Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber





Jakarta, BSSN.go.id – Pertanyaan paling signifikan tentang masa depan dunia siber, apakah realitas akan tertinggal di belakang? Apakah dunia nyata akan menjadi tidak nyata karena digitalisasi yang berkuasa? Supaya hal tersebut tidak terjadi, manusia memerlukan keseimbangan.

“Tantangan di masa depan yang disebut sebagai era siber atau era digital akan bergantung pada waktu. Seberapa besar dampak dunia siber, dengan desa globalnya dan metaverse yang sudah menancapkan diri pada berbagai aspek, akan menjadi nyata dan mengendalikan kehidupan. Miliaran orang akan menggunakannya dengan berbagai tujuan dan kepentingan,” kata Ariandi Putra mengutip epilog bukunya yang berjudul “Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber, di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Menurut Ariandi, buku ini telah dibahas perdana di hadapan peserta dari generasi milenial dari berbagai latar belakang, pada 12 Desember 2023 lalu di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Dengan mengundang akademisi dari Universitas Nasional, Nursatyo dan praktisi keamanan siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dhoni Kurniawan.

“Setiap orang tentu boleh dan bisa membaca buku ini, terutama sebagai petunjuk dasar untuk memahami dunia dan sekitarnya. Serta apa yang harus kita lakukan agar nilai-nilai kemanusiaan tidak memudar seiring bertambahnya usia,” ujar pria berkacamata ini.

Dalam buku tersebut, Ariandi mengungkap salah satu hal yang berkembang dengan cepat di tengah-tengah kita adalah media komunikasi. Media tersebut digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan mempermudah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia tidak lagi hanya sekadar punya komunikasi dua arah yang bersifat tatap muka langsung di tempat yang sama, tapi juga harus menjalani hari-hari dengan pola komunikasi dua arah yang bersifat tak kasat mata. Karena kesalahpahaman tidak lagi bisa dikoreksi ketika di depan pihak yang sedang diajak komunikasi tersebut.

“Kita menjadi manusia baru yang bukan sekadar harus berinteraksi dalam wujud tiga dimensi, melainkan juga dua dimensi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa bertahan dan menikmati kehidupan yang menyenangkan dalam kondisi yang serba cepat,” ujarnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, sambung Ariandi, yang menjadi dasar penulisan buku ini. Sebagai jembatan menyatukan pandangan umum terkait perubahan teknologi informasi dan komunikasi di sekitar kita. Dengan regulasi-regulasi serta pengalaman lapangan yang dialami oleh dirinya sebagai penulis sekaligus bagian dari sandiman yang bernaung di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.

Sebagai institusi pemerintah yang berada di bawah perintah langsung Presiden Republik Indonesia, BSSN punya tanggung jawab dan kewenangan untuk menjaga serta memantau ruang siber yang saat ini seolah-olah berubah menjadi dunia kedua bagi sebagian besar masyarakat. Karena penduduk tidak lagi hanya punya identitas resmi yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, tapi juga identitas maya dengan nama-nama akun yang dimilikinya.

“Itulah dunia ketika manusia benar-benar bisa membelah diri menjadi amuba semu,” pungkas Ariandi.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

KINERJA APBN DAN APBD TAHUNAN 2023 WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT (PER 31 DESEMBER 2023)

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit TA 2023 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja. Tahun 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp.251,95M atau 10,5% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi Perpajakan terutama Pajak Dalam Negeri dan juga PNBP. Sektor Belanja juga tumbuh Rp.3.777,45M atau 302,58% yoy, utamanya bersumber dari tambahan jenis belanja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang disalurkan oleh KPPN di daerah sejak TA 2023. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau defisit, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.4.458,08M dengan porsi terbesar (80,84%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat, sedangkan Belanja Daerah terealisasi Rp.4.464,21M dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Kenaikan pendapatan dan belanja menggambarkan kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi, meskipun masih terdapat fluktuasi dan harga komoditas dibanding tahun lalu.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.2.652,24M, naik sebesar Rp.251,95M dibanding bulan Desember 2022 (10,5% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, tahun 2023 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.1.151,35M tumbuh Rp.238,25M (26,09% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.1.113,25M tumbuh Rp.118,44M (11,91% yoy), PBB terealisasi Rp.258,22M tumbuh Rp.13,48M (5,51% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.13,93M.. Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

 

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tahun 2023, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit, Bea Masuk total terealisasi Rp.2,91M, tercapai 125,40% melebihi target walaupun turun Rp.1,1M dibanding tahun 2022 (-27,52% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun lalu tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (Surat Keterangan Asal/SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor Bea Masuk. Meskipun demikian, devisa impor mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp.681,17M, tumbuh Rp.118,62M (21,09% yoy). Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.14,69M tercapai 105,22% melebihi target, meskipun turun signifikan Rp.184,99M dari realisasi tahun 2022 (-92,64% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama Ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor yang terealisasi sebesar USD42,11 juta dibanding tahun 2022 sebesar USD140,37 juta (-70% yoy).

 

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2023 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.97,46M, tumbuh Rp.45,45M (87,41% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai dengan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.4,3M (naik 16,32% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.3,25M, PNPB PN Rp.26,7 juta dan PNBP Lelang Rp.1,02M. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Aset terealisasi sebesar Rp.0,98M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

 

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN Belanja Negara TA 2023 mencapai Rp.5.025,85M (99,23% dari pagu Rp5.064,96M), naik Rp.3.777,45M (302,58% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.591,98M (97,55% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.93,54M (18,77% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp.279,18M (99,68% dari pagu) naik 1,60% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.264,56M (95,09% dari pagu) naik 34,79% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.48,22M (99,35% dari pagu) naik 76,19% yoy. Alokasi dan realisasi Belanja Modal terus mengalami kenaikan pasca refocusing pandemi, dengan penyumbang TA 2023 diantaranya satker Pengadilan Agama Kuala Pambuang dan Pengadilan Agama Kasongan untuk realisasi pembangunan gedung kantor.

 

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada tahun 2023 mencapai Rp.4.433,87M (99,46% dari pagu), naik sebesar Rp.3.683,90M (491,21% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini berasal dari realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang mulai disalurkan oleh KPPN di daerah. Untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal TA 2023 telah 100% disalurkan seluruhnya dengan rincian DBH Rp.1.346,59M, DAU Rp.2.034,83M, Dana Desa Rp.383,45M dan Dana Insentif Fiskal Rp.28,55M. Sedangkan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp.640,42M (96,35% dari pagu), tidak 100% dikarenakan syarat salur tahap 2 dan tahap 3 pada Pemda Kab. Katingan tidak terpenuhi sehingga gagal salur. Hal ini menjadi evaluasi agar tidak terulang sehingga penyaluran DAK periode selanjutnya dapat 100% salur. Penguatan peran strategis KPPN Sampit dalam penyaluran TKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja, dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

 

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan TA 2023 mencapai Rp.4.458,08M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.603,81M. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.513,85M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp.248,83M dan porsi terbesar yaitu 72,83% disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak tergantung pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD TA 2023 terealisasi Rp.4.464,21M (84,21% dari pagu) dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp.1.566,44M. Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kab. Katingan yaitu 85,21% dari pagu anggaran. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 100,14% sehingga terdapat defisit Rp.6,12M, sehingga diperlukan Pembiayaan. Sampai akhir Desember 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.319,23M dan pengeluaran sebesar Rp.42,35M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp270,75M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur sebesar Rp.190,63M.

 

Current Issue

  1. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan pemerintah. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
  2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
  3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menginisiasi program keringanan utang yang diberikan kepada debitur kecil dengan kriteria debitur dengan sisa kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000,-. Hingga bulan Desember 2023, Program Keringanan Utang Tahun 2023 telah membantu debitur kecil dengan menyelesaikan kurang lebih 2.821 berkas BKPN atau naik sebesar 21% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
  4. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pemkab Kotim mengikuti Kick Off Penandatanganan Kontrak PBJ Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Se-Kalteng TA 2024

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mengikuti Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara daring di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Kalteng Tahun 2024, bertempat di Ruang Sampit Creatif Hub (SCH) Diskominfo, Senin (29/1/2024).

Dalam Arahannya Gubernur Kalimantan Tengah  H. Sugianto Sabran menyampaikan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pembangunan sektor-sektor lainnya.

“Dalam pelaksanaan pengadaan proyek Pengadaan Barang dan Jasa, kualitas dan kuantitas agar dapat terjaga dengan baik”, tutur Gubernur.

Gubernur juga berpesan kepada Walikota dan Bupati se-Kalteng agar anggaran yang ada bisa digunakan secara efektif, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang.

Kegiatan dihadiri Bupati Kotawaringin Timur (kotim) H. Halikinnor didampingi  Wakil Bupati Kotim Irawati, ketua DPRD Kotim Dra. Rinie, Sekretaris Daerah Fajrurrrahman,Forkopimda Kotim,  Kepala Inspektorat Kotim, Camat, pengelola PBJ, dan undangan terkait lainnya.

Pencoblosan Pemilu di Luar Negeri Lebih Awal sudah Sesuai Aturan

Jakarta, Kominfo Newsroom – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelenggarakan pemungutan suara untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersebar di 129 kota di seluruh dunia. Proses pemungutan suara di luar negeri digelar lebih awal atau disebut dengan early voting dengan jadwal berbeda pada tiap kota.

Mekanisme early voting telah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN 2024 yang berlaku sejak ditetapkan keputusan KPU tersebut pada Jumat, 29 Desember 2023.

Meski begitu, proses penghitungan dan rekapitulasi suaranya tetap dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat saat dihubungi, Minggu (28/1/2024) malam di Jakarta.

“Itu semua sudah sesuai dengan aturan. Meski begitu penghitungan dan rekapitulasinya tetap akan dilakukan serentak pada 14 Februari 2024. Jadi hingga saat ini, tidak ada masalah,” katanya.

Distribusi logistik Pemilu 2024 pun diungkapkannya telah terpenuhi untuk para pemilih di luar negeri, dengan pengawalan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

”Jadi jika ada pihak yang menyangsikan atau semacamnya, mekanismenya pun ada. Lapor ke Bawaslu. Semua jelas dan terstruktur,” tegasnya.

Pesta demokrasi Pemilu 2024 tinggal hitungan hari, tepatnya 14 Februari 2024. Masyarakat Indonesia dalam dan luar negeri yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

”Cara dan mekanisme memilih di dalam dan luar negeri memang sedikit berbeda. Semua tertuang dalam aturan yang jelas,” ujar Yulianto.

Ada tiga metode pemungutan suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pertama memilih di TPS atau TPSLN yang digelar di kantor-kantor perwakilan Indonesia seperti kedutaan besar, konsulat jenderal atau di sekolah indonesia atau di wismaduta.

Kedua KPU menyediakan kotak suara keliling, dan ketiga, adalah metode pos. Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang kemudian mengirimkan surat melalui pos ke alamat masing-masing pemilih.

Bagi WNI yang jauh dari lokasi TPSLN dapat menggunakan hak suaranya dengan cara mencoblos surat suara dan memasukkan ke Kotak Suara Keliling (KSK) dalam satu kawasan yang dapat dijangkau oleh PPLN. Semantara itu, WNI yang berada di lokasi terpencil, dapat mencoblos surat suara, lalu mengirimkannya melalui pos ke PPLN.

KPU pun juga telah mengatur ketentuan pemilih yang berhalangan hadir. Mereka tidak diperkenankan menunjuk orang lain untuk mewakili.  Selain itu KPU juga memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa pulang ke daerah asal dengan mekanisme pindah memilih.

Tahapan dan Jadwal Nyoblos di Luar Negeri

Pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri akan dilaksanakan pada 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 Februari 2024. Adapun wilayah pertama yang akan melaksanakan pemungutan suara adalah Hanoi dan Ho Chi Mihn City. Kemudian disusul Panama City, Tehran, dan diakhiri wilayah Vanimo pada Rabu, 14 Februari 2024.

Mekanisme memilih atau mencoblos WNI di luar negeri juga diatur dalam Pasal 353 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan pasal tersebut pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos satu kali, yakni pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Berikut daftar hari dan tanggal pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri:

  1. Senin, 5 Februari 2024
  • Hanoi
  • Ho Chi Minh City
  1. Selasa, 6 Februari 2024
  • Panama City
  1. Kamis, 8 Februari 2024
  • Tehran
  1. Jumat, 9 Februari 2024
  • Amman
  • Kepulauan Seychelles
  • Baghdad
  • Dhaka
  • Doha
  • Khartoum
  • Kuwait City
  • Manama
  • Muscat
  • Riyadh
  • Sana’a
  1. Sabtu, 10 Februari 2024
  • Abu Dhabi
  • Abuja
  • Alger
  • Berlin
  • Bern
  • Bogota
  • Brasilia-DF
  • Bratislava
  • Brussel
  • Budapest
  • Buenos Aires
  • Canberra
  • Cape Town
  • Caracas
  • Chicago
  • Colombo
  • Dakar
  • Damaskus
  • Darwin
  • Den Haag
  • Dubai
  • Frankfurt
  • Hamburg
  • Havana
  • Helsinki
  • Houston
  • Islamabad
  • Jeddah
  • Kairo
  • Kopenhagen
  • Kiev
  • Lima
  • Lisabon
  • Los Angeles
  • Maputo
  • Marseilles
  • Melbourne
  • Mexico City
  • Moskow
  • Mumbai
  • Nairobi
  • New Delhi
  • New York
  • Oslo
  • Ottawa
  • Paris
  • Perth
  • Phnom Penh
  • Praha
  • Pretoria
  • Quito
  • San Fransisco
  • Sarajevo
  • Seoul
  • Sofia
  • Stockholm
  • Suva
  • Sydney
  • Taskhent
  • Toronto
  • Tripoli
  • Vancouver
  • Vatikan
  • Vientiane
  • Warsawa
  • Washington DC
  • Wellington
  • Wina
  • Windhoek
  • Zagreb
  1. Minggu, 11 Februari 2024
  • Addis Ababa
  • Ankara
  • Athena
  • Baku
  • Bandar Seri Begawan
  • Bangkok
  • Beirut
  • Beograd
  • Bucharest
  • Dar Es Salaam
  • Davao City
  • Dili
  • Harare
  • Istanbul
  • Johor Baru
  • Karachi
  • Kota Kinabalu
  • Kuala Lumpur
  • Kuching
  • London
  • Madrid
  • Manila
  • Noumea
  • Osaka
  • Paramaribo
  • Penang
  • Port Moresby
  • Rabat
  • Roma
  • Santiago
  • Singapura
  • Songkhla
  • Tawau
  • Tokyo
  • Tunis
  • Yangon
  1. Selasa, 13 Februari 2024
  • Hong Kong
  1. Rabu, 14 Februari 2024
  • Madagaskar
  • Astana
  • Beijing
  • Guangzhou
  • Shanghai
  • Taipei
  • Vanimo

(TR/Elvira Inda Sari)

***

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo – Usman Kansong  (0816785320).

Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

Diskusi Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati






Purworejo, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara mengadakan Forum Group Discussion (FGD) usulan gelar pahlawan Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024).

Hadir dalam FGD tersebut Bupati Purworejo, Dandim Purworejo, Kapolres Purworejo, Ketua MUI Purworejo, Tim TPPGD Purworejo, PEPABRI, ORARI, Unsur Bagian Kesra Setda serta keturunan RAA Tjokronegoro I dan undangan lainnya.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Persandian Indonesia, ternyata masih memiliki garis silsilah dengan Bupati Purworejo RAA Tjokronegoro I, sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo merasa berkepentingan untuk memperjuangkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional.

“Saya sangat mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan yang merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk membahas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati,” ucapnya.

Bupati menambahkan bahwa Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati bukanlah sosok yang asing di dunia persandian Indonesia. Beliau telah menjalani karir yang cemerlang di bidang militer dan persandian.

“Pengabdian Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati terhadap negara tidak terlepas dari perannya dalam memajukan bidang persandian di Indonesia,” ujarnya.

Melihat latar belakang, dedikasi, dan prestasi yang telah diberikan oleh Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, sangatlah beralasan untuk mengusulkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati diharapkan juga akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri pada negara,” imbuhnya.

Selanjutnya Berty Sumakud, Ketua Tim Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati dari BSSN menegaskan bahwa Roebiono Kertopati adalah sosok kebanggaan, beliau adalah tauladan, dan sosok inspirasi bagi seluruh insan persandian di Indonesia. Sebagai sosok yang cerdas, beliau berhasil membangun persandian Indonesia dari sebuah kamar sandi sederhana menjadi sebuah institusi yang modern dan mandiri.

Untuk mengabadikan ketokohannya, menghargai perjuangan, dan dharma bakti beliau yang luar biasa kepada bangsa dan negara, dalam waktu dekat, di tanah Kabupaten Purworejo yang dikenal sebagai Kota Pejuang, kita akan deklarasikan Mayjen TNI dr. Reobiono Kertopati sebagai Bapak Persandian Indonesia dan gelar pahlawan nasional.

“Atas nama pimpinan, keluarga besar BSSN, serta seluruh masyarakat persandian Indonesia, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Purworejo yang hadir dalam forum ini, untuk mensosialisasikan perjuangan beliau kepada masyarakat lainnya dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana pengusulan Mayjen TNI dr. Rebiono Kertopati sebagai Pahlawan Nasional,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, para narasumber FGD melakukan diskusi perihal pengusulan calon gelar pahlawan. Pengajuan Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati dibarengi dengan bukti-bukti kiprah perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semoga cita-cita ini bisa tercapai menjadikan Bapak Persandian Indonesia, Mayjen TNI dr. Reobiono Kertopati sebagai Pahlawan Nasional.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Waka BSSN Hadiri Peresmian Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan LPSK





Jakarta, BSSN.go.id – Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Putu Jayan Danu Putra menghadiri acara peresmian Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (P4 LPSK). Acara ini diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly serta Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, di Auditorium Kantor LPSK Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Dalam sambutannya Hasto mengatakan, P4 LPSK ini berfungsi memberikan perlindungan keamanan saksi dan atau korban beserta keluarganya. Memberikan perlindungan melalui rumah aman dan sebagai fasilitas tempat kediaman sementara. Bantuan medis rehabilitas psikologis dan psikososial juga dapat dilakukan di tempat ini.

Dalam kesempatan yang sama Yasona mengatakan, P4 LPSK ini merupakan fasilitas baru yang sangat penting keberadaannya. Diharapkan kinerja LPSK bisa meningkat pasca dimanfaatkannya P4 LPSK tersebut.

Saat hadir pada kesempatan tersebut, Waka BSSN juga mendukung terbentuknya P4 LPSK karena P4 LPSK ini juga menjadi tempat untuk memberikan pelatihan bagi terlindung LPSK, pelatihan teknis maupun non-teknis bagi pegawai LPSK, serta pelatihan untuk mantan terlindung dan keluarganya.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Dukung Percepatan Transformasi Digital, Kepala BSSN Hadiri Rakor di Kemenko Marves




Jakarta, BSSN.go.id – Kepala BSSN Hinsa Siburian menghadiri rapat koordinasi dan tindak lanjut mengenai government technology (Govtech) dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves Jakarta pada Rabu (24/01/2024).

Sejak ditandatanganinya Perpres Nomor 82 tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional oleh Presiden Joko Widodo sejumlah kementerian dan lembaga terus melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan Perpres tersebut.

Dalam rapat itu dilakukan pembahasan tindak lanjut mengenai langkah awal transformasi digital yaitu dengan penyatuan 9 layanan prioritas kementerian/lembaga termasuk penerapan Single Sign On dan juga Digital ID dimana BSSN terlibat dalam keamanan layanan tersebut. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Selain Kepala BSSN, hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri diantaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Sharing Session Pendaftaran Tugas Belajar 2024 di Lingkungan BSSN






Depok, BSSN.go.id – Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN menyelenggarakan sharing session pendaftaran tugas belajar 2024 di Aula Roebiono Kertopati Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/01/2024).

Tugas belajar yang diberikan oleh BSSN kepada Pegawai Negeri BSSN meliputi pendidikan program diploma, sarjana maupun pasca sarjana pada suatu lembaga pendidikan formal di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sharing session ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN Anton Martin. Dalam sambutannya Anton menyampaikan bahwa tugas belajar ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan kepada pegawai BSSN.

“Kegiatan ini wujud dari kepedulian pimpinan BSSN sebagai apresiasi kepada pegawai BSSN yang telah memenuhi syarat untuk dapat mengembangkan kompetensi diri sebagai wujud core value kompeten untuk dapat mengembangkan keahlian disiplin ilmu keamanan siber dan sandi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BSSN,” ujar Anton.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan paparan oleh Analis Pengembangan Ahli Muda Gita Rousica Hadi mengenai mekanisme rencana pengembangan kompetensi jalur pendidikan.

“Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh BSSN kepada Pegawai Negeri BSSN untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku,” papar Gita.

Lebih lanjut Gita menambahkan tugas belajar yang dipilih harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PNS yang bersangkutan dan harus berorientasi pada tugas dan fungsi BSSN.

Sebagaimana diketahui ketentuan dalam tugas belajar tercantum dalam Perka BSSN Nomor 8 Tahun 2023. Dimana didalamnya meliputi; menandatangani dan mentaati surat perjanjian tugas belajar,  laporan kemajuan pendidikan secara berkala, menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu, melapor kepada kepegawaian 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa tugas belajar, melaksanakan ikatan dinas selama (2N) tahun dari lamanya pendidikan, selama melaksanakan tugas belajar tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS,  laporan akhir tugas belajar maksimal 1 (satu) bulan setelah lulus, membuat SKP dan CKP sesuai dengan ketentuan, tugas akhir berorientasi pada keamanan siber dan sandi, mampu mengaplikasikan keahlian disiplin ilmu yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan BSSN.

Dalam acara tersebut bertindak sebagai narasumber adalah Eko Tulus Budi Cahyanto dan Bella Intan Aulia. Keduanya membagikan tips dan triks dalam proses pendaftaran tugas belajar melalui jalur LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Kegiatan itu diikuti oleh pegawai BSSN yang akan mengikuti program tugas belajar tahun 2024.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Laporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan BSSN Tahun 2023

Laporan Kinerja (LKj) Unit Kerja pada lingkungan BSSN Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Unit Kerja di BSSN atas penggunaan sumber daya dan anggaran pada tahun 2023.

Substansi LKj Unit Kerja di BSSN tahun 2023 ini merupakan analisis dan capaian atas sasaran strategis BSSN yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja BSSN Tahun 2023.

UNIT KERJA KETERANGAN
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Unduh
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Unduh
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Unduh
Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi Unduh
Direktorat Operasi Keamanan Siber Unduh
Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Unduh
Direktorat Operasi Sandi Unduh
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Unduh
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan
dan Pariwisata		 Unduh
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam Unduh
Inspektorat Unduh

Ziarah Tabur Bunga ke Calon Pahlawan Nasional dr. Roebiono Kertopati





Jakarta, BSSN.go.id – Dalam rangka pengajuan gelar Pahlawan Nasional dan tanda penghormatan serta penghargaan kepada alm. Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, Tim Pecalonan Gelar Pahlawan Nasional dr. Roebiono Kertopati dari BSSN melakukan ziarah tabur bunga ke makam calon pahlawan nasional tersebut. Kegiatan itu dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Berty Sumakud beserta anggota Tim Pencalonan Gelar Pahlawan di TMP Kalibata pada  Selasa (23/1/2024).

Tim melaksanakan ziarah diawali dengan apel dan diakhiri dengan doa bersama dilanjutkan dengan tabur bunga di makam pahlawan persandian lainnya.

“Ziarah ini selain dalam rangka pengajuan gelar Pahlawan Nasional dr. Roebiono Kertopati, juga untuk mengingatkan kembali mengenai jasa dan nilai-nilai kejuangan yang telah diwariskan oleh dr. Roebiono Kertopati kepada genarasi penerus,” ucap Berty.

Roebiono Kertopati yang kala itu merupakan seorang dokter pada kementerian pertahanan mengabdikan dirinya di bawah panji institusi pengamanan informasi mulai dari Dinas Code, Djawatan Sandi hingga Lembaga Sandi Negara.

Roebiono berpendapat perjuangan melindungi rahasia negara merupakan suatu yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa perlu ada orang lain yang mengetahuinya.

Tidak terasa hingga saat ini perjuangan tersebut telah berlangsung selama 77 tahun. Peran pengamanan informasi melalui sandi dan siber di indonesia yang kini diemban oleh Badan Siber dan Sandi Negara memiliki andil besar dalam mempertahankan kedaulatan indonesia.

Untuk itulah selayaknya dr. Roebiono Kertopati dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional mengingat perjuangan dan pengabdian beliau sejak muda hingga akhir hayatnya yang tak kenal lelah berdedikasi untuk kemajuan negeri ini.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 sebesar 3,11

Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil mencapai prestasi gemilang dengan peningkatan signifikan pada nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2023 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan nilai indeks sebesar 3.11 (predikat “Baik”).

Dimana sebelumnya pada tahun 2021 indeks SPBE Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 1,66 (predikat “Kurang”), dan pada tahun 2022 indeks SPBE yang dicapai 2,38 (predikat “Cukup”).

Indeks SPBE menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam menilai sejauh mana Pemerintahan Daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan capaian indeks 3,11 Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, SH, MM, menyampaikan kebanggaannya terhadap pencapaian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa capaian ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah beserta dukungan masyarakat dalam menerapkan sistem berbasis elektronik.

“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan indeks SPBE menjadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kotawaringin Timur.” ucap Halikinnor.

Peningkatan indeks SPBE ini tidak hanya mencerminkan efektivitas penerapan teknologi informasi, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat Kotawaringin Timur semakin terhubung dengan pemerintahan melalui berbagai layanan digital yang disediakan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin responsif, transparan, dan efisien.

Kabupaten Kotawaringin Timur berencana untuk terus melakukan pembaruan dan peningkatan dalam penerapan sistem berbasis elektronik, dengan fokus pada penyediaan layanan yang lebih baik dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang handal. Capaian ini menjadi motivasi untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa depan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.

Testimoni untuk Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati

Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati bukanlah sosok yang asing di dunia persandian Indonesia. Beliau telah menjalani karir yang cemerlang di bidang militer dan persandian, yang sejalan dengan perkembangan zaman.

Pengabdian Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati terhadap negara tidak terlepas dari perannya dalam memajukan bidang persandian di Indonesia. Sebagai Bapak Persandian Indonesia, beliau telah memberikan arahan dan kebijakan yang cerdas untuk memastikan keamanan informasi negara. Dalam era digital seperti sekarang, pentingnya keamanan informasi tidak dapat diabaikan, dan Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati telah mampu menghadapi tantangan tersebut dengan penuh dedikasi.

Di tengah gejolak pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada 4 April 1946, beliau yang pada saat itu bekerja sebagai dokter di Kementerian Pertahanan RI bagian B (intelijen) menerima penugasan dari Menteri Pertahanan untuk mendirikan sekaligus ditunjuk sebagai pimpinan sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintahan, yaitu Dinas Code. Dalam pengabdiannya Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati telah memimpin lembaga tersebut selama 38 tahun, sejak Dinas Code (1946), Djawatan Sandi (1950), Lembaga Sandi Negara (1972), hingga beliau wafat pada tahun 1984.

Dalam setiap langkahnya, Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati selalu menunjukkan ketangguhan, kecerdasan, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya. Keberhasilan beliau dalam mengembangkan sistem persandian yang modern dan efisien menjadi cermin dari kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kemajuan teknologi.

Melihat latar belakang, dedikasi, dan prestasi yang telah diberikan oleh Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati, sangatlah beralasan untuk mengusulkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional. Gelar ini bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap peran beliau yang monumental dalam memajukan persandian dan pertahanan negara.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati juga akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri pada negara. Penghargaan ini dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk terus berprestasi dan mengabdi sepenuh hati kepada tanah air, sebagaimana teladan yang ditunjukkan oleh Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati.

“Mari kita bersama-sama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati dan mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk menghormati sosok yang telah memberikan kontribusi besar bagi keamanan dan kedaulatan negara. Semoga pengabdian beliau menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih baik”.

Entry Meeting BPK RI, BSSN: Pemeriksaan untuk Perbaikan Keuangan dan Kinerja





Jakarta, BSSN.go.id – Keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mempunyai manfaat penting untuk mewujudkan tujuan negara. Karena itu pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian usai menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Tahun 2023 di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Ia mengatakan, sebagai objek yang diperiksa, BSSN akan selalu bersikap kooperatif serta informatif dalam menyediakan seluruh kebutuhan data dan informasi dalam pemeriksaan. Sehingga, pemeriksaan dapat memberikan hasil terbaik dan bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara.

“BSSN akan selalu bersikap kooperatif dan informatif dalam menyediakan seluruh kebutuhan data dan informasi dalam pemeriksaan, agar simpulan hasil pemeriksaan dapat memberikan hasil terbaik dan bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan kinerja kami,” katanya.

Lebih lanjut Hinsa menjelaskan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Opini yang diberikan oleh pemeriksa merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan. Tapi bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

“Bila telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, hal ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sehingga, akan menjadi kebanggan bersama yang patut dipertahankan,” jelasnya.

Sementara Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pemeriksaan yang dilakukannya mengacu pada Renstra BPK yang disusun dengan mempertimbangkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam renstra pemerintah. Dengan begitu hasil pemeriksaan lebih terarah dan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang tepat.

“Renstra pemerintah tentunya bersifat dinamis dan dapat diubah seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah setiap tahunnya. Program nasional dan proyek-proyek strategis dapat diubah dalam Rencana Kerja Tahunan, dengan begitu Renstra BPK pun bersifat adaptif dan responsif untuk mengikuti perubahan tersebut,” ujarnya.

BSSN menyambut baik akan dimulainya pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2023, serta berkomitmen membantu kebutuhan pemeriksaan tersebut agar berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu. Juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, serta para pimpinan kementerian dan lembaga serta pejabat pendamping pimpinan masing-masing. Turut mendampingi Kepala BSSN diantaranya Sekretaris Utama Y.B. Susilo Wibowo dan Inspektur Pujo Dewo.

 

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Bupati Kotim Resmikan Kantor Baru Kecamatan Bukit Santuai

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor didampingi Wakil Bupati Irawati, Sekretaris Daerah Fajrurrahman beserta Jajaran melakukan kunjungan kerja ke kecamatan Bukit Santuai sekaligus meresmikan Kantor baru Kecamatan Bukit Santuai di Desa Tumbang Penyahuan, Rabu (17/01/2024).

Kunjungan Kerja ini adalah bentuk investasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kantor Kecamatan yang Representatif akan menjadi pusat koordinasi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan di kecamatan bukit santuai.

Dalam sambutannya Bupati Kotim H. Halikinnor mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan kantor kecamatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita jalin sinergi, berkolaborasi, dan bahu-membahu membangun kecamatan Bukit Santuai untuk menjadi daerah yang maju, inklusif, dan sejahtera.

“Saya berharap kantor baru ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol dari komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan publik dan memastikan bahwa pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan dengan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat”, Ungkap Bupati Kotim.

Usai acara tersebut Bupati Kotim menyerahkan secara simbolis bantuan sembako dan kursi roda untuk disabilitas serta penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan tahun 2024.