Berita

Purworejo, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara mengadakan Forum Group Discussion (FGD) usulan gelar pahlawan Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024).

Hadir dalam FGD tersebut Bupati Purworejo, Dandim Purworejo, Kapolres Purworejo, Ketua MUI Purworejo, Tim TPPGD Purworejo, PEPABRI, ORARI, Unsur Bagian Kesra Setda serta keturunan RAA Tjokronegoro I dan undangan lainnya.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Persandian Indonesia, ternyata masih memiliki garis silsilah dengan Bupati Purworejo RAA Tjokronegoro I, sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo merasa berkepentingan untuk memperjuangkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional.

“Saya sangat mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan yang merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk membahas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati,” ucapnya.

Bupati menambahkan bahwa Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati bukanlah sosok yang asing di dunia persandian Indonesia. Beliau telah menjalani karir yang cemerlang di bidang militer dan persandian.

“Pengabdian Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati terhadap negara tidak terlepas dari perannya dalam memajukan bidang persandian di Indonesia,” ujarnya.

Melihat latar belakang, dedikasi, dan prestasi yang telah diberikan oleh Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, sangatlah beralasan untuk mengusulkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati diharapkan juga akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri pada negara,” imbuhnya.

Selanjutnya Berty Sumakud, Ketua Tim Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati dari BSSN menegaskan bahwa Roebiono Kertopati adalah sosok kebanggaan, beliau adalah tauladan, dan sosok inspirasi bagi seluruh insan persandian di Indonesia. Sebagai sosok yang cerdas, beliau berhasil membangun persandian Indonesia dari sebuah kamar sandi sederhana menjadi sebuah institusi yang modern dan mandiri.

Untuk mengabadikan ketokohannya, menghargai perjuangan, dan dharma bakti beliau yang luar biasa kepada bangsa dan negara, dalam waktu dekat, di tanah Kabupaten Purworejo yang dikenal sebagai Kota Pejuang, kita akan deklarasikan Mayjen TNI dr. Reobiono Kertopati sebagai Bapak Persandian Indonesia dan gelar pahlawan nasional.

“Atas nama pimpinan, keluarga besar BSSN, serta seluruh masyarakat persandian Indonesia, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Purworejo yang hadir dalam forum ini, untuk mensosialisasikan perjuangan beliau kepada masyarakat lainnya dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana pengusulan Mayjen TNI dr. Rebiono Kertopati sebagai Pahlawan Nasional,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, para narasumber FGD melakukan diskusi perihal pengusulan calon gelar pahlawan. Pengajuan Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati dibarengi dengan bukti-bukti kiprah perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semoga cita-cita ini bisa tercapai menjadikan Bapak Persandian Indonesia, Mayjen TNI dr. Reobiono Kertopati sebagai Pahlawan Nasional.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Jakarta, BSSN.go.id – Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Putu Jayan Danu Putra menghadiri acara peresmian Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (P4 LPSK). Acara ini diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly serta Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, di Auditorium Kantor LPSK Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Dalam sambutannya Hasto mengatakan, P4 LPSK ini berfungsi memberikan perlindungan keamanan saksi dan atau korban beserta keluarganya. Memberikan perlindungan melalui rumah aman dan sebagai fasilitas tempat kediaman sementara. Bantuan medis rehabilitas psikologis dan psikososial juga dapat dilakukan di tempat ini.

Dalam kesempatan yang sama Yasona mengatakan, P4 LPSK ini merupakan fasilitas baru yang sangat penting keberadaannya. Diharapkan kinerja LPSK bisa meningkat pasca dimanfaatkannya P4 LPSK tersebut.

Saat hadir pada kesempatan tersebut, Waka BSSN juga mendukung terbentuknya P4 LPSK karena P4 LPSK ini juga menjadi tempat untuk memberikan pelatihan bagi terlindung LPSK, pelatihan teknis maupun non-teknis bagi pegawai LPSK, serta pelatihan untuk mantan terlindung dan keluarganya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Jakarta, BSSN.go.id – Kepala BSSN Hinsa Siburian menghadiri rapat koordinasi dan tindak lanjut mengenai government technology (Govtech) dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves Jakarta pada Rabu (24/01/2024).

Sejak ditandatanganinya Perpres Nomor 82 tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional oleh Presiden Joko Widodo sejumlah kementerian dan lembaga terus melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan Perpres tersebut.

Dalam rapat itu dilakukan pembahasan tindak lanjut mengenai langkah awal transformasi digital yaitu dengan penyatuan 9 layanan prioritas kementerian/lembaga termasuk penerapan Single Sign On dan juga Digital ID dimana BSSN terlibat dalam keamanan layanan tersebut. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Selain Kepala BSSN, hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri diantaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Depok, BSSN.go.id – Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN menyelenggarakan sharing session pendaftaran tugas belajar 2024 di Aula Roebiono Kertopati Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/01/2024).

Tugas belajar yang diberikan oleh BSSN kepada Pegawai Negeri BSSN meliputi pendidikan program diploma, sarjana maupun pasca sarjana pada suatu lembaga pendidikan formal di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sharing session ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN Anton Martin. Dalam sambutannya Anton menyampaikan bahwa tugas belajar ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan kepada pegawai BSSN.

“Kegiatan ini wujud dari kepedulian pimpinan BSSN sebagai apresiasi kepada pegawai BSSN yang telah memenuhi syarat untuk dapat mengembangkan kompetensi diri sebagai wujud core value kompeten untuk dapat mengembangkan keahlian disiplin ilmu keamanan siber dan sandi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BSSN,” ujar Anton.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan paparan oleh Analis Pengembangan Ahli Muda Gita Rousica Hadi mengenai mekanisme rencana pengembangan kompetensi jalur pendidikan.

“Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh BSSN kepada Pegawai Negeri BSSN untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku,” papar Gita.

Lebih lanjut Gita menambahkan tugas belajar yang dipilih harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PNS yang bersangkutan dan harus berorientasi pada tugas dan fungsi BSSN.

Sebagaimana diketahui ketentuan dalam tugas belajar tercantum dalam Perka BSSN Nomor 8 Tahun 2023. Dimana didalamnya meliputi; menandatangani dan mentaati surat perjanjian tugas belajar,  laporan kemajuan pendidikan secara berkala, menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu, melapor kepada kepegawaian 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa tugas belajar, melaksanakan ikatan dinas selama (2N) tahun dari lamanya pendidikan, selama melaksanakan tugas belajar tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS,  laporan akhir tugas belajar maksimal 1 (satu) bulan setelah lulus, membuat SKP dan CKP sesuai dengan ketentuan, tugas akhir berorientasi pada keamanan siber dan sandi, mampu mengaplikasikan keahlian disiplin ilmu yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan BSSN.

Dalam acara tersebut bertindak sebagai narasumber adalah Eko Tulus Budi Cahyanto dan Bella Intan Aulia. Keduanya membagikan tips dan triks dalam proses pendaftaran tugas belajar melalui jalur LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Kegiatan itu diikuti oleh pegawai BSSN yang akan mengikuti program tugas belajar tahun 2024.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Jakarta, BSSN.go.id – Dalam rangka pengajuan gelar Pahlawan Nasional dan tanda penghormatan serta penghargaan kepada alm. Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, Tim Pecalonan Gelar Pahlawan Nasional dr. Roebiono Kertopati dari BSSN melakukan ziarah tabur bunga ke makam calon pahlawan nasional tersebut. Kegiatan itu dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Berty Sumakud beserta anggota Tim Pencalonan Gelar Pahlawan di TMP Kalibata pada  Selasa (23/1/2024).

Tim melaksanakan ziarah diawali dengan apel dan diakhiri dengan doa bersama dilanjutkan dengan tabur bunga di makam pahlawan persandian lainnya.

“Ziarah ini selain dalam rangka pengajuan gelar Pahlawan Nasional dr. Roebiono Kertopati, juga untuk mengingatkan kembali mengenai jasa dan nilai-nilai kejuangan yang telah diwariskan oleh dr. Roebiono Kertopati kepada genarasi penerus,” ucap Berty.

Roebiono Kertopati yang kala itu merupakan seorang dokter pada kementerian pertahanan mengabdikan dirinya di bawah panji institusi pengamanan informasi mulai dari Dinas Code, Djawatan Sandi hingga Lembaga Sandi Negara.

Roebiono berpendapat perjuangan melindungi rahasia negara merupakan suatu yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa perlu ada orang lain yang mengetahuinya.

Tidak terasa hingga saat ini perjuangan tersebut telah berlangsung selama 77 tahun. Peran pengamanan informasi melalui sandi dan siber di indonesia yang kini diemban oleh Badan Siber dan Sandi Negara memiliki andil besar dalam mempertahankan kedaulatan indonesia.

Untuk itulah selayaknya dr. Roebiono Kertopati dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional mengingat perjuangan dan pengabdian beliau sejak muda hingga akhir hayatnya yang tak kenal lelah berdedikasi untuk kemajuan negeri ini.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Jakarta, BSSN.go.id – Keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mempunyai manfaat penting untuk mewujudkan tujuan negara. Karena itu pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian usai menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Tahun 2023 di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Ia mengatakan, sebagai objek yang diperiksa, BSSN akan selalu bersikap kooperatif serta informatif dalam menyediakan seluruh kebutuhan data dan informasi dalam pemeriksaan. Sehingga, pemeriksaan dapat memberikan hasil terbaik dan bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara.

“BSSN akan selalu bersikap kooperatif dan informatif dalam menyediakan seluruh kebutuhan data dan informasi dalam pemeriksaan, agar simpulan hasil pemeriksaan dapat memberikan hasil terbaik dan bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan kinerja kami,” katanya.

Lebih lanjut Hinsa menjelaskan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Opini yang diberikan oleh pemeriksa merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan. Tapi bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

“Bila telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, hal ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sehingga, akan menjadi kebanggan bersama yang patut dipertahankan,” jelasnya.

Sementara Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pemeriksaan yang dilakukannya mengacu pada Renstra BPK yang disusun dengan mempertimbangkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam renstra pemerintah. Dengan begitu hasil pemeriksaan lebih terarah dan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang tepat.

“Renstra pemerintah tentunya bersifat dinamis dan dapat diubah seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah setiap tahunnya. Program nasional dan proyek-proyek strategis dapat diubah dalam Rencana Kerja Tahunan, dengan begitu Renstra BPK pun bersifat adaptif dan responsif untuk mengikuti perubahan tersebut,” ujarnya.

BSSN menyambut baik akan dimulainya pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2023, serta berkomitmen membantu kebutuhan pemeriksaan tersebut agar berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu. Juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, serta para pimpinan kementerian dan lembaga serta pejabat pendamping pimpinan masing-masing. Turut mendampingi Kepala BSSN diantaranya Sekretaris Utama Y.B. Susilo Wibowo dan Inspektur Pujo Dewo.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN