Berita
Kotawaringin Timur menuju Smart City
Kotawaringin Timur — Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Kotawaringin Timur 2022 di Aula Sei. Mentaya Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur, Rabu, (08/06/2022).
Dalam laporanya Kadis Kominfo Multazam menjelaskan, bahwa pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk sinkronisasi mewujudkan Smart City di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bimtek smart City tahap I dilakukan selama dua hari dari tanggal 8 dan 9 Juni 2022 dengan peserta dari unsur perangkat daerah, Akademisi, Keuangan/Bank, Rumah Sakit, Perusahaan Telekomunikasi, Komunitas dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
”Kabupaten Kotawaringin Timur di percaya oleh Kementerian Kominfo masuk 50 dari 514 kota atau Kabupaten se Indonesia untuk mengikuti Bimtek Smart City yang akan diadakan selama 4 gelombang dan di bulan Desember akan dilakukan kajian dan evaluasi,” jelasnya.
Sementara itu Wabub menyebutkan, seiring dengan visi pembangunan daerah dalam RPJMD kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang mandiri, maju dan sejahtera”, maka gerakan menuju smart diharapkan dapat membawa perubahan percepatan ekonomi yang berkelanjutan, infrastruktur, dan tata ruang yang berkualitas, jaminan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya, reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, serta partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyakarat di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kegiatan bimbingan teknis ini sebagai wadah untuk bersama-sama menggali ide dan gagasan serta ajang bertukar pikiran dalam menyusun master plan dan quick win yang akan menjadi pedoman bagi implementasi smart city di kabupaten kotawaringin timur. ”Dengan menerapkan inovasi dan teknologi layanan publik, akan lebih efisien efektif serta lebih transparan sehingga meningkatkan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu kesalahan informasi dapat diminimalisir secara cerdas dengan menerapkan solusi terukur,” paparnya. Wabup menambahkan, layanan publik yang dikemas dalam Smart City terbagi dalam enam dimensi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economi, Smart Living, Smart Society dan Smart Evironment.
”Kita harus optimis dan berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi semua stekholder agar benar terbangun baik Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Kota Cerdas.
Masih dikatakan Wabup, dengan terselenggaranya Bimtek Penyusunan Masterplan smart city Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, diharapkan meningkatkan pemahaman dan komitmen dari semua unsur dalam mewujudkan gerakan menuju Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai smart city.
Pada kesempatan ini, Tim Pembimbing dari Kementerian Kominfo RI melakukan audiensi dengan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor. Pada kesempatan ini, Bupati Kotim menyampaikan komitmen beliau dalam acara bimbingan teknis ini serta mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan oleh Kementerian. Ada beberapa hal yang di catat dan menjadi masukan dalam rangka menyusun smart city yaitu Integrasi dan kolaborasi. Dan 2 hal ini menjadi kata kunci untuk kemudian di sesuaikan dengan RPJMD dan perkembangan kekinian Kabupaten Kotawaringin Timur. (admin)
Kasus Kekerasan Perempuan Online Meningkat, Pemerintah Perketat Pengawasan Platform Digital
Kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang digital terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata sekitar 2.000 laporan setiap tahun. Bentuk yang paling dominan adalah kekerasan seksual online, yang dalam kajian terbaru mencapai lebih dari 1.600 kasus.
Situasi ini mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap platform digital, sekaligus memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pengguna.
Dalam audiensi dengan Komnas Perempuan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan kekerasan berlangsung tanpa respons.
“Ketika kejahatan itu terjadi di platform, itu rumah mereka. Artinya yang melakukan penanganan di dalam adalah mereka. Kami tidak bisa masuk kecuali dengan kewenangan tertentu,” ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu (15/04/2026).
Ia menambahkan pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi jika konten atau aktivitas di platform dinilai membahayakan publik.
“Kalau memang membahayakan sekali, kami bisa kenakan sanksi sampai pada penutupan. Mereka harus bertanggung jawab karena itu ranah mereka,” tegasnya.
Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyatakan tingginya laporan kasus kekerasan seksual online belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.
“Keterbatasan infrastruktur dan layanan penanganan di sejumlah wilayah, khususnya daerah kepulauan dan 3T, turut menghambat korban dalam mengakses bantuan, termasuk untuk pelaporan dan pendampingan hukum maupun psikologis,” jelasnya.
Komnas Perempuan menyambut baik kolaborasi dengan Kementerian Komdigi untuk memperkuat langkah penanganan konten berbahaya melalui mekanisme pemutusan akses (take down), termasuk untuk konten kekerasan seksual dan eksploitasi.
“Kondisi ini membutuhkan langkah bersama, termasuk peningkatan tanggung jawab platform digital dalam menjaga ruang aman bagi pengguna, khususnya perempuan dan kelompok rentan,” ungkapnya.
Kolaborasi juga diarahkan untuk penguatan literasi digital, kampanye publik, serta penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
TikTok Tutup 780 Ribu Akun Anak, Pemerintah Desak Platform Lain
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata.
Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
“Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia,” ungkap Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).
Meutya menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok yang telah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia.
“TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya,” jelasnya.
Meutya menegaskan hal itu menjadi langkah awal yang sangat positif dan menjadi kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia.
“Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown,” ujarnya.
Sementara itu, terkait platform Roblox, Kemkomdigi mencatat adanya perkembangan di tingkat global.
Roblox dilaporkan telah melakukan penyesuaian pengaturan (adjustment setting) dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya pelindungan anak.
Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia.
“Masih ada loophole (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal,” jelasnya.
Kemkomdigi menegaskan hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS.
“Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS,” tandasnya.
Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik.
Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kotim Canangkan Program Desa CANTIK 2026, Perkuat Akurasi Data dari Tingkat Desa
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus memperkuat tata kelola data pembangunan dengan mencanangkan Program Desa Cinta Statistik (Desa CANTIK) Tahun 2026. Kegiatan sosialisasi dan pencanangan program tersebut dilaksanakan di Aula Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Selasa (14/4), sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pengelolaan data hingga ke tingkat desa.
Program Desa CANTIK merupakan inisiatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola, memanfaatkan, serta menyajikan data statistik yang akurat dan terstandar. Melalui program ini, desa diharapkan mampu menjadi produsen data yang berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Cok Orda Putra Legawa, S.Si., M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPS atas pelaksanaan program Desa CANTIK di wilayah Kotawaringin Timur. Menurutnya, penguatan literasi statistik di tingkat desa menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan transformasi digital dan meningkatnya kebutuhan akan data yang valid.
“Di era transformasi digital saat ini, data menjadi elemen vital dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai ujung tombak pembangunan, desa perlu memiliki kemampuan dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu agar setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran,” ujarnya di hadapan para kepala desa, perangkat kecamatan, serta unsur Forkopimcam yang hadir.
Ia juga menegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Walidata Daerah, memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Program Desa CANTIK dinilai sejalan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya integrasi dan sinkronisasi data antarinstansi, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pencanangan ini, desa yang menjadi lokus program diharapkan dapat menjadi percontohan dalam penerapan tata kelola statistik yang baik. Selain meningkatkan kualitas data desa, program ini juga diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Sinergi antara BPS, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan kualitas data pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin meningkat dan mampu menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Menkomdigi: WFH Tidak Boleh Ganggu Layanan Publik
Jakarta, 6 April 2026 – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak boleh mengurangi kualitas dan kecepatan layanan publik kepada masyarakat.
Kebijakan WFH yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi digital.
“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya dalam Apel Pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.
Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.
Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kemkomdigi diminta menjadi contoh dalam menjalankan pola kerja fleksibel berbasis teknologi.
“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya Hafid.
Meutya juga mengingatkan bahwa tantangan global menuntut seluruh jajaran tetap disiplin dan fokus dalam bekerja.
Ia meminta seluruh pegawai menjaga ritme kerja dan meningkatkan kolaborasi.
“Kita harus tetap fokus, tetap tenang, tetap produktif, dan saling bahu-membahu. Yang dihadapi dunia saat ini bukan hal yang mudah,” katanya.
Meutya menekankan pentingnya kepemimpinan yang solid dan komunikasi internal yang selaras agar kebijakan dapat berjalan efektif di seluruh lini organisasi.
“Tidak boleh ada beda semangat di atas dengan semangat di bawah. Kalau ini terjadi, kita akan kesulitan,” tegasnya.
Bupati Kotim Lantik Sejumlah Pejabat, Tekankan Penguatan Pengawasan dan Pengembangan Wisata Pulau Hanibung
Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin (6/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari proses seleksi terbuka dan penerapan manajemen talenta yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu posisi penting yang diisi dalam pelantikan ini adalah Inspektur Inspektorat, yang memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Jabatan ini juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna memastikan independensi dan efektivitas pengawasan di daerah.
Adapun sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Bambang, SE sebagai Inspektur Inspektorat; Ramadansyah, SE, M.Ec.Dev sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Achijat Koesnandar, S.Si, M.P.H. sebagai Inspektur Pembantu III Inspektorat; Ali Fahlevi Hasibuan, SH sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup; Tauba, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Selain itu turut dilantik Liano Trijaya, S.IP, M.A.P sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah; Ady Suharno, S.Hut, M.Si sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Yuan Hendianto, SE, MM sebagai Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Arrofie Pratama, S.Kom, MM sebagai Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup; Rodi Hartono, SE, MT sebagai Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah; Yudi Aprianur, S.STP sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah; serta Miftahun Nisa, S.Kep., Ners sebagai Kepala Puskesmas Ketapang 1.
Secara khusus, Bupati menyoroti pelantikan Ramadansyah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata definitif. Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas, ia dinilai menunjukkan kinerja dan dedikasi yang baik, terutama dalam pengembangan destinasi wisata Pulau Hanibung.
“Jadikan Pulau Hanibung sebagai ikon baru pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Timur yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Halikinnor.
Bupati berharap dengan status jabatan definitif tersebut, pengembangan sektor pariwisata daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain agenda pelantikan, Bupati juga mensosialisasikan penerapan pola kerja baru bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur. Mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang transformasi budaya kerja ASN, pemerintah daerah akan mulai menerapkan pola kerja Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.
Menurut Bupati, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi produktivitas, melainkan sebagai strategi efisiensi anggaran daerah dengan menekan biaya operasional kantor seperti listrik, air, pemeliharaan gedung, serta penggunaan alat tulis kantor. Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan mendorong percepatan penerapan sistem administrasi berbasis digital.
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan optimal meskipun pola kerja baru diterapkan.
“Tidak boleh ada laporan yang tertunda. Unit layanan publik dan administrasi surat-menyurat harus tetap berjalan maksimal,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh ASN yang melaksanakan WFH tetap responsif dan mudah dihubungi dalam koordinasi kerja. Kegiatan tersebut ditutup dengan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta mampu bekerja secara responsif dan komunikatif dalam melayani masyarakat.
Selamat HUT ke-80 Persandian Republik Indonesia
80 tahun Persandian Indonesia mengabdi untuk negeri. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan siber merupakan pilar penting dalam memperkuat ketahanan nasional.
Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, kita bangun ekosistem digital yang aman dan tepercaya.
Mari bersama-sama membangun ekosistem siber dan persandian yang aman, andal, dan terpercaya demi masa depan Indonesia yang lebih kuat!
Dirgahayu Persandian Indonesia
Bupati Kotim Tekankan Integritas dan Kepedulian Sosial saat Pengambilan Sumpah PNS Formasi 2024
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi CPNS Formasi Tahun Anggaran 2024 yang dirangkai dengan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutan Bupati Kotawaringin Timur yang dibacakan oleh Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Ir. Bima Ekawardhana, MM, ditegaskan bahwa pengambilan sumpah/janji merupakan momen penting dan sakral dalam perjalanan karier seorang aparatur sipil negara. Sebanyak 212 CPNS resmi diambil sumpahnya sebagai PNS, menandai kesiapan mereka untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat.
Bupati mengingatkan bahwa status PNS bukan sekadar jabatan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan dedikasi tinggi demi kemajuan daerah serta pelayanan publik yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, para peserta juga mengikuti sosialisasi pencegahan HIV/AIDS sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian aparatur terhadap isu kesehatan yang masih menjadi perhatian global.
Melalui kegiatan ini, Bupati berharap para PNS yang baru diambil sumpahnya dapat bekerja secara profesional, menjunjung tinggi loyalitas, serta aktif meningkatkan pengetahuan, termasuk dalam mendukung upaya pencegahan HIV/AIDS dan menghilangkan stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Dengan semangat pengabdian dan integritas yang kuat, diharapkan para PNS mampu berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berdaya saing di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kotim Ikuti Advokasi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 2026
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengikuti kegiatan Advokasi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pers Setda Kotim dan diikuti oleh berbagai pihak lintas sektor.
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Kotawaringin Timur, Wim R.K. Benung, serta melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bentuk penguatan sinergi antarinstansi.
Advokasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko keracunan pangan di masyarakat melalui peningkatan pengawasan dan kesadaran terhadap keamanan pangan, termasuk memastikan makanan yang beredar aman serta tidak dalam kondisi kedaluwarsa.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlindungi.
Pemkab Kotim Dorong Penguatan UMKM dan Modernisasi Pasar untuk Serap Tenaga Kerja Lokal
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus berupaya memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur, Muslih, ST., M.AP, Senin (30/03/2026)
Muslih menegaskan bahwa berbagai program yang telah disampaikan pemerintah daerah merupakan komitmen nyata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan UMKM.
“Pemerintah daerah memahami pentingnya penciptaan lapangan kerja serta dukungan bagi pelaku UMKM. Kami ingin menegaskan bahwa berbagai program yang disampaikan bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen yang terus kami upayakan untuk diwujudkan,” ujar Muslih.
Ia menjelaskan, sejumlah langkah konkret telah dilakukan pemerintah daerah, di antaranya pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas UMKM, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM pemula, serta pemberian akses pinjaman modal usaha bagi pelaku UMKM.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong kerja sama dengan investor guna membuka peluang lapangan kerja baru di Kabupaten Kotawaringin Timur. Upaya lainnya adalah pengembangan pasar tradisional menjadi pasar yang lebih modern dengan tetap melibatkan tenaga kerja lokal.
Meski demikian, Muslih mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus meningkatkan berbagai program yang telah berjalan.
“Kami memahami bahwa masih banyak yang perlu dilakukan. Namun pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya serta memantau dan mengevaluasi progres program-program tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD 2027 Kotim: Sinkronkan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Tahun 2027 sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan program prioritas nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (26/3/2026).
Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat serta memastikan program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Kotawaringin Timur memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, serta perdagangan dan jasa. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, hingga peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.
Untuk itu, penyusunan RKPD 2027 diarahkan lebih adaptif dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah, sehingga program yang diprioritaskan harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Beberapa fokus pembangunan yang menjadi perhatian meliputi sinkronisasi perencanaan dari tingkat desa hingga nasional, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
Adapun target pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2027 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,28 persen, tingkat kemiskinan 4,06 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,98 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 77,78, rasio gini ≤0,28, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,49.
Melalui Musrenbang ini diharapkan terbangun kesepakatan bersama dalam penyusunan RKPD 2027 sehingga program pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Open House Idul Fitri 1447 H di Rumah Jabatan, Bupati Kotim Sambut Silaturahmi Masyarakat
Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor bersama keluarga menggelar kegiatan open house Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Sabtu (21/3/2026). Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta berbagai unsur di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Sejak pagi hari, masyarakat dari berbagai kalangan mulai berdatangan ke rumah jabatan untuk bersilaturahmi secara langsung dengan Bupati dan keluarga. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para tamu disambut langsung oleh Bupati Halikinnor beserta keluarga, sekaligus saling bermaafan dalam suasana Idul Fitri yang sarat dengan nilai kebersamaan dan persaudaraan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Halikinnor menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H kepada seluruh masyarakat Kotawaringin Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, momentum Idul Fitri tidak hanya menjadi waktu untuk saling memaafkan, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai mitra dalam membangun daerah.
Melalui kegiatan open house ini diharapkan terjalin komunikasi yang semakin baik antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai silaturahmi yang menjadi bagian penting dalam perayaan Idul Fitri.
Malam Takbiran Bergema di Kotim! 80 Peserta Ramaikan Pawai Sambut Idul Fitri 1447 H
Sebanyak 80 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan Pawai Takbiran dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, sekolah, hingga pondok pesantren yang bersama-sama memeriahkan malam kemenangan dengan penuh kebersamaan dan syiar Islam.
Pawai takbiran berlangsung meriah dengan lantunan takbir yang menggema, menciptakan suasana religius sekaligus semarak di sepanjang rute yang dilalui peserta. Antusiasme masyarakat juga terlihat tinggi dengan turut menyaksikan jalannya pawai.
Dalam sambutannya, Bupati Kotawaringin Timur menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat yang merayakan.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya, Sabtu (20/03/2026).
Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar tetap mengutamakan keselamatan selama kegiatan berlangsung. Ia mengimbau peserta untuk berhati-hati di jalan, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengikuti arahan panitia demi kelancaran dan keamanan bersama.
Selain itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi serta kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik,” tambahnya.
Pawai takbiran ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antarwarga, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta menambah kemeriahan malam Idul Fitri di Kotawaringin Timur.
Gubernur Kalteng Hadiri Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di Sampit, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar di Masjid Agung Wahyu Al Hadi Islamic Center, Senin (16/03/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur di Kabupaten Kotawaringin Timur selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Selain sebagai agenda keagamaan, momen ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Suasana kebersamaan terlihat hangat saat para undangan mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari silaturahmi hingga buka puasa bersama. Momentum Ramadan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.
Selain itu, kehadiran Gubernur di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan semangat dan mempererat kedekatan antara pemerintah dan warga, khususnya dalam suasana penuh keberkahan di bulan Ramadan.
Pantau Langsung Arus Mudik, Gubernur Kalteng Sapa Pemudik di Kapal hingga Cek Bandara Sampit
Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turun langsung memantau kesiapan arus mudik di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin (16/3/2026).
Didampingi Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor dan jajaran terkait, kunjungan kerja ini difokuskan pada peninjauan sarana dan prasarana transportasi guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat yang hendak pulang kampung.
Peninjauan diawali di Bandara H. Asan Sampit. Di lokasi ini, Gubernur mengecek langsung fasilitas pelayanan penumpang, mulai dari ruang tunggu hingga kesiapan operasional penerbangan. Momen ini menjadi perhatian, mengingat transportasi udara menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk mudik cepat dan nyaman.
Rombongan kemudian bergerak menuju Pelabuhan Sampit yang tampak mulai dipadati calon penumpang. Seperti yang kerap terlihat dalam liputan arus mudik di berbagai daerah, suasana pelabuhan dipenuhi aktivitas warga yang membawa barang bawaan, antre tiket, hingga menunggu jadwal keberangkatan kapal.
Menariknya, dalam momen yang jarang terjadi, Gubernur Agustiar Sabran naik langsung ke atas kapal untuk menyapa para pemudik. Ia berdialog santai dengan warga, menanyakan kondisi perjalanan hingga memastikan fasilitas yang mereka terima sudah memadai.
“Di sini dalam rangka kunjungan kerja peninjauan arus mudik beserta sarana dan prasarana, kami ingin memastikan masyarakat bisa mudik dengan aman dan lancar, sehingga selamat sampai tujuan,” ujarnya di sela peninjauan.
Suasana hangat pun tercipta, dengan sejumlah pemudik tampak antusias berinteraksi langsung dengan Gubernur. Momen ini menjadi gambaran kedekatan pemimpin daerah dengan masyarakat di tengah situasi padatnya arus mudik—sebuah potret yang juga sering mewarnai pemberitaan mudik di berbagai wilayah Indonesia.
Gubernur juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan petugas di lapangan, baik di bandara maupun pelabuhan. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk memberikan pelayanan maksimal guna mengantisipasi lonjakan penumpang pada puncak arus mudik.
Tak hanya fokus pada aspek transportasi, kunjungan kerja ini juga dirangkaikan dengan agenda sosial. Gubernur dijadwalkan menghadiri kegiatan pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Lebaran.
Selain itu, sejumlah bantuan juga akan disalurkan kepada masyarakat, di antaranya program Huma Betang Sejahtera serta Bantuan Presiden (Banpres) bagi warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dapat mudik dengan aman dan nyaman, tetapi juga tetap terbantu secara ekonomi dalam menghadapi kebutuhan menjelang hari raya.