Author: pskp

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H. Halikinnor, S.H., M.M., menghadiri kegiatan *Coffee Morning dan Pelepasan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit* yang digelar di Palace Ballroom, Aquarius Boutique Hotel, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, instansi kepelabuhanan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pelabuhan Sampit, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian Hotman Siagian, S.Si.T., S.E., M.M., yang selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kepala Kantor KSOP Kelas III Sunda Kelapa.

Dalam sambutannya, Halikinnor menyampaikan terima kasih kepada Sampit Marine Family yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran aktivitas kepelabuhanan dan pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada Bapak Hotman Siagian atas pengabdian dan kerja sama yang telah terjalin selama kurang lebih satu setengah tahun memimpin KSOP Kelas III Sampit. Semoga sukses dalam menjalankan tugas di tempat yang baru,” ujar Halikinnor.

Ia menegaskan, Pelabuhan Sampit merupakan salah satu pintu gerbang perekonomian Kotim yang memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi hasil bumi, arus barang, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, keselamatan pelayaran dan kelancaran operasional pelabuhan harus menjadi perhatian bersama. Halikinnor menilai, pengelolaan pelabuhan yang baik membutuhkan sinergi antara KSOP, Pelindo, perusahaan pelayaran, pelaku usaha, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Pelabuhan Sampit memiliki peran penting bagi pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, kita harus terus memperkuat koordinasi dan kerja sama agar aktivitas pelabuhan berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Halikinnor juga mengapresiasi upaya Hotman Siagian dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat selama bertugas di Sampit.

Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari lamanya masa jabatan, tetapi juga dari kontribusi, hubungan baik, dan manfaat yang ditinggalkan selama menjalankan amanah.

Ia berharap penugasan Hotman Siagian di KSOP Kelas III Sunda Kelapa dapat berjalan lancar dan membawa kesuksesan. Halikinnor juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas di Sampit terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Kepada Capt. Indra Novel Sinaga selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KSOP Kelas III Sampit, Halikinnor berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mendukung pelayanan kepelabuhanan serta pertumbuhan ekonomi Kotim.

Pada kesempatan tersebut, ia turut mengajak seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran, menjaga kelestarian sungai dan laut, serta memperhatikan kenyamanan masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

Menutup sambutannya, Halikinnor mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjunjung tinggi semangat *Handep Hapakat*, yang mencerminkan gotong royong, serta *Belom Bahadat*, yakni hidup beradat dan saling menghormati.

“Dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati, saya berharap Pelabuhan Sampit semakin berkembang menjadi pelabuhan yang aman, lancar, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur,” pungkasnya.

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H. Halikinnor, S.H., M.M., meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Camba, Senin (19/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Kotim Irawati,S.Pd.,M.A.P dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan karhutla yang melanda kawasan mulai dari Kandan hingga Camba, yang merupakan wilayah perbatasan dengan NSP.

Halikinnor menjelaskan, lahan yang terbakar merupakan area sitaan atau kawasan Perkebunan di Kawasan Hutan (PKH) yang belum ditanami. Ia mengapresiasi dukungan perusahaan yang turut membantu pemadaman meskipun lokasi kebunnya tidak berada di titik kebakaran.

“Saya mengapresiasi kepedulian dan dukungan perusahaan yang telah membantu upaya pemadaman karhutla, meskipun lokasi kebakaran bukan berada di area kebunnya. Dukungan berupa alat berat, tim pemadam, pembuatan sekat bakar hingga penyewaan helikopter untuk water bombing sangat membantu upaya penanganan di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan mengingat penanganan karhutla membutuhkan dukungan personel, peralatan, serta sumber daya yang memadai, terutama di kawasan yang sulit dijangkau.

Ia juga mengimbau perusahaan lain yang berada di sekitar kawasan perbatasan, agar turut berperan aktif dengan mengerahkan alat berat dan membantu pemadaman sejak dini.

“Saya berharap perusahaan lain juga dapat berperan aktif membantu penanganan karhutla. Kita perlu bergerak bersama dan mengerahkan sumber daya yang tersedia agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak semakin meluas,” tegasnya.

Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh petugas pemadam, termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap desa, agar selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan selama menjalankan tugas di lapangan.

