Author: Diskominfo

Jakarta, BSSN.go.id – Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., menyampaikan penetapan kebijakan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) pada setiap instansi merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber nasional.

“Dengan adanya TTIS di setiap lembaga negara, respon terhadap insiden siber dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan,” kata Sulistyo pada pembukaan ACADefence Challenge 2025 dan Workshop Incident Response di Jakarta, pada Senin (26/5/2025).

Menurut Sulistyo, pembentukan TTIS ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa data dan informasi tetap aman, terutama data pribadi masyarakat yang tersimpan dalam sistem digital pemerintah.

“Melalui tim ini, setiap instansi dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, koordinasi antar instansi akan lebih optimal dalam upaya pencegahan dan penanganan insiden siber.

“Bila infrastruktur aman, masyarakat akan lebih percaya menggunakan layanan digital pemerintah. Begitu juga investor, akan melihat Indonesia sebagai negara yang serius dalam menjaga keamanan sistem digitalnya,” jelasnya.

Hal ini menurut Sulistyo akan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, sekaligus memperkuat ketahanan siber nasional dalam menghadapi tantangan global.

“Pembentukan TTIS (CSIRT, red) bukan sekadar kebijakan teknis, tapi langkah strategis dalam membangun kedaulatan digital Indonesia yang lebih kuat, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan ACADefence Challenge 2025 dan Workshop Incident Response merupakan bagian dari rangkaian acara ACAD CSIRT Summit 2025 yang akan diselenggarakan pada Juli 2025 mendatang.

Sementara itu, telah resminya ACAD CSIRT berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2024, memiliki konsekuensi logis untuk makin berperan aktif dan ikut serta menjadi PERISAI keamanan siber di Indonesia, khususnya Sektor Pendidikan.

Untuk itu Sulistyo berharap kegiatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia keamanan siber, serta menjaring potensi talenta terbaik anak bangsa Indonesia.

“Bersama kita rangkul dan bina potensi sumber daya manusia yang dapat diidentifikasi tersebut untuk membangun ekosistem keamanan siber menuju Indonesia Emas,” pungkas Sulistyo.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Bogor, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian telah menyelenggarakan Workshop Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata yang dilaksanakan di Kantor BSSN Sentul, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 s.d. 23 April 2025.

Workshop dibuka oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata BSSN Edit Prima yang diikuti oleh 121 peserta dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata yang terbagi dalam 3 (tiga) hari.

Workshop dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan kematangan keamanan siber dalam rangka peningkatan pemahaman stakeholder mengenai tanggap insiden siber pada masing-masing instansi, pemenuhan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk menangani insiden siber, dan melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan pada aspek tata kelola maupun aspek teknis.

Saat workshop berlangsung, dilakukan penyampaian security awareness dan asistensi pembentukan CSIRT, berupa pengukuran tingkat maturitas penanganan insiden siber menggunakan tools TMPI secara self-assessment dan penyusunan berkas registrasi CSIRT.

Direktur Edit Prima menyampaikan bahwa tujuan workshop adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan dalam penanganan insiden siber, serta mendorong pembentukan dan pendaftaran CSIRT organisasi pada PSE sektor keuangan, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait keamanan siber, meningkatkan kemampuan penanganan insiden siber, serta meningkatkan kesadaran akan penerapan keamanan siber kepada PSE di sektor keuangan, perdagangan, dan pariwisata.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Jakarta – BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Administrasi Pemerintahan (Gov-CSIRT Indonesia) menyelenggarakan kegiatan Communication Check Ke-2 Tahun 2025 pada CSIRT Sektor Administrasi Pemerintahan secara daring pada Kamis (24/4/2025).

