh dengan pesat dan menjadi pilar utama dalam agenda besar transformasi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

“Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri dan memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung investasi serta inovasi di sektor ini,” tegasnya.

Menteri Budi Arie mengapresiasi penyelenggaraan dialog bertema Data Center: The New Engine for Indonesia Economy untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam industri pusat data di Indonesia. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku industri dalam ekosistem pusat data di Indonesia, yang secara gigih terus memperjuangkan lompatan di sektor ini,” ungkapnya.

Data Center Industry Dialogue yang diselenggarakan CNBC Indonesia dihadiri Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, dan Presiden Direktur PT DCI Indonesia Otto Toto Sugiri. 

Biro Humas Kementerian Kominfo

Pemerintah berupaya mempercepat pemerataan akses internet dengan membangun infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia. Pada saat bersamaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan upaya pemerataan akses internet selain mengikis kesenjangan digital juga akan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Indonesia.

“Kita perlu mengingat pentingnya menciptakan kesempatan yang setara dalam pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai transformasi digital yang inklusif dan memberdayakan,” tandasnya dalam Keynote Speech Datacomm Solution Day 2024 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/09/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo terus melakukan upaya memperkecil kesenjangan digital lewat program dan kebijakan strategis.

“Solusinya melalui upskilling dan reskilling, meningkatkan literasi digital masyarakat dengan pelatihan dan investasi sektor pendidikan. Juga memanfaatkan konstelasi satelit sebagai upaya menciptakan akses broadband yang aksesibel di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan penerapan solusi itu diperkuat melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sehingga bisa memfasilitasi transfer of knowledge dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

“Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1,” tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga menginisiasi beberapa program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Menteri Budi Arie menilai inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi. 

“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence,” jelasnya.

Sedangkan di tingkat lanjut, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik.  Semua upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri,” ungkap Menkominfo.

Saat ini di Indonesia, tingkat penetrasi internet terus bertumbuh dan mencapai 79,5% populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

Dalam Datacomm Solution Day 2024, Menkominfo Budi Arie Setiadi disampingi Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Aris Kurniawan. Tampak hadir Presiden Direktur Datacomm Diangraha Tan Wie Tjin, Pakar Teknologi Informatika Richardus Eko Indrajit, Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Pekalongan Kusuma Adi Achmad, dan  jajaran pimpinan Datacomm Diangraha.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital sebagai bentuk pelindungan terhadap masyarakat. Pada saat bersamaan terus menyiapkan regulasi untuk meningkatkan pelindungan data digital termasuk mencegah serangan siber dengan peningkatkan adopsi teknologi digital.

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengapresiasi perusahaan digital yang mematuhi regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen, termasuk penanganan aduan konsumen terhadap pelayanan digital.

“Kita sangat mengapresiasi company yang memberikan proteksi terhadap data-data konsumen. Ini saya kira salah satu langkah yang cukup baik, karena isu cyber security dalam financial services ini menjadi sangat krusial,” ungkapnya usai menghadiri VIDA Executive Summit 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (03/09/2024).

Menurut Wamen Nezar Patria serangan siber banyak berdampak terhadap dunia bisnis digital. Apalagi nilai kerugian yang dihasilkan mendorong Pemerintah senantiasa mengembangkan ekosistem digital yang sehat dan punya daya tahan terhadap serangan kejahatan siber. 

“Kementerian Kominfo terus berupaya bersama ekosistem bisnis digital yang ada di Indonesia untuk terus memperbaiki baik pada tingkat teknologi maupun pada level regulasi,” tandasnya.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan kunci dalam VIDA Executive Summit 2024, Wamenkominfo menjelaskan serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia namun di seluruh dunia dengan peningkatan signifikan. Berdasarkan data National Cyber Security Index tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-49 keamanan siber dari 176 negara. 

“Sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia masuk peringkat lima besar. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara mencatat ratusan juta serangan siber terhadap Indonesia setiap tahun. Pada tahun 2023 tercatat 279 juta serangan siber, sementara dibanding tahun sebelumnya serangan siber terhadap Indonesia makin naik dengan 24%,” ungkapnya.

Selain serangan siber, ada pula kejahatan siber seperti penipuan online. Wamen Nezar Patria menjelaskan upaya Kementerian Kominfo telah mengelola ratusan ribu aduan berkaitan dengan penipuan online lewat layanan cekrekening.id.

“Cekrekening.id sebagai sarana aduan masyarakat untuk melaporkan nomor rekening yang diduga menjadi sasaran tindak pidana penipuan, mencatat sebanyak 572 ribu aduan terkait fraud atau penipuan online yang masuk melalui kanal layanan cek rekening sepanjang tahun 2017 s.d 2024. Jenis fraud yang mendominasi adalah penipuan jual beli online dan investasi fiktif online,” tuturnya.

Guna memberikan perlindungan terhadap ekosistem digital, melakukan penegakan hukum, dan pencegahan kegiatan siber, Kementerian Kominfo juga telah menyusun sejumlah regulasi . 

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengelola aktifitas di ranah elektronik dan digital agar lebih aman dan terpercaya,” tandas Wamenkominfo Nezar Patria.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Pemerintah telah membangun infrastruktur digital dari hulu ke hilir. Program unggulan itu telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam mengadopsi layanan digitalisasi di semua sektor. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan pembangunan infrastruktur digital berlangsung secara masif selama dua periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

“Kita harus mengakui bahwa 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi sangat meningkat pesat digitalisasi yang diwujudkan selama masa pemerintahannya selama 10 tahun,” jelasnya dalam kunjungan ke Redaksi kompas.com di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, berbagai lompatan dan capaian digitalisasi harus menjadi fondasi bagi seluruh komponen bangsa untuk bekerja lebih keras di masa mendatang.

“Kita harus melompat lagi untuk 10 tahun ke depan, terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Di tengah capaian atas program dan kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika itu, Menkominfo menyatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah. Namun, menurutnya kepiawaian kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi bagian penting dalam mengatasi tantangan sejarah tersebut.

“Bahwa 10 tahun ini lompatannya luar biasa. Kalau kita fondasinya waktu itu tidak ditangani Pak Jokowi, belum tentu tercapai cita-cita negara,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie menekankan juga amanah Presiden Joko Widodo untuk fokus memberantas aktivitas ilegal di ruang digital seperti judi online.

“Bapak Presiden berpesan, satu, soal judi online harus dibereskan. Karena ini sangat meresahkan masyarakat, daya rusaknya terhadap ekonomi negara, ekonomi masyarakat dan keluarga sangat besar sekali,” ungkapnya.

Menurut Menkominfo, judi online sangat berbahaya untuk upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebagaimana menjadi Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak ambil bagian dalam pemberantasan judi online.

“Jadi, judi online ini ekonomi yang sangat buruk bagi masyarakat kita. Bahkan kemarin saya memimpin deklarasi dan menyaksikan penandatangan pakta integritas. Saya minta semua platform, semua Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menandatangani pakta integritas untuk tidak memfasilitasi perjudian online di dalam sistem elektronik mereka,” jelasnya.

Dalam kunjungan ke Redaksi kompas.com, Menkominfo Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prabunindya Revta Revolusi dan Staf Khusus Menteri Sugiharto.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah memahami dan menghormati dinamika masyarakat menyusul pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menkominfo meminta ruang publik dijaga bersama agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan baik.

“Jangan sampai dinamika seputar pilkada ini memunculkan disinformasi, fitnah, atau kekerasan yang merugikan kepentingan umum. Kita semua akan rugi kalau itu terjadi,” ujar Menkominfo Budi Arie di Jakarta pada hari ini, Kamis (22/08/2024).

Menkominfo menilai kedewasaan dan kebesaran bangsa Indonesia dapat diukur dari bagaimana warga bangsa ini menyikapi perbedaan pendapat. Sikap demokratis serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan telah terlihat di masyarakat di tengah dinamika belakangan ini.

“Kita jaga persatuan dan kesatuan. Saya yakin hasilnya akan baik untuk semua pihak,” tuturnya.

Menurut Budi Arie, sikap pemerintah jelas dan tidak berubah, yakni akan melaksanakan segala aturan yang berlaku untuk Pilkada 2024.

Menkominfo menjelaskan hari ini DPR menyatakan tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aturan pilkada akan berlaku jika sampai 27 Agustus RUU Pilkada tidak disahkan oleh DPR.

“Pemerintah hanya akan taat dan patuh kepada aturan yang berlaku,” kata Budi Arie

Menkominfo juga menuturkan bahwa dinamika yang terjadi setelah putusan MK dan pembahasan RUU Pilkada di DPR mesti disikapi dengan bijak. Saat ini, fungsi yudikatif dan legislatif sedang berjalan yang diikuti dengan fungsi aspirasi dari publik dan media.

Pemerintah berharap dinamika di masyarakat tersebut bakal berujung pada pelaksanaan Pilkada 2024 yang demokratis, damai, dan aman. Pilkada serentak akan dihelat pada Rabu, 27 November yang akan datang, di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menekankan Sovereign AI penting sebagai langkah strategis dalam melindungi dan memajukan kepentingan nasional di era digital yang makin berkembang pesat. 

“Kita harus memastikan bahwa AI yang kita kembangkan mampu melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional kita. Sovereign AI adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa teknologi ini berfungsi dalam koridor yang sesuai dengan regulasi dan peraturan negara kita,” jelasnya dalam Lintasarta Cloudeka Sovereign AI Empowering Indonesia’s Future, di Jakarta Pusat, Rabu (21/08/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan penerapan Sovereign AI mendapatkan perhatian Pemerintah, karena pada tahun 2025, investasi sektor swasta diperkirakan mencapai USD200 Miliar.

“Selain itu, total investasi untuk teknologi terintegrasi antara AI dan cloud computing pada tahun 2030 diperkirakan mencapai USD397 Miliar. Ini adalah indikasi jelas betapa vitalnya teknologi ini bagi masa depan ekonomi dan keamanan digital kita,” tegasnya.

Menkominfo menjelaskan teknologi cloud computing memainkan peran sentral dalam pengembangan Sovereign AI. Menurutnya, cloud computing menyediakan infrastruktur yang memungkinkan pengembangan dan penerapan model AI secara efisien tanpa harus membangun dan mengelola pusat data secara fisik. 

“Hal ini sangat penting untuk memastikan akses, pemrosesan, dan penyimpanan data dengan kecepatan tinggi dan keamanan yang memadai,” tandasnya.

Namun di sisi lain, Menteri Budi Arie Setiadi mengingatkan tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan cloud computing di Indonesia. Mulai dari perbedaan tingkat penetrasi internet di beberapa wilayah, keterbatasan talenta digital cloud computing, dan isu keamanan data.

“Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu mengadopsi strategi implementasi cloud computing yang komprehensif, mendorong pengembangan infrastruktur cloud nasional, serta memastikan privasi dan keamanan data dengan standar keamanan siber yang ketat,” ungkapnya. 

Menkominfo juga mendorong seluruh pemangku kepentingan saling berkoneksi dan menampung berbagai masukan guna pengembangan AI yang inklusif, aman, dan terpercaya, sekaligus menjadikan AI berfungsi untuk manusia dan kemanusiaan. 

“Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga sangat penting untuk mempercepat inovasi dan investasi dalam teknologi cloud. Termasuk memperkuat ekosistem teknologi digital di Indonesia dan memajukan Sovereign AI sebagai bagian dari visi besar menuju masa depan digital yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam acara itu, tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mantan Menkominfo Periode 2014-2019 Rudiantara, CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, CEO Lintasarta Bayu Hanantasena, serta Head of Developer Program ASEAN and ANZ NVIDIA Deb Goswami.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan adopsi AI agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Bersama stakeholder untuk memberikan pandangannya atas pengembangan AI, terutama bagaimana teknologi terkini ini, bisa kita optimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” ungkapnya dalam Diskusi Publik tentang Sarasehan Nasional AI di Sari Pasific Jakarta Pusat, Selasa (20/08/2024). 

Wamen Nezar Patria menyatakan beberapa lembaga pemerintah di Indonesia telah menerapkan teknologi AI untuk layanan publik pada masing-masing sektor. 