Halikinnor menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat penanganan karhutla serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H. Halikinnor, menyerahkan santunan kepada keluarga relawan yang meninggal dunia dalam  penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penyerahan santunan berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim, Senin (19/10/2026), sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Salah satu penerima santunan adalah Ermawati, istri almarhum Farid Fathur Rahman, staf Kecamatan Pulau Hanaut yang dikabarkan meninggal dunia karena sakit. Semasa hidupnya, Farid diketahui aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Halikinnor menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum serta mengapresiasi pengabdian Farid dalam upaya pencegahan karhutla.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami turut berduka atas kepergian almarhum yang telah menunjukkan kepedulian melalui keterlibatannya dalam kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Halikinnor.

Ia mengatakan, keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur dalam sosialisasi pencegahan karhutla merupakan bagian penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

“Santunan ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami menyampaikan penghargaan atas pengabdian almarhum serta berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban keluarga,” tambahnya.

Sementara itu, Ermawati menjelaskan bahwa suaminya meninggal dunia karena sakit, bukan setelah melakukan pemadaman karhutla. Sebelum jatuh sakit, Farid memang terlibat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla di dua desa, tetapi tidak ikut melakukan pemadaman.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun kegiatan pemadaman di lapangan.

Semangat kepedulian dan gotong royong tersebut diharapkan terus terjaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kotim.

SAMPIT – Kafilah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meraih Juara Umum II pada Festival Seni Qasidah (FSQ) XII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Kotim memperoleh nilai 58, di bawah Kabupaten Kapuas dengan nilai 75 dan unggul dua poin dari Kabupaten Murung Raya yang meraih nilai 56.

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, menyampaikan apresiasi atas prestasi tersebut. Ia menilai capaian ini merupakan hasil kerja keras peserta, pelatih, dan pembina, serta dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan seni Islami.

“Alhamdulillah, kami bangga atas prestasi kafilah Kotawaringin Timur yang berhasil meraih Juara Umum II pada FSQ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Ini menunjukkan bahwa generasi muda Kotim memiliki potensi besar untuk berprestasi di bidang seni qasidah dan musik religi,” ujar Halikinnor.

Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan pembinaan dan kualitas peserta agar mampu meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi mendatang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, pelatih, pembina, dan semua pihak yang telah mendukung kafilah Kotim. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus menjadi dorongan untuk terus melestarikan seni budaya Islami di daerah,” tambahnya.

Berdasarkan Keputusan Dewan Juri FSQ XII yang ditetapkan pada 18 Oktober 2026, kafilah Kotim meraih sejumlah prestasi pada cabang Bintang Vokalis Gambus dan Pop Religi.

Pada cabang Bintang Vokalis Gambus, Abdul Rofiq Al Farisi meraih Juara I kategori remaja putra, Muhammad Hafidzul Umam meraih Juara I kategori dewasa putra, dan Nor Khairia meraih Juara II kategori dewasa putri.

Sementara itu, pada cabang Pop Religi, Muhammad Rafif Al Khalifi meraih Juara I kategori anak-anak putra. Naura Nadhifa meraih Juara II kategori anak-anak putri, Zildan Haikal Fikri meraih Juara II kategori remaja putra, Raihan meraih Juara II kategori dewasa putra, serta Khusnul Hatimah meraih Harapan I kategori dewasa putri.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kotim, Muhammad Haikal, yang juga bertindak sebagai Ketua Rombongan Kafilah Kotim, menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil persiapan dan kerja keras seluruh peserta selama mengikuti kompetisi.

“Alhamdulillah, kafilah Kotawaringin Timur berhasil meraih Juara Umum II. Kami bersyukur atas hasil ini dan mengapresiasi perjuangan seluruh peserta yang telah tampil maksimal. Terima kasih kepada para pelatih, pembina, dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atas dukungan yang diberikan,” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi para peserta dan tim pembina untuk terus meningkatkan kemampuan serta mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.

