Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Kasi PSKP

Kontribusi Nyata DFDD untuk Pembangunan Kotim yang Berkelanjutan

Pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari prinsip otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga infra/supranasional, ketentuan tersebut salah satunya meliputi hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Ditahun 2022 ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki ruang lingkup antara lain salah satunya adalah Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD), TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah dan juga ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan (DOKDK), serta Dana Desa (DD). untuk DAK dapat diuraikan kembali yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Untuk tahun 2022 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh dana TKD yang didalamnya terdapat penyaluran untuk DAK Non Fisik sebesar 84 Milyar yang dirinci dalam Transfer Dana BOS Reguler sebesar 73 Milyar, Transfer Dana BOP PAUD sebesar 6,8 Milyar, Transfer Dana BOP Kesetaraan sebesar 1,4 Milyar dan Transfer Dana BOS Kinerja sebesar 2,2 Milyar. Selain DAK Non Fisik terdapat juga Dana Desa sebesar 144 Milyar, dan DAK Fisik sebesar 86 Milyar.

Dana BOS diharapkan dapat membantu sekitar 70.822 siswa atau sekitar 473 Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama di wilayah Kotawaringin Timur. Dan juga 282 satuan pendidikan anak usia dini atau sekitar 10.349 siswa.

Sedangkan untuk Dana Desa yang disalurkan kepada 168 Desa di 17 Kecamatan lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai dengan pertengahan bulan november 2022 sudah tersalurkan sebesar kurang lebih 142 Milyar atau 98,68% dari pagu total 144 milyar. Dana Desa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam program perlindungan sosial berupa BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, dukungan pendanaan COVID-19 dan program sektor prioritas lainnya, bahkan dalam rangka menanggulangi dampak inflasi yang terjadi pada kuartal ke-III tahun 2022 ini, pemerintah melakukan banyak cara dengan banyak instrumen dimana salah satunya adalah penggunaan dana desa dalam bentuk realokasi dana desa yang tidak terserap untuk digunakan kembali oleh desa dalam bentuk kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain DAK Non Fisik dan Dana Desa, terdapat juga DAK Fisik yang merupakan salah satu instrumen lainnya yang juga sangat berperan penting dalam membantu pembangunan diseluruh Indonesia, ini juga berlaku untuk pembangunan di  kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk tahun 2022 Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan kurang lebih sebesar 86 Milyar yang digunakan untuk beberapa program kegiatan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Sampai dengan pertengahan bulan November 2022, realisasi penyaluran DAK Fisik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada kategori lancar dimana dari total anggaran DAK Fisik yang disediakan oleh pemerintah pusat, terdapat kegiatan pekerjaan DAK Fisik yang sudah dilakukan perikatan/kontraktual sebesar 81 Milyar dan sudah direalisasikan sebesar kurang lebih 60 Milyar atau sebesar 74,57% dari total pagu anggaran yang disediakan untuk DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 86 Milyar.

Kegiatan DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari dua macam yaitu DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Reguler, dimana DAK Fisik Penugasan menitikberatkan pada bidang irigasi dan pertanian terutama terkait program nasional yaitu tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan, sedangkan untuk DAK Fisik Reguler terbagi kedalam beberapa bidang seperti Air Minum, Jalan Reguler, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, serta Sanitasi.

Bidang yang menjadi fokus di tahun 2022 yang memiliki porsi pagu anggaran terbesar pertama adalah bidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan infrastuktur mulai dari PAUD, SD, SKB dan SMP yaitu sebesar 37 Milyar atau 43,35% dari pagu total DAK Fisik. Dilanjutkan porsi pagu anggaran terbesar kedua adalah DAK Fisik Reguler Bidang Jalan untuk kegiatan jalan reguler sebesar 19 Milyar atau 22,42% dari pagu total DAK Fisik.

Dari penjabaran diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2022 ini fokus pada pembangunan pendidikan maupun infrastruktur jalan. pembangunan pendidikan berfokus pada rehabilitasi ruang kelas, ruang tata usaha maupun laboratorium yang dimiliki oleh sekolah-sekolah SD, SMP di wilayah Kotawaringin Timur. Keseriusan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur untuk membangun sumber daya manusia melalui pembangunan infrastruktur pendidikan menjadikan prioritas di tahun 2022 adalah suatu pilihan pembangunan yang sangat tepat, dimana pembangunan di sektor pendidikan selain ditopang oleh penyaluran dana BOS yang digunakan untuk membiaya operasional sekolah, DAK Fisik membantu sektor pendidikan dalam melakukan peremajaan/perbaikan bangunan gedung sekolah maupun peningkatan kenyamanan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh para pengajar kepada murid-murid sebagai SDM masa depan yang akan membangun Kotawaringin Timur kelak. Ini penting untuk menjadi perhatian dikarenakan data BPS di tahun 2021 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kotawaringin Timur berdasarkan kelompok umur usia belajar (usia 5 s.d. 19 Tahun) sebanyak 112.548 jiwa, yang merupakan terbesar pertama se-Kalimantan Tengah.

Selain pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan menggunakan DAK Fisik, jalan menjadi prioritas kedua yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur. Dengan luas wilayah kurang lebih 16.796 KM² atau 10,94% dari luas total provinsi Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur menjadi Kabupaten terluas ketiga setelah Murung Raya seluas 23.700 KM² dan Katingan seluas 17.500 KM². Publikasi BPS di Kotawaringin Timur Dalam Angka 2022 memperlihatkan bahwa di tahun 2021 menurut Dinas Pekerjaan Umum tercatat baru 17,95% jalan yang telah teraspal atau kurang lebih baru sepanjang 363,32km jalan dari total sepanjang 2.024,05 km panjang jalan yang dikelola pemda.

Dengan program pembangunan jalan reguler pada kegiatan DAK Fisik dengan total anggaran 19 Milyar, memang masih sangat jauh dari kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh pemda dalam melakukan peremajaan/perbaikan jalan maupun penambahan jalan beraspal. Tetapi dengan memprioritaskan jalan sebagai pilihan kegiatan terbesar kedua di DAKFisik menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membangun akses jalur transportasi darat untuk kebutuhan masyarakat di Kotawaringin Timur.

Lalu bagaimana peran KPPN dalam bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timur?, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai perwakilan kementerian keuangan didaerah selalu berupaya tidak hanya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah tetapi juga memiliki peran sebagai finansial advisor bagi mitra kerjanya termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah. KPPN tersebar di seluruh Indonesia melayani tidak hanya Kementerian/Lembaga yang memiliki Kantor Vertikal di tiap-tiap kabupaten/kota tetapi juga melayani stakeholder baik itu Pemerintah Daerah, Perbankan, Lembaga Non Bank, maupun BUMN/BUMD lainnya. KPPN Sampit sendiri memiliki wilayah kerja mencakup 3 kabupaten besar di Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan.

KPPN Sampit memiliki tugas layanan salah satunya adalah layanan penyaluran DFDD. Dimana peran KPPN dan peran Pemda dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan DFDD ini menjadi kunci sukses keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Hubungan yang baik antara KPPN dan Pemerintah Daerah merupakan wujud nyata atas pelaksanaan undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sangat terasa dampaknya tidak hanya baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri melainkan juga untuk masyarakat sebagai stakeholder utama.

 

(Sutrisno, S.E., M.Ak. Kepala Seksi Bank KPPN Sampit)

 

KINERJA PELAKSANAAN APBN WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT s.d Agustus 2022

Sampit, 29 September 2022 – Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, sampai dengan periode 30 Agustus 2022, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp.720,1M atau 85,39% dibanding periode yang sama tahun 2021 (yoy). Untuk sektor Belanja Negara tumbuh Rp74,2M atau 3,12% (yoy), melanjutkan tren laju positif pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022. Kenaikan pendapatan APBN baik dari sisi perpajakan, bea keluar dan penerimaan PNBP yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN dan APBD, menjadi tanda semakin meningkatnya aktivitas perkonomian di wilayah Kab. Kotim, Katingan dan Seruyan, meskipun masih dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Agustus 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Sampit mencapai Rp1.563,55M atau mengalami kenaikan sebesar Rp.720,1M (85,39%, yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang naik sebesar Rp217,91M (58,32%, yoy), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik sebesar Rp267,45M (71,94%, yoy), pajak perdagangan berupa Bea Keluar yang naik sebesar Rp161,33M (566,52%, yoy) dan Bea Masuk naik sebesar Rp0,45M (30,2% yoy).

Peningkatan penerimaan PPh didominasi PPh 25/29 Badan (tumbuh 151,39% yoy) sebagai efek semakin membaiknya laba usaha perusahaan berdasarkan laporan keuangannya dan membaiknya pertumbuhan ekonomi dibanding masa pandemi tahun 2021. Penerimaan PBB meningkat Rp57,57M (137,22%, yoy) sebagai dampak pembayaran PBB Tahun 2022 oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo dan kerjasama KPP Pratama Sampit dengan Pemerintah Daerah. PPN mengalami pertumbuhan Rp267,45M dikarenakan membaiknya harga komoditas terutama TBS dan harga CPO serta adanya penurunan restitusi PPN. Pajak Lainnya naik sebesar Rp251.7 juta (2,44%, yoy) karena kenaikan pembayaran atas bunga penagihan. Peningkatan pembayaran Pajak Lainnya paling kecil dibanding dengan jenis pajak lainnya dikarenakan penurunan penjualan benda meterai akibat kenaikan threshold pengenaan materai.

Penerimaan Bea Keluar Tahun 2022 di dominasi oleh penerimaan ekspor Washed Bauksit dan sisanya dari ekspor komoditas CPO serta produk turunannya. Dana sawit mengalami penurunan sebesar Rp67,37M (-75,17%, yoy) sebagai dampak fluktuasi/turunnya harga komoditas CPO dan produk turunannya serta sempat adanya larangan ekspor CPO serta produk turunannya dan per 15 Juli 2022 s.d. 31 Agustus pungutan Dana Sawit ditetapkan sebesar USD 0/TNE. Untuk penerimaan Bea Masuk tumbuh sebagai dampak meningkatnya BC 2.5 (pengeluaran dari KB utk dijual di TLDDP) dengan komoditas pengemas produk turunan CPO.

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d Agustus 2022 mencapai Rp30,89 M miliar atau mengalami kenaikan Rp15,20 M (96,96%, yoy). PNBP Pengelolaan Aset terdapat pertumbuhan sebesar Rp0,4 M (54,79% yoy). Dari total realisasi PNBP Aset sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp1,15 M, khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, terealisasi sebesar Rp 0,51 M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Polres Seruyan. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan mulai pulihnya layanan K/L pasca pandemi.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN mencapai Rp2,453 miliar (63% dari pagu), yang terdiri dari dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp300,33 M (60% dari pagu), dengan rincian komponen belanja yaitu:

  1. Belanja Pegawai mencapai Rp181,7 M (67%)
  2. Belanja Barang mencapai Rp111,9M (67%)
  3. Belanja Modal mencapai Rp6,59 M (27%)

Sejumlah kendala lelang dan budaya perlambatan aktivitas K/L yang terjadi pada awal tahun anggaran 2022 menjadikan realisasi belanja masih perlu untuk dioptimalkan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mencapai Rp2.152,77 M (63% dari pagu). Untuk Penyaluran DAK Fisik telah mencapai Rp70,68 M (27% dari pagu Rp266,56 M). Dalam hal ini, penyaluran DAK Fisik turun -29,04% (yoy) dikarenakan adanya penurunan pagu dibanding tahun 2021. Pemda dengan nilai penyaluran <25% merupakan Pemda dengan alokasi DAK Fisik yang didominasi oleh jenis Sekaligus Rekomendasi K/L. Sedangkan penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp274,51 M (76% dari pagu Rp362,41 M) atau tumbuh sebesar 16,98% (yoy).

Kinerja APBD

Realisasi Pendapatan APBD Mitra Kerja KPPN Sampit yang meliputi Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan, Kab. Katingan s.d 31 Agustus 2022 mencapai Rp2.272,53 M dan didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pusat (80,04%). Sedangkan belanja APBD mencapai Rp2.269,26 M, dengan rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 99,85% sehingga terdapat surplus Rp3,27 M, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dirinya sendiri. Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Melakukan akselerasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat kemanfaaatan output dan menghindari pengendapan dana APBD terlalu lama
  2. Melakukan akselerasi pengusulan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
  3. Melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daeah berdasarkan pada potensi masing-masing wilayah.

Current Issue

  1. Terkait dengan pengendalian inflasi dampak kenaikan harga BBM, Pemda agar segera menganggarkan Belanja Wajib Perlinsos sebesar 2% dari Dana Transfer Umum untuk bulan Oktober-Desember 2022 dan/atau mengoptimalkan anggaran Belanja Tak Terduga-nya. Selain itu, Pemda perlu melakukan penyesuaian pencapaian output untuk kegiatan yang terdampak inflasi.
  2. Kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dalam hal penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang melalui diselenggarakannya kompetisi inovasi manajer aset (KOIN MAS) DJKN. Diharapkan dengan adanya Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN dapat menambah jumlah aset yang diberdayakan dalam rangka memberikan Manfaat Ekonomi dan Sosial kepada Masyarakat. Di Sampit, proyek optimalisasi BMN melalui Pemanfaatan Bangunan Gedung Pertemuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur.
  3. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah dimanfaatkan oleh 307 wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Sampit dengan nilai harta bersih Rp.754,2M dan PPh senilai Rp.76,3M.
  4. Sebagai salah satu implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Direktorat Pajak Kemenkeu melakukan sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan tujuan untuk : (i) Mempermudah masyarakat/Orang Pribadi dalam melakukan berbagai aktivitas, dengan menggunakan NIK sebagai NPWP; (ii) Mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan dan pembayaran pajak; dan (iii) Untuk mensinergikan data dan informasi yang terkumpul di beberapa kementerian/lembaga, serta pihak-pihak lain yang memiliki system administrasi serupa. NPWP format lama masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2023 karena belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP format baru. Mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, akan menggunakan NPWP dengan format baru.

Sumber : KPPN SAMPIT

Bupati Lepas Peserta Takbir Keliling Sambut Hari Raya Idul Adha 1443 H

Bupati melepas peserta takbiran keliling sambut idhul adha 2022.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor,SH.,MM, melepas peserta takbir keliling dalam rangka menyambut Idul Adha 1443 Hijriah/2022 Masehi, Sabtu malam (09/07/2022) di depan Rujab Bupati Kotim

Pelepasan ditandai simbol pengibaran bendera oleh Bupati Kotim, didampingi Ketua TP PKK Kotim  Hj. Khairiah Halikinnor dan Wakil Bupati Kotim Irawati,S.Pd

Acara pelepasan pawai sambut Idul Adha 2022 ini turut dihadiri Ketua DPRD Kab. Kotim, unsur Forkopimda Kotim, Sekda Kotim, Ketua PHBI Kotim dan sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Kotawaringin Timur

Bupati  menyampaikan apresiasi  atas terlaksananya kegiatan tersebut, dengan melihat kondisi kotim saat ini  dan kondisi Covid 19 sudah melandai dirinya berharap kegiatan-kegiatan peringatan seperti ini dapat dilaksanakan dan lebih meriah lagi

Lebih lanjut Bupati mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksin lengkap  “bagi masyarakat yang telah  melaksanakan vaksin ke dua saya berharap segera melaksanakan vaksinasi booster sehingga terbentuk herd immunity  dan jika nantinya ada pembatasan untuk berkunjung ketempat tertentu yang mewajibkan adanya bukti telah di vaksin booster masyarakat telah siap” imbuhnya.

diakhir sambutannya Bupati menghimbau, para peserta yang mengikuti takbir keliling harus mengedepan keselamatan dan mentaati peraturan berlalu lintas.

“Jaga keselamatan dan kedepankan kedisiplinan dalam berlalu lintas,” kata Bupati.

Takbir Keliling di ikuti oleh SOPD Kab.Kotim, Instansi Vertikal , Perbankan, Pengurus Masjid/Mushola, Sekolah, Pesantren dan anggota masyarakat.

TALK SHOW PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

Radio Bahana Angkasa Swara  Sampit (BASS FM) menyapa melaui Radio Talkshow dengan tema  “Pelaksanaan Qurban dan Pemotongan Hewan dalam situasi wabah PMK ( Penyakit Mulut dan Kuku).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Multazam, ST.,M.MT menyampaikan  Talkshow ini adalah Program Kemitraan dengan media  antara pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan PT. Radio Bahana Angkasa Swara  Sampit (BASS FM), agar informasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan menjelang Pelaksanaan Qurban menyambut Hari Raya Qurban 2022 Kotim dapat  tersampaikan, lebih lajut  Multazam berharap masyarakat atau pendengar BASS FM dapat menyimak  paparan yang akan di sampaikan oleh narasumber dari Dinas Pertanian Kotim agar  mengetahui informasi terkait PMK, Jum’at (08/07/2022)

Talkshow menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian Kabupaten kotawaringin Timur yaitu drh. Endrayatno Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan di pandu oleh penyiar BASS FM Pak Kasto.

Dalam Talk Show tersebut narasumber menyampaikan  bahwa Penyakit Mulut dan Kuku  (PMK) tidak menular ke  manusia  tetapi akan berdampak dengan hewan yg berkuku belah lain dan jangan sampai penanganan tidak sesuai prosedur yang tentu berdampak penularan kehewan lain

Dinas Pertanian Kotim telah membentuk tim yang bertugas melakukan pendataan dan pengecekan hewan yang ada di penampungan hewan di kotim untuk antisipasi penularan PMK dan di harapkan penyalur hewan dari luar maupun penampungan hewan  segera melaporkan jika menemukan gejala hewan dengan mulutnya berbusa dan jalannya sempoyongan ke Dinas Pertanian untuk dilakukan penanganan segera

Lebih lanjut  Endrayatno  menyampaikan  langkah  antisipasi yang sudah di lakukan Dinas Pertanian dan Tim yang dibentuk terkait penanganan PMK

1.  Melakukan Pengecekan Sumber asal pengiriman hewan,jangan sampai masuknya hewan dari daerah yg terdampak

2. Melakukan pembatasan lalu lintas hewan, dilakukan penyembuhan dan jika sdh sembuh langsung di potong, dan manusia juga yang bersentuhan langsung sebaiknya antisipasi membersihkan diri dulu  sebelum berinteraksi dengan hewan di luar lingkungannya dan juga orang lain dan  segera melaporkan  jika menemukan ada gejala pada hewan

Endrayatno memberikan Tips yang harus di lakukan pada saat melakukan pemotongan hewan  

1. Pastikan hewan sehat dan tidak memiliki gejala yang sudah disampaikan
2. Pastikan hewan telah dilakukan pengecekan Kesehatan oleh dinas terkait  dan  memiliki surat Keterangan sehat

Diakhir Talk Show Endrayanto berharap masyarakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan ke nomor 081232218362 / 081352774828 atau langsung ke kantor Dinas Pertanian Kab. Kotim untuk menanyakan informasi terkait PMK dan jika menemukan gejala pada hewan.