Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Kasi PSKP

SELEKSI CALON DIREKSI DAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PT. HABARING HURUNG SAMPIT-KALTENG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui panitia seleksi maka dengan ini kami mengundang yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan rincian formasi jabatan sebagai berikut :

1. Direksi PT. Habaring Hurung Sampit-Kalteng (1 orang)
2. Komisaris PT. Habaring Hurung Sampit-Kalteng (1 orang)

PERSYARATAN UMUM CALON DIREKSI  DAPAT DI DOWNLOAD DI LINK BERIKUT :

https://cloud.kotimkab.go.id/s/tmaPDfKSyemr3tA

 

KINERJA APBN DAN APBD TAHUNAN 2023 WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT (PER 31 DESEMBER 2023)

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit TA 2023 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja. Tahun 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp.251,95M atau 10,5% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi Perpajakan terutama Pajak Dalam Negeri dan juga PNBP. Sektor Belanja juga tumbuh Rp.3.777,45M atau 302,58% yoy, utamanya bersumber dari tambahan jenis belanja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang disalurkan oleh KPPN di daerah sejak TA 2023. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau defisit, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.4.458,08M dengan porsi terbesar (80,84%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat, sedangkan Belanja Daerah terealisasi Rp.4.464,21M dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Kenaikan pendapatan dan belanja menggambarkan kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi, meskipun masih terdapat fluktuasi dan harga komoditas dibanding tahun lalu.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.2.652,24M, naik sebesar Rp.251,95M dibanding bulan Desember 2022 (10,5% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, tahun 2023 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.1.151,35M tumbuh Rp.238,25M (26,09% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.1.113,25M tumbuh Rp.118,44M (11,91% yoy), PBB terealisasi Rp.258,22M tumbuh Rp.13,48M (5,51% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.13,93M.. Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

 

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tahun 2023, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit, Bea Masuk total terealisasi Rp.2,91M, tercapai 125,40% melebihi target walaupun turun Rp.1,1M dibanding tahun 2022 (-27,52% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun lalu tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (Surat Keterangan Asal/SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor Bea Masuk. Meskipun demikian, devisa impor mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp.681,17M, tumbuh Rp.118,62M (21,09% yoy). Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.14,69M tercapai 105,22% melebihi target, meskipun turun signifikan Rp.184,99M dari realisasi tahun 2022 (-92,64% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama Ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor yang terealisasi sebesar USD42,11 juta dibanding tahun 2022 sebesar USD140,37 juta (-70% yoy).

 

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2023 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.97,46M, tumbuh Rp.45,45M (87,41% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai dengan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.4,3M (naik 16,32% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.3,25M, PNPB PN Rp.26,7 juta dan PNBP Lelang Rp.1,02M. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Aset terealisasi sebesar Rp.0,98M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

 

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN Belanja Negara TA 2023 mencapai Rp.5.025,85M (99,23% dari pagu Rp5.064,96M), naik Rp.3.777,45M (302,58% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.591,98M (97,55% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.93,54M (18,77% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp.279,18M (99,68% dari pagu) naik 1,60% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.264,56M (95,09% dari pagu) naik 34,79% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.48,22M (99,35% dari pagu) naik 76,19% yoy. Alokasi dan realisasi Belanja Modal terus mengalami kenaikan pasca refocusing pandemi, dengan penyumbang TA 2023 diantaranya satker Pengadilan Agama Kuala Pambuang dan Pengadilan Agama Kasongan untuk realisasi pembangunan gedung kantor.

 

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada tahun 2023 mencapai Rp.4.433,87M (99,46% dari pagu), naik sebesar Rp.3.683,90M (491,21% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini berasal dari realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang mulai disalurkan oleh KPPN di daerah. Untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal TA 2023 telah 100% disalurkan seluruhnya dengan rincian DBH Rp.1.346,59M, DAU Rp.2.034,83M, Dana Desa Rp.383,45M dan Dana Insentif Fiskal Rp.28,55M. Sedangkan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp.640,42M (96,35% dari pagu), tidak 100% dikarenakan syarat salur tahap 2 dan tahap 3 pada Pemda Kab. Katingan tidak terpenuhi sehingga gagal salur. Hal ini menjadi evaluasi agar tidak terulang sehingga penyaluran DAK periode selanjutnya dapat 100% salur. Penguatan peran strategis KPPN Sampit dalam penyaluran TKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja, dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

 

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan TA 2023 mencapai Rp.4.458,08M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.603,81M. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.513,85M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp.248,83M dan porsi terbesar yaitu 72,83% disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak tergantung pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD TA 2023 terealisasi Rp.4.464,21M (84,21% dari pagu) dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp.1.566,44M. Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kab. Katingan yaitu 85,21% dari pagu anggaran. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 100,14% sehingga terdapat defisit Rp.6,12M, sehingga diperlukan Pembiayaan. Sampai akhir Desember 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.319,23M dan pengeluaran sebesar Rp.42,35M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp270,75M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur sebesar Rp.190,63M.

 

Current Issue

  1. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan pemerintah. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
  2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
  3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menginisiasi program keringanan utang yang diberikan kepada debitur kecil dengan kriteria debitur dengan sisa kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000,-. Hingga bulan Desember 2023, Program Keringanan Utang Tahun 2023 telah membantu debitur kecil dengan menyelesaikan kurang lebih 2.821 berkas BKPN atau naik sebesar 21% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
  4. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pemkab Kotim mengikuti Kick Off Penandatanganan Kontrak PBJ Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Se-Kalteng TA 2024

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mengikuti Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara daring di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Kalteng Tahun 2024, bertempat di Ruang Sampit Creatif Hub (SCH) Diskominfo, Senin (29/1/2024).

Dalam Arahannya Gubernur Kalimantan Tengah  H. Sugianto Sabran menyampaikan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pembangunan sektor-sektor lainnya.

“Dalam pelaksanaan pengadaan proyek Pengadaan Barang dan Jasa, kualitas dan kuantitas agar dapat terjaga dengan baik”, tutur Gubernur.

Gubernur juga berpesan kepada Walikota dan Bupati se-Kalteng agar anggaran yang ada bisa digunakan secara efektif, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang.

Kegiatan dihadiri Bupati Kotawaringin Timur (kotim) H. Halikinnor didampingi  Wakil Bupati Kotim Irawati, ketua DPRD Kotim Dra. Rinie, Sekretaris Daerah Fajrurrrahman,Forkopimda Kotim,  Kepala Inspektorat Kotim, Camat, pengelola PBJ, dan undangan terkait lainnya.

Pencoblosan Pemilu di Luar Negeri Lebih Awal sudah Sesuai Aturan

Jakarta, Kominfo Newsroom – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelenggarakan pemungutan suara untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersebar di 129 kota di seluruh dunia. Proses pemungutan suara di luar negeri digelar lebih awal atau disebut dengan early voting dengan jadwal berbeda pada tiap kota.

Mekanisme early voting telah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN 2024 yang berlaku sejak ditetapkan keputusan KPU tersebut pada Jumat, 29 Desember 2023.

Meski begitu, proses penghitungan dan rekapitulasi suaranya tetap dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat saat dihubungi, Minggu (28/1/2024) malam di Jakarta.

“Itu semua sudah sesuai dengan aturan. Meski begitu penghitungan dan rekapitulasinya tetap akan dilakukan serentak pada 14 Februari 2024. Jadi hingga saat ini, tidak ada masalah,” katanya.

Distribusi logistik Pemilu 2024 pun diungkapkannya telah terpenuhi untuk para pemilih di luar negeri, dengan pengawalan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

”Jadi jika ada pihak yang menyangsikan atau semacamnya, mekanismenya pun ada. Lapor ke Bawaslu. Semua jelas dan terstruktur,” tegasnya.

Pesta demokrasi Pemilu 2024 tinggal hitungan hari, tepatnya 14 Februari 2024. Masyarakat Indonesia dalam dan luar negeri yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

”Cara dan mekanisme memilih di dalam dan luar negeri memang sedikit berbeda. Semua tertuang dalam aturan yang jelas,” ujar Yulianto.

Ada tiga metode pemungutan suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pertama memilih di TPS atau TPSLN yang digelar di kantor-kantor perwakilan Indonesia seperti kedutaan besar, konsulat jenderal atau di sekolah indonesia atau di wismaduta.

Kedua KPU menyediakan kotak suara keliling, dan ketiga, adalah metode pos. Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang kemudian mengirimkan surat melalui pos ke alamat masing-masing pemilih.

Bagi WNI yang jauh dari lokasi TPSLN dapat menggunakan hak suaranya dengan cara mencoblos surat suara dan memasukkan ke Kotak Suara Keliling (KSK) dalam satu kawasan yang dapat dijangkau oleh PPLN. Semantara itu, WNI yang berada di lokasi terpencil, dapat mencoblos surat suara, lalu mengirimkannya melalui pos ke PPLN.

KPU pun juga telah mengatur ketentuan pemilih yang berhalangan hadir. Mereka tidak diperkenankan menunjuk orang lain untuk mewakili.  Selain itu KPU juga memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa pulang ke daerah asal dengan mekanisme pindah memilih.

Tahapan dan Jadwal Nyoblos di Luar Negeri

Pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri akan dilaksanakan pada 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 Februari 2024. Adapun wilayah pertama yang akan melaksanakan pemungutan suara adalah Hanoi dan Ho Chi Mihn City. Kemudian disusul Panama City, Tehran, dan diakhiri wilayah Vanimo pada Rabu, 14 Februari 2024.

Mekanisme memilih atau mencoblos WNI di luar negeri juga diatur dalam Pasal 353 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan pasal tersebut pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos satu kali, yakni pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Berikut daftar hari dan tanggal pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri:

  1. Senin, 5 Februari 2024
  • Hanoi
  • Ho Chi Minh City
  1. Selasa, 6 Februari 2024
  • Panama City
  1. Kamis, 8 Februari 2024
  • Tehran
  1. Jumat, 9 Februari 2024
  • Amman
  • Kepulauan Seychelles
  • Baghdad
  • Dhaka
  • Doha
  • Khartoum
  • Kuwait City
  • Manama
  • Muscat
  • Riyadh
  • Sana’a
  1. Sabtu, 10 Februari 2024
  • Abu Dhabi
  • Abuja
  • Alger
  • Berlin
  • Bern
  • Bogota
  • Brasilia-DF
  • Bratislava
  • Brussel
  • Budapest
  • Buenos Aires
  • Canberra
  • Cape Town
  • Caracas
  • Chicago
  • Colombo
  • Dakar
  • Damaskus
  • Darwin
  • Den Haag
  • Dubai
  • Frankfurt
  • Hamburg
  • Havana
  • Helsinki
  • Houston
  • Islamabad
  • Jeddah
  • Kairo
  • Kopenhagen
  • Kiev
  • Lima
  • Lisabon
  • Los Angeles
  • Maputo
  • Marseilles
  • Melbourne
  • Mexico City
  • Moskow
  • Mumbai
  • Nairobi
  • New Delhi
  • New York
  • Oslo
  • Ottawa
  • Paris
  • Perth
  • Phnom Penh
  • Praha
  • Pretoria
  • Quito
  • San Fransisco
  • Sarajevo
  • Seoul
  • Sofia
  • Stockholm
  • Suva
  • Sydney
  • Taskhent
  • Toronto
  • Tripoli
  • Vancouver
  • Vatikan
  • Vientiane
  • Warsawa
  • Washington DC
  • Wellington
  • Wina
  • Windhoek
  • Zagreb
  1. Minggu, 11 Februari 2024
  • Addis Ababa
  • Ankara
  • Athena
  • Baku
  • Bandar Seri Begawan
  • Bangkok
  • Beirut
  • Beograd
  • Bucharest
  • Dar Es Salaam
  • Davao City
  • Dili
  • Harare
  • Istanbul
  • Johor Baru
  • Karachi
  • Kota Kinabalu
  • Kuala Lumpur
  • Kuching
  • London
  • Madrid
  • Manila
  • Noumea
  • Osaka
  • Paramaribo
  • Penang
  • Port Moresby
  • Rabat
  • Roma
  • Santiago
  • Singapura
  • Songkhla
  • Tawau
  • Tokyo
  • Tunis
  • Yangon
  1. Selasa, 13 Februari 2024
  • Hong Kong
  1. Rabu, 14 Februari 2024
  • Madagaskar
  • Astana
  • Beijing
  • Guangzhou
  • Shanghai
  • Taipei
  • Vanimo

(TR/Elvira Inda Sari)

***

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo – Usman Kansong  (0816785320).

Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

Testimoni untuk Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati

Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati bukanlah sosok yang asing di dunia persandian Indonesia. Beliau telah menjalani karir yang cemerlang di bidang militer dan persandian, yang sejalan dengan perkembangan zaman.

Pengabdian Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati terhadap negara tidak terlepas dari perannya dalam memajukan bidang persandian di Indonesia. Sebagai Bapak Persandian Indonesia, beliau telah memberikan arahan dan kebijakan yang cerdas untuk memastikan keamanan informasi negara. Dalam era digital seperti sekarang, pentingnya keamanan informasi tidak dapat diabaikan, dan Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati telah mampu menghadapi tantangan tersebut dengan penuh dedikasi.

Di tengah gejolak pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada 4 April 1946, beliau yang pada saat itu bekerja sebagai dokter di Kementerian Pertahanan RI bagian B (intelijen) menerima penugasan dari Menteri Pertahanan untuk mendirikan sekaligus ditunjuk sebagai pimpinan sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintahan, yaitu Dinas Code. Dalam pengabdiannya Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati telah memimpin lembaga tersebut selama 38 tahun, sejak Dinas Code (1946), Djawatan Sandi (1950), Lembaga Sandi Negara (1972), hingga beliau wafat pada tahun 1984.

Dalam setiap langkahnya, Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati selalu menunjukkan ketangguhan, kecerdasan, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya. Keberhasilan beliau dalam mengembangkan sistem persandian yang modern dan efisien menjadi cermin dari kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kemajuan teknologi.

Melihat latar belakang, dedikasi, dan prestasi yang telah diberikan oleh Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati, sangatlah beralasan untuk mengusulkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional. Gelar ini bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap peran beliau yang monumental dalam memajukan persandian dan pertahanan negara.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati juga akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri pada negara. Penghargaan ini dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk terus berprestasi dan mengabdi sepenuh hati kepada tanah air, sebagaimana teladan yang ditunjukkan oleh Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati.

“Mari kita bersama-sama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati dan mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk menghormati sosok yang telah memberikan kontribusi besar bagi keamanan dan kedaulatan negara. Semoga pengabdian beliau menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih baik”.

Bupati Kotim Resmikan Kantor Baru Kecamatan Bukit Santuai

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor didampingi Wakil Bupati Irawati, Sekretaris Daerah Fajrurrahman beserta Jajaran melakukan kunjungan kerja ke kecamatan Bukit Santuai sekaligus meresmikan Kantor baru Kecamatan Bukit Santuai di Desa Tumbang Penyahuan, Rabu (17/01/2024).

Kunjungan Kerja ini adalah bentuk investasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kantor Kecamatan yang Representatif akan menjadi pusat koordinasi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan di kecamatan bukit santuai.

Dalam sambutannya Bupati Kotim H. Halikinnor mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan kantor kecamatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita jalin sinergi, berkolaborasi, dan bahu-membahu membangun kecamatan Bukit Santuai untuk menjadi daerah yang maju, inklusif, dan sejahtera.

“Saya berharap kantor baru ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol dari komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan publik dan memastikan bahwa pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan dengan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat”, Ungkap Bupati Kotim.

Usai acara tersebut Bupati Kotim menyerahkan secara simbolis bantuan sembako dan kursi roda untuk disabilitas serta penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan tahun 2024.

ASN Kotim Ikrar dan Tanda Tangan Netralitas Pakta Integritas Jelang Pemilu 2024

Sampit-Menjelang hari Pemilihan Umum, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menguatkan profesionalisme serta netralitas ASN melalui ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini dihelat di Halaman Kantor Bupati Kotim, Rabu (17/01/2024).

Pada kesempatan itu, Bupati H. Halikinnor, S.H., M.M., menekankan bahwa netralitas tidak hanya dijaga oleh ASN, tetapi juga Non ASN (tenaga kontrak) yang ada di lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur, guna menjaga kondusifitas dan profesionalisme dalam bekerja maupun pelayanan.

Upacara ini tidak hanya diikuti oleh ASN lingkup Pemkab Kotim, tetapi juga Forkopimda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Terdapat empat poin yang menjadi pokok-pokok netralitas ASN dan non ASN yang diikrarkan sebagai Pakta Integritas pada kesempatan itu

Yang pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing- masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Kedua, menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Ketiga dan keempat, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong, serta menolak politik uang dari segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

“Seorang ASN dituntut netral dan harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun” pungkas Bupati dalam pidatonya.

Usai upacara tersebut, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur turut membagikan hadiah untuk acara HUT KORPRI yang lalu, sekaligus memberikan penghargaan kepada beberapa kecamatan, kelurahan, desa, relawan, serta perusahaan terkait partisipasi/bantuan/sumbangsih dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2023 yang lalu.

Bupati Tinjau Rest Area Haul Guru Sekumpul

Bupati Kotawaringin Timur (kotim) H. Halikinnor meninjau rest area  haul Guru Sekumpul  yang disediakan oleh masyarakat dan juga sukarelawan yang ada di Kotim, Sabtu (13/01/2023).

“Rest area ini dibuat dan digagas oleh Pondok Pesantren dan Relawan yang sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang akan menghadiri Haul Guru Sekumpul, rest area ini juga  menyediakan fasilitas bagi jemaah yang mampir untuk beristirahat,” katanya.

Lebih Lanjut Bupati menyampaikan ucapan terima kasih baik atas nama pribadi maupun pemerintah daerah atas apa yang sudah dilakukan Masyarakat.

“Saya atas nama pribadi maupun Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat yang mengorbankan tenaga pikiran dan waktu untuk menyiapkan ini, insya Allah berkah”ujar nya

Menurut relawan, inisiatif untuk menyediakan fasilitas bagi Masyarakat yang akan menghadiri Haul Guru sekumpul adalah  untuk mengharap karomah/barokah Abah Guru Sekumpul, dan menurut mereka ini juga bentuk cinta kami dengan Abah Guru Sekumpul.

 

Tangani Banjir di Kawasan Jl. Pramuka dan Jl. Menteng 4, Pemkab Kotim turunkan alat bera

Sampit – Akhir-akhir ini intensitas hujan di Kotim cukup tinggi. kondisi tersebut membuat sejumlah titik tergenang banjir, termasuk di wilayah perkotaan.

Menangani itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) melalui Dinas sumber daya air, Bina marga, bina kontruksi, perumahan rakyat, dan kawasan bergerak melakukan aksi untuk mengantisipasi beberapa titik yang masih tergenang.

Kepala Dinas sumber daya air, Bina marga, bina kontruksi, perumahan rakyat, dan kawasan Mentana Dhinar Tistama menurunkan alat berat untuk mengeruk dan memperluas saluran air atau aliran drainase di kawasan yang tergenang air.

Dia mengatakan langkah ini dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan agar bencana banjir ini tidak kembali terjadi kedepannya.

“Kita menurunkan alat berat dan tim untuk melaksanakan aksi secepatnya untuk mengantisipasi beberapa titik yang sampai saat ini masih tergenang dari informasi yang kita dapatkan ada beberapa titik yang masih tergenang seperti daerah sawahan, dan sskolahan yang tergenang sehingga mengakibatkan belajar mengajar tertunda”. Ungkapnya

Bupati Kotim Jelaskan Konsep Wacana Wisata Buaya Sekaligus Untuk Konservasi

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M., dihadapan para wartawan menanggapi terkait wacana wisata buaya yang kini menuai beragam tanggapan di masyarakat, khususnya jagad media sosial.

“Saya lihat di media sosial ada yang salah memahami atau disalahartikan. Wisata ini bukan berarti kita memancing buaya, kita tangkap, lalu dipotong dan dagingnya dibagikan. Bukan seperti itu. Ini wisata memberi makan buaya langsung di habitatnya,” ujar Halikinnor di Sampit, Senin (08/01/2024).

Menurut Halikinnor, ada beberapa yang melatar belakangi sehingga dirinya mewacanakan wisata buaya. Tentu tujuannya untuk konservasi atau penyelamatan, sekaligus memanfaatkannya menjadi peluang untuk destinasi wisata baru.

Wilayah selatan Kotawaringin Timur, khususnya Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, terdapat populasi buaya. Ada buaya muara (Crocodylus porosus) dan buaya capit atau senyulong (Tomistoma Schlegelii).

Sudah tidak terhitung insiden konflik buaya dengan manusia hingga jatuh korban jiwa. Bahkan pernah korban dimangsa buaya yang tidak ditemukan lagi jasadnya.

Penanganan kejadian ini cukup sulit karena populasi buaya diperkirakan cukup banyak. Selain itu, keberadaannya terkhusus di Sungai Mentaya dan anak sungai hingga ke muara laut. Bahkan sudah sering buaya terlihat hingga di Pantai Ujung Pandaran.

Fakta ini cukup mengkhawatirkan karena masyarakat masih sering beraktivitas di sungai setiap harinya sehingga rawan serangan buaya. Di sisi lain, perburuan buaya juga sulit, apalagi hewan liar ini termasuk satwa yang dilindungi oleh negara.

Untuk itulah Halikinnor memunculkan ide wisata buaya yang dikaitkan dengan konservasi atau pelestarian. Dengan wisata memberi makan buaya, maka kecemasan ini justru bisa dikelola untuk mendatangkan manfaat, bahkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Halikinnor berharap masyarakat turut mendukung sektor pariwisata karena dampaknya akan sangat luas bagi perekonomian daerah.

“Wisatawan yang datang akan mengeluarkan uangnya di Kotawaringin Timur untuk transportasi, konsumsi, hotel, hiburan, oleh-oleh dan lainnya” tutur Halikinnor dihadapan awak media.

Dampaknya jelas akan dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Secara tidak langsung, daerah juga akan mendapat dampak positifnya berupa pemasukan pajak dari kegiatan ekonomi yang terjadi.

Menurut Halikinnor, wisata tidak melulu berupa pantai, laut, hutan maupun pemandangan alam lainnya. Wisata bisa dibuat, seperti hiburan, permainan, seni, bahkan kegiatan olahraga.

Selain itu, cara ini diharapkan  secara perlahan akan menggiring habitat buaya untuk dilokalisir di kawasan tertentu yang jauh dari permukiman sehingga potensi konflik dengan manusia bisa semakin berkurang.

Dia mencontohkan wisata orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah mendunia. Populasi satwa langka itu bisa dikelola dan dijadikan destinasi wisata yang mampu menggerakkan roda perekonomian.

“Wisatawan diajak melihat petugas memberi makan orang utan di tempat dan waktu yang sudah dijadwalkan. Ini suguhan menarik bagi wisatawan, khususnya turis asing. Selain itu, naluri binatang itu mereka akan datang ketika diberi makan. Kalau kenyang, mereka tidak memangsa lagi,” jelas Halikinnor.

Halikinnor berencana mengajak instansi terkait untuk meninjau sebuah lokasi yang terdapat habitat buaya dan bekantan. Jika layak dengan berbagai pertimbangan, lokasi itu bisa menjadi opsi ketika wacana wisata buaya tersebut akan direalisasikan.

Jika terwujud, nantinya pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran untuk operasional pengelolaan wisata buaya. Wisatawan bisa berkunjung untuk merasakan sensasi memberi makan buaya langsung di habitatnya di alam bebas.

Halikinnor mengakui setiap wacana pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Namun dia mengajak masyarakat untuk berpikir jernih karena apa yang dilakukan pemerintah tentu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kabupaten Kotawaringin Timur Terima 36 Penghargaan di Tahun 2023

Meski di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) tetap bekerja keras memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Prestasi menjadi bentuk apresiasi pihak lain terhadap kinerja pemerintah daerah.
Prestasi ini akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di 2024 agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan membawa Kotawaringin Timur lebih maju lagi
Perjalanan pembangunan Pemkab Kotim di bawah kepemimpinan Bupati H. Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati di tahun 2023, berhasil menorehkan banyak prestasi dan penghargaan.
Prestasi dan penghargaan yang ditujukan untuk Bupati, Pemkab, maupun Dinas instansi dibidang Kesehatan dan Pendidikan untuk Kotim, baik di tingkat provinsi maupun nasional hingga akhir Desember 2023 itu, setidaknya total ada 39 buah.
  1. Berikut 39 prestasi yang berhasil diraih selama kepemimpinan Bupati Kotim H. Halikinnor selama tahun 2023 :
    Penyerahan Insentif Fiskal Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2023 diserahkan oleh Wakil Presiden RI,
  2. Juara Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2023 dari Menteri Dalam Negeri
  3. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
  4. Penghargaan Opini Wtp Ke 9 Kalinya atas LKPD 2022 dari BPK Provinsi Kalimantan Tengah,
  5. Peringkat I Pengelolaan Dana Desa Sekalimantan Tengah Tahun 2023 dari Menteri Keuangan,
  6. Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik Tertinggi Sekalimantan Tengah Tahun 2023 dari Ombudsman,
  7. Penghargaan Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Tengah Atas Kinerja Investasi Bahari diserahkan oleh Wakil Presiden RI,
  8. Penghargaan Terbaik Ketiga Penilaian Kinerja PTSP Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari Menteri Investasi,
  9. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama oleh Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
  10. Penghargaan Anugerah PPID Utama Se Provinsi Kalimantan Tengah Kategori Informatif,
  11. Penghargaan Nominasi Pengendali Inflasi Terbaik Kawasan Kalimantan Tahun 2023 dari Menteri Koordinator Bidang perekonomian,
  12. Penghargaan Terbaik I Kinerja Dalam Upaya Percepatan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah,
  13. Penghargaan Terbaik II Dalam Pelaksanaan MTQ Dan Hadist Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalteng,
  14. Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diserahkan oleh Gubernur Kalteng,
  15. Juara I Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (Ttg) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diserahkan oleh Gubernur Kalteng,
  16. Terbaik I Kategori Guru Dan Tenaga Kependidikan ( Gtk) Inovatif Kepala Sd Tahun 2023 dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah,
  17. Terbaik I Kategori Guru Dan Tenaga Kependidikan ( Gtk) Dedikatif Kepala Sekolah Dikdas (Tk/Sd/Smp) Tahun 2023 dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah,
  18. Dokter Teladan I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  19. Teladan II Tenaga Kefarmasian Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  20. Teladan I Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  21. Teladan III Bidan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  22. Teladan I Gizi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  23. Teladan I Analis Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  24. Teladan II Kesling/Sanitarian Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  25. Puskesmas Ketapang I Kategori Paripurna diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  26. Puskesmas Samuda Kategori Paripurna diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  27. Puskesmas Pasir Putih Kategori Paripurna diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  28. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan teknologi,
  29. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan teknologi,
  30. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan teknologi,
  31. Petani Berprestasi I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  32. Penyuluh Pertanian Pns Berprestasi I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  33. Penyuluh Pertanian PPPK Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  34. Gabungan Kelompok Tani Berprestasi I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  35. Balai Penyuluh Pertanian Berprestasi Iii Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  36. Juara I Lomba Yel-Yel Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda Ke 95 Dan Ikbab Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
  37. Juara III Lomba Stand Up Comedy Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda Ke 95 Dan Ikbab Tahun 2023 diberikan oleh Gubernur Kalteng,
Selain menerima 36 Penghargaan tersebut Kabupaten Kotawaringin Timur juga Menerima Predikat Istimewa Desa Anti Korupsi sebagai perwakilan Desa di Kalimantan Tengah yaitu Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara serta Menerima Sertifikat Akreditasi Paripurna atas nama RSUD dr. Murdjani Sampit dari Ketua Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna yang menandakan Pelayanan Rumah sakit semakin baik.

KINERJA APBN DAN APBD WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT PERIODE S.D. 30 NOVEMBER 2023

Executive Summary

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan sampai dengan periode 30 November 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp.202,43M atau 9,21% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy). Sektor Belanja Negara tumbuh Rp.2.703,51M atau 240,88% yoy. Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi perpajakan dan PNBP, yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya bersumber dari tambahan jenis penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang disalurkan oleh KPPN di daerah mulai TA 2023. Untuk kinerja APBD gabungan Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan, terpantau masih positif/surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terbesar (81,14%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.144,22M, sedangkan Belanja Daerah porsi terbesar (37,43%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai senilai Rp.1.311,46M. Selain itu, kondisi perekonomian juga terus membaik pasca pandemi meskipun masih terdapat fluktuasi dan harga komoditas dibanding tahun lalu.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir November 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.2.400,9M, naik sebesar Rp.202,43M dibanding bulan November 2022 (9,21% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai akhir November 2023 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.1.071,43M, tumbuh sebesar Rp.235,43M (28,16% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.999,29M mengalami pertumbuhan Rp.115,42M (13,06% yoy) dan PBB terealisasi sebesar Rp.251,88M tumbuh sebesar Rp.15,08M (6,37% yoy). Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat. Untuk itu, perlu mengintensifkan kegiatan PPM pada WP Penentu penerimaan yang meliputi Jenis Pajak PPh Badan dan PPh Pasal 21 untuk pengawasan pembayaran sesuai jatuh tempo.

Realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional, sesuai sinergi data dari KPPBC Sampit sampai akhir November 2023, Bea Masuk terealisasi Rp.2,81M, turun Rp.0,96M (-25,49% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun sebelumnya tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (Surat Keterangan Asal/SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan sektor Bea Masuk. Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.13,66M, turun sebesar Rp.185,49M (-93,14% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan turunnya nilai ekspor akibat adanya larangan ekspor produk tambang dalam kondisi mentah (raw/ore) dan gejolak harga CPO dan turunannya di pasar internasional dibanding tahun lalu. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor yang sampai dengan bulan November 2023 terealisasi sebesar USD33,5 juta (turun 75,98% yoy sebesar USD139,45 juta). Sedangkan untuk devisa impor terealisasi sebesar Rp.637,28M, tumbuh sebesar Rp.100,66M (18,76% yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP sampai akhir November 2023 mencapai Rp.48,87M, naik sebesar Rp.0,55M (1,15% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai sinergi data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.4,19M (tumbuh 24,51% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.3,18M, PNPB PN Rp.25,12 juta dan PNBP Lelang Rp.0.98M. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Aset terealisasi sebesar Rp.0,91M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sampai akhir November 2023 sesuai data I-Account OMSPAN telah mencapai Rp.3.825,84M (78,22% dari pagu Rp4.891,34M), naik sebesar Rp.2.703,51M (240,88% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) telah terealisasi sebesar Rp.512,94M (85,21% dari pagu) mengalami kenaikan sebesar Rp.75,68M (17,31% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp.252,35M (91,7% dari pagu) naik 1,95% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.230,31M (82,78% dari pagu) naik 34,40% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.30,28M (62,37% dari pagu) naik 64,94% yoy.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp.3.312,89M (77,24% dari pagu), naik sebesar Rp.2.627,82M (383,58% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini berasal dari realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang disalurkan KPPN di daerah mulai TA 2023. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.447,55M (38% dari pagu), penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp.1.887,69M (92,77% dari pagu) dan penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.583,1M (87,73% dari pagu) naik 73,90% yoy. Untuk Dana Desa, penyaluran telah mencapai Rp375,11M (97,83% dari pagu) naik 7,25% yoy dan Dana Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp19,42M (68,03% dari pagu). Penyaluran TKD melalui KPPN memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan s.d. bulan November 2023 mencapai Rp.3.874,98M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.144,22M (81,14%). Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.471,75M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp.241,77M dan porsi terbesar (73,44%) disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur senilai Rp.177,58M. Untuk Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp.3.503,87M (66,1% dari pagu) dengan porsi terbesar (37,43%) digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp.1.311,46M. Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kab. Katingan (69,07%) sebesar Rp.1.049,88M. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 90,42% sehingga terdapat surplus Rp.371,10M, menunjukkan kemampuan Pemda untuk membiayai pengeluarannya. Sampai bulan November 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.319,23M dan pengeluaran sebesar Rp.41,85M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp.648,48M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur (41,57%) senilai Rp.269,55M.

Current Issue

  1. Pada awal Desember 2023, KPPN Sampit telah melaksanakan kegiatan penyerahan DIPA TA 2024 secara simbolis kepada satker mitra kerja bekerja sama dengan Pemda Kab. Seruyan, Kab. Katingan dan Kab. Kotawaringin Timur. Para Pimpinan Daerah memberikan arahan dan mengajak semua instansi untuk bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai bentuk peningkatan koordinasi dan harmonisasi hubungan dengan pemerintah daerah serta branding image penguatan peran KPPN sebagai instansi vertikal DJPb dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.
  2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
  3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menginisiasi program keringanan utang yang diberikan kepada debitur kecil dengan kriteria debitur dengan sisa kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah). Hingga bulan November 2023, Program Keringanan Utang Tahun 2023 telah membantu kurang lebih 2.375 debitur kecil. Permohonan keringanan utang tahun 2023 masih dapat diajukan oleh debitur paling lambat tanggal 15 Desember 2023, dengan tambahan keringanan utang sebesar 20%. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
  4. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Menyambut Natal dan Tahun Baru Pemkab Kotim Mengadakan Rakor Lintas Sektoral

Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Menjelang Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur, di Aula Rujab Bupati Senin (18/12/2023).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sekaligus juga membahas pengendalian inflasi wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur menjelang hari besar keagamaan tahun 2023 ini.

Berdasarkan laporan dari BPS inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur menjelang akhir tahun masih terkendali, walaupun ada beberapa komiditi yang mengalami kenaikan, yaitu beras. Karena hampir seluruh Indonesia beras mengalami kenaikan harga. Tetapi untuk Kotawaringin Timur stok beras di gudang bulog masih sangat relatif cukup.

Bupati sudah menyiapkan strategi seandainya terjadi inflasi dengan melakukan intervensi pasar untuk menyeimbangkan harga.

Untuk perisapan Natal dan Tahun Baru, Pemkab Kotim menyiapkan beberapa titik strategis untuk pos penjagaan baik itu di jalan lintas kota, pelabuhan, bandara, maupun di titik-titik wisata.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Forkopimda juga akan melaksanakan patroli gabungan di malam Natal dan Tahun Baru untuk memantau situasi, kondisi, dan keamanan di Natal dan Tahun Baru sebagai bentuk sinergitas Pemerintah dan jajaran.

Tidak luput dari pemantauan beberapa titik jalan rusak juga menjadi perhatian Pemkab Kotim, salah satunya adalah ruas jalan Sampit-Samuda. Bupati meminta kepada dinas PU untuk terus berkoordinasi dengan Provinsi guna percepatan penutupan jalan-jalan berlubang disepanjang jalan Sampit-Samuda sebelum Hari Natal dan Tahun Baru.

“Jalan berlubang ini sangat berbahaya bagi pengguna, apa lagi biasanya di liburan Natal dan Tahun Baru jalan Sampit-Samuda adalah salah satu jalan yang ramai dilintasi, karena menjadi akses menuju objek wisata Ujung Pandaran, kita harus bergerak cepat menutup lobang-lobang di jalan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan.” Pungkas H. Halikinnor.

Rapat ini diikuti oleh berbagai sektor diantaranya SOPD Pemkab Kotim, Forkopimda, Pelabuhan Kelas III Sampit, Bandar Udara H. Asan, dan undangan sektor terkait lainnya.

PPID Utama Kotim Raih Predikat Informatif atau ke 3 se-Kalteng

Kota Palangkaraya – Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meraih predikat Informatif dengan poin 93,59 atau terbaik ketiga untuk Kategori PPID Utama Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah.

Piagam Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin kepada Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim)
Irawati di Ballroom M. Bahalap Hotel Jl. RTA. Milono, Senin (11/12/2023).

Irawati menuturkan, poin PPID Utama Kotim dalam anugerah tersebut meningkat signifikan dari tahun lalu. Adapun predikat PPID Utama Kotim tahun lalu cukup informatif.

“Capaian tersebut merupakan peningkatan yang luar biasa dari tahun lalu yang berada di posisi 6 dengan predikat cukup informatif,” Kata Irawati.

Menurut Irawati, peningkatan tersebut tidak lepas dari terobosan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim Marjuki dalam melaksanakan undang-undang keterbukaan Informasi Publik.

Marjuki, S.Pd., M.S.M., selaku Kepala Diskominfo juga mengatakan PPID Utama akan terus berkontribusi untuk menyampaikan informasi dan berkolaborasi dengan PPID lain seperti dari OPD, kolaborasi yang dilakukan salah satunya adalah bimtek yang diselenggarakan PPID Utama kepada PPID Pelaksana sebanyak 32 OPD.

“32 OPD sudah terbentuk dan kami bimtek, karena masyarakat punya hak untuk mengetahui sejauh mana informasi dan dokumen-dokumen yang memang mereka perlu ketahui di setiap OPD, termasuk juga di Kecamatan. Untuk 2025 kedepan kami berharap bisa sampai ke desa-desa sehingga keterbukaan informasi publik bisa sampai ke tingkat desa. Itu harapan kita, dan kami yakin.” Pungkas Marjuki.