Prestasi ini diharapkan semakin memperkuat pembinaan seni qasidah dan musik religi di Kotawaringin Timur sekaligus mendorong generasi muda untuk terus berkarya dan berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

SAMPIT— Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H. Halikinnor, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dirangkai dengan persiapan Kunjungan Kerja Kapolda Kalimantan Tengah Irjen. Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. ke Kabupaten Kotim, Minggu (18/10/2026). Rapat koordinasi yang berlangsung di Pusdalops BPBD Kotim tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam keterangannya, Bupati Halikinnor menyampaikan dinamika serta tantangan utama tim gabungan dalam menanggulangi karhutla di lapangan, terutama keterbatasan sumber air dan sulitnya akses ke titik api.

Halikinnor menyampaikan bahwa keterbatasan pasokan air menjadi hambatan mendasar saat pemadaman dilakukan di lapangan. Menurutnya, beberapa sumber air di titik rawan cepat mengering saat disedot, bahkan di beberapa wilayah tim harus bergantung pada siklus air pasang.

“misalnya ada airnya, begitu sekali sedot langsung habis, kita harus menunggu dulu. Bahkan kadang-kadang menunggu air pasang baru bisa ada air. Jadi kendala utama kita memang ketersediaan air,” ungkap Halikinnor.

Ia menambahkan, keterbatasan akses darat ke titik api yang berada jauh di dalam hutan semakin mempersulit penanganan. Wilayah seperti Desa Camba di Kecamatan Kota Besi serta Desa Ganepo di Kecamatan Seranau menjadi lokasi dengan tingkat kesulitan tinggi.

“Untuk di daerah seperti di Camba dan Ganepo itu kita kesulitan, apalagi Ganepo berada di seberang Sungai Mentaya. Di sana tidak ada jaringan jalan dan titik air juga tidak ada. Jangkauannya jauh masuk ke dalam hutan, itu yang menjadi kesulitan kita sampai sekarang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemkab Kotim mengharapkan dukungan pemadaman dari udara (water bombing) serta bantuan hujan alami untuk menjangkau lokasi-lokasi terisolasi tersebut.

Berbeda dengan wilayah pelosok, penanganan titik api di daerah perkotaan dinilai jauh lebih efektif dan terkendali. Hal ini didukung oleh mobilisasi dan sinergi antar-OPD di lingkungan Pemkab Kotim.

“Kalau di perkotaan cara penanganannya bisa lebih efektif. Mobil pemadam tidak perlu bergerak jauh karena disuplai langsung dari OPD-OPD yang kita kerahkan. Kurang lebih ada 38 OPD yang kita arahkan untuk memobilisasi armada dan membantu pengisian air,” terangnya.

Pola pasokan air di kawasan kota disokong oleh armada kendaraan pendukung, termasuk mobil pick-up pembawa profil tandon air, sehingga proses penyemprotan dapat berlangsung kontinu dan maksimal.

Terkait kesiapan peralatan pemadaman darat, Halikinnor menegaskan bahwa ketersediaan sarana pendukung saat ini sudah cukup memadai berkat bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalteng, maupun pengadaan mandiri daerah.

Meski demikian, untuk menuntaskan dua titik api berskala cukup besar yang masih aktif di Desa Camba dan Desa Ganepo, Pemkab Kotim mengambil langkah penambahan kekuatan personil dan peralatan operasional.

“secara umum spot titik api sudah tidak banyak lagi, tetapi masih ada dua titik cukup besar di Desa Camba dan Desa Ganepo yang perlu penanganan intensif. Kita maksimalkan dengan menambah jumlah regu pemadam serta sarana prasarana pendukung seperti selang dan pump portable,” tegas Bupati Kotim.

Pemkab Kotim juga telah memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 30 Oktober 2026, menyusul prakiraan BMKG yang menunjukkan potensi hujan masih rendah. Status tersebut akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Kotim bersama instansi terkait akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan operasi penanganan karhutla ini secara berkala setiap pekannya guna memastikan seluruh upaya berjalan efektif, efisien, dan terukur hingga seluruh titik api benar-benar padam.

Menjelang kunjungan Kapolda Kalteng yang dijadwalkan pada Senin (19/10/2026), Halikinnor berharap adanya dukungan dan penguatan koordinasi lintas instansi untuk mengatasi kendala di lapangan serta mempercepat penanganan karhutla hingga seluruh titik api berhasil dipadamkan.

SAMPIT – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Sabtu (17/10/2026) malam.

Kedatangan Menteri Kehutanan disambut langsung oleh Bupati Kotim H. Halikinnor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), serta relawan penanganan karhutla di kawasan Lingkar utara, Jalan Ir. Soekarno, Sampit.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Halikinnor menyampaikan perkembangan terkini kondisi karhutla di Kotim, termasuk berbagai upaya mitigasi, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait.
Menanggapi kondisi tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah untuk mengendalikan karhutla, baik melalui operasi udara maupun pemanfaatan teknologi untuk membantu mengatasi dampak kabut asap.

“Kondisi Kalimantan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tantangan kita masih besar karena prediksi BMKG menunjukkan hujan alami di Kalimantan Tengah secara umum baru akan turun sekitar bulan November,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, upaya penanganan melalui udara terus diperkuat, antara lain dengan memperluas pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta menguji pemanfaatan teknologi penyemaian dry ice atau es kering untuk membantu mengurangi dampak kabut asap.

Menurutnya, uji coba teknologi dry ice di Sumatra Selatan sebelumnya menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jarak pandang dari 300 meter menjadi 2.800 meter serta penurunan indeks pencemaran udara. Pasokan dry ice juga telah disiapkan untuk mendukung operasi penanganan di wilayah Kalimantan Tengah.

Selain itu, pemadaman melalui udara menggunakan helikopter atau water bombing terus dioptimalkan dengan melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, serta dukungan pihak swasta. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jarak pandang yang memungkinkan operasi berlangsung secara aman.

Di samping penanganan teknis, Menteri Kehutanan menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan terjadinya karhutla sehingga pencegahan harus diiringi dengan tindakan tegas.

“Sekitar 99 persen kejadian karhutla ini adalah ulah manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum terus kita perketat. Puluhan izin perusahaan yang melanggar telah kita cabut atau bekukan, dan proses hukum bagi perorangan maupun korporasi akan terus berjalan,” tegas Raja Juli Antoni.

Lebih lanjut, pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga berkoordinasi untuk menertibkan lahan-lahan terlantar di Area Penggunaan Lain (APL). Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah lahan kembali menjadi sumber kebakaran serta mengurangi risiko karhutla pada masa mendatang.

Kunjungan kerja Menteri Kehutanan ini menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Sinergi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, pencegahan kebakaran, dan penegakan hukum diharapkan mampu menekan kejadian karhutla serta mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

SAMPIT – Keterbatasan sumber air dan sulitnya akses menuju titik api menjadi kendala utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat upaya pemadaman di sejumlah kawasan hutan membutuhkan dukungan tambahan, termasuk melalui pemadaman dari udara.

Persoalan tersebut disampaikan Bupati Kotim Halikinnor kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni saat kunjungan kerja di Sampit, Sabtu (17/10/2026) malam.

Halikinnor melaporkan, terdapat dua lokasi kebakaran yang menjadi perhatian petugas, yakni Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, dan wilayah Camba, Kecamatan Kota Besi. Kedua lokasi tersebut menghadapi kendala akses, terutama karena titik api berada jauh dari jangkauan petugas darat.

Di Desa Ganepo, lokasi kebakaran diperkirakan berjarak 7–9 kilometer dari tepian Sungai Mentaya. Sementara itu, kebakaran di wilayah Camba terjadi di kawasan konservasi atau kawasan hutan sehingga memerlukan upaya penanganan yang intensif.

“Total personel yang ada di luar relawan, Pak Menteri, itu ada 448 orang. Mereka bekerja siang dan malam secara bergantian,” ujar Halikinnor.

Untuk mendukung operasi pemadaman, pemerintah daerah bersama unsur terkait telah mengerahkan 29 unit mobil, 113 unit mesin alkon, serta selang pemadam dengan total panjang sekitar 5.000 meter. Selain itu, sebanyak 43 mobil tangki dikerahkan untuk menyuplai air, termasuk dengan dukungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kotim.

Namun, besarnya pengerahan personel dan peralatan belum sepenuhnya mengatasi kendala di lapangan. Kemarau panjang menyebabkan embung dan sejumlah sumur bor yang sebelumnya menjadi sumber air untuk pemadaman mulai mengering.

Petugas pun harus menerapkan sistem estafet menggunakan peralatan portabel untuk menyalurkan air ke lokasi kebakaran. Cara ini membutuhkan waktu lebih lama, terutama untuk menjangkau titik api yang berada jauh di dalam kawasan hutan.

“Kesulitan kita saat ini keterbatasan air. Embung-embung yang kita buat, termasuk sumur bor, juga mengering semua. Kalau mengambil air dari jauh, kita harus estafet menggunakan sistem portabel,” jelasnya.

Atas kondisi tersebut, Halikinnor berharap dukungan pemadaman melalui udara atau water bombing dapat membantu mempercepat penanganan, khususnya di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Menurutnya, pemadaman darat masih dapat dioptimalkan pada lokasi yang mudah diakses. Namun, keterbatasan jarak dan sumber air menjadi hambatan ketika kebakaran terjadi jauh di dalam kawasan hutan.

Selain memadamkan api, petugas juga menghadapi risiko munculnya kembali titik kebakaran setelah proses pemadaman. Karena itu, pendinginan dan penyiraman menyeluruh pada area yang terbakar menjadi bagian penting untuk mencegah api kembali menyala.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengerahkan personel dan peralatan bersama unsur terkait untuk mengendalikan karhutla. Dukungan tambahan diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman, terutama pada titik api yang sulit dijangkau, sekaligus menekan risiko meluasnya kebakaran.

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap serta kondisi kekeringan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terutama terkait kesehatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Bupati Kotim H. Halikinnor, S.H., M.M., meninjau pelayanan di RSUD dr. Murjani Sampit, Kamis (15/10/2026), untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi potensi peningkatan kebutuhan pelayanan.

Dalam peninjauan tersebut, Halikinnor memantau kesiapan sarana, peralatan, dan tenaga kesehatan. Ia juga berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengakses layanan untuk mendengar kondisi serta kebutuhan mereka, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal di tengah situasi lingkungan yang perlu diwaspadai.

Bupati menegaskan, penanganan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh, tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga melalui puskesmas di setiap wilayah.

“Penanganan ISPA dan diare harus dilakukan secara cepat dan optimal. Tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas. Saya meminta seluruh fasilitas kesehatan memastikan kesiapan tenaga medis, sarana, dan sistem pelayanannya agar masyarakat bisa mendapatkan pertolongan sedini mungkin,” tegas Halikinnor.

Menurutnya, puskesmas memiliki peran penting dalam mendeteksi gejala, memberikan penanganan awal, serta merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan. Karena itu, koordinasi antara rumah sakit dan puskesmas perlu diperkuat agar penanganan pasien berlangsung cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.

Selain kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan, persoalan air bersih di tengah kondisi kering juga menjadi perhatian Bupati. Di sejumlah wilayah, intrusi air laut dapat menyebabkan sumber air menjadi payau sehingga kualitas air yang digunakan masyarakat perlu diwaspadai.

“Saya sudah memerintahkan instansi terkait untuk berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, hingga desa guna mendata kebutuhan air bersih masyarakat. Kita harus mengetahui wilayah yang mengalami kesulitan air dan jumlah kebutuhan di lapangan, sehingga langkah penanganan dan penyalurannya bisa dilakukan secara tepat sasaran,” ujar Halikinnor.

Melalui peninjauan tersebut, Bupati meminta perangkat daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi sesuai kondisi di lapangan. Upaya ini diharapkan memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan dan akses air bersih yang dibutuhkan di tengah dampak karhutla dan kondisi kekeringan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026, Kamis (15/10/2026), bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sekaligus mendorong pelaksanaan pembangunan yang efektif, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Workshop dibuka oleh Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M., dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Pj. Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah Terkait, jajaran Forkopimda, para camat, kepala desa,serta tenaga pendamping desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Halikinnor menegaskan bahwa workshop tersebut bukan bertujuan untuk menakut-nakuti atau mencari kesalahan para kepala desa, melainkan sebagai bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah agar pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan.

“Oleh karena itu, kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini diselenggarakan bukan untuk menakut-nakuti atau mencari-cari kesalahan. Justru sebaliknya, workshop ini adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan pemerintah kepada para kepala desa,” tegasnya.

Bupati menyampaikan, terdapat dua hal penting yang ingin dipastikan melalui kegiatan tersebut, yakni pembangunan desa berjalan tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, serta pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan aman secara hukum.

Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap regulasi menjadi salah satu kunci agar pemerintah desa mampu menjalankan program pembangunan sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara benar.

Bupati juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan narasumber dari berbagai instansi, mulai dari DPD RI, Kementerian Desa, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, hingga BPKP.

“Kita sangat beruntung hari ini karena hadir narasumber lengkap dari berbagai tingkatan. Ini ibarat paket komplit. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau ada hal yang masih membingungkan soal aturan penyaluran Dana Desa, mekanisme pertanggungjawaban, atau penetapan prioritas pembangunan, tanyakan langsung. Tanyakan sampai tuntas, agar pulang dari sini hati lega dan langkah membangun desa jadi makin mantap,” ujarnya.

Selain itu, Bupati berpesan kepada para camat agar terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kepala desa melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Ia menekankan bahwa kepala desa tidak boleh dibiarkan menghadapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan desa tanpa dukungan yang memadai.

Kepada para pendamping desa, Bupati juga meminta agar pendampingan dilakukan secara maksimal sehingga setiap kebijakan dan langkah pembangunan yang diambil pemerintah desa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber  antara lain Anggota Komite lV DPD RI Siti Aseanti, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Hanik Inayatur Rohmah, perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala KPPN Sampit Moh. Khoirul Anam,

Materi yang dibahas meliputi pengawasan pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah terkait desa, sinergi pengawasan implementasi prioritas Dana Desa Tahun 2026, serta mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa.

BPKP turut menyampaikan materi mengenai pengawalan akuntabilitas tata kelola keuangan desa guna meningkatkan kemandirian desa secara berkelanjutan dan mendorong pemberdayaan masyarakat.

Melalui diskusi tersebut, peserta memperoleh ruang untuk bertukar pandangan, memperdalam pemahaman regulasi, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan desa.

Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga pengawasan semakin kuat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, sementara pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mematangkan persiapan penyambutan kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia sekaligus mempersiapkan pemaparan mengenai kondisi riil penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lapangan. Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Pusdalops BPBD Kabupaten Kotim, Selasa (13/10) pagi.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, serta dihadiri oleh Ketua DPRD Kotim, Pj. Sekda Kotim, unsur Forkopimda, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, instansi vertikal, camat, hingga jajaran posko penanganan bencana di Kotim.

Dalam arahannya, Irawati menekankan bahwa kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla.

Menurutnya, kolaborasi yang erat dibutuhkan guna merumuskan solusi konkret atas permasalahan karhutla di wilayah Kotim.

“Kunjungan Menteri Kehutanan ini sangat penting agar pemerintah pusat dapat melihat secara langsung kondisi riil karhutla di lapangan, baik dari sisi situasi daerah maupun langkah-langkah penanganan yang telah kita lakukan bersama,” ujarnya saat membuka rakor.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab Kotim bersama seluruh jajaran terkait senantiasa aktif dan siaga penuh dalam upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla. Hal ini dibuktikan dengan kesiapan Posko Penanganan Karhutla yang beroperasi dan siaga selama 24 jam penuh. Selain kesiapan personel dan armada, Irawati juga menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk menyelaraskan dan mengonsolidasikan data penanganan karhutla di lapangan. Keseragaman data tersebut dinilai vital agar laporan yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan RI benar-benar valid dan akurat.

“Data di lapangan harus seragam dan terintegrasi antarsektor, sehingga saat dipaparkan kepada Bapak Menteri, kita menyajikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai situasi kondisi dan upaya penanganan karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur,” pungkasnya.

Melalui rakor ini, Pemkab Kotim berharap melalui kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI nantinya dapat mendorong penanganan karhutla yang lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung keikutsertaan kafilah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Kotim dalam Festival Seni Qasidah (FSQ) XII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, pada 14–19 Oktober 2026.

Kafilah Kotim secara resmi dilepas oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kotim, Alang Arianto, bertempat di Kantor Bupati Kotim, Selasa (13/10/2026). Keikutsertaan ini menjadi upaya untuk meningkatkan prestasi daerah sekaligus memperkuat eksistensi seni Islami di tingkat provinsi.

Pemkab Kotim optimistis kafilah yang diberangkatkan mampu bersaing dan memberikan penampilan terbaik. Sejumlah peserta yang pernah meraih prestasi hingga tingkat nasional menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi tersebut.

Asisten I Setda Kotim, Alang Arianto, menyampaikan harapan agar seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan penuh semangat serta membawa nama baik Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ia menegaskan, pengalaman peserta yang pernah berkompetisi di tingkat nasional menjadi salah satu kekuatan untuk meraih hasil maksimal. Meski jumlah peserta yang diberangkatkan sekitar 15 orang, Pemkab Kotim berharap mereka mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan mengharumkan nama daerah.

“Kita targetkan bisa juara. Kami ingin peserta yang tampil ini bisa membawa dan mengharumkan nama Kabupaten Kotim,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua LASQI Kotim, Muhammad Fauzi, menjelaskan bahwa kafilah Kotim mengikuti dua cabang perlombaan, yakni pop religi dan pop qasidah gambus, dengan kategori anak-anak, remaja, dan dewasa.

Menurutnya, para peserta telah menjalani persiapan khusus selama kurang lebih satu bulan, selain latihan rutin yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Fauzi juga menyampaikan bahwa Kotim memiliki rekam jejak prestasi pada ajang tingkat nasional tahun 2023. Saat itu, perwakilan Kotim berhasil meraih juara pertama Bintang Vokalis Pop Religi kategori remaja serta sejumlah prestasi pada cabang rebana putra dan kategori remaja.

Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para peserta untuk kembali menorehkan prestasi pada FSQ XII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

“Target kita adalah meraih juara. Dari 15 peserta yang berangkat, diharapkan bisa membawa dan mengharumkan nama Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujar Ketua Laski Kotim, Muhammad Fauzi.

Pemkab Kotim berharap keikutsertaan kafilah LASQI tidak hanya berorientasi pada pencapaian juara, tetapi juga menjadi sarana melestarikan seni budaya Islami, menumbuhkan kreativitas generasi muda, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Dengan persiapan dan pengalaman yang dimiliki, kafilah Kotim diharapkan mampu tampil optimal, menjunjung sportivitas, serta membawa nama baik Kabupaten Kotawaringin Timur di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengapresiasi perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, serta kekeringan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan pangan dan bantuan sosial bagi warga di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sabtu (10/10/2026).

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran memimpin langsung penyaluran bantuan yang turut dihadiri Wakil Bupati Kotim Hj. Irawati, Pj. Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.000 paket bantuan pangan disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, warga juga mendapatkan bantuan tunai melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), pembagian masker, multivitamin, serta bantuan air bersih untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar di tengah kondisi kemarau dan dampak karhutla.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Warga yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan diminta menyampaikan informasi melalui lurah, RT/RW, atau saluran pengaduan pemerintah untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi.

Wakil Bupati Kotim Hj. Irawati menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terus hadir membantu masyarakat di tengah kondisi yang cukup berat akibat karhutla dan kekeringan.

Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta berpotensi mengancam kesehatan. Karena itu, bantuan pangan, air bersih, masker, dan vitamin menjadi bentuk dukungan penting untuk membantu meringankan beban warga.

Pemkab Kotim juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, serta seluruh elemen masyarakat dalam menangani dampak karhutla. Kolaborasi tersebut diperlukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperkuat upaya perlindungan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tercatat sebanyak 3.063 keluarga penerima manfaat program KHBS yang tersebar di lima kelurahan. Pendataan dan verifikasi dilakukan secara cermat untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak terjadi penerimaan bantuan ganda.

Melalui dukungan lintas pemerintahan ini, diharapkan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi, beban warga semakin ringan, dan upaya penanganan dampak karhutla serta kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan semakin optimal.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendukung upaya penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil panen. Salah satu langkah strategis tersebut ditunjukkan melalui peninjauan fasilitas penggilingan padi modern atau Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Sabtu (10/10/2026).

Peninjauan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, didampingi Wakil Bupati Kotawaringin Timur Hj. Irawati, S.Pd., M.AP., untuk melihat kesiapan fasilitas pengolahan gabah menjadi beras yang diharapkan mampu mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Keberadaan RMP menjadi bagian penting dalam mendorong pengolahan hasil pertanian di daerah, sehingga gabah yang dihasilkan petani tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi beras dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pengembangan fasilitas penggilingan padi merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan potensi pertanian lokal.

Menurutnya, pengolahan hasil pertanian di daerah sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, membuka peluang lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian di sekitar kawasan pertanian.

“Tujuannya tidak lain untuk menjaga ketahanan pangan Kalimantan Tengah. Selama ini, hasil pertanian kita banyak dibawa keluar daerah. Sekarang, pengolahannya kita dorong agar bisa dilakukan di sini,” ujarnya.

Selain mendukung ketersediaan pangan, keberadaan RMP juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani sesuai ketentuan pemerintah. Harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram menjadi salah satu acuan untuk melindungi hasil usaha petani.

Agustiar berharap pengembangan fasilitas pengolahan padi dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan petani, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Kotawaringin Timur, penguatan sarana pengolahan hasil pertanian menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing komoditas lokal. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, potensi produksi padi di wilayah Lampuyang dan sekitarnya diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus mendorong sinergi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan sektor pertanian memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya para petani.

Melalui penguatan infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas pengolahan hasil panen, serta perlindungan terhadap nilai jual gabah, sektor pertanian diharapkan semakin berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kotim.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap mengupayakan pemenuhan kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mulai dari peralatan pemadaman hingga pembangunan sumur bor. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan kebakaran, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menyampaikan komitmen tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi evaluasi penanganan darurat bencana karhutla dan kekeringan bersama Pemerintah Kabupaten Kotim serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Jumat malam (9/10/2026).

“Kami tadi berbincang dengan Wakil Bupati Kotim terkait kebutuhan penanggulangan karhutla. Disampaikan kebutuhan seperti sumur bor, selang, alkon dan lainnya. Intinya, kekurangan-kekurangan yang bisa kami bantu akan diupayakan,” kata Agustiar.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Kotim Hj. Irawati, S.Pd., M.AP., menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak untuk mendukung petugas di lapangan. Selain selang pemadam dan mesin alkon, Pemkab Kotim mengusulkan pembangunan embung, bantuan sumur bor, serta kendaraan operasional untuk menjangkau titik kebakaran.

Irawati menjelaskan, Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut menjadi wilayah yang memerlukan perhatian karena akses menuju lokasi kebakaran cukup terbatas. Petugas terkadang harus menggunakan sepeda motor, bahkan berjalan kaki untuk mencapai titik api.

Keterbatasan sumber air juga menjadi kendala tersendiri. Di sejumlah lokasi, upaya pengeboran hingga kedalaman sekitar 40 meter belum berhasil menemukan sumber air yang memadai untuk mendukung pemadaman.

“Kami juga mengusulkan pembangunan embung, kendaraan trail, serta bantuan sumur bor. Contoh di Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut, akses menuju lokasi kebakaran sangat terbatas. Petugas harus menggunakan sepeda motor, bahkan berjalan kaki untuk mencapai titik api,” ujar Irawati.

Gubernur meminta Pemkab Kotim segera menyampaikan surat permohonan resmi agar kebutuhan yang diusulkan dapat diproses. Menindaklanjuti arahan tersebut, BPBD Kotim diminta menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi aktual di lapangan dengan berkoordinasi bersama para camat.

Berdasarkan data BPBD Kotim, sejak Januari hingga 9 Oktober 2026 tercatat 1.366 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 2.135 hektare. Kecamatan Seranau mencatat luasan kebakaran terbesar, yakni 884 hektare, disusul Mentawa Baru Ketapang 457 hektare dan Baamang 419 hektare.

Pada periode yang sama, akumulasi titik panas (hotspot) mencapai 43.579 titik. Kondisi ini menambah tantangan penanganan, terutama ketika kebakaran terjadi jauh dari sumber air dan sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Asap dari kebakaran di Seranau dan Pulau Hanaut turut memengaruhi kawasan perkotaan Sampit serta mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit. Sementara itu, petugas gabungan masih melakukan pemadaman di sejumlah titik di sekitar permukiman untuk mencegah api meluas dan mengancam rumah warga.

Pemerintah Kabupaten Kotim berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman. Koordinasi lintas pemerintahan bersama TNI-Polri, BPBD, petugas pemadam kebakaran, dunia usaha, dan masyarakat terus diperlukan agar penanganan karhutla berjalan efektif.

Pemkab Kotim juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api.