Communication Check merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh BSSN dan diikuti oleh CSIRT Pemerintah Pusat dan CSIRT Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai operasional pelaksanaan tanggap insiden siber sektor pemerintah yang optimal dan bertujuan untuk menjalin pola koordinasi dan komunikasi antar CSIRT Sektor Administrasi Pemerintah guna mengantisipasi dan mencegah insiden keamanan siber.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si selaku Ketua Gov-CSIRT Indonesia memberikan arahan kepada seluruh peserta Communication Check ke-2 Tahun 2025. Deputi Sulistyo menyampaikan bahwa Communication Check yang dilakukan adalah memastikan jalur komunikasi antara Gov-CSIRT dengan Anggota Gov-CSIRT di pusat maupun daerah, sehingga dapat memperkecil gap time to detect dan time to action ketika terjadi insiden siber.

“Ketika dideteksi adanya potential threat atau insiden-insiden yang mungkin berdampak ke organisasi, proses responnya jadi cepat,” ungkap Deputi Sulistyo.

Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi TTIS serta dapat terus berkembang secara baik seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Agung Indrajit, S.T., M.Sc. Menyambung dari arahan Deputi Sulistyo, Agung menyampaikan bahwa Communication Check yang dilaksanakan memastikan jalur komunikasi tanggap terhadap insiden serta dapat berjalan dengan cepat, tepat, akurat dan efektif.

Pada kegiatan ini terdapat sharing session mengenai pengelolaan keamanan informasi Kementerian PPN/Bappenas yang disampaikan oleh Koordinator Tim Manajemen Keamanan Informasi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mirza, S.Kom, MAIR, MPA. Dalam paparannya, Mirza menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan keamanan informasi seperti keamanan kata sandi serta peningkatan awareness pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Di sesi berikutnya kemudian juga disampaikan mengenai evaluasi Communication Check-1 dan juga pelaksanaan Communication Check-2 yang dipandu oleh Sekretariat Gov-CSIRT Indonesia. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 313 TTIS berhasil melakukan Communication Check.

Pada sesi evaluasi Communication Check-1 disampaikan mengenai laporan pelaksanaan Communication Check-1 Tahun 2025 terkait keberhasilan, kendala, serta skenario Communication Check. Pada Communication Check-2 ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tingkat keberhasilan Communication Check.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelindungan IIV dan membangun kesadaran kolektif serta komitmen bersama di antara pemangku kepentingan sektor IIV, guna menjaga keamanan siber nasional. Acara dibuka oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han dan dihadiri oleh 25 Kementerian/Lembaga dari berbagai lintas sektor IIV.

Pelindungan sistem elektronik pada IIV merupakan hal yang krusial dan strategis karena jika terjadi gangguan pada sistem ini dapat berdampak besar pada masyarakat luas dan perekonomian nasional. Pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022, telah menetapkan Peta Bisnis Pelindungan IIV disertai penunjukan instansi pembina sektor masing-masing.

Pada kesempatan Rakor tersebut Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan amanat peraturan tersebut sekaligus senantiasa menguatkan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan siber nasional.

“Seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi dan berkomitmen untuk mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) pada instansi masing-masing sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto. BSSN akan terus melakukan asistensi dalam upaya percepatan tersebut,” ucap Nugroho.

Nugroho pun menambahkan terkait dengan TTIS Sektoral, Gov-CSIRT BSSN dapat dijadikan sebagai role model pembentukan dan operasionalisasi TTIS Sektoral sesuai dengan prinsip security by design. Lebih lanjut Nugroho menekankan bahwa agenda prioritas pemerintah, termasuk operasionalisasi Gov-Tech, program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan program lainnya akan sangat bergantung dengan transformasi digital yang aman.

Di akhir sambutannya, Kepala BSSN mengajak kepada peserta untuk meningkatkan awareness dan kapasitas IIV serta peningkatan kapabilitas TTIS yang sudah dimiliki.

“Hal yang urgent pada forum ini adalah mari kita bersama memiliki komitmen untuk meningkatkan awareness dan kapasitas dari infrastruktur informasi vital yang kita miliki serta eksistensi dan kapabilitas dari Tim Tanggap Insiden Siber di masing-masing Kementerian dan Lembaga,” pungkasnya.

Lebih dari 100 peserta dari BSSN dan berbagai sektor IIV, yakni sektor keuangan, energi, pangan, TIK, transportasi, kesehatan, pertahanan, dan administrasi pemerintahan, hadir dalam rapat ini serta aktif saat diskusi panel dengan memberikan tanggapan dan masukan bagi penguatan keamanan siber di Indonesia.

Pada kesempatan rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dari Pembina Sektor IIV dalam rangka menjaga keamanan siber dan melindungi infrastruktur informasi vital. BSSN meyakini dengan sinergi dan kolaborasi yang saat ini dan ke depan terus diperkuat, dapat menjadi optimisme bersama dalam menjaga infrastruktur informasi vital nasional dan kedaulatan ruang siber Indonesia.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Dalam kegiatan yang digelar oleh PT Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery) berkolaborasi dengan PT Rumah Siap Kerja, Kepala BSSN Nugroho memaparkan secara singkat bagaimana membangun ketahanan siber di era digital untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden siber serta memperkuat strategi perlindungan sistem informasi di lingkungan kementerian dan lembaga.

“Dengan ancaman yang semakin canggih dan beragam dewasa ini, respon kita harus lebih dari sekadar reaktif. Kita harus membangun sistem pertahanan yang proaktif, termasuk di dalamnya yaitu peningkatan kesadaran dan pelatihan keamanan untuk pegawai dan masyarakat, investasi dalam teknologi keamanan yang mutakhir, serta pengembangan kebijakan dan prosedur yang proaktif dalam merespon insiden siber,” kata Kepala BSSN Nugroho.

Oleh karena itu, lanjutnya, BSSN terus berupaya membangun ketahanan siber di era digital dengan mengimplementasikan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) berikut mempertimbangkan tiga aspek. Diantaranya adalah sumber daya manusia, tata kelola dan regulasi, serta teknologi.

“Dari aspek SDM, kami telah berkolaborasi bersama para stakeholder dengan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), sehingga terpenuhi kebutuhan SDM yang andal dan profesional,” ujarnya.

Ia menerangkan dari aspek teknologi, BSSN berfokus pada pemanfaatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, khususnya pada sistem elektronik strategis. Salah satunya adalah kemandirian kriptografi nasional.

“Bentuk inovasinya adalah Layanan Sandi Data, karya anak bangsa yang memberikan proteksi kerahasiaan data melalui enkripsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kebocoran data,” jelas Kepala BSSN Nugroho.

Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa inisiatif dari sisi penguatan teknologi dan SDM tentunya tidak akan berjalan baik apabila tidak didukung dengan regulasi yang kuat. Indonesia telah memiliki dua undang-undang yang berkaitan dengan keamanan siber. Yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Kedua kebijakan tersebut secara umum mengamanatkan hal yang sama, yaitu setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap penyelengaraan sistem elektroniknya. Sehingga, keamanan siber merupakan tanggung jawab semua pihak atau share responsibility,” tegas Kepala BSSN Nugroho.

Karena ia menilai, BSSN bukan suatu badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Kesadaran keamanan siber serta kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan adalah kunci dalam rangka meminimalkan potensi keberhasilan serangan dan menekan dampak potensial dari serangan siber. Baik itu yang bersifat teknis, maupun yang bersifat sosial.

“Oleh sebab itu, perlu saya tekankan kembali bahwa SKSN harus dilaksanakan secara semesta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari instasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Baik itu dalam lingkup nasional, maupun internasional,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Kepala BSSN Nugroho, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sulistyo, serta Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Chairul Akbar Hutasuhut.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid guna membahas sinergitas antarlembaga.

“Seperti kunjungan biasa, layaknya kementerian dan lembaga lain. Pertemuan bagaimana membangun sinergitas bersama-sama untuk mendukung pemerintahan agar transformasi digital berjalan dengan baik, termasuk pencegahan atas ancamannya,” kata Kepala BSSN Nugroho di kantornya, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Kepala BSSN Nugroho mengatakan tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, BSSN-Komdigi hanya membahas persoalan secara umum seperti kunjungan-kunjungan menteri lainnya, guna membangun sinergitas dan kolaborasi.

“Agar pemerintahan ini berjalan sukses, lebih efektif, bagaimana peran kita masing-masing sebagai instansi pemerintah, peran digitalisasi dalam pembangunan,” ujar Kepala BSSN Nugroho.

Pembahasan itu dinilai penting, sebab target Indonesia Emas 2045 disebut sudah semakin dekat.

“Jadi, semua anak bangsa harus memainkan perannya masing-masing secara sinergitas dan kolaborasi,” tuturnya.

Kegiatan tersebut merupakan kunjungan perdana Kepala BSSN Nugroho usai dilantik Presiden Prabowo pada 19 Februari 2025 kemarin.

Pertemuan antara Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dengan Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid berlangsung tertutup dan singkat.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BSSN Nugroho didampingi oleh Wakil Kepala Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Marsda TNI R. Tjahjo Khurniawan, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Mayjen TNI Dominggus Pakel, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Sulistyo, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Brigjen TNI Berty Sumakud, dan Kepala BSrE Jonathan Gerhard.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Selanjutnya Sertijab dilaksanakan di Lapangan Pancasila Kantor BSSN yang dihadiri oleh jajaran pejabat BSSN serta disaksikan pegawai BSSN.

Dalam sambutannya Hinsa menyampaikan ucapan selamat datang kepada Nugroho beserta Ibu di Kantor BSSN.

“Mewakili keluarga besar BSSN, saya ucapkan selamat bertugas menjalankan amanah sebagai Kepala BSSN,” ucapnya.

Hinsa menambahkan bahwa Nugroho mempunyai pengalaman dan prestasi di bidang intelijen dan keamanan.

“Saya yakin Bapak bisa membawa BSSN menjadi organisasi di bidang keamanan siber berkelas internasional,” ujarnya.

Dalam balasannya Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan terima kasih kepada Hinsa Siburian dan jajaran karena telah menyambut dengan baik. Kepala BSSN menanggapi sambutan Hinsa Siburian bahwa akan menerima estafet kepemimpinan dalam membawa keamanan siber dan sandi Indonesia lebih maju.

“Kita akan bersama-sama, terus membangun BSSN semakin baik dan semakin baik,” ungkap Kepala BSSN.

Selanjuntnya dilaksanakan lepas sambut Kepala BSSN yang dihadiri oleh Wakil Kepala BSSN A. Rachmad Wibowo, Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BSSN, Penasehat dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan BSSN serta seluruh pegawai BSSN.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. dilantik sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara,” seperti dibacakan petugas protokol Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 29/P Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Usai pembacaan Keppres, Presiden Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan Kepala BSSN dan Menteri serta kepala lembaga pemerintah lain yang dilantik tersebut.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo Subianto mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pelantikan Kepala BSSN dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa terkait keamanan siber bukan hanya bicara tentang data, sistem, perangkat namun juga mengenai cyber security awareness. Artinya kepedulian dan perilaku aman ketika berhubungan dengan ruang siber.

Kepala BSSN juga menyampaikan mengenai judi online, BSSN akan berkolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa masalah judi online ini adalah hal yang serius,” ungkapnya di Istana Negara.

Turut hadir dalam pelantikan ini, antara lain Wakil Kepala BSSN Komjen Pol A. Rachman Wibowo, S.I.K., Sestama BSSN Y.B. Susilo Wibowo, Karo Organisasi dan SDM BSSN Anton Martin serta undangan lainnya termasuk Praktisi Keamanan Siber Pratama Dalian Persada.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN