Entry Meeting BPK RI, BSSN: Pemeriksaan untuk Perbaikan Keuangan dan Kinerja

Jakarta, BSSN.go.id – Keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mempunyai manfaat penting untuk mewujudkan tujuan negara. Karena itu pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian usai menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Tahun 2023 di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Ia mengatakan, sebagai objek yang diperiksa, BSSN akan selalu bersikap kooperatif serta informatif dalam menyediakan seluruh kebutuhan data dan informasi dalam pemeriksaan. Sehingga, pemeriksaan dapat memberikan hasil terbaik dan bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara.

“BSSN akan selalu bersikap kooperatif dan informatif dalam menyediakan seluruh kebutuhan data dan informasi dalam pemeriksaan, agar simpulan hasil pemeriksaan dapat memberikan hasil terbaik dan bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan kinerja kami,” katanya.

Lebih lanjut Hinsa menjelaskan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Opini yang diberikan oleh pemeriksa merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan. Tapi bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

“Bila telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, hal ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sehingga, akan menjadi kebanggan bersama yang patut dipertahankan,” jelasnya.

Sementara Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pemeriksaan yang dilakukannya mengacu pada Renstra BPK yang disusun dengan mempertimbangkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam renstra pemerintah. Dengan begitu hasil pemeriksaan lebih terarah dan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang tepat.

“Renstra pemerintah tentunya bersifat dinamis dan dapat diubah seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah setiap tahunnya. Program nasional dan proyek-proyek strategis dapat diubah dalam Rencana Kerja Tahunan, dengan begitu Renstra BPK pun bersifat adaptif dan responsif untuk mengikuti perubahan tersebut,” ujarnya.

BSSN menyambut baik akan dimulainya pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2023, serta berkomitmen membantu kebutuhan pemeriksaan tersebut agar berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu. Juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, serta para pimpinan kementerian dan lembaga serta pejabat pendamping pimpinan masing-masing. Turut mendampingi Kepala BSSN diantaranya Sekretaris Utama Y.B. Susilo Wibowo dan Inspektur Pujo Dewo.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN