Author: pskp

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menggelar konferensi pers resmi di Kantor Setda Kotim, Jumat (22/5). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat terkait rencana pembangunan Batalyon Infanteri (Yonif) TP 932/Mentaya di wilayah tersebut.

Pernyataan resmi pemerintah daerah dibacakan langsung oleh Asisten I Setda Kotim, Waren, dengan didampingi oleh Komandan Kodim (Dandim) 1015/Sampit, Kapolres Kotim dan perwakilan Korem. Agenda ini juga dihadiri oleh pejabat daerah serta insan pers.

Dalam penyampaiannya, Waren menjelaskan bahwa pembangunan Yonif TP 932/Mentaya merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendukung stabilitas keamanan daerah.

Terdapat dua poin utama yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut:
1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan Yonif TP 932/Mentaya.

2. Lokasi rencana pembangunan Yonif tersebut berada di atas lahan TNI yang telah dikelola dan dikuasai oleh Kodim 1015/Sampit sejak tahun 1999. Lahan ini juga telah memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang resmi teregistrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan setempat.

Melalui konferensi pers ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Langkah ini juga diharapkan mampu menjaga situasi agar tetap kondusif, sekaligus menciptakan sinergi yang positif antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Khairiah Halikinnor, menegaskan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan sebagai langkah strategis dalam menekan angka stunting. Selain itu, ia juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap pendidikan anak sejak usia dini sebagai fondasi dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Anggur, Kamis (21/05), dalam rangka pemantauan implementasi Transformasi Posyandu yang mengusung tema “Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM): Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.”

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memastikan pelaksanaan transformasi Posyandu berjalan optimal di tingkat masyarakat. Program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh warga.

Dalam arahannya kepada kader Posyandu dan masyarakat yang hadir, Hj. Khairiah menekankan bahwa pemantauan tumbuh kembang anak harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Menurutnya, deteksi dini terhadap permasalahan gizi dan kesehatan anak menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan stunting.

“Kita harus terus memantau tumbuh kembang anak-anak kita dengan seksama. Ini sangat penting agar angka stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terus mengalami penurunan secara signifikan. Selain itu, kita semua juga harus memberikan perhatian terhadap pendidikan anak sejak dini karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi penerus,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh pihak, mulai dari keluarga, kader Posyandu, tenaga kesehatan, hingga pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Selain membahas isu kesehatan anak, Hj. Khairiah juga mengingatkan bahwa Posyandu saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Posyandu tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan telah berkembang menjadi pusat layanan masyarakat yang mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Melalui Transformasi Posyandu 6 SPM, layanan yang diberikan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga pelayanan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih terpadu dan menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh.

“Transformasi Posyandu merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Posyandu kini menjadi wadah kolaborasi berbagai sektor sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga aspek kehidupan lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Khairiah juga mengapresiasi peran kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat. Dedikasi dan kerja keras para kader dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting.

Melalui Transformasi Posyandu 6 SPM, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terus meningkat. Kehadiran Posyandu yang lebih adaptif dan terintegrasi diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Khairiah Halikinnor, melakukan kunjungan kerja sekaligus pembinaan ke Posyandu Bahagia yang berada di Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Rabu (20/05) pagi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mendukung implementasi Transformasi Posyandu yang berorientasi pada penguatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai fondasi pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kunjungan tersebut, Hj. Khairiah Halikinnor didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan, serta Sekretaris Kecamatan Baamang. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh aparatur kelurahan, kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan Posyandu sekaligus memastikan kesiapan sarana dan prasarana, administrasi pelayanan, serta pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal yang menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis masyarakat.

Dalam arahannya, Hj. Khairiah Halikinnor menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui transformasi yang sedang dijalankan, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat layanan yang mendukung berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Transformasi Posyandu merupakan langkah penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Posyandu harus mampu menjadi pusat pelayanan yang responsif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh kelompok masyarakat, mulai dari balita, remaja, ibu hamil hingga lansia,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan implementasi enam Standar Pelayanan Minimal sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, dan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kegiatan pelayanan di Posyandu Bahagia berlangsung dengan antusiasme tinggi. Sejak pagi hari, masyarakat telah memadati lokasi Posyandu untuk mengikuti berbagai layanan yang tersedia. Terlihat ibu-ibu yang membawa balita mengikuti penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang anak, ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan, serta para lanjut usia yang memanfaatkan layanan kesehatan rutin.

Selain melakukan peninjauan, rombongan juga berdialog dengan kader dan warga guna menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan pelayanan di lapangan. Diskusi tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan Posyandu agar semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penguatan enam Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan melalui Posyandu mencakup berbagai bidang pelayanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Integrasi layanan tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang lebih komprehensif.

Melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap Posyandu Bahagia dapat menjadi salah satu contoh Posyandu yang mampu memberikan pelayanan berkualitas, mudah diakses, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran bersama unsur Forkopimda Provinsi Kalteng resmi membuka Kalteng Expo Tahun 2026 di Halaman GOR Indoor Serbaguna Palangka Raya, Minggu (17/05/2026) malam.

Pembukaan Kalteng Expo ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur H. Agustiar Sabran sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan pameran pembangunan dan promosi daerah tersebut.
Kalteng Expo merupakan agenda rutin tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini menjadi wadah promosi potensi daerah, pengembangan UMKM, serta ajang memperkenalkan berbagai produk unggulan dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.

Usai membuka kegiatan, Gubernur bersama jajaran Forkopimda dan kepala daerah meninjau sejumlah stand pameran yang menampilkan produk, jasa, dan informasi dari berbagai instansi pemerintah, pelaku usaha, hingga komunitas daerah.

Salah satu stand yang dikunjungi Gubernur yakni stand Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kotim turut berpartisipasi dengan menghadirkan berbagai produk UMKM lokal unggulan serta hasil pertanian daerah sebagai bentuk promosi potensi ekonomi dan sumber daya lokal Kotim.

Stand Kotim menarik perhatian pengunjung karena menampilkan beragam produk khas daerah yang mencerminkan kreativitas pelaku UMKM serta potensi sektor pertanian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sebanyak 171 jemaah calon haji asal Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tiba di Asrama Haji Embarkasi pada Jumat, 1 Mei 2026. Kedatangan rombongan berlangsung lancar dan disambut dengan suasana penuh semangat, menandai dimulainya tahapan penting sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci.

Sebelumnya, para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor dan melanjutkan perjalanan darat menuju asrama haji menggunakan armada bus yang telah difasilitasi. Setibanya di lokasi, seluruh jemaah langsung mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari verifikasi administrasi, pembagian akomodasi, hingga pemeriksaan kesehatan menyeluruh guna memastikan kesiapan fisik sebelum terbang ke Arab Saudi.

Dalam proses tersebut, jemaah juga mendapatkan pengarahan teknis terkait jadwal keberangkatan, ketentuan selama di embarkasi, serta persiapan akhir menjelang masuk ke kloter penerbangan. Tahapan ini menjadi bagian krusial untuk memastikan seluruh jemaah memenuhi persyaratan dan dalam kondisi prima.

Turut hadir mendampingi keberangkatan, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kotim, Bima Eka Wardhana, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kotim, Drs. Waren, M.Si, yang juga tergabung dalam panitia penyelenggara ibadah haji daerah. Kehadiran keduanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan bahwa pendampingan tidak hanya dilakukan pada tahap keberangkatan, tetapi juga melalui koordinasi berkelanjutan dengan pihak terkait guna memastikan pelayanan optimal bagi jemaah selama berada di embarkasi hingga di Tanah Suci.

Para jemaah tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan antusias, sembari menanti jadwal penerbangan yang telah ditentukan. Harapan besar pun disampaikan agar seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Sebanyak 171 jemaah calon haji asal Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi diberangkatkan menuju Embarkasi Haji Banjarmasin pada Jumat (1/5/2026). Prosesi pelepasan yang berlangsung di Bandara H. Asan Sampit diwarnai suasana haru, doa, dan rasa syukur dari para jemaah maupun keluarga yang mengantar.

Pemberangkatan dilakukan secara bertahap melalui dua penerbangan (trip) guna memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan menuju embarkasi.

Pada trip pertama yang lepas landas pukul 08.00 WIB, sebanyak 101 jemaah diberangkatkan dengan pendampingan langsung dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Kotim. Sementara itu, trip kedua yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB mengangkut 66 jemaah dan turut didampingi oleh jajaran pejabat daerah, termasuk Asisten III Setda Kotim dan Kepala BKAD Kotim.

Selain itu, terdapat empat jemaah lainnya yang memilih berangkat secara mandiri melalui jalur darat menuju Banjarmasin.

Secara umum, seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan siap menjalani rangkaian ibadah haji. Keberangkatan ini menjadi puncak dari proses panjang yang telah dilalui, mulai dari tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga bimbingan manasik haji.

Momentum ini juga menjadi titik awal perjalanan spiritual bagi para jemaah menuju Tanah Suci. Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, diberikan kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh.

Di sisi lain, kelancaran proses pemberangkatan ini turut mencerminkan koordinasi yang baik antarinstansi, mulai dari pemerintah daerah, panitia haji, hingga pihak transportasi, sehingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPK-JMD), Bertempat di Aula Balai diklat BKPSDM Kotim, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kotim.

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pj. Sekda Kotim Umar kaderi,SH.,M.Sc  menegaskan bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 disusun sebagai upaya mendorong peningkatan disiplin, kinerja, dan profesionalisme ASN. Regulasi ini mengatur mekanisme pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi sekaligus penegakan sanksi secara objektif dan terukur bagi pelanggaran disiplin.

“Melalui penerapan peraturan ini, diharapkan terbentuk budaya kerja yang kompetitif, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja, sehingga ASN mampu memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah,” ujar Bupati.

Selain sosialisasi regulasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Bimtek penyusunan RPK-JMD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam penyusunan profil kebutuhan pengembangan kompetensi ASN periode 2025–2029.

Bupati menjelaskan, setiap perangkat daerah dituntut untuk menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi secara sistematis, berbasis Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK), serta selaras dengan kebutuhan organisasi dan arah pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur. Oleh karena itu, penguatan sistem penghargaan dan disiplin serta perencanaan pengembangan kompetensi menjadi dua pilar penting dalam mewujudkan ASN yang unggul dan berdaya saing.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, serta mampu mengimplementasikan hasilnya di unit kerja masing-masing.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas ASN di Kotawaringin Timur, sejalan dengan semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance).

Dengan mengusung nilai kebersamaan melalui filosofi “Huma Betang” dan semangat “Habarang Hurung”, Pemkab Kotim optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui berbagai inovasi dalam Penilaian Kinerja Stunting Tahun 2026, Senin (27/4).

Pj. Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menyampaikan bahwa strategi yang dijalankan difokuskan pada intervensi nyata di tingkat desa melalui tiga pilar utama, yakni Desa Siaga Stunting, aplikasi Si Laras, dan Gerakan Orang Tua Asuh.

Program Desa Siaga Stunting mendorong kemandirian masyarakat melalui edukasi, penyuluhan, serta pemberian makanan tambahan (PMT) yang dikelola langsung oleh PKK, termasuk dapur gizi berbasis dana CSR. Salah satu implementasi terlihat di Desa Hanipan, yang berhasil menjaga angka stunting tetap terkendali melalui pemantauan rutin.

Sementara itu, aplikasi Si Laras menjadi instrumen digital untuk memantau perkembangan intervensi secara real-time, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil langkah cepat dan tepat berbasis data.

Adapun Gerakan Orang Tua Asuh memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendampingi anak berisiko stunting, dengan optimalisasi pemanfaatan CSR secara lebih tepat sasaran.

Umar Kaderi menegaskan, sinergi lintas sektor, termasuk OPD, TPPS, dan PKK, menjadi kunci utama dalam menekan angka stunting di Kotim. Melalui berbagai inovasi ini, Pemkab Kotim optimistis dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan unggul.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi leluhur dalam sambutannya pada kegiatan ritual Bayar Hajat di wilayah Kecamatan Telaga Antang.

Dalam sambutannya, Bupati mengawali dengan ungkapan filosofi daerah, “Malupit Hajat Bagantung Langit Batuyang Hawun”, yang menggambarkan situasi penuh ketidakpastian serta harapan yang menggantung. Ia mengajak masyarakat untuk senantiasa bersyukur atas kondisi daerah yang tetap kondusif di tengah berbagai tantangan.

Bupati juga menyampaikan gambaran umum Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas wilayah sekitar 16.796 km² dan jumlah penduduk lebih dari 454 ribu jiwa (per Desember 2024), yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Keberagaman tersebut dinilai sebagai kekuatan yang harus dijaga bersama.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa kehadirannya tidak hanya untuk mengikuti ritual adat, tetapi juga sebagai bagian dari kunjungan kerja pemerintah daerah ke Telaga Antang. ia menyinggung pentingnya pembangunan, termasuk peresmian SMA  di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa ritual Bayar Hajat merupakan warisan budaya suku Dayak yang memiliki nilai spiritual tinggi. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan leluhur.

“Ritual ini harus terus dilestarikan oleh generasi muda. Selain menjaga identitas budaya, juga menjadi daya tarik dalam memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam era modernisasi yang semakin pesat, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, tokoh adat, maupun masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap nilai-nilai yang terkandung dalam ritual Bayar Hajat dapat terus dijaga, sekaligus menjadi penguat spiritual dan sosial bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) meresmikan peletakan batu pertama pembangunan SD Alam Bumi Khatulistiwa di Jalan Jenderal Sudirman Km 8 , Jumat (24/04/2026), sebagai tonggak hadirnya sekolah alam pertama di wilayah tersebut. Pembangunan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Karena itu, investasi di sektor pendidikan, khususnya yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, menjadi prioritas penting.

Menurutnya, konsep sekolah alam yang diusung SD Alam Bumi Khatulistiwa menghadirkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, dengan menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, pembentukan karakter, serta kepedulian terhadap lingkungan.

“Sekolah ini memiliki visi menjadi pusat pendidikan alam terdepan yang melahirkan pembelajar sepanjang hayat. Kita ingin generasi muda Kotim tidak hanya cerdas secara akademik dan memiliki kemampuan global seperti bahasa Inggris, tetapi juga berkarakter kuat dan berjiwa patriotik,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya nilai “Habaring Hurung” atau gotong royong sebagai fondasi dalam pengembangan pendidikan. Ia menilai, keberhasilan sekolah ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sinergi antara yayasan, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.

Peletakan batu pertama ini, lanjutnya, bukan sekadar awal pembangunan fisik, melainkan simbol komitmen bersama dalam membangun generasi masa depan yang unggul, berbudaya, dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur turut menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Pelita Bumi Khatulistiwa sebagai penggagas pembangunan sekolah tersebut. Diharapkan, kehadiran SD Alam Bumi Khatulistiwa dapat menjadi alternatif pendidikan unggulan di daerah, sekaligus melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan, menjaga kelestarian alam, dan mampu berkontribusi di tingkat nasional maupun global.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat peran strategis pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kotim, Halikinnor, saat menghadiri kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa serta Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kotim, Selasa (22/04/2026) di Gedung Serbaguna Sampit.

Dalam sambutannya, Bupati menilai pengukuhan pengurus APDESI menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Ia menekankan bahwa APDESI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai wadah komunikasi dan solusi atas berbagai persoalan di tingkat desa.

“Pengurus yang baru dikukuhkan harus mampu bekerja nyata, menjadi penggerak perubahan, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, seiring meningkatnya alokasi anggaran desa setiap tahun. Untuk itu, kegiatan pembinaan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menjadi langkah strategis dalam mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas administrasi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan tiga penekanan utama kepada para kepala desa. Pertama, memastikan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai regulasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Kedua, mencegah terjadinya maladministrasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian atau ketidaktahuan. Ketiga, mengarahkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dana desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes,” ujarnya.

Melalui pengukuhan APDESI dan penguatan pembinaan keuangan desa ini, Pemkab Kotim berharap tercipta pemerintahan desa yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus memperkuat komitmennya dalam mencetak generasi emas melalui percepatan penurunan angka stunting. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Penggerakan Masyarakat Gerakan Cegah Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2026 yang digelar di Puskesmas Baamang I, Kecamatan Baamang, Rabu (22/04).

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kab. Kotim, Hj. Hairiah Halikinnor, jajaran Kepala Dinas terkait, Camat Baamang, Kepala Puskesmas, serta para kader Posyandu wilayah kerja Puskesmas Baamang 1 dan Baamang 2.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, S.H., M.Sc., menekankan bahwa kunci utama penanganan stunting terletak pada pemenuhan gizi seimbang sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

“Upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun,” ujarnya saat membuka acara tersebut secara resmi.

Menurutnya, stunting bukan sekadar masalah pertumbuhan fisik, melainkan ancaman serius terhadap perkembangan kognitif dan daya saing daerah di masa depan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif keluarga dan lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.

“Peran keluarga merupakan kunci utama dalam pencegahan stunting. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak. Namun demikian, keluarga tidak dapat berjalan sendiri, dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh OPD dan lintas sektor,” tambahnya.

Salah satu poin penting yang diangkat dalam kegiatan ini adalah optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal. Masyarakat diajak untuk tidak bergantung pada produk olahan pabrikan, melainkan memanfaatkan bahan pangan lokal yang lebih sehat, terjangkau, dan bernilai gizi tinggi.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari kader Posyandu dan keluarga sasaran juga mendapatkan demonstrasi langsung pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal dari tenaga ahli gizi.

“Pemanfaatan pangan lokal yang sehat, terjangkau, dan bernilai gizi tinggi dapat menjadi solusi nyata dalam pencegahan stunting. Mari kita jadikan Posyandu sebagai pusat gerakan cegah stunting, dan keluarga sebagai garda terdepan,” tegas Umar.

Melalui gerakan ini, Pemkab Kotim berharap dapat memberikan motivasi lebih bagi para kader di lapangan untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan asupan gizi yang optimal demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat akses layanan hukum bagi masyarakat melalui pembukaan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Kotim, yang digelar pada Selasa, 21 April 2026, di Gedung Serba Guna Sampit.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kotim, Halikinnor, dan diikuti oleh perwakilan desa dan kelurahan dari berbagai wilayah di Kotim. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya bagi para paralegal yang akan bertugas memberikan pendampingan dan edukasi hukum di tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Bupati Halikinnor menegaskan bahwa keberadaan paralegal memiliki peran strategis dalam menjembatani masyarakat dengan akses keadilan, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan dalam memahami maupun mengakses layanan hukum formal.

“Pelatihan ini penting agar para paralegal memiliki pemahaman yang baik terkait dasar-dasar hukum, prosedur pendampingan, serta etika dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa paralegal diharapkan tidak hanya berperan dalam pendampingan kasus, tetapi juga mampu menjadi agen edukasi hukum di lingkungan masing-masing. Dengan pendekatan yang sederhana dan komunikatif, paralegal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara bertahap.

Lebih lanjut, Bupati mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta organisasi bantuan hukum guna memastikan layanan bantuan hukum berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar layanan bantuan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, Pemkab Kotim berharap terbentuk paralegal yang kompeten, responsif, dan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan hukum di desa dan kelurahan. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.