KINERJA APBN DAN APBD WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT PER 29 FEBRUARI 2024

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit bulan Februari 2024 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan dari sisi Pendapatan sebesar Rp.15,11M atau 4,64% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sektor Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk sektor Belanja terdapat pertumbuhan sebesar Rp.125,98M (21,83% yoy), utamanya bersumber dari kenaikan Belanja Modal K/L dan penyaluran Dana Transfer Khusus. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.370,57M dengan porsi terbesar (98,90%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Untuk Belanja Daerah terealisasi Rp.213,65M dengan porsi terbesar (73,78%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Pertumbuhan penerimaan negara menggambarkan kondisi perekonomian daerah yang cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi harga komoditas.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Februari 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional dan PNBP, mencapai Rp.340,58M, naik sebesar Rp.15,11M dibanding bulan Februari 2023 (4,64% yoy). Kontributor utama atas pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai 29 Februari 2024 realisasi Penerimaan Pajak tercapai sebesar 11,56% dari target internal. Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.147,34M tumbuh Rp.16,15M (12,31% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.176,21M, turun Rp.2,79M (-1,56% yoy), PBB terealisasi Rp.3,27M tumbuh Rp.171 juta (5,53% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.2,25M tumbuh Rp.44,4 juta (2,01% yoy). Meskipun penerimaan tumbuh, namun agak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

Untuk realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional s.d. bulan Februari 2024, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit tercapai 7,96% dari target internal. Bea Masuk terealisasi Rp.506,12 juta atau naik Rp.28,49 juta (5,97% yoy). Meskipun demikian, nilai Devisa Impor mengalami penurunan, dengan realisasi Rp.52,95M, turun Rp.13,12M (-19,87% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan perlambatan sektor Bea Masuk. Pada sektor Bea Keluar, terealisasi Rp.1,77M atau turun Rp.973,83 juta (-35,37% yoy). Penurunan masih disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar.

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2024 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.9,21M, tumbuh Rp.2,48M (36,96% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, berdasarkan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.306,67 juta (turun 17,62% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.191 juta, PNPB PN Rp.20 ribu dan PNBP Lelang Rp.115 juta.

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN, Belanja Negara bulan Februari 2024 terealisasi Rp.703,23M (15,07% dari pagu), naik Rp.125,98M (21,83% yoy). Kenaikan ini diantaranya disebabkan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal K/L serta penyaluran Dana Transfer Khusus. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.114,37M (17,88% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.55,56M (94,49% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.36,21M (12,16% dari pagu), naik 9,45% yoy, Belanja Barang terealisasi Rp.69,01M (24,10% dari pagu) naik 174% yoy, dan Belanja Modal terealisasi Rp.9,14M (16,43% dari pagu) naik signifikan 1.620,97% yoy. Kenaikan Belanja Modal yang sangat signifikan ini berasal dari Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara H. Asan Sampit dan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Sedangkan kenaikan realisasi Belanja Barang diantaranya disumbang oleh satker KPU lingkup KPPN Sampit dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada bulan Februari 2024 mencapai Rp.588,86M (14,62% dari pagu), naik sebesar Rp.70,42M (13,58% yoy). Kenaikan ini disebabkan oleh realisasi penyaluran DAU sebesar Rp.387,02M (17,85% dari pagu) yang naik Rp.55,25M (16,65% yoy) dan penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.74,45M (9,36% dari pagu), naik Rp.57,39M (336,3 % yoy). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.75,92M (11,38% dari pagu), turun Rp.6,82M (-8,25% yoy), sedangkan penyaluran Dana Desa mencapai Rp.51,45M (13,8% dari pagu), turun Rp.35,39M (-40,75% yoy). Khusus Dana Insentif Fiskal, masih belum terdapat penyaluran sampai dengan bulan Februari 2024. Perlu dilakukan penguatan sinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penyaluran TKD, karena TKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja. Hal ini disebabkan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD gabungan lingkup Pemda Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI, realisasi Pendapatan s.d. bulan Februari 2024 mencapai Rp.370,57M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.366,48M (98,90%). Pemerintah daerah harus terus berinovasi dan membuat strategi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat mengurangi porsi ketergantungan pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD s.d. bulan Februari 2024 terealisasi Rp.213,65M (3,90% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp.157,64M (73,78%). Secara agregat, rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah adalah 57,66%, sehingga s.d. bulan Februari 2024 masih terdapat surplus dan saldo SILPA sebesar Rp.143,95M.

Current Issue

1. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan KPPN Sampit mengadakan kegiatan Focus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Kredit Program serta Sosialisasi Kredit Program lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 6 Februari 2024, bertempat di Aula KPPN Sampi Sesi pertama dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta perwakilan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BPD Kalteng, dan Bank BSI wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada sesi kedua, Sosialisasi Kredit Program dihadiri oleh 78 pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan narasumber Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan perbankan yaitu Bank Mandiri KC Sampit dan Bank BNI KC Sampit, dengan materi terkait Kebijakan Penyaluran Kredit Program dan Sosiasialisasi Cashless Transaction oleh Bank Indonesia, Program Pengawasan Transaksi Online oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Produk Kredit Program 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali lebih luas potensi UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sinergi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keungan bersama Kemenkeu Satu Sampit, Pemerintah Daerah dan perbankan bisa menjembatani UMKM di wilayah Kotawaringin Timur untuk naik kelas. Kegiatan ini juga menjadi bentuk penguatan peran Financial Advisory pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah dan KPPN Sampit sebagai unit kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
3. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM dan Dinas terkait di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
4. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan Special Mission kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : KPPN Sampit