Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Kotawaringin Timur menuju Smart City

Kotawaringin Timur — Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Kotawaringin Timur 2022 di Aula Sei. Mentaya Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur, Rabu, (08/06/2022).

Dalam laporanya Kadis Kominfo Multazam menjelaskan, bahwa pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk sinkronisasi mewujudkan Smart City di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bimtek smart City tahap I dilakukan selama dua hari dari tanggal 8 dan 9 Juni 2022 dengan peserta dari unsur perangkat daerah, Akademisi, Keuangan/Bank, Rumah Sakit, Perusahaan Telekomunikasi, Komunitas dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

”Kabupaten Kotawaringin Timur di percaya oleh Kementerian Kominfo masuk 50 dari 514 kota atau Kabupaten se Indonesia untuk mengikuti Bimtek Smart City yang akan diadakan selama 4 gelombang dan di bulan Desember akan dilakukan kajian dan evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu Wabub menyebutkan, seiring  dengan  visi  pembangunan  daerah  dalam  RPJMD kabupaten Kotawaringin  Timur  tahun  2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin  Timur  yang  mandiri,  maju  dan  sejahtera”,  maka gerakan  menuju  smart  diharapkan dapat membawa perubahan percepatan ekonomi yang berkelanjutan, infrastruktur, dan tata ruang yang berkualitas, jaminan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya, reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, serta partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyakarat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan bimbingan teknis ini sebagai wadah untuk bersama-sama menggali ide dan gagasan serta ajang bertukar pikiran dalam menyusun master plan dan quick win yang akan menjadi pedoman bagi implementasi smart city di kabupaten kotawaringin timur. ”Dengan menerapkan inovasi dan teknologi layanan publik, akan lebih efisien efektif serta lebih transparan sehingga meningkatkan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu kesalahan informasi dapat diminimalisir secara cerdas dengan menerapkan solusi terukur,” paparnya. Wabup menambahkan, layanan publik yang dikemas dalam Smart City terbagi dalam enam dimensi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economi, Smart Living, Smart Society dan Smart Evironment.

”Kita harus optimis dan berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi semua stekholder agar benar terbangun baik Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Kota Cerdas.

Masih dikatakan Wabup, dengan terselenggaranya Bimtek Penyusunan Masterplan smart city Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, diharapkan meningkatkan pemahaman dan komitmen dari semua unsur dalam mewujudkan gerakan menuju Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai smart city. 

Pada kesempatan ini, Tim Pembimbing dari Kementerian Kominfo RI melakukan audiensi dengan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor. Pada kesempatan ini, Bupati Kotim menyampaikan komitmen beliau dalam acara bimbingan teknis ini serta mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan oleh Kementerian. Ada beberapa hal yang di catat dan menjadi masukan dalam rangka menyusun smart city yaitu Integrasi dan kolaborasi. Dan 2 hal ini menjadi kata kunci untuk kemudian di sesuaikan dengan RPJMD dan perkembangan kekinian Kabupaten Kotawaringin Timur. (admin)

Sestama BSSN Melantik Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat

Depok, BSSN.go.id – Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Pejabat yang dilantik adalah Kolonel Lek. Chairul Akbar Hutasuhut, S.H., M.SD sebagai Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Gedung Utama Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (16/2/2024).

Sebelum dilantik menjadi Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN, Hutasuhut menjabat Paban II/Kom dan Kodal Skomlekau. Adapun Hutasuhut  menggantikan Marsma TNI Tjatur Pudji Handojo, S.E. yang kembali menjabat di lingkungan TNI AU.

Dalam amanatnya, Sestama Susilo menyampaikan hal-hal positif yang telah dilaksanakan selama ini agar dilanjutkan dan terhadap yang belum berjalan dengan baik agar dievaluasi dan terus ditingkatkan oleh pejabat yang baru.

“Saya ingin ingatkan kepada saudara, bahwa kita bekerja dalam suatu tim besar yaitu BSSN, sehingga diperlukan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik diantara semua unsur yang ada di BSSN,” ucap Susilo.

Pelantikan ini tidak hanya melibatkan penunjukan seseorang ke dalam peran jabatan tersebut, tetapi juga menandakan awal dari tanggung jawab yang signifikan dan kepercayaan yang diberikan kepada individu tersebut. Pelantikan ini merupakan hal penting dalam estafet kepemimpinan di BSSN. Dengan memilih pemimpin yang tepat dan membangun fondasi kepemimpinan yang kuat, sebuah organisasi dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, menginspirasi kinerja yang unggul dalam mencapai tujuannya.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut disaksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BSSN, Pejabat Fungsional Utama BSSN serta pejabat dan staf terkait lainnya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Penghentian Penggunaan Penomoran Telekomunikasi Tahun 2023

Pementerian Komunikasi dan Informatika memberitahukan kepada seluruh Pimpinan/Penanggung Jawab  Penyelenggara Telekomunikasi dan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14  Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi disampaikan bahwa:

  1. Dalam rangka pengawasan penggunaan penomoran, Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi melakukan evaluasi terhadap penggunaan penomoran yang telah ditetapkan kepada pengguna penomoran telekomunikasi.
  2. Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat  mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
  3. Pengguna Penomoran Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan  penggunaan Penomoran Telekomunikasi dikenai sanksi pencabutan penetapan Penomoran Telekomunikasi.
  4. Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran  Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud

Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan penomoran yang telah dilakukan Direktorat Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominof terhadap status izin penyelenggaraan telekomunikasi dari Badan Usaha sampai dengan akhir Desember 2023, ditemukenali 19 Badan Usaha sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini tidak memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi aktif sebagai dasar penggunaan penomoran telekomunikasi sebagaimana tersebut dalam [lampiran].

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini.

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Daftar Penghentian Penggunaan Penomoran Telekomunikasi [sebagaimana terlampir].

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menkominfo Segera Tindaklanjuti Pengesahan Perpres “Publisher Rights”

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres “Publisher Rights” pada hari Senin, 19 Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan menindaklanjuti pengesahan Perpres tersebut untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional. 

“Secepatnya kita rumuskan, nanti dikabarin semuanya. Perpres (Peraturan Presiden tentang Publisher Rights) juga sudah jadi,” jelasnya usai mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Hari Pers Nasional di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024). 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Budi Arie menjelaskan Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas. 

“Tadi sudah dijelaskan Presiden Jokowi bahwa ini juga untuk melindungi dan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas,” ujar Menteri Budi Arie. 

Sebelumnya, dalam Peringatan Puncak HPN 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan kerangka umum bagi kerja sama pers dengan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. 

“Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” jelas Presiden Joko Widodo. 

Menurut Kepala Negara, Perpres tersebut telah melewati tahapan pembahasan panjang dengan diskusi dan beragam pendapat dari ekosistem pers di tanah air. 

“Saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers. Aspirasinya tidak benar-benar bulat, ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital,” ungkap Presiden. 

Presiden Joko Widodo menjelaskan Pemerintah menimbang berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai pihak serta mengkaji implikasinya. 

“Setelah mulai ada titik kesepahaman dan titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak, terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus. Akhirnya kemarin, saya meneken (menandatangani) Perpres tersebut,” tandasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menkominfo: R-Pepres Publisher Rights Segera Disahkan

Pemerintah dan pemangku kepentingan telah membahas pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan pers dan platform digital. Pengaturan itu merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Publisher Rights akan segera disahkan.

“Dalam waktu dekat, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu dengan kebijakan Bapak Presiden, kita akan menyambut hari baik itu akan segera datang,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Syukuran HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (09/02/2024).

Menteri Budi Arie mengapresiasi konsistensi komunitas pers nasional dalam mengawal proses pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, proses diskusi dan pembahasan berlangsung dengan baik untuk mencari titik temu atas perbedaan-perbedaan yang ada.

“Saya mengapresiasi konsistensi rekan-rekan sekalian dalam mengawal proses yang sangat panjang ini. Kami telah mendiskusikan hal ini, dan pemerintah sepakat bahwa regulasi ini perlu disahkan sesegera mungkin,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan semua pihak. Lewat R-Perpers ini diharapkan akan ada payung hukum yang menjadi acuan bersama.

“Kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberi manfaat optimal, dengan kepastian payung hukum di dalamnya,” tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi agar pascapengesahan regulasi, semua pihak bisa menjalankannya dengan optimal.

“Kita sudah cukup optimis dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan mitigasi dan solusi ini betul-betul bisa berjalan,” tegasnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. Hadir pula Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Ilham Bintang, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat Timbo P. Siahaan.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menkominfo: Enam Program Strategis Kominfo Berdampak Signifikan

Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menjalankan enam program kerja strategis sebagai upaya percepatan transformasi digital nasional.

Program itu meliputi penyediaan infrastruktur seluler di daerah 3T, fasilitas jaringan seluler 4G di daerah non-3T, Digital Talent Scholarship (DTS), literasi digital, fasilitasi pelaku UMKM, dan pelaku startup.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan enam program strategis itu telah membawa dampak dan perubahan bagi masyarakat serta sektor strategis secara signifikan.

“Diantaranya (program) penyediaan infrastruktur telekomunikasi seluler di daerah 3T telah meningkatkan 0,9 persen pertumbuhan ekonomi desa. Fasilitas jaringan seluler 4G di daerah non-3T telah meningkatkan 2,6 persen pertumbuhan ekonomi desa, serta secara khusus desa di Pulau Sumatra, Jawa dan Bali tumbuh sebesar 11,6 persen,” jelasnya saat membuka Digital Leaders Meeting di Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/02/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo bersama LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia telah melakukan analisa dampak pada enam program prioritas kementerian pada tahun 2022.

“Dengan adanya penyediaan akses internet, menghasilkan peningkatan nilai rata-rata ujian nasional untuk siswa SMA IPA dan IPS. Masing-masing sebesar 9,70 persen dan 9,66 persen, serta kebutuhan kejadian luar biasa di sektor kesehatan sebanyak 3,2 persen,” tuturnya melanjutkan penjelasan mengenai analisa dampak program kementerian.
Sementara itu, Program Digital Talent Scholarship (DTS) mampu meningkatkan tingkat literasi digital sebesar 1,4 hingga 1,8 persen. Sedangkan sektor UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 1,6 persen dengan rata-rata Indeks Pengakuan Digital untuk Usaha.
“Adapun Program 1.000 Startup Digital menghasilkan dampak berupa 50 persen startup telah berada di level 9 startup leaders level,” ujar Menkominfo.

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo juga menerapkan evaluasi berkala dalam pelaksanaan program seluruh satuan kerja. Selain untuk mengukur output dan outcome, secara khusus evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui impact kinerja secara akurat di setiap unit maupun satuan kerja.

“Cara seperti ini akan kita coba untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan program kerja Kementerian Kominfo di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Menkominfo juga menekankan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap pelaksanaan program kerja dilakukan secara cermat dan tuntas.

“Salah satunya adalah memastikan jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak selesai di tahun ini,” jelasnya.

Digital Leaders Meeting merupakan upaya menyamakan persepsi mengenai Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di kalangan pejabat pimpinan tinggi Kementerian Kominfo. Acara itu juga menjadi momentum penetapan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Tahun 2024.

“Saya berharap kita semua dapat tenang berpikir dan fokus untuk mendiskusikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kominfo secara tepat,” ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Biro Humas Kementerian Kominfo

16022024 - Digital Leaders Meeting - DRA 9
16022024 - Digital Leaders Meeting - DRA 25

Menkominfo Apresiasi PT Pos Indonesia Salurkan Logistik Daerah 3T

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengapresiasi PT Pos Indonesia yang telah mendukung tugas Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) melalui aktivitas pengiriman barang dan logistik.

“Ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya dalam acara Pos Ind Day: Leading to Logistic Government di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu (07/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan PT Pos Indonesia merupakan satu-satunya penyelenggara pos yang menerima tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan pos bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, PT Pos Indonesia berperan besar dalam menyalurkan bantuan sosial hingga tepat sasaran.

“PT Pos menyalurkan dan tepat sasaran, sesuai dengan nama-nama yang sudah tertera di DTKS,” ujarnya.

Menteri Budi Arie mengajak seluruh karyawan PT Pos Indonesia (Persero) untuk terus bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab dalam menyalurkan logistik Pemerintah.

“Program-program pemerataan pembangunan, nanti penyaluran logistiknya menjadi tanggung jawab PT Pos dan juga peran dari bapak/ibu sekalian yg ada di kantor cabang pembantu dan kantor Layanan Pos Universal (LPU) di seluruh indonesia,” tuturnya.

PT Pos Indonesia sudah berdiri sejak 278 tahun yang lalu, oleh karena itu Menkominfo Budi Arie menyatakan mengharapkan terus melakukan transformasi seiring dengan perkembangan zaman.

“Dulu kan Postel, pos dan telekomunikasi, telekomunikasinya sudah transformasi, ini juga PT Pos diharapkan juga melakukan transformasi,” tandasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Butuh Informasi Pemilu? Menteri Budi Arie: Buka pemiludamaipedia!

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak masyarakat mengakses buku elektronik pemiludamaipedia. Menurutnya, masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai Pemilihan Umum Serentak 2024.

“Pemiludamaipedia ini adalah sumber informasi mengenai perhelatan Pemilu 2024,” ujarnya dalam Program Acara Peta Politik Nasional di Studio Berita Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jakarta Pusat, Senin (05/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan kehadiran pemiludamaipedia merupakan upaya Pemerintah memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi seputar Pemilu 2024.

“Itu adalah haknya masyarakat dan warga negara untuk memperoleh informasi seputar Pemilu,” tandasnya.

Menkominfo meyakini Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu yang berintegritas, aman, serta jujur dan adil.

“Kita yakin kok Pemilu ini harus menjadi Pemilu yang berintegritas, yang bisa memberi rasa aman, rasa jurdil,” tegasnya.

Pada saat bersamaan, Menteri Budi Arie juga percaya masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam berpolitik.

“Sehingga semua pemilih akan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,” ungkapnya.

Buku elektronik pemiludamaipedia menyajikan berbagai informasi penting mengenai Pemilu di Indonesia yang meliputi Sejarah Pemilu di Indonesia, Pelaksanaan Pemilu 2024, tata cara memilih dengan benar, mengenal partai dan kandidat yang berpartisipasi di Pemilu 2024, jumlah pemilih tetap, jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu, kampanye pemilu, surat suara dan kelengkapan pemilu lainnya, jumlah dan profil partai politik di Pemilu 2024, serta tempat pemungutan suara dan informasi lain.

Buku elektronik pemiludamaipedia dapat diakses melalui tautan https://s.id/pemiludamaipedia.

-Biro Humas Kementerian Kominfo-

Teknologi Digital Makin Canggih, Menkominfo Yakin Pemilu 2024 Berjalan Transparan

Keberadaan teknologi digital yang makin canggih dan akses internet dan telekomunikasi yang merata menjadi salah satu faktor sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan Pemilu 2024 akan berjalan dengan baik dan transparan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan teknologi yang makin canggih.

“Saya yakin dengan kemajuan teknologi ini semuanya serba cepat, serba transparan, mau curang darimana, pasti langsung di-video-kan dan viral kalau ada intimidasi atau kecurangan,” ujarnya dalam acara Podcast yang disiarkan melalui kanal Youtube Total Politik di Jakarta Selatan, Sabtu (03/02/2024).

Menkominfo menyontohkan melalui pemanfaatan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Menurutnya, pascapenghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih pasti akan memfoto Formulir C1 dan menyebarkan melalui media sosial.

“Sehingga tidak ada peluang bagi siapapun untuk mengubah hasil tersebut. Sistem, teknologi, sudah lebih maju, partisipasi masyarakat tinggi, kan di TPS difotoin semua itu C1. Formulir C1 820 ribu TPS pasti akan ada semua,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie meminta agar masyarakat tetap menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu. Selain itu, Menkominfo juga mendorong masyarakat mengawasi jalannya Pemilu serta tidak menyebarkan narasi negatif.

“Yang dirugikan adalah kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu, demokrasi kita yang rugi, sekarang ini saatnya untuk sama-sama masyarakat mengawasi,” ujarnya.

Menteri Budi Arie meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu memastikan semua pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan baik. Menkominfo juga mengajak semua pemilih untuk menggunakan hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Kami mengharapkan saatnya kedaulatan rakyat ini diwujudkan dengan mendatangi TPS pada tanggal 14 Februari 2024 dan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya,” imbaunya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Lewat Kejuaraan Tenis Meja, Menkominfo: Galang Kebersamaan untuk Pemilu Damai 2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo. Menurut Menteri Budi Arie Setiadi, kejuaraan ini bukan sekadar kompetisi biasa, namun menjadi sarana membangun semangat bersama mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024 secara damai.

“Kita tidak hanya berkumpul untuk saling beradu kemampuan dalam tenis meja, tetapi juga untuk menyatukan tekad dalam mendukung Pemilu Damai 2024,” ungkapnya dalam Pembukaan Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo 2024 di Gedung Olah Raga Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (02/02/2024).

Menkominfo menilai Kejuaraan Tenis Meja ini menjadi ajang menggalang kebersamaan lintas kementerian, lembaga, atlet profesional atau maser hingga lembaga pers.

“Kejuaraan ini mempertemukan orang-orang dari instansi yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, bukan tidak mungkin pula dengan pilihan politik yang berbeda. tetapi, kita semua berkumpul dengan semangat kebersamaan,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie berharap kejuaraan tenis menjadi perwujudan semangat persatuan dan kebersamaan sebagai manifestasi dalam menghadapi Pemilu ke depan.

“Bukan sekadar ajang adu skill permainan, saya yakin, dengan semangat persaudaraan yang tinggi, kita dapat menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, dan berintegritas,” tandasnya.

Menkominfo mengingatkan agar setiap peserta cerdas dalam menyalurkan keterampilan berolah raga dan bijak dalam menggunakan teknologi selama gelaran Pemilu 2024.

“Tidak hanya taktis dalam menangkis serangan lawan, tetapi juga taktis dalam menangkis segala bentuk hoaks dan ujaran kebencian,” tuturnya.

Menteri Budi Arie mengajak semua pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman selama rangkaian Pemilu 2024.

“Mari kita ciptakan ruang digital yang sehat dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat, dan mampu memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu,” ujarnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi bertanding dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Tampak hadir Wamenkominfo Nezar Patria, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Kepala Badan Pengembangan SDM Hary Budiarto, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Wijaya Kusuma dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar.

Biro Humas Kementerian Kominfo

 

Pemerintah Blokir 1.855 Situs Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Jakarta Pusat, Kominfo – Sepanjang tahun 2023, Pemerintah telah melakukan pemblokiran 1.855 situs web kegiatan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Kasan menyatakan pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

“Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (smartphone). Untuk itu,masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya di Jakarta Pusat, Kamis (01/02/2024).

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal. Masyarakat juga diharapkan berperanaktif dalam melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upayapemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison menegaskan, setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkahhukum sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Aldison.

Situs web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.

“Selalu pastikan legalitas perusahaan dan tidak mudah tergiur terhadap penawaran yang memberikan iming-iming keuntungan di luar kewajaran dalam waktu singkat. Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs web resmi Bappebti melalui tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/,” tegas Aldison.

Penutupan On Boarding dan Serah Terima PPPK BSSN Kepada Unit Kerja

Depok, BSSN.go.id – Setelah melalui berbagai tahapan seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tahun 2023, sebanyak 40 orang dinyatakan lolos seleksi dan mengikuti kegiatan On Boarding sejak tanggal 30 Januari – 2 Februari 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk pengenalan lingkungan kerja dan organisasi di BSSN. Acara penutupan dan serah terima kepada unit kerja dilaksanakan di Aula Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (2/2/2024).

Kegiatan penutupan dan serah terima dihadiri oleh sejumlah kepala unit kerja diantaranya Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Berty Sumakud, Kepala Biro Umum BSSN Heru Setio Paripurnawan, Kepala Bagian Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN  Muhammad Nizar serta Analis SDM Aparatur Madya Prima Yudha Yuana, perwakilan dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN.

Dalam sambutannya Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Berty Sumakud menyampaikan kepada PPPK yang baru saja diterima agar dapat mengikuti peraturan yang berlaku dan disiplin.

Sebanyak 40 orang PPPK yang lolos seleksi terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis, diantaranya Dokter, Perawat, Psikolog, Apoteker, Analis Hukum, Analis Pengembangan SDM, Asesor SDM Aparatur, Arsiparis, Pamong Budaya serta Pranata SDM Aparatur. Untuk selanjutnya para PPPK bertugas sesuai dengan penempatan di unit kerja masing-masing.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Mengungkap Realitas Virtual pada Bedah Buku“Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber”

Jakarta, BSSN.go.id – Tantangan di masa depan yang disebut sebagai era siber atau era digital akan bergantung pada waktu. Seberapa besar dampak dunia siber, dengan desa globalnya dan Metaverse yang sudah menancapkan diri pada berbagai aspek, akan menjadi nyata dan mengendalikan kehidupan. Miliaran orang akan menggunakannya dengan berbagai tujuan dan kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra, dalam epilog bukunya yang berjudul “Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber”.

“Lama-kelamaan, realitas virtual akan semakin sulit dibedakan dari dunia nyata. Waktu manusia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam dunia tersebut. Batas antar bangsa akan semakin tipis, tapi koneksi antar manusia secara nyata juga menipis. Manusia akan berdiri berdampingan, sangat dekat, tapi tidak saling berinteraksi,” kata Ariandi saat diwawancara di ruang kerjanya di Kantor BSSN, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, ini adalah calon pemandangan dunia baru di era siber. Manusia akan menjadi sedikit bergerak. Mobilisasi yang terjadi paling aktif di jemari tangan. Banyak orang akan memusatkan perhatian mereka ke dalam aktivitas virtual dan kegiatan melalui proses digital dibandingkan secara fisik.

Dunia siber menciptakan transisi dari lingkungan fisik ke lingkungan virtual, dimana penggunanya bisa benar-benar duduk diam tapi bisa sambil melakukan banyak hal. Yang sebelumnya harus dilakukan dengan cara berpergian, bergerak, berpindah tempat, dan sebagainya.

“Satu hal yang sudah bisa diprediksi menjadi masalah utama di era dunia siber masa depan adalah masalah kesehatan. Perubahan dari aktivitas fisik ke digital akan menyebabkan manusia semakin sedikit bergerak. Aktivitas yang bersifat kardio akan berkurang, dan hal itu akan mempengaruhi kondisi jantung dan tubuh secara keseluruhan,” jelas Ariandi.

Kalori yang terbakar, lanjutnya, akan semakin sedikit karena berbagai aktivitas yang dulu dilakukan dengan gerakan fisik, kini tidak diperlukan lagi. Orang tidak lagi perlu berjalan kaki membeli barang, pergi ke bank untuk mengirim uang, mengantri membeli tiket, dan sebagainya. Karena semua bisa dilakukan dengan beberapa klik tombol di layar oleh jari, tanpa harus bangkit dari kursi.

“Salah satu contoh realitas tersebut, walau dirasa tidak berhubungan langsung dengan deskripsi pekerjaan BSSN, tapi bukan berarti lembaga keamanan siber bisa mengesampingkan fenomena ini di masa depan,” ujarnya.

Ariandi menegaskan, BSSN bersama masyarakat diharapkan bekerjasama untuk mencegah iklim yang tidak sehat dari dampak penggunaan teknologi siber yang bisa mematikan tatanan sosial masyarakat normal dan tidak sehat. Sebaik apapun sebuah teknologi, kita tidak bisa membiarkannya mengambil alih kendali hidup manusia.

“Pandangan-pandangan tersebut telah saya sampaikan dalam bedah buku saya ini. Waktu itu di Universitas Nasional, pada 14 Desember 2023 lalu,” ujar Ariandi.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dari Universitas Nasional, diantaranya Wakil Dekan FISIP Angga Sulaiman, M.AP., Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Djudjur Luciana Radjagukguk, S.Sos., M.Si., dan Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si., serta praktisi keamanan siber dari BSSN, Fitrianta Eka Prasaja.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Indonesia Rebut Lima Penghargaan ASEAN Digital Awards 2024

Siaran Pers No. 85/HM/KOMINFO/02/2024

Kamis, 1 Februari 2024

tentang

Indonesia Rebut Lima Penghargaan ASEAN Digital Awards 2024

Indonesia berhasil memperoleh lima penghargaan dalam ASEAN Digital Awards (ADA) 2024. Anugerah tersebut terdiri dari dua medali emas, satu perak, dan dua perunggu untuk inisiatif startup di kategori  Digital Startup dan Private Sector.

Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonifasius Pudjianto mengapresiasi pencapaian lima perwakilan Indonesia dalam ajang pengganti ASEAN ICT Awards itu.  

“Mereka berkontribusi dalam berinovasi dan juga penerapan dalam setiap sektor. Oleh karena itu kami terus mendorong dengan program pengembangan startup selanjutnya serta hilirisasi digital di sektor strategis,” ujarnya usai acara Penyerahan Penghargan ADA 2024 dalam Gala Dinner 4th ADGMIN di Gardens by the Bay, Singapura, Kamis (01/02/2024) malam. 

Melalui Program 1000 Startup Digital, Kementerian Kominfo memfasilitasi untuk pengembangan enterpreneur berbasis digital.  Dalam ADA 2024, Kementerian Kominfo memfasilitasi karya TIK terbaik dari Indonesia. 

“Kominfo memfasilitasi lima tim finalis perwakilan Indonesia melakukan presentasi secara luring di depan 13 Final Judges ADA 2024 yang terdiri dari 10 juri dari tiap negara anggota ASEAN dan 3 orang juri undangan yang berasal dari China, Jepang dan Korea,” jelas Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo.

ADA  2024 merupakan ajang kompetisi regional yang kurasi atau seleksi produk dari pesertanya dilaksanakan sepenuhnya secara daring.

“Mulai dari submission hingga preliminary judging proses kurasi seluruhnya dilaksanakan secara daring,” jelas Direktur Bonifasius Pudjianto.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo. dari seluruh tim perwakilan Indonesia yang dikirimkan, sebanyak lima tim berhasil lolos menjadi finalis ADA 2024.

“Ada Crustea dan Artopologi untuk kategori Digital Startup serta Shieldtag dan Incrane untuk kategori Private Sector,” jelasnya.

ADA pertama kali diinisiasi pada tahun 2012 (saat itu masih bernama AICTA) di Cebu, Philippines. Pada tahun 2020, ADA sempat terhenti karena Pandemi Covid-19 melanda dunia.

“Sekitar pertengahan tahun 2023 kemudian diputuskan bahwa AICTA kembali dilaksanakan dengan Singapura sebagai host country atau penyelenggara yang kini bernama ASEAN Digital Awards (ADA),” jelas Direktur Bonifasius Pudjianto.

Penghargaan diberikan dalam enam kategori yaitu Public Sector, Private Sector, Digital Content, Digital Startup, Digital Innovation dan Digital Inclusivity. Dalam ADA 2024, Tim Crustea dan Tim Shieldtag merebut Penghargaan Gold Winner, sementara Artopologi merebut Penghargaan Silver Winner. Dan, penghargaan Bronze Winner direbut oleh  Jaramba dan Incrane. 

CEO dan Founder Crustea Roikhanatun Nafi’ah mengaku bangga dan berterima kasih atas undangan Kementerian Kominfo untuk mengikuti ADA 2024. 

“Kami bahagia karena sebelumnya tidak berekspektasi bakal Juara 1 karena kami juga startup masih baru. Kurang dari 2 tahun.  Iini jadi motivasi tersendiri untuk terus menumbuhkan startup. Kami dipercaya dan tentunya bisa memberikan kebermanfaatan ke petambak atau sektor apa pun itu,” ungkapnya.

ADA 2024 merupakan ajang penghargaan bergengsi yang diberikan kepada organisasi, bisnis, dan individu, yang telah mempelopori produk atau layanan inovatif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap lanskap digital di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, penghargaan ini dikenal sebagai ASEAN ICT Awards (AICTA). Perubahan nama itu  untuk mengakui penggunaan teknologi yang sedang berkembang termasuk Artificial Intelligencer, big data, dan Internet of Things dalam ekonomi digital ASEAN.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Agar Tak Jadi Korban Hoaks, Menkominfo: Gampang, Ingat BAS!

Selama rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, konten hoaks masih banyak dibuat dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Bersama penyelenggara Pemilu, Kementerian Kominfo berupaya menjalankan Kampanye Pemilu Damai 2024. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak menjadi korban hoaks. 

“Secara khusus saya ingin berbagi tips agar kita semua tidak menjadi korban dan pelaku penyebaran hoaks.  Dengan ingat singkatan nama saya. Tolong dingat-ingat ya, BAS! Yang berarti B,  Baca informasi dengan hati-hati. Kedua, A itu Ayo cek dulu kebenaran informasinya, dan yang terakhir adalah S, Stop informasi bohong dan mengandung konflik SARA. Saring dulu sebelum sharing,” jelasnya dalam Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie menyontohkan salah satu konten hoaks yang memuat informasi tidak benar telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Kominfo. Konten berupa unggahan video pada tanggal 17 Januari 2024 yang mengklaim penemuan kotak suara ganda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

“Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoaks tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Inilah salah satu contoh bagaimana temuan hoaks bisa menjadi mendelegitimasi kepercayaan masyarakat pada institusi penyelenggaraan Pemilu,” ungkapnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pemantauan konten yang tersebar di internet untuk menangkal berita hoaks. Menurut Menkominfo, Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mengidentifikasi manakala ada peredaran segala jenis berita hoaks, disinformasi, misinformasi maupun malinformasi serta ujaran kebencian di media sosial.

“Jelang Pemilu ini banyak berseliweran info-info berita palsu. Namun hoaks itu tidak bertahan lama, sebab kami langsung melakukan take down secara adat digital dalam 1×24 jam karena kami mempunyai patroli siber dengan menggunakan mesin crawling,” jelas Menkominfo. 

Menteri Budi Arie juga mengingatkan agar masyarakat tidak membagikan informasi hoaks atau yang melanggar peraturan perundang-undangan. 

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih sejuk dan bijak dalam bersuara menggunakan teknologi digital,” ungkapnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto. 

Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Andi Rian Ryacudu Djaja dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli.

Biro Humas Kementerian Kominfo