Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Kotawaringin Timur menuju Smart City

Kotawaringin Timur — Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Kotawaringin Timur 2022 di Aula Sei. Mentaya Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur, Rabu, (08/06/2022).

Dalam laporanya Kadis Kominfo Multazam menjelaskan, bahwa pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk sinkronisasi mewujudkan Smart City di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bimtek smart City tahap I dilakukan selama dua hari dari tanggal 8 dan 9 Juni 2022 dengan peserta dari unsur perangkat daerah, Akademisi, Keuangan/Bank, Rumah Sakit, Perusahaan Telekomunikasi, Komunitas dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

”Kabupaten Kotawaringin Timur di percaya oleh Kementerian Kominfo masuk 50 dari 514 kota atau Kabupaten se Indonesia untuk mengikuti Bimtek Smart City yang akan diadakan selama 4 gelombang dan di bulan Desember akan dilakukan kajian dan evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu Wabub menyebutkan, seiring  dengan  visi  pembangunan  daerah  dalam  RPJMD kabupaten Kotawaringin  Timur  tahun  2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin  Timur  yang  mandiri,  maju  dan  sejahtera”,  maka gerakan  menuju  smart  diharapkan dapat membawa perubahan percepatan ekonomi yang berkelanjutan, infrastruktur, dan tata ruang yang berkualitas, jaminan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya, reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, serta partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyakarat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan bimbingan teknis ini sebagai wadah untuk bersama-sama menggali ide dan gagasan serta ajang bertukar pikiran dalam menyusun master plan dan quick win yang akan menjadi pedoman bagi implementasi smart city di kabupaten kotawaringin timur. ”Dengan menerapkan inovasi dan teknologi layanan publik, akan lebih efisien efektif serta lebih transparan sehingga meningkatkan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu kesalahan informasi dapat diminimalisir secara cerdas dengan menerapkan solusi terukur,” paparnya. Wabup menambahkan, layanan publik yang dikemas dalam Smart City terbagi dalam enam dimensi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economi, Smart Living, Smart Society dan Smart Evironment.

”Kita harus optimis dan berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi semua stekholder agar benar terbangun baik Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Kota Cerdas.

Masih dikatakan Wabup, dengan terselenggaranya Bimtek Penyusunan Masterplan smart city Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, diharapkan meningkatkan pemahaman dan komitmen dari semua unsur dalam mewujudkan gerakan menuju Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai smart city. 

Pada kesempatan ini, Tim Pembimbing dari Kementerian Kominfo RI melakukan audiensi dengan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor. Pada kesempatan ini, Bupati Kotim menyampaikan komitmen beliau dalam acara bimbingan teknis ini serta mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan oleh Kementerian. Ada beberapa hal yang di catat dan menjadi masukan dalam rangka menyusun smart city yaitu Integrasi dan kolaborasi. Dan 2 hal ini menjadi kata kunci untuk kemudian di sesuaikan dengan RPJMD dan perkembangan kekinian Kabupaten Kotawaringin Timur. (admin)

KINERJA PELAKSANAAN APBN WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT s.d 31 DESEMBER 2022

Sampit, 30 Januari 2023 – Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, sampai dengan akhir tahun 2022 (31 Desember), sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp672 M atau 39,23% dibanding periode yang sama tahun 2021 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp46,63 M atau 3,88% (yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit baik dari sisi perpajakan, bea keluar dan penerimaan PNBP yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya masih bersumber dari kondisi perekonomian yang terus membaik dan tingginya harga komoditas di wilayah Kab. Kotim, Katingan dan Seruyan.

Kepala KPPN Sampit Deni Rusdijaman menyampaikan, sampai dengan akhir Desember 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Sampit mencapai Rp2.386,89 M atau mengalami kenaikan sebesar Rp672 M dibanding bulan Desember 2021 (39,23 % yoy). “Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang naik sebesar Rp186,78 M (27,22 % yoy), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik sebesar Rp345,28 M (51,22 % yoy), serta Pajak Perdagangan berupa Bea Keluar yang naik sebesar Rp107,74 M (117,03 % yoy) dan Bea Masuk naik sebesar Rp1,74M (78,09 % yoy)”, terang Deni.

Realisasi Penerimaan Pajak berdasarkan data KPP Pratama Sampit sebesar Rp2.131,09M, termasuk penerimaan PBB yang mengalami peningkatan sebesar Rp29,96 M (13,81% yoy) sebagai dampak pembayaran PBB Tahun 2022 oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo dan kerjasama KPP Pratama Sampit dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp1.019,39 M mengalami pertumbuhan Rp345,28 M (51,22 % yoy) dikarenakan membaiknya harga komoditas terutama TBS dan harga CPO serta adanya penurunan restitusi PPN dikarenakan pemusatan tempat PPN terutang.

Untuk penerimaan Bea Keluar, berdasarkan data dari KPPBC Sampit, realisasi sampai akhir tahun 2022 sebesar Rp199,81M di dominasi oleh penerimaan ekspor Washed Bauksit sebesar Rp157,35M (78,75%) dan sisanya dari ekspor komoditas CPO serta produk turunannya. Dana sawit mengalami penurunan 72,20% yoy sebagai dampak fluktuasi/turunnya harga komoditas CPO dan produk turunannya serta sempat adanya larangan ekspor CPO serta produk turunannya. Total devisa ekspor sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar USD140.376.730,58 tumbuh sebesar 176,11% yoy. Untuk penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp3.978,68 M mengalami kenaikan 98,43% yoy sebagai dampak meningkatnya BC 2.5 (pengeluaran dari KB utk dijual di TLDDP), dengan komoditas terbesar Palm Methyl Ester (PME) untuk produk turunan CPO. Untuk total devisa impor adalah sebesar Rp562,55 M, meningkat 49,05% yoy.

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d bulan Desember 2022 mencapai Rp52,01 M atau mengalami kenaikan Rp25,05 M (92,91% yoy). Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp3.703.640.790,- atau tumbuh Rp1,07M (40,76 % yoy). Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp3,17M (tumbuh 58,37% yoy), khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, terealisasi sebesar Rp1.341,74 M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Kejaksaan Negeri Seruyan.

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp1.248M atau 96,85% dari pagu anggaran tahun ini (naik 3,88 % yoy), yang terdiri dari dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp498,43M (98,05% dari pagu), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp274,78M (98,61%), Belanja Barang mencapai Rp196,28M (97,31%) dan Belanja Modal mencapai Rp27,37M (97,78%). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,70M atau 2,62%.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp 749,96M (96,06% dari pagu). Untuk penyaluran DAK Fisik  mencapai Rp244,49M (91,72% dari pagu Rp266,56M), turun 16,23% yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemda Kab. Kotawaringin Timur sebesar 93,96% (Rp81,23M dari pagu Rp86,48M). Untuk penyaluran DAK Non-Fisik, penyaluran  mencapai Rp143,15 M (94,34% dari pagu Rp151,74M). Untuk Dana Desa, penyaluran  mencapai Rp362,32M (99,98% dari pagu Rp362,32 M), tumbuh minus 14,58% yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemda Kab. Katingan sebesar 100% (Rp.129,61M dari pagu Rp.129,61M) dan Kab. Kotawaringin Timur sebesar 100% (Rp.144,20 M dari pagu Rp.144,20 M).

Untuk current issue, Deni Rusdijaman menyampaikan bahwa mulai tahun anggaran 2023, KPPN Sampit akan menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pemda mitra kerja disamping penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. DAU merupakan salah satu porsi terbesar yang dialokasikan dalam APBN untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai daerah dalam rangka desentralisasi. Penyaluran DAU melalui KPPN Sampit diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan mendukung kinerja daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian daerah.

Sumber : KPPN  Sampit

Perencanaan menggunakan Aplikasi SIPD.GO.ID

(Jakarta, 27 Januari 2023) Integrasi penyusunan perencanaan daerah sangat diperlukan saat proses transformasi digital. Bimbingan teknis ini di laksanakan dalam rangka integarasi perencanaan dengan satu data Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas di urusan statistk sektoral. Data-data yang di butuhkan dalam perencanaan akan berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan. Sesuai edaran yang di sampaikan melalui Telegram Dirjen Bina Pembangunan Daerah – Kemendari Nomor 600.6.4/533/Bangda tanggal 20 Januari 2023, kegiatan Bimtek ini dalam rangka menyamakan proses perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Kabupaten Kotawaringin Timur di hadiri oleh perwakilan Bappelitbangda dan Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur. Tempat Gedung Serba Guna, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, RT.6/RW.7, RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750Pelaksanaan tanggal 24 Januari 2023 secara hybrid, di lanjutkan dengan pertemuan langsung pada tanggal 27 Januari 2023 (Pukul 08.30 – 17.30 WIB). Kegiatan ini berupa latihan langsung melalui Aplikasi SIPD.GO.ID. Acara berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang tersedia. Kegiatan ini juga di hadiri oleh perwakilan Bappelitbangda dan Diskominfosantik Provinsi Kalteng, dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Akun untuk melengkapi input telah diberikan di sisi walidata. Badan Pusat Statistik akan menjadi bagian dari proses verifikasi data yang akan diinput oleh produsen data. Hak akses diberikan kepada Admin Daerah, Produsen Data, Pembina Data dan Wali Data. Kesimpulan dan saran dari hasil bimtek ini, yaitu Bimtek ini harus segera di implementasikan untuk proses perencanaan untuk Tahun Anggaran 2024. Sebagai leading sektor Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur bersama-sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan setup master pada aplikasi, dan melatih baik untuk OPD sampai dengan lapisan desa, serta Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. (Admin)  

Penetapan UMK Di Disnakertrans Kab. Kotim Tahun 2023

 

Sampit – UMK Kabupaten Kotawaringin Timur 2023 telah sepakati dalam rapat dewan pengupahan pada Desember 2022. Upah Minimum Kota (UMK) mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

UMK merupakan batas terendah upah bulanan yang ditetapkan di sebuah wilayah kabupaten/kota. Upah menurut pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berbunyi “upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok tunjangan tidak tetap”. UMK menjadi dasar batas bawah bagi perusahaan dalam menetapkan gaji karyawan.

Bupati Kotawaringin Timur membuat rekomendasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi besaran UMK Kotim 2023 sebesar Rp. 3.265.859. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp.251.127 atau 0,99 persen dari tahun sebelumnya, Rp. 3.014.732.

Kenaikan UMK ini dsepakati mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Dimana disebutkan bahwa kenaikan upah minimum tidak boleh melebihi 10%.

“itulah yang kita sepakati kalau kita mengacu ke persentase terdapat kenaikan 0,99 persen. Kalau kita konversi kerupiah Rp.251.127,” kata Kadis Nakertrans Kab. Kotim, Kamis (1/12/2022).

(saleh/Disnakertranskotim)

 

Evaluasi Anjab dan ABK Sesuai dengan KemenpanRB No. 45 Tahun 2022

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayaangunaan Apatur Negara dan Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Intansi Pemerintah (diunduh) yang di tandatangi oleh Menteri PANRB pada 11 Oktober 2022,

Peraturan di buat dengan pertimbangan :

  1. bahwa untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional di lingkungan instansi pemerintah, diperlukan penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana;
  2. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas :

  1. Klerek, adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif
  2. Operator, adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum
  3. Teknisi, adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik

Demikian informasi terkait Peraturan Menteri PANRB RI No. 45 Tahun 2022.

Diskominfo Kotim Raih 2 penghargaan di Tahun 2022

29 Desember 2022 – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur di Akhir Tahun 2022 meraih 2 (dua) Juara dalam Even Krenova yang di selenggarakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

2 Juara tersebut di raih yaitu inovasi antrian vaksin yang pernah di pergunakan saat terjadinya pendemi Covid-19. Aplikasi ini sangat membantu faskes untuk mengatur antrian, agar tidak terjadi tumpukan orang saat vaksin. Sementara satunya adalah aplikasi sederhana yaitu Buku Tamu Digital. Aplikasi ini dipergunakan untuk menghitung jumlah orang yang bertamu di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan teknik scan QRCode, tamu mengisi isian beberapa form untuk kemudian secara sistem digital akan tercatat.

Harapannya, tahun berikutnya, kreasi dan inovasi akan terus di dorong untuk terjadiya transformasi digital. Digitalisasi ini akan sangat membantu peningkatan layanan publik, agar merasa nyaman dan mudah. Tahun 2023 akan di mulainya program Smart City Kotawaringin Timur. Seiiring pada tahun yang sama, Pemkab Kotim terlah menerika penghargaan Smart City tingkat Nasional, bersama dengan 49 Kabupaten/Kota se Indonesia.

Baca juga : Kotim Raih Penghargaan Gerakan Menuju Smart City

Di raihnya penghargaan 2 nominasi, yaitu nominasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik.  Kedepannya, beberapa aplikasi ini dapat di kembangkan dalam proses bisnis sistem antrian di pelayanan publik. (admin)

West Java Digital Services International Festival 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur menghadiri West Java Digital Services International Festival 2022 di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Jawa Barat, Kamis (22/12).

Kegiatan yang diikuti sebanyak 85 bupati dan 18 wali kota se-Indonesia tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri MenpanRB. Tujuan kegiatan ini, yakni untuk mewujudkan e-goverment, khususnya dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman, serta seluruh Forkompimda Kabupaten Sumedang.

Bisa lihat Video acara  disini

 

Kotim Raih Penghargaan Gerakan Menuju Smart City

Sampit. Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil meraih prestasi tingkat Nasional  dalam menyusun rencana induk (master plan) pembangunan berbasis smart city tahun 2022.  Dengan tersusunnya rencana induk ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur,  memiliki rencana berbasis teknologi yang terarah dalam menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi di era Digitalisasi, pada tahun mendatang.

Untuk mengapreasiasi keberhasilan tersebut Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan penghargaan Gerakan Menuju  Smart City kepada Kabupaten Kotawaringin Timur. Penghargaan tersebut diserahkan Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Multazam,S.T.,M.MT mewakili Bupati Kotawaringin Timur, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Kamis, 1 Desember 2022.

Kadis Kominfo, Multazam,S.T.,M.MT mengatakan Penyusunan master plan Gerakan Menuju Smart City Kabupaten Kotawaringin Timur dimulai dengan penandatanganan MoU antara Kementerian Kominfo dengan Pemkab Kotim kemudian dilaksanakan bimbingan teknis dengan 4 tahap pada bulan Juni s.d September 2022. Perumusan masterplan diperlukan untuk menampung inovasi-inovasi, seperti konsep Smart City yang akan dilakukan mulai dari smart governance, smart branding, smart living, smart society, smart environment, dan smart economy.

Lebih lanjut dikatakan, Seluruh inovasi tersebut berujung pada satu tujuan besar, yaitu menjawab tantangan di masa depan sekaligus memaksimalkan potensi daerah agar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat.

Sehingga Smart City ini bisa mengembangkan seluruh aspek dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu  Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional

Penghargaan ini patut disyukuri, atas prestasi yng telah dicapai. Namun ada tantangan yang lebih besar yang dihadapi tahun berikutnya. Yaitu implementasi dari master plan Gerakan Menuju Smart City agar benar-benar terwujud dalam inovasi yang tertuang dalam Enam Dimensi Smart City agar dapat mengimplementasikan dalam program dan kegiatan pada tahun mendatang, sehingga visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur  bisa terwujud.

Terowongan Nur Mentaya Resmi Dinyalakan Bupati Kotim

BORNEONEWS, Sampit – Terowongan Nur Mentaya yang berada di Jalur Jalan Tjilik Riwut Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur telah resmi dinyalakan oleh Bupati Kotim, Halikinnor, Sabtu, 10 Desember 2022.

Penyalaan lampu Terowongan Nur Mentaya tersebut ditandai dengan suara bel yang dipencet oleh Bupati Kotim Halikinnor, di depan Puskemas Baamang II.

Momen yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat yang hadir di lokasi tersebutpun disambut riuh dan tepuk tangan dari warga.  “Ini ikon kita bersama, dan sudah pastinya kita nikmati bersama-sama,” ujar Halikinnor.

Dalam sambutannya Bupati Kotim juga bercerita awal dari munculnya ide untuk membuat Terowongan Nur Mentaya tersebut. Yakni saat dirinya berangkat haji ke Mekkah, dan melihat terowongan mina.

Sehingga dia bercita-cita juga membuat di Sampit, hingga akhirnya bisa terwujud pada hari ini, walaupun tidak sama persis dengan di Mekkah.

“Saya harap ini bisa menjadi tempat santai bagi masyarakat, dan tentunya wisata di Kotim ini,” harapnya. (MUHAMMAD HAMIM/)

Sumber : https://www.borneonews.co.id/berita/285637-terowongan-nur-mentaya-resmi-dinyalakan-bupati-kotim

Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Besi

 

Pada tanggal 30 November 2022 telah dilaksanakan sosialisasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan di aula Kecamatan Kota Besi. Kegiatan sosialisasi komunitas informasi masyarakat dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Infomasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Kotawaringin Timur Cok Orda Putra Legawa,S.Si.,M.Sc, dalam sambutannya Kabid PIKP menyampikan pentingnya pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM ) di setiap Kecamatan agar mudah mendapatkan informasi dari Pemerintah atau sebaliknya dan menangkal berita Hoax.

Materi Sosialisasi Komunitas Informasi Masyarakat  disampaikan oleh Pranata Humas diskominfo, materi kegiatan terkait kim  sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo. Tujuan pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat  agar dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah ataupun dari masyarakat ke Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut pemateri menyampaikan untuk berhati-hati  dalam menerima Informasi untuk menghindari HOAX berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Dengan terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat dapat mencegah atau menetralisir terjadinya informasi Hoax

Materi kedua disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian tentang keamanan data dan Infomasi, lebih lanjut pemateri mengharapkan agar berhati-hati dalam memberikan informasi dan selalu bijak bermedsos.

Kinerja Pelaksanaan APBN Wilayah Kerja KPPN Sampit s.d  31 Oktober 2022

 

Sampit, 29 November 2022 – Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, sampai dengan periode 31 Oktober 2022, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp860,31 M atau 73.18 % dibanding periode yang sama tahun 2021 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp140,65 M atau 15.54% (yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit baik dari sisi perpajakan, bea keluar dan penerimaan PNBP yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya masih bersumber dari kondisi perekonomian yang terus membaik dan tingginya harga komoditas di wilayah Kab. Kotim, Katingan dan Seruyan, meskipun masih dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Oktober 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Sampit mencapai Rp2.035,90M atau mengalami kenaikan sebesar Rp860,31M dibanding bulan Oktober 2021 (73,18 % yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang naik sebesar Rp267,33M (58.10% yoy), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik sebesar Rp339,72M (70.39% yoy), pajak perdagangan berupa Bea Keluar yang naik sebesar Rp169,47M (595.11% yoy) dan Bea Masuk naik sebesar Rp2,12M (141.35% yoy).

 

Realisasi Penerimaan PPh sebesar Rp727,48 M didominasi peningkatan penerimaan PPh 25/29 Badan (tumbuh 141,28% yoy) sebagai efek semakin membaiknya laba usaha perusahaan berdasarkan laporan keuangannya dan membaiknya pertumbuhan ekonomi dibanding masa pandemi tahun 2021. Penerimaan PBB meningkat Rp67,16 M (40,13% yoy) sebagai dampak pembayaran PBB Tahun 2022 oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo dan kerjasama KPP Pratama Sampit dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp822,36 M mengalami pertumbuhan Rp.339,72 M (70,39% yoy) dikarenakan membaiknya harga komoditas terutama TBS dan harga CPO serta adanya penurunan restitusi PPN dikarenakan pemusatan tempat PPN terutang.

 

Realisasi penerimaan Bea Keluar Tahun 2022 sebesar Rp197,95M di dominasi oleh penerimaan ekspor Washed Bauksit sebesar 79.49% dan sisanya dari ekspor komoditas CPO serta produk turunannya. Dana sawit mengalami penurunan 75.17% yoy sebagai dampak fluktuasi/turunnya harga komoditas CPO dan produk turunannya serta sempat adanya larangan ekspor CPO serta produk turunannya. Total devisa ekspor sampai dengan bulan Oktober 2022 sebesar USD126.563.912,91 tumbuh sebesar 264.39% yoy. Untuk penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp3,626 M mengalami kenaikan 141.35% yoy sebagai dampak meningkatnya BC 2.5 (pengeluaran dari KB utk dijual di TLDDP), dengan komoditas terbesar Palm Methyl Ester (PME) untuk produk turunan CPO. Untuk total devisa impor adalah sebesar Rp463.645.912.657,13, meningkat 61,05% yoy.

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d bulan Oktober 2022 mencapai Rp44,96 M miliar atau mengalami kenaikan Rp24,75M (122.49% yoy). Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang terealisasi sebesar Rp2.764.157.764,- atau tumbuh Rp1,37M (98.10% yoy). Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 Oktober 2022 telah terealisasi sebesar Rp2,28M (tumbuh 150.91% yoy), khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, terealisasi sebesar Rp 0,67 M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Kejaksaan Negeri Seruyan.

 

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp3.266,77M atau 83% dari pagu anggaran tahun ini (naik 2.68% yoy), yang terdiri dari dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp387,55M (76% dari pagu), dengan rincian komponen belanja yaitu:

  1. Belanja Pegawai mencapai Rp225,61M (82%)
  2. Belanja Barang mencapai Rp147,60M (72%)
  3. Belanja Modal mencapai Rp14,34M (49%)

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,45M atau minus 2,13%, utamanya disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal (turun 73,17% yoy). Penurunan ini disebabkan adanya pengurangan alokasi Belanja Modal yang cukup signifikan sebagai bentuk penyesuaian pasca penanganan pandemi COVID-19 tahun lalu. Sejumlah kendala lelang dan budaya perlambatan aktivitas K/L yang terjadi pada awal tahun anggaran 2022 menjadikan realisasi belanja masih perlu untuk dioptimalkan, sehingga tidak cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran. Kenaikan realisasi belanja akan semakin terlihat terutama memasuki periode akhir tahun anggaran 2022.

 

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan telah mencapai Rp 2.879,21M (84,39% dari pagu). Untuk penyaluran DAK Fisik telah mencapai Rp184,62M (69,26% dari pagu Rp266,56M), tumbuh 2,36% yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemda Kab. Katingan sebesar 70,67% (Rp.71,24M dari pagu Rp.100,80M). Untuk penyaluran DAK Non-Fisik, penyaluran telah mencapai Rp.289,21M (70,72% dari pagu Rp.408,95M), tumbuh 36,21% yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemda Kab. Seruyan sebesar 77,67% (Rp.63,46M dari pagu Rp81,71M). Untuk Dana Desa, penyaluran telah mencapai Rp330,30M (91,14% dari pagu Rp362,40M), tumbuh 0,55% yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemda Kab. Kotawaringin Timur sebesar 95,83% (Rp.138,17M dari pagu Rp.144,19M).

 

Kinerja APBD

Realisasi Pendapatan APBD Mitra Kerja KPPN Sampit yang meliputi Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan, Kab. Katingan s.d 31 Oktober 2022 mencapai Rp.3.132,25M dan didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pusat sebesar Rp.2.580,64M (82,39% dari total Pendapatan). Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos terbesar berasal dari Jumlah Lain-lain PAD senilai Rp200,1M (97,10% dari target) dengan porsi terbesar disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur senilai Rp146,19M. Untuk Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp2.694,15M (60,84% dari pagu Rp.4.428,42M), dengan porsi terbesar (38,93%) digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp1.048,83M. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 86,01% sehingga terdapat surplus Rp438,10M, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dirinya sendiri. Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, Pemda dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Melakukan akselerasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat kemanfaaatan output dan menghindari pengendapan dana APBD terlalu lama.
  2. Mempercepat pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKDD, khususnya DAK Fisik Tahap III dan Rekomendasi K/L serta Dana Desa (Tahap III dan BLT IV)

Terkait dengan pengendalian inflasi dan penanganan banjir, Pemda dapat segera:

  1. Memanfaatkan alokasi Belanja Wajib Perlinsos sebesar 2% dari Dana Transfer Umum OktoberDesember 2022 sesuai dengan rencana yang telah diajukan ke Kemenkeu.
  2. Mengoptimalkan anggaran Belanja Tak Terduga-nya untuk melanjutkan kegiatan penanganan inflasi jangka pendek, seperti operasi pasar dan program lainnya.
  3. Menggunakan Bansos dan BTT untuk penanganan banjir.

 

Current Issue

  1. Pemerintah terus memberikan dukungan untuk UMKM dalam bentuk Penyaluran Kredit Program KUR dan UMi di wilayah kerja KPPN Sampit. Sampai dengan 31 Oktober 2022, penyaluran KUR telah mencapai Rp.802,16M untuk 13.820 debitur, sedangkan penyaluran UMi mencapai Rp.0,79M untuk 259 debitur.
  2. Kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dalam hal penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang melalui diselenggarakannya kompetisi inovasi manajer aset (KOIN MAS) DJKN. Diharapkan dengan adanya Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN dapat menambah jumlah aset yang diberdayakan dalam rangka memberikan Manfaat Ekonomi dan Sosial kepada Masyarakat. Di Sampit, proyek optimalisasi BMN melalui Pemanfaatan Bangunan Gedung Pertemuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, KPKNL Pangkalan Bun telah menerbitkan surat persetujuan keringanan hutang terhadap piutang penyerahan dari Kementerian Kominfo a.n. PT. Hayat Televisi Entertainment sebagai langkah strategis untuk penagihan piutang negara.
  3. Meterai elektronik (e-Meterai) adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga, kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas. Hal tersebut membuat perlunya equal treatment antara dokumen kertas dengan elektronik. Untuk penggunaan e-Materai, pengguna agar login pada laman e-meterai.co.id
  4. Sebagai salah satu implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Direktorat Pajak Kemenkeu melakukan sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan tujuan untuk : (i) Mempermudah masyarakat/Orang Pribadi dalam melakukan berbagai aktivitas, dengan menggunakan NIK sebagai NPWP; (ii) Mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan dan pembayaran pajak; dan (iii) Untuk mensinergikan data dan informasi yang terkumpul di beberapa kementerian/lembaga, serta pihak-pihak lain yang memiliki system administrasi serupa. NPWP format lama masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2023 karena belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP format baru. Mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, akan menggunakan NPWP dengan format baru.

Sumber : KPPN Sampit