Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Pemerintah Blokir 1.855 Situs Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Jakarta Pusat, Kominfo – Sepanjang tahun 2023, Pemerintah telah melakukan pemblokiran 1.855 situs web kegiatan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Kasan menyatakan pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

“Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (smartphone). Untuk itu,masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya di Jakarta Pusat, Kamis (01/02/2024).

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal. Masyarakat juga diharapkan berperanaktif dalam melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upayapemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison menegaskan, setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkahhukum sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Aldison.

Situs web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.

“Selalu pastikan legalitas perusahaan dan tidak mudah tergiur terhadap penawaran yang memberikan iming-iming keuntungan di luar kewajaran dalam waktu singkat. Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs web resmi Bappebti melalui tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/,” tegas Aldison.

Penutupan On Boarding dan Serah Terima PPPK BSSN Kepada Unit Kerja

Depok, BSSN.go.id – Setelah melalui berbagai tahapan seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tahun 2023, sebanyak 40 orang dinyatakan lolos seleksi dan mengikuti kegiatan On Boarding sejak tanggal 30 Januari – 2 Februari 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk pengenalan lingkungan kerja dan organisasi di BSSN. Acara penutupan dan serah terima kepada unit kerja dilaksanakan di Aula Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (2/2/2024).

Kegiatan penutupan dan serah terima dihadiri oleh sejumlah kepala unit kerja diantaranya Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Berty Sumakud, Kepala Biro Umum BSSN Heru Setio Paripurnawan, Kepala Bagian Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN  Muhammad Nizar serta Analis SDM Aparatur Madya Prima Yudha Yuana, perwakilan dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN.

Dalam sambutannya Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Berty Sumakud menyampaikan kepada PPPK yang baru saja diterima agar dapat mengikuti peraturan yang berlaku dan disiplin.

Sebanyak 40 orang PPPK yang lolos seleksi terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis, diantaranya Dokter, Perawat, Psikolog, Apoteker, Analis Hukum, Analis Pengembangan SDM, Asesor SDM Aparatur, Arsiparis, Pamong Budaya serta Pranata SDM Aparatur. Untuk selanjutnya para PPPK bertugas sesuai dengan penempatan di unit kerja masing-masing.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Mengungkap Realitas Virtual pada Bedah Buku“Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber”

Jakarta, BSSN.go.id – Tantangan di masa depan yang disebut sebagai era siber atau era digital akan bergantung pada waktu. Seberapa besar dampak dunia siber, dengan desa globalnya dan Metaverse yang sudah menancapkan diri pada berbagai aspek, akan menjadi nyata dan mengendalikan kehidupan. Miliaran orang akan menggunakannya dengan berbagai tujuan dan kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra, dalam epilog bukunya yang berjudul “Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber”.

“Lama-kelamaan, realitas virtual akan semakin sulit dibedakan dari dunia nyata. Waktu manusia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam dunia tersebut. Batas antar bangsa akan semakin tipis, tapi koneksi antar manusia secara nyata juga menipis. Manusia akan berdiri berdampingan, sangat dekat, tapi tidak saling berinteraksi,” kata Ariandi saat diwawancara di ruang kerjanya di Kantor BSSN, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, ini adalah calon pemandangan dunia baru di era siber. Manusia akan menjadi sedikit bergerak. Mobilisasi yang terjadi paling aktif di jemari tangan. Banyak orang akan memusatkan perhatian mereka ke dalam aktivitas virtual dan kegiatan melalui proses digital dibandingkan secara fisik.

Dunia siber menciptakan transisi dari lingkungan fisik ke lingkungan virtual, dimana penggunanya bisa benar-benar duduk diam tapi bisa sambil melakukan banyak hal. Yang sebelumnya harus dilakukan dengan cara berpergian, bergerak, berpindah tempat, dan sebagainya.

“Satu hal yang sudah bisa diprediksi menjadi masalah utama di era dunia siber masa depan adalah masalah kesehatan. Perubahan dari aktivitas fisik ke digital akan menyebabkan manusia semakin sedikit bergerak. Aktivitas yang bersifat kardio akan berkurang, dan hal itu akan mempengaruhi kondisi jantung dan tubuh secara keseluruhan,” jelas Ariandi.

Kalori yang terbakar, lanjutnya, akan semakin sedikit karena berbagai aktivitas yang dulu dilakukan dengan gerakan fisik, kini tidak diperlukan lagi. Orang tidak lagi perlu berjalan kaki membeli barang, pergi ke bank untuk mengirim uang, mengantri membeli tiket, dan sebagainya. Karena semua bisa dilakukan dengan beberapa klik tombol di layar oleh jari, tanpa harus bangkit dari kursi.

“Salah satu contoh realitas tersebut, walau dirasa tidak berhubungan langsung dengan deskripsi pekerjaan BSSN, tapi bukan berarti lembaga keamanan siber bisa mengesampingkan fenomena ini di masa depan,” ujarnya.

Ariandi menegaskan, BSSN bersama masyarakat diharapkan bekerjasama untuk mencegah iklim yang tidak sehat dari dampak penggunaan teknologi siber yang bisa mematikan tatanan sosial masyarakat normal dan tidak sehat. Sebaik apapun sebuah teknologi, kita tidak bisa membiarkannya mengambil alih kendali hidup manusia.

“Pandangan-pandangan tersebut telah saya sampaikan dalam bedah buku saya ini. Waktu itu di Universitas Nasional, pada 14 Desember 2023 lalu,” ujar Ariandi.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dari Universitas Nasional, diantaranya Wakil Dekan FISIP Angga Sulaiman, M.AP., Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Djudjur Luciana Radjagukguk, S.Sos., M.Si., dan Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si., serta praktisi keamanan siber dari BSSN, Fitrianta Eka Prasaja.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Indonesia Rebut Lima Penghargaan ASEAN Digital Awards 2024

Siaran Pers No. 85/HM/KOMINFO/02/2024

Kamis, 1 Februari 2024

tentang

Indonesia Rebut Lima Penghargaan ASEAN Digital Awards 2024

Indonesia berhasil memperoleh lima penghargaan dalam ASEAN Digital Awards (ADA) 2024. Anugerah tersebut terdiri dari dua medali emas, satu perak, dan dua perunggu untuk inisiatif startup di kategori  Digital Startup dan Private Sector.

Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonifasius Pudjianto mengapresiasi pencapaian lima perwakilan Indonesia dalam ajang pengganti ASEAN ICT Awards itu.  

“Mereka berkontribusi dalam berinovasi dan juga penerapan dalam setiap sektor. Oleh karena itu kami terus mendorong dengan program pengembangan startup selanjutnya serta hilirisasi digital di sektor strategis,” ujarnya usai acara Penyerahan Penghargan ADA 2024 dalam Gala Dinner 4th ADGMIN di Gardens by the Bay, Singapura, Kamis (01/02/2024) malam. 

Melalui Program 1000 Startup Digital, Kementerian Kominfo memfasilitasi untuk pengembangan enterpreneur berbasis digital.  Dalam ADA 2024, Kementerian Kominfo memfasilitasi karya TIK terbaik dari Indonesia. 

“Kominfo memfasilitasi lima tim finalis perwakilan Indonesia melakukan presentasi secara luring di depan 13 Final Judges ADA 2024 yang terdiri dari 10 juri dari tiap negara anggota ASEAN dan 3 orang juri undangan yang berasal dari China, Jepang dan Korea,” jelas Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo.

ADA  2024 merupakan ajang kompetisi regional yang kurasi atau seleksi produk dari pesertanya dilaksanakan sepenuhnya secara daring.

“Mulai dari submission hingga preliminary judging proses kurasi seluruhnya dilaksanakan secara daring,” jelas Direktur Bonifasius Pudjianto.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo. dari seluruh tim perwakilan Indonesia yang dikirimkan, sebanyak lima tim berhasil lolos menjadi finalis ADA 2024.

“Ada Crustea dan Artopologi untuk kategori Digital Startup serta Shieldtag dan Incrane untuk kategori Private Sector,” jelasnya.

ADA pertama kali diinisiasi pada tahun 2012 (saat itu masih bernama AICTA) di Cebu, Philippines. Pada tahun 2020, ADA sempat terhenti karena Pandemi Covid-19 melanda dunia.

“Sekitar pertengahan tahun 2023 kemudian diputuskan bahwa AICTA kembali dilaksanakan dengan Singapura sebagai host country atau penyelenggara yang kini bernama ASEAN Digital Awards (ADA),” jelas Direktur Bonifasius Pudjianto.

Penghargaan diberikan dalam enam kategori yaitu Public Sector, Private Sector, Digital Content, Digital Startup, Digital Innovation dan Digital Inclusivity. Dalam ADA 2024, Tim Crustea dan Tim Shieldtag merebut Penghargaan Gold Winner, sementara Artopologi merebut Penghargaan Silver Winner. Dan, penghargaan Bronze Winner direbut oleh  Jaramba dan Incrane. 

CEO dan Founder Crustea Roikhanatun Nafi’ah mengaku bangga dan berterima kasih atas undangan Kementerian Kominfo untuk mengikuti ADA 2024. 

“Kami bahagia karena sebelumnya tidak berekspektasi bakal Juara 1 karena kami juga startup masih baru. Kurang dari 2 tahun.  Iini jadi motivasi tersendiri untuk terus menumbuhkan startup. Kami dipercaya dan tentunya bisa memberikan kebermanfaatan ke petambak atau sektor apa pun itu,” ungkapnya.

ADA 2024 merupakan ajang penghargaan bergengsi yang diberikan kepada organisasi, bisnis, dan individu, yang telah mempelopori produk atau layanan inovatif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap lanskap digital di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, penghargaan ini dikenal sebagai ASEAN ICT Awards (AICTA). Perubahan nama itu  untuk mengakui penggunaan teknologi yang sedang berkembang termasuk Artificial Intelligencer, big data, dan Internet of Things dalam ekonomi digital ASEAN.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Agar Tak Jadi Korban Hoaks, Menkominfo: Gampang, Ingat BAS!

Selama rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, konten hoaks masih banyak dibuat dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Bersama penyelenggara Pemilu, Kementerian Kominfo berupaya menjalankan Kampanye Pemilu Damai 2024. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak menjadi korban hoaks. 

“Secara khusus saya ingin berbagi tips agar kita semua tidak menjadi korban dan pelaku penyebaran hoaks.  Dengan ingat singkatan nama saya. Tolong dingat-ingat ya, BAS! Yang berarti B,  Baca informasi dengan hati-hati. Kedua, A itu Ayo cek dulu kebenaran informasinya, dan yang terakhir adalah S, Stop informasi bohong dan mengandung konflik SARA. Saring dulu sebelum sharing,” jelasnya dalam Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie menyontohkan salah satu konten hoaks yang memuat informasi tidak benar telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Kominfo. Konten berupa unggahan video pada tanggal 17 Januari 2024 yang mengklaim penemuan kotak suara ganda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

“Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoaks tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Inilah salah satu contoh bagaimana temuan hoaks bisa menjadi mendelegitimasi kepercayaan masyarakat pada institusi penyelenggaraan Pemilu,” ungkapnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pemantauan konten yang tersebar di internet untuk menangkal berita hoaks. Menurut Menkominfo, Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mengidentifikasi manakala ada peredaran segala jenis berita hoaks, disinformasi, misinformasi maupun malinformasi serta ujaran kebencian di media sosial.

“Jelang Pemilu ini banyak berseliweran info-info berita palsu. Namun hoaks itu tidak bertahan lama, sebab kami langsung melakukan take down secara adat digital dalam 1×24 jam karena kami mempunyai patroli siber dengan menggunakan mesin crawling,” jelas Menkominfo. 

Menteri Budi Arie juga mengingatkan agar masyarakat tidak membagikan informasi hoaks atau yang melanggar peraturan perundang-undangan. 

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih sejuk dan bijak dalam bersuara menggunakan teknologi digital,” ungkapnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto. 

Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Andi Rian Ryacudu Djaja dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menteri Budi Arie Ajak Anak Muda Makassar Promosikan Kuliner Lewat Platform Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong generasi muda untuk memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai tonggak penting dalam memajukan Indonesia.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak generasi muda Makassar untuk terus meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital.

“Semua yang serba digital ini harus kita pakai dengan baik, karena intisari dari digitalisasi adalah membuat masyarakat menjadi produktif,” ujarnya dalam Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan disrupsi teknologi digital perlu dimanfaatkan generasi muda dengan optimal. Kehadiran teknologi digital memungkinkan generasi muda Makkasar melakukan inovasi untuk membangun bangsa dan negara. Salah satunya dengan terus menjadikan Makassar sebagai kota makanan terenak.

“Semua makanan di Makassar ini enak, ada Es Pisang Ijo, Coto Makassar, Pisang Epe, Sup Konro Karebosi, dan masih banyak yang lainnya. Sudah banyak restoran hingga warung makan pinggir jalan dan sudah tersedia juga di berbagai layanan pesan antar online. Lewat internet anak-anak muda dapat mempromosikan wisata kuliner daerah agar mendunia,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, saat ini Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelayanan pemerintahan berbasis digital itu memungkinkan semua serba cepat.

“Pak Pj Gubernur Sulsel juga sudah menyampaikan bahwa di Makassar pelayanannya sudah berbasis digital. Dulu membuat e-KTP berapa lama? Bisa satu sampai dua bulan, sekarang cuma sekitar satu menit sudah selesai. Semua serba cepat dalam digitalisasi,” ujarnya.

Di sisi masyarakat, Menteri Budi Arie mengharapkan generasi muda untuk mengambil bagian sebagai agen perubahan. Menurutnya, pada tahun 2045, peluang bagi generasi muda Indonesia terbuka lebar untuk menjadikan Indonesia maju.

“Di tahun 2045 mendatang, Indonesia akan menjadi negara maju. Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, peran pemuda pemudi Makassar sangat penting,” tandasnya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi optimistis generasi muda Makassar akan mengambil peran dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Saya senang bisa hadir di Makassar karena anak-anak muda di sini serba optimis. Modal bangsa Indonesia maju adalah optimisme. Dan, kami optimis Indonesia akan menjadi negara di barisan terdepan dalam pemanfaatan teknologi di masa depan,” tegasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber

Jakarta, BSSN.go.id – Pertanyaan paling signifikan tentang masa depan dunia siber, apakah realitas akan tertinggal di belakang? Apakah dunia nyata akan menjadi tidak nyata karena digitalisasi yang berkuasa? Supaya hal tersebut tidak terjadi, manusia memerlukan keseimbangan.

“Tantangan di masa depan yang disebut sebagai era siber atau era digital akan bergantung pada waktu. Seberapa besar dampak dunia siber, dengan desa globalnya dan metaverse yang sudah menancapkan diri pada berbagai aspek, akan menjadi nyata dan mengendalikan kehidupan. Miliaran orang akan menggunakannya dengan berbagai tujuan dan kepentingan,” kata Ariandi Putra mengutip epilog bukunya yang berjudul “Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber, di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Menurut Ariandi, buku ini telah dibahas perdana di hadapan peserta dari generasi milenial dari berbagai latar belakang, pada 12 Desember 2023 lalu di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Dengan mengundang akademisi dari Universitas Nasional, Nursatyo dan praktisi keamanan siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dhoni Kurniawan.

“Setiap orang tentu boleh dan bisa membaca buku ini, terutama sebagai petunjuk dasar untuk memahami dunia dan sekitarnya. Serta apa yang harus kita lakukan agar nilai-nilai kemanusiaan tidak memudar seiring bertambahnya usia,” ujar pria berkacamata ini.

Dalam buku tersebut, Ariandi mengungkap salah satu hal yang berkembang dengan cepat di tengah-tengah kita adalah media komunikasi. Media tersebut digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan mempermudah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia tidak lagi hanya sekadar punya komunikasi dua arah yang bersifat tatap muka langsung di tempat yang sama, tapi juga harus menjalani hari-hari dengan pola komunikasi dua arah yang bersifat tak kasat mata. Karena kesalahpahaman tidak lagi bisa dikoreksi ketika di depan pihak yang sedang diajak komunikasi tersebut.

“Kita menjadi manusia baru yang bukan sekadar harus berinteraksi dalam wujud tiga dimensi, melainkan juga dua dimensi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa bertahan dan menikmati kehidupan yang menyenangkan dalam kondisi yang serba cepat,” ujarnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, sambung Ariandi, yang menjadi dasar penulisan buku ini. Sebagai jembatan menyatukan pandangan umum terkait perubahan teknologi informasi dan komunikasi di sekitar kita. Dengan regulasi-regulasi serta pengalaman lapangan yang dialami oleh dirinya sebagai penulis sekaligus bagian dari sandiman yang bernaung di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.

Sebagai institusi pemerintah yang berada di bawah perintah langsung Presiden Republik Indonesia, BSSN punya tanggung jawab dan kewenangan untuk menjaga serta memantau ruang siber yang saat ini seolah-olah berubah menjadi dunia kedua bagi sebagian besar masyarakat. Karena penduduk tidak lagi hanya punya identitas resmi yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, tapi juga identitas maya dengan nama-nama akun yang dimilikinya.

“Itulah dunia ketika manusia benar-benar bisa membelah diri menjadi amuba semu,” pungkas Ariandi.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

KINERJA APBN DAN APBD TAHUNAN 2023 WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT (PER 31 DESEMBER 2023)

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit TA 2023 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja. Tahun 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp.251,95M atau 10,5% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi Perpajakan terutama Pajak Dalam Negeri dan juga PNBP. Sektor Belanja juga tumbuh Rp.3.777,45M atau 302,58% yoy, utamanya bersumber dari tambahan jenis belanja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang disalurkan oleh KPPN di daerah sejak TA 2023. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau defisit, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.4.458,08M dengan porsi terbesar (80,84%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat, sedangkan Belanja Daerah terealisasi Rp.4.464,21M dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Kenaikan pendapatan dan belanja menggambarkan kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi, meskipun masih terdapat fluktuasi dan harga komoditas dibanding tahun lalu.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.2.652,24M, naik sebesar Rp.251,95M dibanding bulan Desember 2022 (10,5% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, tahun 2023 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.1.151,35M tumbuh Rp.238,25M (26,09% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.1.113,25M tumbuh Rp.118,44M (11,91% yoy), PBB terealisasi Rp.258,22M tumbuh Rp.13,48M (5,51% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.13,93M.. Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