“Contohnya di Kementerian Kominfo sendiri mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi berita palsu atau hoaks yang beredar di ruang digital dengan teknologi yang kita sebut sebagai NLP (Natural Language Processing) dan juga memakai machine learning,” jelasnya.

Selain Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengembangkan chatbot berbasis AI untuk membantu wajib pajak mendapatkan informasi dan layanan terkait perpajakan dengan lebih mudah.

“Di Kementerian Kesehatan juga mengembangkan dan memanfaatkan AI dan teknologi kesehatan di bidang radiologi dan patologi di beberapa rumah sakit di Indonesia. Dan juga teknologi rontgen dada, CT Scan, otak dan juga patologi anatomi yang lain,” jelas Wamenkominfo.

Menurut Wamen Nezar Patria, pengembangan AI juga diterapkan dalam sejumlah layanan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan tujuan yang khusus.

“Misalnya memprediksi cuaca dan bencana, memprediksi pola lalu lintas. Ini paling banyak dipakai saat ini untuk memetakan traffic di jalan tol dan lain sebagainya sudah menggunakan AI termasuk mengatur lalu lintas pintu tol,” tuturnya.

Wamenkominfo mengapresiasi pemangku kepentingan dan mitra Kementerian Kominfo yang ikut melakukan kajian tematik tentang pengembangan AI di Indonesia.

“Kita harapkan forum ini menjadi wadah dan sarana untuk menampung berbagai macam masukan. Bersama mari kita wujudkan tata kelola AI yang aman, inklusif dan terpercaya demi Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju,” ungkapnya.

Dalam diskusi Sarasehan Nasional AI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato kunci secara virtual. 

Tampak hadir langsung Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Mochamad Agus Rofiudin, Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Sinta Dewi Rosadi, Director Government Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi, serta Ekonom INDEF Drajad Hari Wibowo.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

“Pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi perjudian secara daring,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Terkini, ada 21 PJP dengan 42 Sistem Elektronik yang didaftarkan di Kementerian Kominfo.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.

Kementerian menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas perjudian.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kementerian Kominfo meminta para penyelenggara agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan Sistem Elektronik secara komprehensif dan mendalam untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya.

Hasil pemeriksaan internal/audit yang dimaksud diserahkan kepada Kementerian Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

“Dalam hal batas waktu 7 hari tersebut Kementerian Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Menkominfo Budi Arie.

Berikut data perusahaan penyedia jasa pembayaran dan nama sistem elektroniknya:

1. BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA – LOKET BANK JOGJA
2. ANADANA KODE NONTUNAI – MONY UANG ELEKTRONIK
3. ANADANA KODE NONTUNAI – MONY UANG ELEKTRONIC
4. SAHABAT KIRIM DIGITAL – EASYLINK
5. SAHABAT KIRIM DIGITAL – AYOLINX
6. SINAR MERAK SANTOSO SYARIAH – SMS PAY
7. INACASH LENTERA TEKNOLOGI – INACASH
8. SOLUSI PEMBAYARAN NASIONAL – SPNPAY
9. KREIGAN DIGITAL WESEL – NEXTRANS
10. NUSAPAY SOLUSI INDONESIA – NUSAPAY
11. SUNRATE COMMERCIAL SERVICES – SUNRATE
12. BANK NANO SYARIAH – AIRA MOBILE
13. KIRIMAN DANA PANDAI – KYRIM
14. BIMASAKTI MULTI SINERGI – WINPAY
15. ARASH DIGITAL REKADANA – SISTEM INTEGRATOR PEMBAYARAN LINTAS BATAS (CROSS BORDER PAYMENT) MENGGUNAKAN QRIS (QUICK RESPONSE INDONESIA STANDARD)
16. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK RAKYAT INDONESIA -INTERNET BANKING WEB BANK BRI
17. E2PAY GLOBAL UTAMA – E2PAY GLOBAL UTAMA
18. BIMASAKTI MULTI SINERGI – BINAPAYMENT
19. BIMASAKTI MULTI SINERGI – CIJPAY
20. BIMASAKTI MULTI SINERGI – PAYKALTIMTARA
21. BIMASAKTI MULTI SINERGI – KERIS
22. BIMASAKTI MULTI SINERGI – COOPAY
23. BIMASAKTI MULTI SINERGI – MADIUNPAY
24. BIMASAKTI MULTI SINERGI – DELTAPAY
25. E2PAY GLOBAL UTAMA – PT E2PAY GLOBAL UTAMA
26. E2PAY GLOBAL UTAMA -E2PAY
27. BIMASAKTI MULTI SINERGI -EKAPAY
28. BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA BUMI ARTHA – BANK EKA INTERNET BANKING
29. GPAY DIGITAL ASIA – GAJA
30. INTI DUNIA SUKSES – MITRA I.SAKU
31. VISI JAYA INDONESIA – EIDUPAY
32. BIMASAKTI MULTI SINERGI – BDS PAY
33. BIMASAKTI MULTI SINERGI – ABAF PAY
34. BIMASAKTI MULTI SINERGI – PANGANDARAN PAY
35. BIMASAKTI MULTI SINERGI – MAJA PAY
36. BIMASAKTI MULTI SINERGI – JOMBANG KITA
37. BIMASAKTI MULTI SINERGI – GRESIK PAY
38. BIMASAKTI MULTI SINERGI – GIANYAR PAY
39. BIMASAKTI MULTI SINERGI – GUNUNGKIDUL PAY
40. BIMASAKTI MULTI SINERGI – BANTEN PAY
41. FINNET INDONESIA – APLIKASI MITRA FINPAY
42. AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA – SHOPEEPAY

(*)

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan upaya pencegahan agar judi online tidak meluas.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan mengambil enam langkah tegas untuk membatasi praktik perjudian ilegal yang meresahkan masyarakat. Selain itu, Kementerian Kominfo tengah merancang kampanye untuk penyadaran masyarakat.

“Kominfo tengah memproses Instruksi Presiden tentang Pelarangan dan Pemberantasan Kegiatan Perjudian dalam Jaringan, Pemblokiran Virtual Private Network (VPN) gratis, Penguatan kebijakan pemutusan Network Access Provider (NAP), pemberian peringatan dan perintah kepada platform digital, dan pembatasan transfer pulsa maksimal Rp1 Juta per hari dengan pengecualian agen pulsa, serta audit terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE),” jelasnya dalam Indonesia Public Relations Summit 2024: “Consolidation for Reputation” di Auditorium Balairung Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Jumat (09/08/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan keberadaan Inpres akan menjadi dasar penanganan aplikasi atau situs judi online. Menurutnya, perjudian digital bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kesejahteraan finansial, kesehatan mental, dan harmoni sosial masyarakat.

“Satgas juga sedang merancang tindakan preventif dengan menyembunyikan notifikasi ketika ada masyarakat yang terpantau mengakses situs judi online,” ungkapnya.

Mengenai pemutusan akses Virtual Private Network (VPN) gratis, Menkominfo menyatakan tindakan itu dilakukan untuk yang terbukti digunakan mengakses judi online. Menteri Budi Arie menyatakan upaya itu sebagai bentuk pelindungan kepada pengguna internet.

“Perlu saya ingatkan, bahwa VPN gratis sangat berbahaya bagi pengguna karena rentan digunakan untuk penipuan, pencurian data pribadi, dan kejahatan siber lainnya,” ujarnya.

Kementerian Kominfo menerapkan penguatan kebijakan pemutusan NAP dari Kamboja dan Filipina. Selanjutnya, memberikan peringatan dan perintah kepada platform digital untuk pengendalian Domain Name System (DNS) publik yang menjadi celah aktivitas judi online.

“Saat ini tengah proses Surat Edaran Menkominfo tentang Kebijakan Pembatasan Transfer pulsa maksimal Rp1 Juta per hari dengan pengecualian agen pulsa, serta akan terus bersinergi dengan asosiasi dan industri,” tutur Menkominfo.

Dalam waktu dekat, Kementerian Kominfo mengeluarkan perintah audit terhadap PSE yang berpotensi digunakan untuk aktivitas judi online dengan ancaman pencabutan terhadap daftar PSE yang mereka miliki. Bahkan Kementerian Kominfo telah memutus akses 32 situs tanpa izin yang menggunakan pulsa untuk judi online.

“Jika sistem elektronik tidak menindaklanjuti perintah ini, maka Kominfo akan melakukan pencabutan tanda daftar PSE yang dimiliki,” jelas Menteri Budi Arie.

Menkominfo menyatakan kerja Satgas Pemberantasan Judi Online bagus dan terarah. Salah satu indikatornya berhasil menahan percepatan laju transaksi judi online.

“Kami meminta kerja sama dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dengan ketat sistem pembayaran yang biasa digunakan untuk bermain judi online,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie menekankan komitmen Kementerian Kominfo dalam menangani judi online secara serius tanpa pandang bulu.

“Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online terus progresif dan agresif memberantas judi online. Saat ini, satgas fokus pada bandar, bukan ke pemain,” tegasnya.

Bersama Stop Judi Online

Guna memberdayakan masyarakat dalam melawan praktik perjudian ilegal di dunia maya, Kementerian Kominfo melakukan Kampanye “Bersama Stop Judi Online”. Kampanye ini menggunakan beragam pendekatan, mulai dari penanayangan iklan di media luar ruang yang ada di kantor kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dan beragam media yang mudah diakses masyarakat hingga pemasangan iklan di media massa.

“Iklan layanan masyarakat itu berisi tentang judi online adalah penipuan. Kategorinya scam, bagaimana rakyat kecil ditipu, uang 50 ribu rupiah masa bisa jadi berlipat ganda menjadi lima miliar rupiah,” jelas Menteri Budi Arie.

Untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya bermain judi online, Kementerian Kominfo telah resmi meluncurkan portal edukasi “Bersama Stop Judi Online” dengan alamat https://s.id/bersamastopjudol. Portal didesain sebagai pusat informasi dan aksi bagi masyarakat.

Beberapa fitur utama yang ditawarkan meliputi Hotline khusus untuk melaporkan aktivitas judi online, akses Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 dan booklet informatif, video edukasi serta materi kampanye serta langkah melawan judi online hingga ruang diskusi dan berbagi pengalaman antarpengguna.

“Kominfo terus mengembangkan portal ini dengan fitur-fitur baru dan konten yang diperbarui secara berkala. Kami juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk platform media sosial, untuk memperluas jangkauan kampanye,” jelas Menkominfo.

Menkominfo Budi Arie mengajak seluruh insan kehumasan memberikan dukungan terhadap upaya penanganan judi online.

“Peran insan kehumasan sangat diharapkan dalam mendukung inisiatif ini. Saya mendorong insan kehumasan dapat mendukung langkah-langkah tegas satgas judi online,” ungkapnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir menyatakan insiden ransomware yang terjadi pada PDNS-2 beberapa waktu lalu menjadi pembelajaran penting dalam menjaga keamanan PDN ke depan.

“Harus diakui bahwa insiden PDNS 2 itu mempengaruhi bagaimana kita memperbaiki proses pembangunan dan sebagainya. Tetapi, PDN sendiri, kami kira tidak berhenti ya, masih jalan. Pemerintah kini semakin memperhatikan dari sisi kualitas serta keamanan PDN Cikarang,” jelasnya dalam Acara Ngopi Bareng di Pressroom Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (09/08/2024).

Menurut Dirjen Hokky Situngkir, saat ini perkembangan pembangunan PDN dari sisi masterplan infrastruktur sudah 70% lebih, sedangkan aspek desain telah tuntas lebih dari 80 persen.

“Dari segi pembangunan infrastruktur, mungkin kesiapannya sudah lebih dari 70 persen. Sedangkan dari segi desain, PDN Cikarang sudah dibangun sekitar 80 persen,” tuturnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan PDN Cikarang akan beroperasi pada awal tahun depan. Adapun mengenai waktu peresmian PDN menurutnya bergantung pada arahan pimpinan. Namun, Dirjen Hokky Situngkir menekankan timeline penyelesaian PDN tidak terganggu oleh serangan siber ke PDNS 2.

