KINERJA APBN DAN APBD WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT PER 31 JANUARI 2024

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit bulan Januari 2024 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan dari sisi Pendapatan sebesar Rp.11,92M atau 6,94% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sektor Perpajakan dan PNBP. Untuk sektor Belanja terdapat penurunan sebesar Rp.7,18M (2,20% yoy), utamanya bersumber dari penurunan realisasi penyaluran DAU dan Belanja Modal satker K/L. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.116,28M dengan porsi terbesar (98,73%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Untuk Belanja Daerah terealisasi Rp.116,28M dengan porsi terbesar (95,46%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Kenaikan penerimaan negara menggambarkan kondisi perekonomian cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi harga komoditas.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Januari 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.183,67M, naik sebesar Rp.11,92M dibanding bulan Januari 2023 (6,94% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai 31 Januari 2024 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.81,21M tumbuh Rp.9,21M (12,80% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.94,67M tumbuh Rp.2,22M (2,41% yoy), PBB terealisasi Rp.1,37M tumbuh Rp.198 juta (16,83% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.1,25M (8,36% yoy). Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun agak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional bulan Januari 2024, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit, Bea Masuk terealisasi Rp.172,3 juta atau turun Rp.53,63 juta (-23,74% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor Bea Masuk. Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.814,9 juta atau turun Rp.205,33 juta (-20,13% yoy). Penurunan ini masih disebabkan kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar.

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2024 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.4,17M, tumbuh Rp.438 juta (11,76% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai dengan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.322,86 juta (naik 16,32% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.41,68 juta, PNPB PN Rp.272 ribu dan PNBP Lelang Rp.280,9 juta.

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN Belanja Negara bulan Januari 2024 terealisasi Rp.319,91M (6,86% dari pagu Rp.4.666,30M), turun Rp.7,18M (-2,20% yoy). Penurunan ini diantaranya disebabakan turunnya penyaluran realisasi TKD sebesar Rp.12,29M (-4,05%) dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.28,29M (4,42% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.5,11M (22,05% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp16,15.M (5,42% dari pagu) naik 5,88% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.12M (4,19% dari pagu) naik 57,87% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.134 juta (0,24% dari pagu) turun 58,09% yoy. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu diantaranya disumbang oleh satker KPU dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, sedangkan Belanja Modal turun dikarenakan trend satker yang belum melakukan realisasi di awal tahun. Untuk itu, perlu mendorong satker agar segera melakukan tahapan realisasi Belanja Modal sehingga dapat mencapai serapan dengan optimal.

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada bulan Januari 2024 mencapai Rp.291,61M (7,24% dari pagu), turun sebesar Rp.12,29M (-4,05% yoy). Hal ini diantaranya disebabkan oleh turunnya penyaluran DAU sebesar Rp.92,17M (-41,67% yoy), dengan realisasi mencapai Rp.129M (5,95% dari pagu). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.75,92M (11,38% dari pagu), penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.70,34M (8,84% dari pagu) dan penyaluran Dana Desa mencapai Rp.16,34M (4,38% dari pagu). Khusus Dana Insentif Fiskal belum terdapat penyaluran di bulan Januari 2024. Penyaluran TKD melalui KPPN Sampit perlu diperkuat karena berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja, dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan TA 2024 mencapai Rp.143,18M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.141,37M. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD TA 2024 terealisasi Rp.116,28M (2,12% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 81,21% sehingga masih terdapat surplus dan saldo SILPA sebesar Rp.26,9M.

Current Issue

1. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan pemerintah. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
3. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM dan Dinas terkait di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
4. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sumber : KPPN Sampit