 

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tahun 2023, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit, Bea Masuk total terealisasi Rp.2,91M, tercapai 125,40% melebihi target walaupun turun Rp.1,1M dibanding tahun 2022 (-27,52% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun lalu tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (Surat Keterangan Asal/SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor Bea Masuk. Meskipun demikian, devisa impor mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp.681,17M, tumbuh Rp.118,62M (21,09% yoy). Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.14,69M tercapai 105,22% melebihi target, meskipun turun signifikan Rp.184,99M dari realisasi tahun 2022 (-92,64% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama Ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor yang terealisasi sebesar USD42,11 juta dibanding tahun 2022 sebesar USD140,37 juta (-70% yoy).

 

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2023 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.97,46M, tumbuh Rp.45,45M (87,41% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai dengan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.4,3M (naik 16,32% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.3,25M, PNPB PN Rp.26,7 juta dan PNBP Lelang Rp.1,02M. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Aset terealisasi sebesar Rp.0,98M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

 

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN Belanja Negara TA 2023 mencapai Rp.5.025,85M (99,23% dari pagu Rp5.064,96M), naik Rp.3.777,45M (302,58% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.591,98M (97,55% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.93,54M (18,77% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp.279,18M (99,68% dari pagu) naik 1,60% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.264,56M (95,09% dari pagu) naik 34,79% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.48,22M (99,35% dari pagu) naik 76,19% yoy. Alokasi dan realisasi Belanja Modal terus mengalami kenaikan pasca refocusing pandemi, dengan penyumbang TA 2023 diantaranya satker Pengadilan Agama Kuala Pambuang dan Pengadilan Agama Kasongan untuk realisasi pembangunan gedung kantor.

 

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada tahun 2023 mencapai Rp.4.433,87M (99,46% dari pagu), naik sebesar Rp.3.683,90M (491,21% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini berasal dari realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang mulai disalurkan oleh KPPN di daerah. Untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal TA 2023 telah 100% disalurkan seluruhnya dengan rincian DBH Rp.1.346,59M, DAU Rp.2.034,83M, Dana Desa Rp.383,45M dan Dana Insentif Fiskal Rp.28,55M. Sedangkan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp.640,42M (96,35% dari pagu), tidak 100% dikarenakan syarat salur tahap 2 dan tahap 3 pada Pemda Kab. Katingan tidak terpenuhi sehingga gagal salur. Hal ini menjadi evaluasi agar tidak terulang sehingga penyaluran DAK periode selanjutnya dapat 100% salur. Penguatan peran strategis KPPN Sampit dalam penyaluran TKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja, dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

 

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan TA 2023 mencapai Rp.4.458,08M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.603,81M. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.513,85M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp.248,83M dan porsi terbesar yaitu 72,83% disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak tergantung pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD TA 2023 terealisasi Rp.4.464,21M (84,21% dari pagu) dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp.1.566,44M. Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kab. Katingan yaitu 85,21% dari pagu anggaran. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 100,14% sehingga terdapat defisit Rp.6,12M, sehingga diperlukan Pembiayaan. Sampai akhir Desember 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.319,23M dan pengeluaran sebesar Rp.42,35M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp270,75M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur sebesar Rp.190,63M.

 

Current Issue

  1. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan pemerintah. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
  2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
  3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menginisiasi program keringanan utang yang diberikan kepada debitur kecil dengan kriteria debitur dengan sisa kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000,-. Hingga bulan Desember 2023, Program Keringanan Utang Tahun 2023 telah membantu debitur kecil dengan menyelesaikan kurang lebih 2.821 berkas BKPN atau naik sebesar 21% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
  4. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pemkab Kotim mengikuti Kick Off Penandatanganan Kontrak PBJ Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Se-Kalteng TA 2024

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mengikuti Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara daring di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Kalteng Tahun 2024, bertempat di Ruang Sampit Creatif Hub (SCH) Diskominfo, Senin (29/1/2024).

Dalam Arahannya Gubernur Kalimantan Tengah  H. Sugianto Sabran menyampaikan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pembangunan sektor-sektor lainnya.

“Dalam pelaksanaan pengadaan proyek Pengadaan Barang dan Jasa, kualitas dan kuantitas agar dapat terjaga dengan baik”, tutur Gubernur.

Gubernur juga berpesan kepada Walikota dan Bupati se-Kalteng agar anggaran yang ada bisa digunakan secara efektif, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang.

Kegiatan dihadiri Bupati Kotawaringin Timur (kotim) H. Halikinnor didampingi  Wakil Bupati Kotim Irawati, ketua DPRD Kotim Dra. Rinie, Sekretaris Daerah Fajrurrrahman,Forkopimda Kotim,  Kepala Inspektorat Kotim, Camat, pengelola PBJ, dan undangan terkait lainnya.

Pencoblosan Pemilu di Luar Negeri Lebih Awal sudah Sesuai Aturan

Jakarta, Kominfo Newsroom – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelenggarakan pemungutan suara untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersebar di 129 kota di seluruh dunia. Proses pemungutan suara di luar negeri digelar lebih awal atau disebut dengan early voting dengan jadwal berbeda pada tiap kota.

Mekanisme early voting telah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN 2024 yang berlaku sejak ditetapkan keputusan KPU tersebut pada Jumat, 29 Desember 2023.

Meski begitu, proses penghitungan dan rekapitulasi suaranya tetap dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat saat dihubungi, Minggu (28/1/2024) malam di Jakarta.

“Itu semua sudah sesuai dengan aturan. Meski begitu penghitungan dan rekapitulasinya tetap akan dilakukan serentak pada 14 Februari 2024. Jadi hingga saat ini, tidak ada masalah,” katanya.

Distribusi logistik Pemilu 2024 pun diungkapkannya telah terpenuhi untuk para pemilih di luar negeri, dengan pengawalan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

”Jadi jika ada pihak yang menyangsikan atau semacamnya, mekanismenya pun ada. Lapor ke Bawaslu. Semua jelas dan terstruktur,” tegasnya.

Pesta demokrasi Pemilu 2024 tinggal hitungan hari, tepatnya 14 Februari 2024. Masyarakat Indonesia dalam dan luar negeri yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

”Cara dan mekanisme memilih di dalam dan luar negeri memang sedikit berbeda. Semua tertuang dalam aturan yang jelas,” ujar Yulianto.

Ada tiga metode pemungutan suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pertama memilih di TPS atau TPSLN yang digelar di kantor-kantor perwakilan Indonesia seperti kedutaan besar, konsulat jenderal atau di sekolah indonesia atau di wismaduta.

Kedua KPU menyediakan kotak suara keliling, dan ketiga, adalah metode pos. Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang kemudian mengirimkan surat melalui pos ke alamat masing-masing pemilih.

Bagi WNI yang jauh dari lokasi TPSLN dapat menggunakan hak suaranya dengan cara mencoblos surat suara dan memasukkan ke Kotak Suara Keliling (KSK) dalam satu kawasan yang dapat dijangkau oleh PPLN. Semantara itu, WNI yang berada di lokasi terpencil, dapat mencoblos surat suara, lalu mengirimkannya melalui pos ke PPLN.

KPU pun juga telah mengatur ketentuan pemilih yang berhalangan hadir. Mereka tidak diperkenankan menunjuk orang lain untuk mewakili.  Selain itu KPU juga memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa pulang ke daerah asal dengan mekanisme pindah memilih.

Tahapan dan Jadwal Nyoblos di Luar Negeri

Pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri akan dilaksanakan pada 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 Februari 2024. Adapun wilayah pertama yang akan melaksanakan pemungutan suara adalah Hanoi dan Ho Chi Mihn City. Kemudian disusul Panama City, Tehran, dan diakhiri wilayah Vanimo pada Rabu, 14 Februari 2024.

Mekanisme memilih atau mencoblos WNI di luar negeri juga diatur dalam Pasal 353 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan pasal tersebut pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos satu kali, yakni pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Berikut daftar hari dan tanggal pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri:

  1. Senin, 5 Februari 2024
  • Hanoi
  • Ho Chi Minh City
  1. Selasa, 6 Februari 2024
  • Panama City
  1. Kamis, 8 Februari 2024
  • Tehran
  1. Jumat, 9 Februari 2024
  • Amman
  • Kepulauan Seychelles
  • Baghdad
  • Dhaka
  • Doha
  • Khartoum
  • Kuwait City
  • Manama
  • Muscat
  • Riyadh
  • Sana’a
  1. Sabtu, 10 Februari 2024
  • Abu Dhabi
  • Abuja
  • Alger
  • Berlin
  • Bern
  • Bogota
  • Brasilia-DF
  • Bratislava
  • Brussel
  • Budapest
  • Buenos Aires
  • Canberra
  • Cape Town
  • Caracas
  • Chicago
  • Colombo
  • Dakar
  • Damaskus
  • Darwin
  • Den Haag
  • Dubai
  • Frankfurt
  • Hamburg
  • Havana
  • Helsinki
  • Houston
  • Islamabad
  • Jeddah
  • Kairo
  • Kopenhagen
  • Kiev
  • Lima
  • Lisabon
  • Los Angeles
  • Maputo
  • Marseilles
  • Melbourne
  • Mexico City
  • Moskow
  • Mumbai
  • Nairobi
  • New Delhi
  • New York
  • Oslo
  • Ottawa
  • Paris
  • Perth
  • Phnom Penh
  • Praha
  • Pretoria
  • Quito
  • San Fransisco
  • Sarajevo
  • Seoul
  • Sofia
  • Stockholm
  • Suva
  • Sydney
  • Taskhent
  • Toronto
  • Tripoli
  • Vancouver
  • Vatikan
  • Vientiane
  • Warsawa
  • Washington DC
  • Wellington
  • Wina
  • Windhoek
  • Zagreb
  1. Minggu, 11 Februari 2024
  • Addis Ababa
  • Ankara
  • Athena
  • Baku
  • Bandar Seri Begawan
  • Bangkok
  • Beirut
  • Beograd
  • Bucharest
  • Dar Es Salaam
  • Davao City
  • Dili
  • Harare
  • Istanbul
  • Johor Baru
  • Karachi
  • Kota Kinabalu
  • Kuala Lumpur
  • Kuching
  • London
  • Madrid
  • Manila
  • Noumea
  • Osaka
  • Paramaribo
  • Penang
  • Port Moresby
  • Rabat
  • Roma
  • Santiago
  • Singapura
  • Songkhla
  • Tawau
  • Tokyo
  • Tunis
  • Yangon
  1. Selasa, 13 Februari 2024
  • Hong Kong
  1. Rabu, 14 Februari 2024
  • Madagaskar
  • Astana
  • Beijing
  • Guangzhou
  • Shanghai
  • Taipei
  • Vanimo

(TR/Elvira Inda Sari)

***

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo – Usman Kansong  (0816785320).

Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

Diskusi Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati

Purworejo, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara mengadakan Forum Group Discussion (FGD) usulan gelar pahlawan Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024).

Hadir dalam FGD tersebut Bupati Purworejo, Dandim Purworejo, Kapolres Purworejo, Ketua MUI Purworejo, Tim TPPGD Purworejo, PEPABRI, ORARI, Unsur Bagian Kesra Setda serta keturunan RAA Tjokronegoro I dan undangan lainnya.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Persandian Indonesia, ternyata masih memiliki garis silsilah dengan Bupati Purworejo RAA Tjokronegoro I, sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo merasa berkepentingan untuk memperjuangkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional.

“Saya sangat mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan yang merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk membahas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati,” ucapnya.

Bupati menambahkan bahwa Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati bukanlah sosok yang asing di dunia persandian Indonesia. Beliau telah menjalani karir yang cemerlang di bidang militer dan persandian.

“Pengabdian Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati terhadap negara tidak terlepas dari perannya dalam memajukan bidang persandian di Indonesia,” ujarnya.

Melihat latar belakang, dedikasi, dan prestasi yang telah diberikan oleh Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, sangatlah beralasan untuk mengusulkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati diharapkan juga akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri pada negara,” imbuhnya.

Selanjutnya Berty Sumakud, Ketua Tim Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati dari BSSN menegaskan bahwa Roebiono Kertopati adalah sosok kebanggaan, beliau adalah tauladan, dan sosok inspirasi bagi seluruh insan persandian di Indonesia. Sebagai sosok yang cerdas, beliau berhasil membangun persandian Indonesia dari sebuah kamar sandi sederhana menjadi sebuah institusi yang modern dan mandiri.

Untuk mengabadikan ketokohannya, menghargai perjuangan, dan dharma bakti beliau yang luar biasa kepada bangsa dan negara, dalam waktu dekat, di tanah Kabupaten Purworejo yang dikenal sebagai Kota Pejuang, kita akan deklarasikan Mayjen TNI dr. Reobiono Kertopati sebagai Bapak Persandian Indonesia dan gelar pahlawan nasional.

“Atas nama pimpinan, keluarga besar BSSN, serta seluruh masyarakat persandian Indonesia, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Purworejo yang hadir dalam forum ini, untuk mensosialisasikan perjuangan beliau kepada masyarakat lainnya dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana pengusulan Mayjen TNI dr. Rebiono Kertopati sebagai Pahlawan Nasional,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, para narasumber FGD melakukan diskusi perihal pengusulan calon gelar pahlawan. Pengajuan Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati dibarengi dengan bukti-bukti kiprah perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semoga cita-cita ini bisa tercapai menjadikan Bapak Persandian Indonesia, Mayjen TNI dr. Reobiono Kertopati sebagai Pahlawan Nasional.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Waka BSSN Hadiri Peresmian Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan LPSK

Jakarta, BSSN.go.id – Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Putu Jayan Danu Putra menghadiri acara peresmian Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (P4 LPSK). Acara ini diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly serta Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, di Auditorium Kantor LPSK Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Dalam sambutannya Hasto mengatakan, P4 LPSK ini berfungsi memberikan perlindungan keamanan saksi dan atau korban beserta keluarganya. Memberikan perlindungan melalui rumah aman dan sebagai fasilitas tempat kediaman sementara. Bantuan medis rehabilitas psikologis dan psikososial juga dapat dilakukan di tempat ini.

Dalam kesempatan yang sama Yasona mengatakan, P4 LPSK ini merupakan fasilitas baru yang sangat penting keberadaannya. Diharapkan kinerja LPSK bisa meningkat pasca dimanfaatkannya P4 LPSK tersebut.

Saat hadir pada kesempatan tersebut, Waka BSSN juga mendukung terbentuknya P4 LPSK karena P4 LPSK ini juga menjadi tempat untuk memberikan pelatihan bagi terlindung LPSK, pelatihan teknis maupun non-teknis bagi pegawai LPSK, serta pelatihan untuk mantan terlindung dan keluarganya.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Dukung Percepatan Transformasi Digital, Kepala BSSN Hadiri Rakor di Kemenko Marves

Jakarta, BSSN.go.id – Kepala BSSN Hinsa Siburian menghadiri rapat koordinasi dan tindak lanjut mengenai government technology (Govtech) dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves Jakarta pada Rabu (24/01/2024).

Sejak ditandatanganinya Perpres Nomor 82 tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional oleh Presiden Joko Widodo sejumlah kementerian dan lembaga terus melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan Perpres tersebut.

Dalam rapat itu dilakukan pembahasan tindak lanjut mengenai langkah awal transformasi digital yaitu dengan penyatuan 9 layanan prioritas kementerian/lembaga termasuk penerapan Single Sign On dan juga Digital ID dimana BSSN terlibat dalam keamanan layanan tersebut. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Selain Kepala BSSN, hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri diantaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Sharing Session Pendaftaran Tugas Belajar 2024 di Lingkungan BSSN

Depok, BSSN.go.id – Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN menyelenggarakan sharing session pendaftaran tugas belajar 2024 di Aula Roebiono Kertopati Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/01/2024).

Tugas belajar yang diberikan oleh BSSN kepada Pegawai Negeri BSSN meliputi pendidikan program diploma, sarjana maupun pasca sarjana pada suatu lembaga pendidikan formal di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sharing session ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN Anton Martin. Dalam sambutannya Anton menyampaikan bahwa tugas belajar ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan kepada pegawai BSSN.

“Kegiatan ini wujud dari kepedulian pimpinan BSSN sebagai apresiasi kepada pegawai BSSN yang telah memenuhi syarat untuk dapat mengembangkan kompetensi diri sebagai wujud core value kompeten untuk dapat mengembangkan keahlian disiplin ilmu keamanan siber dan sandi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BSSN,” ujar Anton.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan paparan oleh Analis Pengembangan Ahli Muda Gita Rousica Hadi mengenai mekanisme rencana pengembangan kompetensi jalur pendidikan.

“Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh BSSN kepada Pegawai Negeri BSSN untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku,” papar Gita.

Lebih lanjut Gita menambahkan tugas belajar yang dipilih harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PNS yang bersangkutan dan harus berorientasi pada tugas dan fungsi BSSN.

Sebagaimana diketahui ketentuan dalam tugas belajar tercantum dalam Perka BSSN Nomor 8 Tahun 2023. Dimana didalamnya meliputi; menandatangani dan mentaati surat perjanjian tugas belajar,  laporan kemajuan pendidikan secara berkala, menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu, melapor kepada kepegawaian 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa tugas belajar, melaksanakan ikatan dinas selama (2N) tahun dari lamanya pendidikan, selama melaksanakan tugas belajar tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS,  laporan akhir tugas belajar maksimal 1 (satu) bulan setelah lulus, membuat SKP dan CKP sesuai dengan ketentuan, tugas akhir berorientasi pada keamanan siber dan sandi, mampu mengaplikasikan keahlian disiplin ilmu yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan BSSN.

Dalam acara tersebut bertindak sebagai narasumber adalah Eko Tulus Budi Cahyanto dan Bella Intan Aulia. Keduanya membagikan tips dan triks dalam proses pendaftaran tugas belajar melalui jalur LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Kegiatan itu diikuti oleh pegawai BSSN yang akan mengikuti program tugas belajar tahun 2024.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN