KINERJA APBN DAN APBD TAHUNAN 2023 WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT (PER 31 DESEMBER 2023)

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit TA 2023 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja. Tahun 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp.251,95M atau 10,5% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi Perpajakan terutama Pajak Dalam Negeri dan juga PNBP. Sektor Belanja juga tumbuh Rp.3.777,45M atau 302,58% yoy, utamanya bersumber dari tambahan jenis belanja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang disalurkan oleh KPPN di daerah sejak TA 2023. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau defisit, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.4.458,08M dengan porsi terbesar (80,84%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat, sedangkan Belanja Daerah terealisasi Rp.4.464,21M dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Kenaikan pendapatan dan belanja menggambarkan kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi, meskipun masih terdapat fluktuasi dan harga komoditas dibanding tahun lalu.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.2.652,24M, naik sebesar Rp.251,95M dibanding bulan Desember 2022 (10,5% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, tahun 2023 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.1.151,35M tumbuh Rp.238,25M (26,09% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.1.113,25M tumbuh Rp.118,44M (11,91% yoy), PBB terealisasi Rp.258,22M tumbuh Rp.13,48M (5,51% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.13,93M.. Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tahun 2023, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit, Bea Masuk total terealisasi Rp.2,91M, tercapai 125,40% melebihi target walaupun turun Rp.1,1M dibanding tahun 2022 (-27,52% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun lalu tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (Surat Keterangan Asal/SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor Bea Masuk. Meskipun demikian, devisa impor mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp.681,17M, tumbuh Rp.118,62M (21,09% yoy). Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.14,69M tercapai 105,22% melebihi target, meskipun turun signifikan Rp.184,99M dari realisasi tahun 2022 (-92,64% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama Ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor yang terealisasi sebesar USD42,11 juta dibanding tahun 2022 sebesar USD140,37 juta (-70% yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2023 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.97,46M, tumbuh Rp.45,45M (87,41% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai dengan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.4,3M (naik 16,32% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.3,25M, PNPB PN Rp.26,7 juta dan PNBP Lelang Rp.1,02M. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Aset terealisasi sebesar Rp.0,98M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN Belanja Negara TA 2023 mencapai Rp.5.025,85M (99,23% dari pagu Rp5.064,96M), naik Rp.3.777,45M (302,58% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.591,98M (97,55% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.93,54M (18,77% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp.279,18M (99,68% dari pagu) naik 1,60% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.264,56M (95,09% dari pagu) naik 34,79% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.48,22M (99,35% dari pagu) naik 76,19% yoy. Alokasi dan realisasi Belanja Modal terus mengalami kenaikan pasca refocusing pandemi, dengan penyumbang TA 2023 diantaranya satker Pengadilan Agama Kuala Pambuang dan Pengadilan Agama Kasongan untuk realisasi pembangunan gedung kantor.

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada tahun 2023 mencapai Rp.4.433,87M (99,46% dari pagu), naik sebesar Rp.3.683,90M (491,21% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini berasal dari realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang mulai disalurkan oleh KPPN di daerah. Untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal TA 2023 telah 100% disalurkan seluruhnya dengan rincian DBH Rp.1.346,59M, DAU Rp.2.034,83M, Dana Desa Rp.383,45M dan Dana Insentif Fiskal Rp.28,55M. Sedangkan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp.640,42M (96,35% dari pagu), tidak 100% dikarenakan syarat salur tahap 2 dan tahap 3 pada Pemda Kab. Katingan tidak terpenuhi sehingga gagal salur. Hal ini menjadi evaluasi agar tidak terulang sehingga penyaluran DAK periode selanjutnya dapat 100% salur. Penguatan peran strategis KPPN Sampit dalam penyaluran TKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja, dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan TA 2023 mencapai Rp.4.458,08M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.603,81M. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.513,85M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp.248,83M dan porsi terbesar yaitu 72,83% disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak tergantung pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD TA 2023 terealisasi Rp.4.464,21M (84,21% dari pagu) dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp.1.566,44M. Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kab. Katingan yaitu 85,21% dari pagu anggaran. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 100,14% sehingga terdapat defisit Rp.6,12M, sehingga diperlukan Pembiayaan. Sampai akhir Desember 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.319,23M dan pengeluaran sebesar Rp.42,35M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp270,75M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur sebesar Rp.190,63M.

Current Issue

1. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan pemerintah. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menginisiasi program keringanan utang yang diberikan kepada debitur kecil dengan kriteria debitur dengan sisa kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000,-. Hingga bulan Desember 2023, Program Keringanan Utang Tahun 2023 telah membantu debitur kecil dengan menyelesaikan kurang lebih 2.821 berkas BKPN atau naik sebesar 21% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
4. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.