Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Komitmen Investasi Rp28 T, Menteri Budi Arie: Microsoft Kembangkan AI dan Cloud di Indonesia

Perusahaan teknologi global Microsoft menyampaikan komitmen mengembangkan ekosistem teknologi digital di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan CEO Microsoft Satya Nadella telah merilis komitmen nilai investasi sebesar Rp28 Triliun.

“Angkanya sudah dirilis, Microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar USD1,7 Miliar atau nilainya hampir Rp28 Triliun untuk mengembangkan Artificial Intelligence (AI) dan Cloud di Indonesia,” tuturnya dalam Konferensi Pers Kunjungan CEO Microsoft Corp di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Selasa (30/04/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, komitmen investasi Microsoft menjadi angin segar bagi pertumbuhan dan pengembangan ekosistem digital khususnya tekologi AI.

“Jadi ini angin segar bagi kita semua bahwa Indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global. Tadi juga Pak Presiden sampaikan bahwa pemerintah siap membantu manakala ada hal-hal yang perlu dibantu terhadap rencana investasi Microsoft di Indonesia,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kepada CEO Microsoft untuk membangun pusat data khusus AI di Indonesia.

“Microsoft sedang mengembangkan ODC (Office Data Connection), itu juga menjadi bagian dari rencana pembangunan dan pengembangan Microsoft di Indonesia. Soal tempat (lokasi pembangunan) Pak Presiden sudah menyampaikan silahkan mau di Bali atau di IKN. Untuk IKN penting terutama untuk membantu Smart City,” tuturnya.

Sebelumya, Menteri Budi Arie mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan CEO Microsoft Satya Nadella di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selanjutnya Menkominfo menghadiri Microsoft Build AI Day di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers, Menteri Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Staf Staf Khusus Menteri Sugiharto dan Widodo Muktiyo.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Diskominfo Kotim usulkan pembangunan 35 BTS hingga ke pelosok

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengusulkan pembangunan menara telekomunikasi atau BTS (Base Transceiver Station) di 35 titik untuk peningkatan jangkauan internet hingga ke pelosok.

“Kita berharap dengan pembangunan 35 BTS itu maka pada 2025 nanti Kotawaringin Timur bebas dari wilayah yang dianggap blank spot dan lemah sinyal,” kata Kepala Diskominfo Kotawaringin Timur Marjuki di Sampit, Senin.

Usulan pembangunan 35 BTS itu terbagi dua, yakni 4 usulan disampaikan ke Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo, sedangkan 31 usulan lainnya disampaikan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

BAKTI merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAKTI pada 2024 ini sudah memprogramkan kegiatan pembangunan kembali beberapa BTS di wilayah-wilayah yang memang dianggap blank spot yaitu wilayah terpencil, terpencar dan terluar.

Marjuki menjelaskan, dari 168 desa di Kotawaringin Timur, saat ini ada 147 desa yang dianggap sinyalnya bagus, 8 desa blank spot atau belum ada sinyal dan sisanya lemah sinyal

“Kalau kategori lemah sinyal itu artinya sudah ada internet tapi sinyalnya kecil dan tidak menyebar sehingga perlu dilakukan penguatan,” timpalnya.

Empat usulan BTS yang disampaikan ke Direktorat Telekomunikasi yaitu berlokasi di Desa Rawasari Kecamatan Pulau Hanaut, Ganepo Kecamatan Seranau, Tumbang Kania Kecamatan Bukit Santuai, Biru Maju Kecamatan Telawang.

Marjuki bersyukur karena sudah ada tanggapan dari Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo. Rencananya Selasa (30/4) besok akan dilaksanakan klarifikasi secara daring dengan Diskominfo Kotawaringin Timur dan empat kepala desa yang desanya diusulkan dibangun BTS tersebut.

“Empat desa ini menjadi sampel. Harapan kita setelah klarifikasi dari Direktorat Telekomunikasi Kominfo ini daerah yang dianggap blank spot itu akan direalisasikan pembangunan BTS dan penguatan layanan internet di sana,” ujar Marjuki.

Sementara itu terkait 31 usulan yang disampaikan kepada BAKTI Kominfo, sebarannya mengacu kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, keagamaan dan lainnya yang merupakan usulan dari Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan lainnya.

Terhadap 31 lokasi ini dalam waktu dekat akan dilakukan tinjauan lapangan bersama oleh tim dari BAKTI Kominfo untuk mengecek apakah betul-betul di lokasi itu blank spot atau lemah sinyal. Setelah itu akan dievaluasi untuk diputuskan disetujui atau tidak.

Menurut Marjuki, penguatan layanan telekomunikasi sangat penting karena kebutuhan desa terhadap internet semakin tinggi. Selain untuk kepentingan aktivitas masyarakat, kini pelayanan di pemerintahan desa juga semakin banyak yang menggunakan digitalisasi dan online.

Dia mencontohkan, kewajiban pemerintah desa dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pelaporannya dilakukan secara online. Selain itu ada pula website desa yang menjadi bagian dari transparansi.

Aplikasi layanan desa ini baru dimiliki 33 desa. Marjuki berharap tahun ini semua desa sudah bisa menggunakannya dan ditargetkan pada 2025 nanti tidak ada lagi desa di Kotawaringin Timur yang tidak memiliki layanan internet.

Marjuki mengaku sudah menyampaikan paparan di Kementerian Kominfo terkait kondisi Kotawaringin Timur. Dia menegaskan bahwa semua akan terlayani dengan baik dalam hal kewajiban perangkat desa jika layanan internet sudah tersedia dengan baik.

“Seluruh digitalisasi organisasi perangkat daerah juga berinduk ke Diskominfo. Kami terus berupaya agar layanan internet di Kotawaringin Timur ini semakin baik sehingga bisa menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” demikian Marjuki.

Kembangkan Infrastruktur Hijau, Kominfo Bangun Kota Cerdas dan PDH

Pemerintah berupaya membangun ekonomi digital yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mulai mengembangkan infrastruktur hijau.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan saat ini Kementerian Kominfo telah mengembangkan program kota cerdas atau smart city dan pembangunan Pusat Data Hijau (PDH).

“Sebagai langkah awal konkret mendukung ekonomi hijau, Kementerian Kominfo melakukan pengembangan infrastruktur hijau  melalui kota cerdas berkelanjutan dan menghadirkan pusat data ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya dalam Green Impact Day – Untuk Ketahanan Pangan, Air, dan Energi Indonesia, di Sasana Budaya Ganesha, ITB Bandung, Senin (29/04/2024).

Menurut Menteri Budi Arie Program Smat City diterapkan berdasar enam pilar utama, yaitu (1) Smart Governance, (2) Smart Branding, (3) Smart Living, (4) Smart Economy, (5) Smart Society, dan (6) Smart Environment. 

“Upaya kedua Pembangunan PDH ini direncanakan akan mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Sertifikasi Platinum dari Green Building Council Indonesia,” tuturnya.

Meski masih ada kendala seperti kesenjangan infrastruktur digital hingga biaya adopsi teknologi hijau yang masih tinggi, Menkominfo menekankan inisiatif infrastruktur hijau harus tetap berjalan.

“Harus dapat kita selesaikan bersama, dengan harapan inisiatif serupa yang mendorong pelindungan lingkungan dapat terus berlangsung demi bumi kita tercinta,” ungkapnya. 

Menteri Budi Arie juga mengucapkan selamat kepada seluruh Pemenang NESC 2024.

“Semoga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mampu bersaing secara nasional maupun global,” ujarnya. 

Dalam acara itu, hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, CEO Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara Darmayana, dan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional ahli utama KLHK serta KESDM.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Menteri Budi Arie: Presiden Tawari Apple Investasi Smart City di IKN

Presiden Joko Widodo menerima CEO Apple Tim Cook di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/04/2024). Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan dalam pertemuan itu Presiden menawarkan peluang investasi pengembangan smart city di Ibu Kota Nusantara dan manufacturing produk perangkat telekomunikasi,

“Presiden tadi menyampaikan kepada Apple bagaimana bisa berpartisipasi dalam pengembangan smart city di IKN,” ungkapnya di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/04/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Apple optimistis untuk berinvestasi di Indonesia karena melihat peluang yang besar, termasuk pembangunan IKN. 

“Nanti akan ada pembicaraan yang lebih detil. Kementerian Kominfo akan mendukung penuh dan mengawal aspek standardisasi perangkat telekomunikasi,” tuturnya.

Menkominfo menyatakan komitmen CEO Apple untuk berinvestasi merupakan peluang besar agar menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global supply chain.

“Presiden juga menyampaikan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam global supply chain. Dan Apple menyambut baik. CEO Apple berkomitmen untuk terus ada di Indonesia. Dengan demikian Indonesia dapat menjadi bagian dari global supply chain untuk industri teknologi dengan menyediakan komponen,” jelasnya.

Menteri Budi Arie mengharapkan dari pertemuan tersebut akan dapat meningkatkan optimistme Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia dan Asia menjadi salah satu pasar besar produk perangkat telekomunikasi . Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendorong Apple agar bisa mengembangkan manufacturing produk telekomunikasi di Indonesia.

“Bagaimana kemungkinan manufacturing Apple di Indonesia, karena saat ini kawasan ASEAN menjadi pasar yang besar bagi Apple dengan 65 juta penduduknya. Dan Indonesia berkontribusi sampai 45% pasar untuk kawasan ASEAN,” tandasnya.

Menkominfo menyatakan Apple telah menjadi bagian dalam pengembangan talenta digital nasional. Saat ini Apple telah membangun tiga Apple Developer Academy di Batam, Tangerang dan Surabaya untuk pengembangan aplikasi.

“Peningkatan SDM sudah ada, dan nantinya yang keempat rencanaya akan dibangun di Bali,” ujarnya.

Saat memberikan keterangan kepada media, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Staf Khusus Menteri Daniel Hutagalung.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Ancaman Siber Meningkat, Wamenkominfo Tekankan Pelindungan Data Pribadi

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan perhatian terhadap keamanan siber nasional. Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan secara global, terjadi peningkatan kasus keamanan siber dari tahun 2019 sebesar 40% dan lebih dari 77% pada tahun 2023.

“Keamanan siber menjadi inti dari hampir setiap aspek kehidupan kita. Terlebih, dengan meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi digital, kasus keamanan siber mengalami lonjakan yang signifikan,” ujarnya dalam Ramadhan Public Lecture UGM di Masjid Kampus UGM Yogyakarta, Minggu (31/03/2024).

Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara dengan indeks keamanan siber sebesar 63,64, dan peringkat 5 di Asia Tenggara. Menurut Wamen Nezar Patria, industri yang menjadi sasaran utama serangan siber dominan industri yang menyimpan data pribadi atau yang terlibat dalam ekosistem yang luas dengan unit lain.

“Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya memperkuat keamanan siber di Indonesia,” tandasnya.

Guna mengatasi ancaman keamanan siber, Wamenkominfo menyatakan arti penting menggunakan tiga pendekatan.

“Pertama, meningkatkan penggunaan layanan berbasis cloud. Kedua, melakukan transformasi digital. Dan ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap serangan siber,” jelasnya.

Wamen Nezar Patria menekankan arti penting untuk menjaga data pribadi dan menghargai ranah privat orang lain. Menurutnya, Kementerian Kominfo telah berupaya untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajiban terkait data pribadi. Sebagai individu, kita patut menjaga keamanan siber dari masing-masing kita, termasuk tidak melanggar hak-hak dan ranah privat orang lain,” tandasnya.

Dalam kuliah bertema Keamanan Siber dalam Era Internet of Things (IoT): Ancaman dan Strategi Pertahanan, Wamenkominfo Nezar Patria mengajak setiap warga negara bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik untuk meminimalkan ancaman keamanan siber.

“Penggunaan teknologi sudah sepatutnya dikelola oleh manusia untuk membawa banyak manfaat bukan menghadirkan kemudharatan. Mari terus tingkatkan kecakapan teknologi dan literasi, untuk mewujudkan pemanfaatan teknologi yang mampu membawa misi menebar rahmat bagi seluruh alam,” ungkapnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Kembangkan Smart City, Wamen Nezar Patria Sebut Tiga Parameter

Pemerintah telah mencanangkan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City sejak tahun 2017. Program itu digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan lebih dari 250 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia menjadi bagian Jaringan Pengembangan Smart City. Setiap kota yang layak menjadi Smart City menurutnya memiliki tiga parameter yaitu konektivitas digital, literasi digital dan pemanfaatan teknologi digital.

“Banda Aceh masuk dalam Jaringan Pengembangan Smart City yang dibuat oleh Kominfo. Cuma untuk menjadi Smart City ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagaimana smart governance, smart branding, smart teknologi yang dipakai menjadi parameter untuk melihat apakah sebuah kota cukup smart memanfaatkan teknologi itu,” tuturnya saat menjadi bintang tamu Podcast Sagoe TV di Banda Aceh, yang disiarkan Sabtu (30/03/2024).

Wamen Nezar Patria menyatakan keberadaan konektivitas digital menjadi prasyarat dasar pengembangan Smart City. Menurutnya, saat ini sekitar 90% wilayah Indonesia telah tercover jaringan komunikasi baik 2G, 4G dan khusus 5G pada beberapa kota besar di Indonesia.

“Tingkat penetrasi internet juga makin lama makin tinggi, sekarang ada sekitar lebih dari 80% penetrasinya dari 287 juta jiwa. Saya kira dengan kondisi yang demikian tentu kita bisa bayangkan information society bisa bertumbuh dan berkembang dalam satu ekosistem masyarakat digital,” tuturnya.

Selanjutnya, Wamenkominfo menyatakan literasi digital menjadi kriteria penting dalam mendukung Program Smart City selain fasilitas pendukung yang disiapkan pemerintah daerah.

“Yang terpenting juga bagaimana smart education dilakukan untuk masyarakat agar bisa mengakses teknologi dengan lebih baik. Karena itu, perlu ada pendidikan melek digital atau literasi digital supaya bisa memanfaatkan arus informasi digital dengan positif,” ujarnya.

Guna mendukung pengembangan Smart City, Kementerian Kominfo menyiapkan berbagai program inisiatif bidang digital dengan menyeleraskan kebutuhan masyarakat agar makin produktif. Wamen Nezar Patria  menyontohkan pengembangan talenta digital, ekosistem startup karya anak bangsa hingga infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

“Contoh seperti kegiatan Markas Startup Digital yang merupakan satu gerakan dari program 1000 Startup Digital yang diinisiasi oleh Kominfo sejak 2016. Wadah ini dalam rangka menyambut pertumbuhan ekonomi digital yang makin hari makin berkembang seiring dengan perkembangan TIK,” jelasnya. 

Wamenkominfo juga memaparkan upaya Kementerian Kominfo menjadikan Banda Aceh sebagai kota ketiga peluncuran Markas setelah Jakarta dan Surabaya. Lewat Markas diharapkan menjadi motivasi bagi generasi milenial dan Gen Z di Aceh dalam menciptakan startup lokal untuk bersaing di skala nasional hingga global.

“Jadi Markas Aceh ini salah satunya dalam rangka mempersiapkan generasi muda kita untuk menyambut era baru masyarakat digital. Aceh dipilih karena kita melihat terjadi digital divide atau ketimpangan digital antara pulau Jawa dengan luar Jawa, nanti di beberapa kota lain (di luar pulau Jawa) akan menyusul untuk dibuat Markas ini,” ungkapnya.  

Kementerian Kominfo meluncurkan Markas Aceh agar menjadi wadah kreatif generasi muda saling berbagi pengalaman dalam rangka mendirikan usaha rintisan startup. Bagi Wamenkominfo, Markas akan memudahkan pelaku startup tergabung dalam jaringan bisnis.

“Jika mau masuk ke berbagai macam bisnis mereka tau apa yang harus dilakukan dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk membuat optimalisasi proses binsis mereka. Karena itu, Kominfo hadir sebagai fasilitator, kita coba menyiapkan infrastrkturnya, memfasilitasi pertemuan antara investor dengan startup dan pendidikan untuk membangun kapasitas,” jelasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

KINERJA APBN DAN APBD WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT PER 29 FEBRUARI 2024

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit bulan Februari 2024 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan dari sisi Pendapatan sebesar Rp.15,11M atau 4,64% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sektor Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk sektor Belanja terdapat pertumbuhan sebesar Rp.125,98M (21,83% yoy), utamanya bersumber dari kenaikan Belanja Modal K/L dan penyaluran Dana Transfer Khusus. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.370,57M dengan porsi terbesar (98,90%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Untuk Belanja Daerah terealisasi Rp.213,65M dengan porsi terbesar (73,78%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Pertumbuhan penerimaan negara menggambarkan kondisi perekonomian daerah yang cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi harga komoditas.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Februari 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional dan PNBP, mencapai Rp.340,58M, naik sebesar Rp.15,11M dibanding bulan Februari 2023 (4,64% yoy). Kontributor utama atas pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai 29 Februari 2024 realisasi Penerimaan Pajak tercapai sebesar 11,56% dari target internal. Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.147,34M tumbuh Rp.16,15M (12,31% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.176,21M, turun Rp.2,79M (-1,56% yoy), PBB terealisasi Rp.3,27M tumbuh Rp.171 juta (5,53% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.2,25M tumbuh Rp.44,4 juta (2,01% yoy). Meskipun penerimaan tumbuh, namun agak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

 

Untuk realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional s.d. bulan Februari 2024, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit tercapai 7,96% dari target internal. Bea Masuk terealisasi Rp.506,12 juta atau naik Rp.28,49 juta (5,97% yoy). Meskipun demikian, nilai Devisa Impor mengalami penurunan, dengan realisasi Rp.52,95M, turun Rp.13,12M (-19,87% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan perlambatan sektor Bea Masuk. Pada sektor Bea Keluar, terealisasi Rp.1,77M atau turun Rp.973,83 juta (-35,37% yoy). Penurunan masih disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar.

 

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2024 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.9,21M, tumbuh Rp.2,48M (36,96% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, berdasarkan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.306,67 juta (turun 17,62% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.191 juta, PNPB PN Rp.20 ribu dan PNBP Lelang Rp.115 juta.

 

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN, Belanja Negara bulan Februari 2024 terealisasi Rp.703,23M (15,07% dari pagu), naik Rp.125,98M (21,83% yoy). Kenaikan ini diantaranya disebabkan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal K/L serta penyaluran Dana Transfer Khusus. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.114,37M (17,88% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.55,56M (94,49% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.36,21M (12,16% dari pagu), naik 9,45% yoy, Belanja Barang terealisasi Rp.69,01M (24,10% dari pagu) naik 174% yoy, dan Belanja Modal terealisasi Rp.9,14M (16,43% dari pagu) naik signifikan 1.620,97% yoy. Kenaikan Belanja Modal yang sangat signifikan ini berasal dari Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara H. Asan Sampit dan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Sedangkan kenaikan realisasi Belanja Barang diantaranya disumbang oleh satker KPU lingkup KPPN Sampit dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

 

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada bulan Februari 2024 mencapai Rp.588,86M (14,62% dari pagu), naik sebesar Rp.70,42M (13,58% yoy). Kenaikan ini disebabkan oleh realisasi penyaluran DAU sebesar Rp.387,02M (17,85% dari pagu) yang naik Rp.55,25M (16,65% yoy) dan penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.74,45M (9,36% dari pagu), naik Rp.57,39M (336,3 % yoy). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.75,92M (11,38% dari pagu), turun Rp.6,82M (-8,25% yoy), sedangkan penyaluran Dana Desa mencapai Rp.51,45M (13,8% dari pagu), turun Rp.35,39M (-40,75% yoy). Khusus Dana Insentif Fiskal, masih belum terdapat penyaluran sampai dengan bulan Februari 2024. Perlu dilakukan penguatan sinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penyaluran TKD, karena TKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja. Hal ini disebabkan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

 

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD gabungan lingkup Pemda Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI, realisasi Pendapatan s.d. bulan Februari 2024 mencapai Rp.370,57M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.366,48M (98,90%). Pemerintah daerah harus terus berinovasi dan membuat strategi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat mengurangi porsi ketergantungan pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD s.d. bulan Februari 2024 terealisasi Rp.213,65M (3,90% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp.157,64M (73,78%). Secara agregat, rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah adalah 57,66%, sehingga s.d. bulan Februari 2024 masih terdapat surplus dan saldo SILPA sebesar Rp.143,95M.

 

Current Issue

  1. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan KPPN Sampit mengadakan kegiatan Focus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Kredit Program serta Sosialisasi Kredit Program lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 6 Februari 2024, bertempat di Aula KPPN Sampi Sesi pertama dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta perwakilan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BPD Kalteng, dan Bank BSI wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada sesi kedua, Sosialisasi Kredit Program dihadiri oleh 78 pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan narasumber Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan perbankan yaitu Bank Mandiri KC Sampit dan Bank BNI KC Sampit, dengan materi terkait Kebijakan Penyaluran Kredit Program dan Sosiasialisasi Cashless Transaction oleh Bank Indonesia, Program Pengawasan Transaksi Online oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Produk Kredit Program 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali lebih luas potensi UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sinergi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keungan bersama Kemenkeu Satu Sampit, Pemerintah Daerah dan perbankan bisa menjembatani UMKM di wilayah Kotawaringin Timur untuk naik kelas. Kegiatan ini juga menjadi bentuk penguatan peran Financial Advisory pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah dan KPPN Sampit sebagai unit kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
  3. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM dan Dinas terkait di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
  4. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan Special Mission kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : KPPN Sampit

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Kotawaringin Timur

Beredar di media sosial akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, S.H., M.M. Akun Facebook tersebut mencatut nama serta foto profil Bupati Kotim.

Melaui Akun resmi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotim mengimbau kepada masyarakat yang mendapatkan pesan dari akun tersebut untuk mengabaikan dan melaporkan akun tersebut melaui layanan Kominfo di link  https://layanan.kominfo.go.id/   di menu layanan aduan konten.

Bulan Kesadaran Keamanan Informasi BSSN 2024 Series #1: Why (BSSN) Reputation Risk is Important

 

Depok, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (Pusdatik) BSSN, menggelar webinar kegiatan Bulan Kesadaran Keamanan Informasi pada bulan Maret – April 2024 yakni program Mari Ceria (Maret April CybErsecuRIty Awareness). Kegiatan webinar diselenggarakan dari Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Senin (4/3/2024).

Webinar pada kesempatan ini merupakan kegiatan pembuka dalam rangkaian kegiatan Program Bulan Kesadaran Keamanan Informasi Tahun 2024 di lingkungan BSSN.

Kepala Pusdatik BSSN Arnoldus Triono dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib melaksanakan program kerja keamanan informasi.

“Salah satu diantaranya adalah program edukasi kesadaran keamanan informasi,” ujar Arnoldus.

Lebih lanjut Arnoldus menambahkan, sebagaimana kita ketahui dalam melaksanakan tugasnya, Pusdatik BSSN menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan penyiapan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam hal keamanan siber pada infrastruktur TIK maupun sistem elektronik yang dikelola oleh BSSN.

Tema kegiatan Bulan Kesadaran Keamanan Informasi Tahun 2024 ini ialah ”Cyber Hygiene”. Tema ini memiliki makna yang mendalam yakni bagaimana BSSN berupaya menumbuhkan budaya keamanan informasi serta mengubah mindset pegawai mengenai pentingnya mewujudkan cyber hygiene menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Seperti tidak menggunakan piranti lunak bajakan, senantiasa memutakhirkan perangkat yang digunakan, penggunaan anti virus dan lainnya. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk menekan resiko keamanan informasi yang diakibatkan oleh perilaku yang tidak bersih dalam pemanfaatan sumber daya TIK BSSN.

Kegiatan Kesadaran Keamanan Informasi ini bertujuan untuk untuk membangun budaya kesadaran keamanan informasi seluruh pegawai di lingkungan BSSN. Sehingga diharapkan keamanan informasi menjadi bagian dari budaya keseharian pegawai di lingkungan BSSN.

Topik bahasan Kesadaran Keamanan Informasi minggu ini adalah Why (BSSN) Reputation Risk is Important?  Dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni IT Security Manager Orang Tua Group Rukmono Erwan, dan Head of Research & Data Analytics Jakarta Smart City Juan Intan Kanggrawan, webinar ini diikuti oleh para pegawai di lingkungan BSSN.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Wamenkominfo Jamin Perpres Publisher Rights Jaga Kebebasan Pers

Di tengah gelombang digitalisasi yang menghantam industri media, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi Publisher Rights yang baru disahkan Presiden ini tidak hanya menjanjikan masa depan yang cerah bagi jurnalisme berkualitas di era digital, tetapi juga menegaskan komitmen negara terhadap kebebasan pers.

“Regulasi ini tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan pers atau mengatur jenis konten tertentu. Sebaliknya, Perpres ini secara eksklusif mengatur kerja sama bisnis antara penerbit dan platform digital, tanpa satu pun pasal yang dirancang untuk membungkam kebebasan pers,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Perpres Publisher Right, Untuk Siapa?”, di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2024).

Saat ini, menurut Wamen Nezar Patria, disrupsi digital telah menghadirkan jurang yang lebar antara platform digital dan media konvensional. Media konvensional yang dulunya menjadi pilar utama jurnalisme berkualitas, kini dilanda badai disrupsi. 

“Bahkan media konvensional tertinggal jauh dari platform digital dalam hal jangkauan audience maupun pendapatan,” ujarnya.

Wamenkominfo berpendapat bahwa tantangan ‘filter bubble’ yang diciptakan oleh algoritma platform digital menjadi isu yang sangat penting. Menurutnya, personalisasi konten berdasarkan profil data pengguna menjadi pedang bermata dua, yakni memudahkan distribusi iklan namun juga berpotensi menggeser kekuatan informasi ke arah yang tak terduga.

Oleh karena itu, menurut Wamen Nezar Patria, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari akses informasi tidak berkualitas yang kian hari makin merebak luas di berbagai platform media sosial.

“Namun, Perpres ini bukan solusi ajaib. Kualitas jurnalisme ultimately tetap ditentukan oleh skill dan etik jurnalis itu sendiri,” tegasnya.

Bagi Wamenkominfo, kemampuan atau skill tetap menjadi landasan utama bagi seorang jurnalis untuk menghasilkan karya yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. Kemampuan riset, menulis, dan editing yang baik juga menjadi kunci untuk menghasilkan konten berkualitas kepada masyarakat.

Namun kemampuan tersebut bukan segalanya, Menurut Wamen Nezar Patria, seorang jurnalis juga harus memiliki etika sebagai kompas moral dalam menjalankan tugasnya. 

“Integritas, objektivitas, dan keberpihakan pada kebenaran menjadi nilai-nilai yang haram untuk ditawar-tawar,” tandasnya.

Wamenkominfo menekankan, harapan jurnalisme berkualitas ini tak bisa tumbuh subur tanpa industri media yang sehat. Ibarat tanah yang menopang, industri media yang sehat menyediakan ruang bagi jurnalisme berkualitas untuk berkembang dan menjangkau lebih jauh khalayak luas.

Wamen Nezar Patria berharap kehadiran Perpres Publisher Rights dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan industri media yang sehat dengan mendorong platform digital memprioritaskan jurnalisme berkualitas dan berita yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)

KINERJA APBN DAN APBD WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT PER 31 JANUARI 2024

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit bulan Januari 2024 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan dari sisi Pendapatan sebesar Rp.11,92M atau 6,94% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sektor Perpajakan dan PNBP. Untuk sektor Belanja terdapat penurunan sebesar Rp.7,18M (2,20% yoy), utamanya bersumber dari penurunan realisasi penyaluran DAU dan Belanja Modal satker K/L. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.116,28M dengan porsi terbesar (98,73%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Untuk Belanja Daerah terealisasi Rp.116,28M dengan porsi terbesar (95,46%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Kenaikan penerimaan negara menggambarkan kondisi perekonomian cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi harga komoditas.

 

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Januari 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.183,67M, naik sebesar Rp.11,92M dibanding bulan Januari 2023 (6,94% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai 31 Januari 2024 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.81,21M tumbuh Rp.9,21M (12,80% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.94,67M tumbuh Rp.2,22M (2,41% yoy), PBB terealisasi Rp.1,37M tumbuh Rp.198 juta (16,83% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.1,25M (8,36% yoy). Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun agak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

 

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional bulan Januari 2024, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit, Bea Masuk terealisasi Rp.172,3 juta atau turun Rp.53,63 juta (-23,74% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor Bea Masuk. Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.814,9 juta atau turun Rp.205,33 juta (-20,13% yoy). Penurunan ini masih disebabkan kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar.

 

 

 

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2024 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.4,17M, tumbuh Rp.438 juta (11,76% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai dengan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.322,86 juta (naik 16,32% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.41,68 juta, PNPB PN Rp.272 ribu dan PNBP Lelang Rp.280,9 juta.

 

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN Belanja Negara bulan Januari 2024 terealisasi Rp.319,91M (6,86% dari pagu Rp.4.666,30M), turun Rp.7,18M (-2,20% yoy). Penurunan ini diantaranya disebabakan turunnya penyaluran realisasi TKD sebesar Rp.12,29M (-4,05%) dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.28,29M (4,42% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.5,11M (22,05% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp16,15.M (5,42% dari pagu) naik 5,88% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.12M (4,19% dari pagu) naik 57,87% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.134 juta (0,24% dari pagu) turun 58,09% yoy. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu diantaranya disumbang oleh satker KPU dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, sedangkan Belanja Modal turun dikarenakan trend satker yang belum melakukan realisasi di awal tahun. Untuk itu, perlu mendorong satker agar segera melakukan tahapan realisasi Belanja Modal sehingga dapat mencapai serapan dengan optimal.

 

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada bulan Januari 2024 mencapai Rp.291,61M (7,24% dari pagu), turun sebesar Rp.12,29M (-4,05% yoy). Hal ini diantaranya disebabkan oleh turunnya penyaluran DAU sebesar Rp.92,17M (-41,67% yoy), dengan realisasi mencapai Rp.129M (5,95% dari pagu). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.75,92M (11,38% dari pagu), penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.70,34M (8,84% dari pagu) dan penyaluran Dana Desa mencapai Rp.16,34M (4,38% dari pagu). Khusus Dana Insentif Fiskal belum terdapat penyaluran di bulan Januari 2024. Penyaluran TKD melalui KPPN Sampit perlu diperkuat karena berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja, dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

 

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan TA 2024 mencapai Rp.143,18M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.141,37M. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD TA 2024 terealisasi Rp.116,28M (2,12% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 81,21% sehingga masih terdapat surplus dan saldo SILPA sebesar Rp.26,9M.

 

Current Issue

  1. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan pemerintah. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
  2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
  3. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM dan Dinas terkait di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
  4. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sumber : KPPN Sampit

Sestama BSSN Melantik Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat

 

Depok, BSSN.go.id – Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Pejabat yang dilantik adalah Kolonel Lek. Chairul Akbar Hutasuhut, S.H., M.SD sebagai Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Gedung Utama Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (16/2/2024).

Sebelum dilantik menjadi Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN, Hutasuhut menjabat Paban II/Kom dan Kodal Skomlekau. Adapun Hutasuhut  menggantikan Marsma TNI Tjatur Pudji Handojo, S.E. yang kembali menjabat di lingkungan TNI AU.

Dalam amanatnya, Sestama Susilo menyampaikan hal-hal positif yang telah dilaksanakan selama ini agar dilanjutkan dan terhadap yang belum berjalan dengan baik agar dievaluasi dan terus ditingkatkan oleh pejabat yang baru.

“Saya ingin ingatkan kepada saudara, bahwa kita bekerja dalam suatu tim besar yaitu BSSN, sehingga diperlukan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik diantara semua unsur yang ada di BSSN,” ucap Susilo.

Pelantikan ini tidak hanya melibatkan penunjukan seseorang ke dalam peran jabatan tersebut, tetapi juga menandakan awal dari tanggung jawab yang signifikan dan kepercayaan yang diberikan kepada individu tersebut. Pelantikan ini merupakan hal penting dalam estafet kepemimpinan di BSSN. Dengan memilih pemimpin yang tepat dan membangun fondasi kepemimpinan yang kuat, sebuah organisasi dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, menginspirasi kinerja yang unggul dalam mencapai tujuannya.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut disaksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BSSN, Pejabat Fungsional Utama BSSN serta pejabat dan staf terkait lainnya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Penghentian Penggunaan Penomoran Telekomunikasi Tahun 2023

Pementerian Komunikasi dan Informatika memberitahukan kepada seluruh Pimpinan/Penanggung Jawab  Penyelenggara Telekomunikasi dan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14  Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi disampaikan bahwa:

  1. Dalam rangka pengawasan penggunaan penomoran, Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi melakukan evaluasi terhadap penggunaan penomoran yang telah ditetapkan kepada pengguna penomoran telekomunikasi.
  2. Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat  mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
  3. Pengguna Penomoran Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan  penggunaan Penomoran Telekomunikasi dikenai sanksi pencabutan penetapan Penomoran Telekomunikasi.
  4. Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran  Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud

Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan penomoran yang telah dilakukan Direktorat Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominof terhadap status izin penyelenggaraan telekomunikasi dari Badan Usaha sampai dengan akhir Desember 2023, ditemukenali 19 Badan Usaha sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini tidak memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi aktif sebagai dasar penggunaan penomoran telekomunikasi sebagaimana tersebut dalam [lampiran].

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini.

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Daftar Penghentian Penggunaan Penomoran Telekomunikasi [sebagaimana terlampir].

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menkominfo Segera Tindaklanjuti Pengesahan Perpres “Publisher Rights”

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres “Publisher Rights” pada hari Senin, 19 Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan menindaklanjuti pengesahan Perpres tersebut untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional. 

“Secepatnya kita rumuskan, nanti dikabarin semuanya. Perpres (Peraturan Presiden tentang Publisher Rights) juga sudah jadi,” jelasnya usai mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Hari Pers Nasional di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024). 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Budi Arie menjelaskan Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas. 

“Tadi sudah dijelaskan Presiden Jokowi bahwa ini juga untuk melindungi dan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas,” ujar Menteri Budi Arie. 

Sebelumnya, dalam Peringatan Puncak HPN 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan kerangka umum bagi kerja sama pers dengan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. 

“Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” jelas Presiden Joko Widodo. 

Menurut Kepala Negara, Perpres tersebut telah melewati tahapan pembahasan panjang dengan diskusi dan beragam pendapat dari ekosistem pers di tanah air. 

“Saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers. Aspirasinya tidak benar-benar bulat, ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital,” ungkap Presiden. 

Presiden Joko Widodo menjelaskan Pemerintah menimbang berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai pihak serta mengkaji implikasinya. 

“Setelah mulai ada titik kesepahaman dan titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak, terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus. Akhirnya kemarin, saya meneken (menandatangani) Perpres tersebut,” tandasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo