Berita
Kotawaringin Timur menuju Smart City
Kotawaringin Timur — Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Kotawaringin Timur 2022 di Aula Sei. Mentaya Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur, Rabu, (08/06/2022).
Dalam laporanya Kadis Kominfo Multazam menjelaskan, bahwa pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk sinkronisasi mewujudkan Smart City di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bimtek smart City tahap I dilakukan selama dua hari dari tanggal 8 dan 9 Juni 2022 dengan peserta dari unsur perangkat daerah, Akademisi, Keuangan/Bank, Rumah Sakit, Perusahaan Telekomunikasi, Komunitas dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
”Kabupaten Kotawaringin Timur di percaya oleh Kementerian Kominfo masuk 50 dari 514 kota atau Kabupaten se Indonesia untuk mengikuti Bimtek Smart City yang akan diadakan selama 4 gelombang dan di bulan Desember akan dilakukan kajian dan evaluasi,” jelasnya.
Sementara itu Wabub menyebutkan, seiring dengan visi pembangunan daerah dalam RPJMD kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang mandiri, maju dan sejahtera”, maka gerakan menuju smart diharapkan dapat membawa perubahan percepatan ekonomi yang berkelanjutan, infrastruktur, dan tata ruang yang berkualitas, jaminan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya, reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, serta partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyakarat di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kegiatan bimbingan teknis ini sebagai wadah untuk bersama-sama menggali ide dan gagasan serta ajang bertukar pikiran dalam menyusun master plan dan quick win yang akan menjadi pedoman bagi implementasi smart city di kabupaten kotawaringin timur. ”Dengan menerapkan inovasi dan teknologi layanan publik, akan lebih efisien efektif serta lebih transparan sehingga meningkatkan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu kesalahan informasi dapat diminimalisir secara cerdas dengan menerapkan solusi terukur,” paparnya. Wabup menambahkan, layanan publik yang dikemas dalam Smart City terbagi dalam enam dimensi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economi, Smart Living, Smart Society dan Smart Evironment.
”Kita harus optimis dan berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi semua stekholder agar benar terbangun baik Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Kota Cerdas.
Masih dikatakan Wabup, dengan terselenggaranya Bimtek Penyusunan Masterplan smart city Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, diharapkan meningkatkan pemahaman dan komitmen dari semua unsur dalam mewujudkan gerakan menuju Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai smart city.
Pada kesempatan ini, Tim Pembimbing dari Kementerian Kominfo RI melakukan audiensi dengan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor. Pada kesempatan ini, Bupati Kotim menyampaikan komitmen beliau dalam acara bimbingan teknis ini serta mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan oleh Kementerian. Ada beberapa hal yang di catat dan menjadi masukan dalam rangka menyusun smart city yaitu Integrasi dan kolaborasi. Dan 2 hal ini menjadi kata kunci untuk kemudian di sesuaikan dengan RPJMD dan perkembangan kekinian Kabupaten Kotawaringin Timur. (admin)
BSSN Launching Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) Tahap IV Tahun 2024 Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Launching CSIRT kali ini menjadi launching tahap keempat di tahun 2024 khususnya pada Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Sebanyak 33 CSIRT yang diluncurkan itu adalah CSIRT pada Barantin, Kota Batam, Kabupaten Nias, Kota Depok, Kabupaten Badung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Malang, Kabupaten Poso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Solok, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kotabaru, Kota Ciamis, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tulungagung, Kota Pasuruan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Kendari, dan ITB
Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa saat ini ada ruang siber yang merupakan dunia baru selain darat, laut, dan udara. Seperti juga di dunia nyata, di ruang siber selalu ada peluang untuk kesejahteraan manusia, tetapi juga terdapat ancaman di dalamnya.
Lalu, bagaimana mengamankan ruang siber itu mengingat potensi ancaman yang jelas-jelas ada dan akhir-akhir ini sering terjadi.
“Wujud negara hadir dengan membentuk BSSN, kemudian BSSN sedang dalam proses membangun pasukan siber yang disebut CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS),” kata Hinsa.
“Kegiatan Launching TTIS Bersama hari ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk berkolaborasi dan terus bersinergi dalam menghadapi tantangan di ruang siber kedepannya,” ujar Hinsa.
Tambahnya lagi, TTIS dibentuk untuk mencegah, menangani, dan memulihkan insiden siber dalam organisasi.
Selain itu, sebagai salah satu upaya menghadapi potensi ancaman siber, dari aspek kebijakan telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber Nasional (SKSN dan MKS). SKSN disusun sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing.
Ia menegaskan, upaya-upaya ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan dilaksanakan dengan sinergitas seluruh pemangku kepentingan, yang dalam hal ini adalah penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas (masyarakat) untuk bersama-sama mewujudkan keamanan siber Indonesia yang lebih baik.
Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo menyebutkan ada tiga hal yang menjadi tujuan launching CSIRT.
“Tujuannya, pertama untuk peningkatan kesadaran keamanan informasi, kedua mendorong kolaborasi dan sinergitas setiap TTIS, dan ketiga untuk memberikan persepsi yang sama pembentukan dan pembinaan penanganan insiden,” ucapnya.
Sementara itu, selepas pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) CSIRT, Mukti Ali dari Bappenas yang hadir sebagai narasumber memberikan paparan yang membahas Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal pada RPJMN 2025-2029.
Nampak hadir pada acara tersebut Waka BSSN, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BSSN, Kepala Daerah/Pejabat dari instansi yang menerima STR CSIRT, serta undangan lainnya.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
Kominfo 23 Tahun, Kembangkan Inovasi untuk Kedaulatan Digital dan Ekonomi Nasional
Kementerian Komunikasi dan Informatika memperingati hari jadi ke-23. Penanda perjalanan panjang sejak terbentuk sesuai Keputusan Presiden No. 228/M pada 9 Agustus 2001.
Dalam momen peringatan tahun ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyampaikan lembaga yang membantu Presiden di sektor komunikasi dan informatka telah menjalankan peran sebagai penggerak transformasi digital di Indonesia, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dalam 23 tahun perjalanan ini, Kominfo terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Kami tidak hanya menjadi pengelola komunikasi, tetapi juga motor penggerak transformasi digital yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (13/09/2024).
Menghadapi berbagai tantangan global dan perkembangan teknologi yang makin pesat, Sekjen Mira Tayyiba menekankan transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, tetapi merupakan keharusan yang harus dihadapi oleh Indonesia.
“Kontribusi kami ke depan akan lebih kuat, lebih relevan, dan lebih inovatif. Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kominfo akan terus berinovasi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat memimpin di era digital ini dengan kedaulatan penuh,” tandasnya.
Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan arti penting semangat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Demikian pula dengan kedaulatan digital yang menjadi kunci untuk menjawab tantangan global dan menciptakan peluang baru bagi generasi mendatang.
“Semangat kita adalah semangat inovasi, memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi bangsa yang berdaulat secara digital,” tegasnya.
Dengan Semangat 23 Tahun Kementerian Kominfo, Sekjen Mira ingin mengajak seluruh jajaran dan pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dan berinovasi demi tercapainya Indonesia yang berdaulat secara digital.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita bisa mencapai Indonesia Emas yang berdaulat di ranah digital. Ini bukan hanya mimpi, tapi tujuan yang bisa kita wujudkan bersama. Selamat Ulang Tahun, Kominfo! Selamat Ulang Tahun untuk Kita Semua!” ungkapnya.
Pembentukan Kementerian Kominfo bermula dari pengangkatan (Alm.) H. Syamsul Mu’arif sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam Kabinet Gotong Royong. Kala itu, memiliki peran sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen. Sebulan kemudian, tepatnya pada 13 September 2001, terbit Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001 yang menetapkan tugas, fungsi, kewenangan, serta struktur organisasi Menteri Negara Kominfo. Sejak tiga tahun terakhir, tanggal ini diperingati sebagai puncak Hari Ulang Tahun Kementerian Kominfo.
Seiring dengan semakin majunya teknologi dan semakin kuatnya penetrasi digital di Indonesia, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari transformasi digital ini untuk pengembangan ekonomi, sosial, maupun akses terhadap informasi.
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kominfo ini juga akan dirayakan oleh segenap sivitas Kominfo melalui puncak rangkaian Kominfo Karnaval 2024 yang akan digelar pada tanggal 20 September mendatang serta penerbitan buku “Satu Dekade Lompatan Digital: Menembus Batas, Merekat Persatuan” sebagai refleksi perjalanan Kementerian Kominfo selama sepuluh tahun terakhir.
Biro Humas Kementerian Kominfo
Politeknik Siber dan Sandi Negara BSSN Sukses Menyelenggarakan WRECK-IT 5.0
Bogor, BSSN.go.id – Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) BSSN sukses menyelenggarakan acara “Wreck Information Technology 5.0” atau yang dikenal dengan WRECK-IT 5.0 yang dibuka dan berlangsung dari Kampus Poltek SSN, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (21/8/2024). Acara ini merupakan bagian dari komitmen Poltek SSN untuk menjalankan misi Program Studi Rekayasa Keamanan Siber dalam meningkatkan eksistensi serta memberikan edukasi tambahan kepada Taruna Poltek SSN dan masyarakat umum mengenai keamanan siber.
WRECK-IT 5.0 diinisiasi oleh Senat Korps Taruna Poltek SSN bekerja sama dengan Program Studi Rekayasa Keamanan Siber. Acara ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dan memperkuat posisi Poltek SSN sebagai institusi unggul dalam pendidikan keamanan siber.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, hadir memberikan keynote speech pada seminar utama. Dalam pidatonya, Pamungkas menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber untuk menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Deputi Pamungkas juga menyoroti peran penting BSSN dalam mendukung inisiatif Poltek SSN serta berbagai upaya dalam memajukan keamanan siber di Indonesia.
Kehadiran Deputi Pamungkas sebagai keynote speaker menjadi bukti nyata komitmen BSSN dalam mendorong kolaborasi antara lembaga negara dan institusi pendidikan dalam mencetak generasi penerus yang unggul di bidang teknologi dan keamanan siber. Pamungkas pun memberikan penekanan khusus pada pentingnya kolaborasi multi-sektoral dalam memajukan keamanan siber nasional.
Tahun ini, WRECK-IT 5.0 mengusung tema “50 Years of Cyber and Crypto Evolution: Empowering Youth to Lead the Technological Future” yang dipilih untuk memperingati 50 tahun berdirinya Poltek SSN. Selain kompetisi Capture the Flag (CTF) dan seminar tentang tren keamanan siber, acara ini juga menghadirkan berbagai pakar, seperti Andi Yusuf, Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN, serta perwakilan dari Huawei Indonesia sebagai pembicara.
WRECK-IT 5.0 berhasil menarik perhatian 1.233 peserta, yang terdiri dari 239 tim Reguler CTF, 74 tim Junior CTF, serta ratusan peserta seminar, webinar, dan workshop. Dengan kesuksesan ini, diharapkan Poltek SSN dapat terus memimpin pendidikan keamanan siber di Indonesia, dan generasi muda semakin terinspirasi untuk mengambil peran aktif dalam memajukan teknologi keamanan digital di masa depan.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
- Pelapor dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran melalui online di portal SP4N LAPOR! atau datang langsung ke tempat layanan SP4N LAPOR!.
- Petugas akan mencatat laporan yang disampaikan. Pelapor akan menerima tanda bukti penerimaan laporan penyalahgunaan atau pelanggaran dari petugas (apabila datang langsung ke layanan SP4N LAPOR!), atau melalui email balasan
- Patugas akan memproses pengaduan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dukung Industri Pusat Data, Pemerintah Siapkan Dua Kebijakan Afirmasi
Industri pusat data atau data center menjadi salah satu penggerak utama ekonomi dan teknologi di masa depan. Peningkatan pertumbuhan industri pusat data menjadi bagian dari strategi percepatan transformasi digital nasional.
Guna memperkuat iklim investasi, meningkatkan persaingan usaha, dan menjawab kebutuhan publik melalui inovasi sektor industri pusat data, Pemerintah berkomitmen menghadirkan terobosan kebijakan afirmatif karena potensi Indonesia sebagai hub dalam industri pusat data regional dan internasional.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Pemerintah akan memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Lingkup Publik.
“Dengan kedua ketentuan ini, kami yakin dapat menghadirkan penyediaan layanan yang andal, melindungi kepentingan nasional, dan memperkuat potensi pasar industri penyedia pusat data,” jelasnya dalam Data Center Industry Dialogue, di Jakarta Selatan, Rabu (11/09/2024).
Menteri Budi Arie juga membuka peluang bagi ketentuan yang mengatur pusat data sektor privat, yaitu PP PSTE dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) untuk Lingkup Privat.
“Kedua ketentuan tersebut sedang dalam tahap penelaahan untuk memastikan nilai ekonomi industri pusat data dapat dioptimalkan,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan, revisi terbatas terhadap regulasi yang ada diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam beberapa norma kunci. Menurut Menteri Budi Arie, penyusunan kebijakan yang ramah industri merupakan upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang adil dan mendorong perkembangan industri yang lebih sehat.
“Ini mencakup klasifikasi data, akses sistem dan data elektronik untuk pengawasan dan penegakan hukum, serta fasilitas investasi terkait lahan, pasokan energi, dan energi hijau,” ungkapnya.
Menteri Budi Arie berharap industri pusat data tumbuh dengan pesat dan menjadi pilar utama dalam agenda besar transformasi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri dan memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung investasi serta inovasi di sektor ini,” tegasnya.
Menteri Budi Arie mengapresiasi penyelenggaraan dialog bertema Data Center: The New Engine for Indonesia Economy untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam industri pusat data di Indonesia.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku industri dalam ekosistem pusat data di Indonesia, yang secara gigih terus memperjuangkan lompatan di sektor ini,” ungkapnya.
Data Center Industry Dialogue yang diselenggarakan CNBC Indonesia dihadiri Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, dan Presiden Direktur PT DCI Indonesia Otto Toto Sugiri.
Biro Humas Kementerian Kominfo
Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kotawaringin Timur: Langkah Strategis Menuju Transformasi Digital yang Terintegrasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur sukses menggelar acara sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Acara yang berlangsung di ruang SCH (Sampit Creative Hub) yang digelar pada Selasa10 September 2024, acara ini dihadiri oleh 30 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 12 Kepala Bagian dari Sekretariat Daerah.
Arsitektur SPBE Kabupaten Kotawaringin Timur disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, yang menjadi landasan penting dalam membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Perpres ini memberikan panduan jelas dalam menciptakan ekosistem digital yang mampu menghubungkan berbagai layanan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, penyusunan ini juga mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang mendorong sinergi antara berbagai instansi pemerintahan dalam menjalankan digitalisasi.
Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Marjuki, S.Pd, M.S.M, yang menekankan pentingnya transformasi digital di era modern. “Arsitektur SPBE adalah peta jalan kita untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Marjuki dalam sambutannya.
Hendra Santoso, S.Kom, selaku Ketua Penyelenggara dan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, menjelaskan bahwa arsitektur SPBE ini adalah strategi kunci bagi Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan arsitektur yang terarah, sistem pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat lebih terintegrasi, menjamin efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan layanan.
Selain itu, hadir pula Tim IT dari PT. Digitama Sinergi Indonesia sebagai konsultan yang turut berperan dalam penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kotawaringin Timur. Tim ini turut menjadi narasumber, memberikan wawasan teknis terkait penerapan arsitektur SPBE yang sesuai dengan regulasi nasional.
Arsitektur SPBE memberikan manfaat besar bagi Pemerintah daerah, di antaranya adalah optimalisasi penggunaan teknologi, kemudahan dalam pengelolaan data, serta integrasi layanan yang lebih baik. Dengan adanya Peta Rencana ini, Pemkab Kotawaringin Timur diharapkan mampu mempercepat transformasi digital guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, para pimpinan OPD dan kepala bagian mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait manfaat Arsitektur SPBE. Ini menjadi langkah awal bagi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis digital, efektif, dan menyeluruh.
Percepat Pemerataan Akses Internet, Menkominfo: Buka Kesempatan Setara
Pemerintah berupaya mempercepat pemerataan akses internet dengan membangun infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia. Pada saat bersamaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan upaya pemerataan akses internet selain mengikis kesenjangan digital juga akan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Indonesia.
“Kita perlu mengingat pentingnya menciptakan kesempatan yang setara dalam pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai transformasi digital yang inklusif dan memberdayakan,” tandasnya dalam Keynote Speech Datacomm Solution Day 2024 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/09/2024).
Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo terus melakukan upaya memperkecil kesenjangan digital lewat program dan kebijakan strategis.
“Solusinya melalui upskilling dan reskilling, meningkatkan literasi digital masyarakat dengan pelatihan dan investasi sektor pendidikan. Juga memanfaatkan konstelasi satelit sebagai upaya menciptakan akses broadband yang aksesibel di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan penerapan solusi itu diperkuat melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sehingga bisa memfasilitasi transfer of knowledge dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif.
“Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1,” tuturnya.
Selain itu, Pemerintah juga menginisiasi beberapa program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Menteri Budi Arie menilai inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.
“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence,” jelasnya.
Sedangkan di tingkat lanjut, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik. Semua upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.
“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri,” ungkap Menkominfo.
Saat ini di Indonesia, tingkat penetrasi internet terus bertumbuh dan mencapai 79,5% populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.
Dalam Datacomm Solution Day 2024, Menkominfo Budi Arie Setiadi disampingi Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Aris Kurniawan. Tampak hadir Presiden Direktur Datacomm Diangraha Tan Wie Tjin, Pakar Teknologi Informatika Richardus Eko Indrajit, Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Pekalongan Kusuma Adi Achmad, dan jajaran pimpinan Datacomm Diangraha.
Biro Humas Kementerian Kominfo
Kepala BSSN Nilai Pentingnya Setiap Pihak Meningkatkan Kemampuan dalam Merespon dan Menanggulangi Insiden Siber
Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menilai pentingnya setiap pihak meningkatkan kemampuan dalam merespon dan menanggulangi insiden siber.
Dalam penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Kamis (5/9/2024), Kepala BSSN Hinsa Siburian menyebut ancaman siber baik bersifat teknis maupun sosial, akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
“Melalui metode teknis yang intrusif, serangan siber bersifat teknis bertujuan untuk mendapatkan akses ilegal ke dalam sistem elektronik. Diantaranya jaringan, server, dan aplikasi dengan target untuk menghancurkan, mengubah, mencuri, menyandera, dan memasukan data,” ujar Hinsa.
Dengan target sasaran tersebut, sambungnya, serangan dapat terjadi dalam beberapa jenis. Seperti malware stealer dan ransomware, web defacement, domain name server (DNS) attack, serta Dos dan DDOS.
“Berangkat dari hal tersebut, metode serangan yang digunakan bisa berupa advanced persistent attack. Biasanya serangan ini dilakukan oleh organisasi yang terstruktur, canggih, dan sistematis,” kata Hinsa.
Dijelaskannya lebih lanjut, metode serangan selanjutnya berupa artificial intelligence (AI). Cara ini dalam melakukan serangan cenderung memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Kemudian, phising dengan metode serangan menggunakan link tertentu untuk menjebak korban.
“Berdasarkan lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023, jenis dan metode serangan tersebut diprediksi menjadi ancaman di 2024 ini. Dengan urutan malware stealer dan ransomware, web defacement, DOS dan DDOS, advance persistent threat, dan phising,” jelas Hinsa.
Sedangkan untuk serangan siber bersifat sosial, Hinsa mengungkap, cenderung terjadi melalui lapisan jaringan logika dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa. Tujuannya untuk mempengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini, dan motivasi, sehingga merubah cara pikir, sistem kepercayaan, dan perilaku manusia.
“Itu terjadi selama tahun 2023. Ada 2.071.767 penanganan kasus konten negatif pada situs-situs web, dan sebanyak 1.553.642 terjadi pada media sosial. Dengan lebih kurang 2000 konten negatif diproduksi dalam sehari, terbanyak konten pornografi dan perjudian,” ungkap Hinsa.
Untuk itu ia menilai, dengan meningkatkan kemampuan dalam merespon dan menanggulangi insiden siber bagi setiap pihak, dapat terwujud keamanan siber yang handal. Lalu, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional, meningkatkan kekuatan dan kapabilitas keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal. Kemudian, mengutamakan kepentingan nasional dan mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab.
“Karena itu komitmen BSSN dalam melaksanakan perannya membangun SDM keamanan siber dan sandi dengan merumuskan standardisasi SDM, penyusunan regulasi, melakukan literasi, pengembangan kompetensi, memfasilitasi melalui sertifikasi SDM, monitoring dan evaluasi,” pungkas Hinsa.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
Percepat Realisasi Transformasi Digital, Menteri Budi Arie Usulkan Optimalisasi PNBP
Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah melaksanakan percepatan transformasi digital. Sebagai agenda prioritas, upaya itu memerlukan dukungan alokasi anggaran yang memadai.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengusulkan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai strategi optimalisasi PNBP dan kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo ke depan.
“Rapat kerja ini merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta untuk merumuskan strategi yang tepat, guna mengoptimalkan pencapaian target PNBP dan anggaran Kementerian Kominfo ke depan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (04/09/2024).
Menurut Menteri Budi Arie alokasi anggaran Kementerian Kominfo mengalami peningkatan dari Rp8,09 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp24,13 Triliun pada tahun 2021, dan Rp26,37 Triliun pada tahun 2022.
“Namun, pada tahun anggaran 2023, Pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp16,78 Triliun,” ungkapnya.
Tren realisasi PNBP Kementerian Kominfo memiliki kecenderunan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi PNBP Kominfo mencapai Rp25,54 Triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp25,45 Triliun. Tahun 2022, sebesar Rp27,12 Triliun, selanjutnya tahun 2023 mencapai Rp26,51 Triliun atau 105,74 persen dari target awal.
“Untuk tahun 2024, hingga 31 Agustus 2024, realisasi PNBP Kementerian Kominfo tercatat sebesar Rp13,02 Triliun dengan target akhir tahun sebesar Rp25,58 Ttriliun. Pada tahun 2025, target PNBP Kementerian Kominfo ditetapkan sebesar Rp24,74 triliun,” jelas Menkominfo.
Namun demikian, menurut Menteri Budi Arie ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP. Terutama dari BHP Frekuensi yang turun dari 43 persen pada tahun 2022 menjadi 28,35 persen pada tahun 2024.
“Untuk tahun 2025, izin penggunaan BHP Frekuensi diperkirakan hanya sebesar 3,32 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di angka 4 persen,” tuturnya.
Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan dukungan dalam meningkatkan alokasi izin penggunaan PNBP.
“Guna memenuhi kebutuhan anggaran program prioritas yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dengan dana rupiah murni,” tandasnya.
Rapat kerja itu membahas kinerja Kementerian Kominfo selama Tahun Anggaran 2020-2024, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2025. Rapat juga membahas revisi anggaran APBN Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2024.
Dalam raker, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya maupun Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo.
Tampak hadir Ketua Komisi Penyiaran Informasi Pusat Ubaidillah Sadewa, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, serta Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu.
Biro Humas Kementerian Kominfo
Kominfo Apresiasi Konsistensi Perusahaan Jaga Keamanan Data Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital sebagai bentuk pelindungan terhadap masyarakat. Pada saat bersamaan terus menyiapkan regulasi untuk meningkatkan pelindungan data digital termasuk mencegah serangan siber dengan peningkatkan adopsi teknologi digital.
Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengapresiasi perusahaan digital yang mematuhi regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen, termasuk penanganan aduan konsumen terhadap pelayanan digital.
“Kita sangat mengapresiasi company yang memberikan proteksi terhadap data-data konsumen. Ini saya kira salah satu langkah yang cukup baik, karena isu cyber security dalam financial services ini menjadi sangat krusial,” ungkapnya usai menghadiri VIDA Executive Summit 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (03/09/2024).
Menurut Wamen Nezar Patria serangan siber banyak berdampak terhadap dunia bisnis digital. Apalagi nilai kerugian yang dihasilkan mendorong Pemerintah senantiasa mengembangkan ekosistem digital yang sehat dan punya daya tahan terhadap serangan kejahatan siber.
“Kementerian Kominfo terus berupaya bersama ekosistem bisnis digital yang ada di Indonesia untuk terus memperbaiki baik pada tingkat teknologi maupun pada level regulasi,” tandasnya.
Sebelumnya, saat memberikan sambutan kunci dalam VIDA Executive Summit 2024, Wamenkominfo menjelaskan serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia namun di seluruh dunia dengan peningkatan signifikan. Berdasarkan data National Cyber Security Index tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-49 keamanan siber dari 176 negara.
“Sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia masuk peringkat lima besar. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara mencatat ratusan juta serangan siber terhadap Indonesia setiap tahun. Pada tahun 2023 tercatat 279 juta serangan siber, sementara dibanding tahun sebelumnya serangan siber terhadap Indonesia makin naik dengan 24%,” ungkapnya.
Selain serangan siber, ada pula kejahatan siber seperti penipuan online. Wamen Nezar Patria menjelaskan upaya Kementerian Kominfo telah mengelola ratusan ribu aduan berkaitan dengan penipuan online lewat layanan cekrekening.id.
“Cekrekening.id sebagai sarana aduan masyarakat untuk melaporkan nomor rekening yang diduga menjadi sasaran tindak pidana penipuan, mencatat sebanyak 572 ribu aduan terkait fraud atau penipuan online yang masuk melalui kanal layanan cek rekening sepanjang tahun 2017 s.d 2024. Jenis fraud yang mendominasi adalah penipuan jual beli online dan investasi fiktif online,” tuturnya.
Guna memberikan perlindungan terhadap ekosistem digital, melakukan penegakan hukum, dan pencegahan kegiatan siber, Kementerian Kominfo juga telah menyusun sejumlah regulasi .
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengelola aktifitas di ranah elektronik dan digital agar lebih aman dan terpercaya,” tandas Wamenkominfo Nezar Patria.
Biro Humas Kementerian Kominfo
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Lakukan Pengecekan Kesiapan Satgas Pengamanan Siber dan Sandi untuk HLF MSP-IAF 2024
Bali, BSSN.go.id – Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum dan High Level Forum Multi Stakeholder Partnership yang digelar pada 1-3 September 2024 di Bali. Melalui kedua event ini dapat menjadi momentum bagi indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektoral.
BSSN menjadi bagian dalam perhelatan internasional tersebut. Sebagai pengampu keamanan siber dan sandi BSSN berkolaborasi dengan TNI, Polri dan juga lembaga terkait melakukan pengamanan di bidang siber dan sandi dalam kegiatan tersebut.
Dalam rangka memastikan pengamanan siber dan sandi berjalan optimal, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel melakukan pengecekan kesiapan tim satuan tugas pengamanan siber dan sandi HLS MSP-IAF 2024 di tiga Lokasi yang akan dijadikan tempat terselenggaranya acara tersebut pada Sabtu (31/08/2024).
Pada kesempatan tersebut Dominggus Pakel menyampaikan bahwa BSSN siap mengamankan gelaran kegiatan tersebut.
“Kepada tim yang bertugas agar menjaga kesehatan, jaga kerahasiaan informasi, jalin komunikasi antar tim dengan baik,” pungkasnya.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
BSSN Selenggarakan Pilot Project VVIP Program Tahap Ke-4 dan Live Hack Eksistensi 2024
Depok, BSSN.go.id – BSSN melalui Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan Pilot Project VVIP Program Tahap ke-4 dan Live Hack Eksistensi Tahun 2024 di Aula Roebiono Kertopati Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (30/8/2024).
Kegiatan Pilot Project VVIP Program dan Live Hack Eksistensi merupakan sebuah inisiatif dari BSSN yang bertujuan menciptakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di bidang keamanan siber. Dan fokus utama program ini adalah identifikasi kerentanan dan pemberian rekomendasi keamanan pada sistem elektronik milik penyelenggara sistem elektronik di lingkup publik.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN Andi Yusuf dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut Laksma TNI Bambang Suseno I. P., Kepala Pusat dan Informasi Kementerian Pertahanan yang diwakili oleh Kolonel CKE Damian Adhi Susatyo, Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara BSSN Tjahyo Khurniawan, serta peserta Pilot Project VVIP Program dan Live Hack Eksistensi Tahun 2024.
Dalam sambutannya Andi Yusuf menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk menguji dan memperkuat model kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di bidang keamanan siber.
“Hingga saat ini, telah dilaksanakan beberapa pilot project mulai dari tahap pertama yang melibatkan pemerintah Provinsi Bali bersama komunitas siber regional Bali, Pilot project tahap kedua yang melibatkan LKPP bersama Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali serta pegiat keamanan siber secara nasional, kemudian pilot project yang ketiga melibatkan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yopgyakarta bersama komunitas siber se-DIY dan pilot project keempat saat ini sedang berlangsung,” ujar Andi.
Andi juga berharap melalui pilot project ini, komunitas di lingkungan pertahanan dapat membantu mengidentifikasi kerentanan milik PSE di lingkungan pertahanan, sehingga deteksi dini terhadap kerentanan dan rekomendasi keamanan dapat diberikan secara cepat dan tepat.
“Kami berharap komunitas di lingkungan pertahanan dapat membantu mengidentifikasi kerentanan milik PSE di lingkungan pertahanan dan semoga upaya bersama ini dapat memberikan kontribuysi yang berarti dan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan siber Indonesia,” ucap Andi.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Faisal Yahya dan Tri Febrianto. Pada kesempatan itu, muncul sebagai juara pada kegiatan Pilot Project VVIP Program Tahap ke-4 dan Live Hack Eksistensi Tahun 2024 juara pertama diraih Tanto Nur Atmodjo dari TNI AU, juara kedua Fahmi Rolland Maulana dari TNI AL, juara ketiga Bilal Abdussalam dari Kementerian Pertahanan serta HackerBaik dengan kategori try harder diraih oleh Cahyo Ramdhani Wulamarisman dari TNI AU.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
Wujudkan Indonesia Emas, Menteri Budi Arie: Seimbangkan Empat Sektor Digital Strategis
Sektor komunikasi dan informatika memiliki potensi besar dalam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor ini setara USD77 pada Tahun 2022 dan diharapkan mencapai USD130 pada Tahun 2025.
Guna menumbuhan potensi sektor komunikasi dan informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong pembangunan dan gerak pemangku kepentingan selaras dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.
“VID telah dirilis sebagai salah satu alternatif Peta Jalan Transformasi Digital Nasional bagi seluruh pemangku kepentingan. Terdapat empat sektor strategis yang menjadi fokus mencakup infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital,” jelasnya dalam Forum Group Discussion bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Selatan, Jumat (30/08/2024).
Menteri Budi Arie menekankan VID 2045 menjadi pemandu dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Menkominfo mendoring setiap pihak menyeimbangkan setiap upaya untuk mengembangkan empat sektor digital strategis.
“Saya selalu katakan bahwa empat bidang ini tidak boleh satu duluan melampaui yang lain, ini harus bareng-bareng, paralel. Kemajuannya harus sama, jangan sampai pemerintahannya sudah digital, masyarakat digitalnya problem,” tandasnya.
Menurut Menteri Budi Arie, sektor telekomunikasi mendapatkan perhatian serius dalam VID 2045, khususnya berkaitan dengan penggelaran infrastruktur digital dengan mencakup tiga sasaran.
“Yang pertama adalah mobile broadband coverage per population ditargetkan mencapai 100% di rentang waktu Tahun 2030 s.d 2034. Yang kedua, 514 kabupaten dan kota dengan rata-rata kecepatan internet mencapai 1 Gbps di rentang Tahun 2040 s.d 2045,” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan mobile broadband coverage di Indonesia saat ini di posisi 29 Mbps. Dengan penerapan VID 2045, diharapkan bisa mencapai target 1Gbps. Selain itu, kecepatan teknologi 6G akan dapat menjadi kisaran satu tera atau 1.000 Gbps. Selanjutnya, selama kurun waktu 21 tahun ke depan, Kementerian Kominfo juga berupaya meningkatkan rata-rata kecepatan unduh internet mobile broadband mencapai 760 Mbps.
“Untuk mencapai sasaran tersebut, Kominfo mendorong konektivitas melalui kombinasi berbagai teknologi seperti fiber to the home, fixed wireless acces, dan seluler diikuti adopsi teknologi IPv6 untuk konektivitas gigabit ethernet,” jelasmya.
Menteri Budi Arie menyebut strategi penggelaran jaringan melalui penerapan berbagi infrastruktur, penguatan skema Universal Service Obligation (USO) dan joint planning dengan operator telekomunikasi sebagai solusi.
“Terbuka pada berbagai pilihan teknologi seperti kombinasi teknologi nonteresterial network yang terkini dan penerapan regulasi bagi industri telekomunisasi untuk ciptakan iklim kompetisi yang sehat,” ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Firlie Ganinduto menyatakan diskusi mengenai pengembangan potensi sektor komunikasi dan informatika ini membahas aspek teknologi informasi, telekomunikasi hingga media digital.
“Peran sektor komunikasi dan informatika ini sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kemajuan nasional,” ujarnya.
Menurut Waketum Firlie Ganinduto, digitalisasi dan transformasi digital memungkinkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas di berbagai sektor. Termasuk, layanan publik yang makin mudah diakses masyarakat berkat platform digital untuk memudahkan administrasi dan pelayanan.
“Belum lagi, sektor manufaktur di Indonesia kini lebih mampu bersaing di pasar global karena adopsi teknologi digital yang memungkinkan produksi lebih efisien dan berkualitas,” tuturnya.
Waketum Kadin menilai adopsi solusi digital baik dalam pemerintahan, bisnis maupun layanan publik. Indonesia akan dapat memperluas akses layanan dan mengurangi biaya operasional secara signifikan.
“Saya berharap kita bisa bekerjasama untuk merumuskan dan menerapkan solusi yang akan memajukan sektor komunikasi dan informatika. Saya percaya dengan kita bekerjasama akan membawa kita lebih dekat ke masa depan digital yang lebih efektif dan lebih baik kedepannya,” ungkapnya.
Dalam FGD Kadin Indonesia bertema “Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang di Sektor Komunikasi dan Informasi Indonesia”, Menkominfo Budi Arie hadir didampingi Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Slamet Santoso.
Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Satu Dekade Pemerintahan, Menkominfo: Layanan Digitalisasi Meningkat Signifikan
Pemerintah telah membangun infrastruktur digital dari hulu ke hilir. Program unggulan itu telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam mengadopsi layanan digitalisasi di semua sektor.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan pembangunan infrastruktur digital berlangsung secara masif selama dua periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kita harus mengakui bahwa 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi sangat meningkat pesat digitalisasi yang diwujudkan selama masa pemerintahannya selama 10 tahun,” jelasnya dalam kunjungan ke Redaksi kompas.com di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).
Menurut Menteri Budi Arie, berbagai lompatan dan capaian digitalisasi harus menjadi fondasi bagi seluruh komponen bangsa untuk bekerja lebih keras di masa mendatang.
“Kita harus melompat lagi untuk 10 tahun ke depan, terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Di tengah capaian atas program dan kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika itu, Menkominfo menyatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah. Namun, menurutnya kepiawaian kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi bagian penting dalam mengatasi tantangan sejarah tersebut.
“Bahwa 10 tahun ini lompatannya luar biasa. Kalau kita fondasinya waktu itu tidak ditangani Pak Jokowi, belum tentu tercapai cita-cita negara,” ungkapnya.
Menteri Budi Arie menekankan juga amanah Presiden Joko Widodo untuk fokus memberantas aktivitas ilegal di ruang digital seperti judi online.
“Bapak Presiden berpesan, satu, soal judi online harus dibereskan. Karena ini sangat meresahkan masyarakat, daya rusaknya terhadap ekonomi negara, ekonomi masyarakat dan keluarga sangat besar sekali,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo, judi online sangat berbahaya untuk upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebagaimana menjadi Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak ambil bagian dalam pemberantasan judi online.
“Jadi, judi online ini ekonomi yang sangat buruk bagi masyarakat kita. Bahkan kemarin saya memimpin deklarasi dan menyaksikan penandatangan pakta integritas. Saya minta semua platform, semua Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menandatangani pakta integritas untuk tidak memfasilitasi perjudian online di dalam sistem elektronik mereka,” jelasnya.
Dalam kunjungan ke Redaksi kompas.com, Menkominfo Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prabunindya Revta Revolusi dan Staf Khusus Menteri Sugiharto.
Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id