“Peresmian, itu mungkin diumumkan oleh yang lebih tinggi dari kami. Kalau bicara timeline sebelumnya, itu tidak begitu terganggu (ransomware PDNS) sebenarnya. Kan, PDN itu infrastruktur, nanti akan ada isinya, tenant, dan sebagainya. Yang jelas, kita mungkin akan bisa aktif tahun depan,” jelasnya.

Pemerintah hingga kini terus berupaya menyelesaikan proyek strategis PDN di Cikarang. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan akan terus melakukan evaluasi selama penyelesaian pembangunan. 

“Kita evaluasi terus-menerus, backup, rancangannya. Intinya sudah bisa aktif tahun depan awal. Infrastruktur desain sudah naik beberapa persen dari sebelumnya,” tandasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses 32 situs yang menyediakan layanan konversi atau penguangan pulsa ke rupiah yang berkaitan dengan judi online.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan tindakan itu diambil untuk mencegah dan membatasi ruang gerak aktivitas judi online.

“Pemblokiran dilakukan mulai hari ini. Kami tidak mentoleransi dan semua pihak harus bersatu padu dalam memberantas judi online,” tegasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (08/08/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan penutupan akses dilakukan terhadap 32 32 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

“Dasar hukum pemutusan akses Penyelenggara Sistem Elektronik yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE),” jelasnya.

Dari 32 PSE yang ditutup akses hanya terdapat 1 PSE yang terdaftar yaitu Boss Pulsa. Sementara, 31 PSE lainnya tidak terdaftar. Berikut 31 PSE yang tidak terdaftar:

1. Tetra Pulsa
2. byPulsa – Convert Pulsa
3. Transfer Pulsa Store
4. Tukarcoid
5. Uangkan
6. viapulsa
7. bagipulsa
8. Delta Convert
9. Dooeit: Convert Pulsa
10. RubahPulsa
11. converin
12. zonaconvert
13. rajin convert
14. pulsaconverter.com
15. conversa
16. Beli Pulsa
17. Convert Pulsamu Jadi Uang
18. Pulsaku – convert Pulsa
19. Transfer-pulsa (Tukar pulsa)
20. Cvpulsa – Convert Pulsa
21. Zahraconvert
22. Toko Convert
23. Sultan Pulsa – Tukar Pulsa
24. GOPULSA Convert pulsa ke Uang
25. Autoconvert – Tukar Pulsa
26. Gudang Pulsa – Tukar Pulsa
27. Sukma Convert
28. Tukar Pulsa
29. Pulsa Converter
30. Converinaja
31. Convert Pulsa

Penutupan akses 31 PSE ini sesuai Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2019. Dimana 31 PSE tersebut tidak menjalankan kewajiban mendaftar sebagai PSE yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa langsung. 

“Adapun sanksi berupa pemutusan akses terdapat dalam Pasal 100 ayat 1 PP 71 Tahun 2019, yang berbunyi layanan patut diduga dapat digunakan untuk memfasilitasi konversi pulsa ke uang yang digunakan dalam transaksi judi online,” jelas Menteri Budi Arie.

Menurut Menkominfo judi online sangat berdampak kepada masyarakat kecil. Dengan penutupan akses ini, Menkominfo mengharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang akan dialami masyarakat. 

“Sangat mengganggu kondisi sosial ekonomi masyarakat kecil, seperti ekonomi rumah tangga terganggu. Masyarakat juga mengalami dampak sosial dari aktivitas judi online seperti kriminalitas meningkat, perceraian meningkat, dan anak-anak mengalami kurang gizi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie  menegaskan pemberantasan judi online dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Bahkan, Menkominfo mengajak seluruh stakeholders melakukan pemantauan aktivitas judi online yang melibatkan transaksi keuangan.

“Tidak cukup dengan melakukan sosialisasi. Kominfo juga mengingatkan lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk ikut serta berperan aktif dalam memberantas judi online,” tegasnya.

Kementerian Kominfo juga telah meminta kepada penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk membatasi transfer pulsa antargawai. “Adapun pengiriman pulsa per hari maksimal Rp1 juta,” tandas Menkominfo Budi Arie. (*)

Biro Humas Kementerian Kominfo