Berita

Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Menjelang Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur, di Aula Rujab Bupati Senin (18/12/2023).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sekaligus juga membahas pengendalian inflasi wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur menjelang hari besar keagamaan tahun 2023 ini.

Berdasarkan laporan dari BPS inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur menjelang akhir tahun masih terkendali, walaupun ada beberapa komiditi yang mengalami kenaikan, yaitu beras. Karena hampir seluruh Indonesia beras mengalami kenaikan harga. Tetapi untuk Kotawaringin Timur stok beras di gudang bulog masih sangat relatif cukup.

Bupati sudah menyiapkan strategi seandainya terjadi inflasi dengan melakukan intervensi pasar untuk menyeimbangkan harga.

Untuk perisapan Natal dan Tahun Baru, Pemkab Kotim menyiapkan beberapa titik strategis untuk pos penjagaan baik itu di jalan lintas kota, pelabuhan, bandara, maupun di titik-titik wisata.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Forkopimda juga akan melaksanakan patroli gabungan di malam Natal dan Tahun Baru untuk memantau situasi, kondisi, dan keamanan di Natal dan Tahun Baru sebagai bentuk sinergitas Pemerintah dan jajaran.

Tidak luput dari pemantauan beberapa titik jalan rusak juga menjadi perhatian Pemkab Kotim, salah satunya adalah ruas jalan Sampit-Samuda. Bupati meminta kepada dinas PU untuk terus berkoordinasi dengan Provinsi guna percepatan penutupan jalan-jalan berlubang disepanjang jalan Sampit-Samuda sebelum Hari Natal dan Tahun Baru.

“Jalan berlubang ini sangat berbahaya bagi pengguna, apa lagi biasanya di liburan Natal dan Tahun Baru jalan Sampit-Samuda adalah salah satu jalan yang ramai dilintasi, karena menjadi akses menuju objek wisata Ujung Pandaran, kita harus bergerak cepat menutup lobang-lobang di jalan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan.” Pungkas H. Halikinnor.

Rapat ini diikuti oleh berbagai sektor diantaranya SOPD Pemkab Kotim, Forkopimda, Pelabuhan Kelas III Sampit, Bandar Udara H. Asan, dan undangan sektor terkait lainnya.

Kota Palangkaraya – Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meraih predikat Informatif dengan poin 93,59 atau terbaik ketiga untuk Kategori PPID Utama Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah.

Piagam Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin kepada Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim)
Irawati di Ballroom M. Bahalap Hotel Jl. RTA. Milono, Senin (11/12/2023).

Irawati menuturkan, poin PPID Utama Kotim dalam anugerah tersebut meningkat signifikan dari tahun lalu. Adapun predikat PPID Utama Kotim tahun lalu cukup informatif.

“Capaian tersebut merupakan peningkatan yang luar biasa dari tahun lalu yang berada di posisi 6 dengan predikat cukup informatif,” Kata Irawati.

Menurut Irawati, peningkatan tersebut tidak lepas dari terobosan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim Marjuki dalam melaksanakan undang-undang keterbukaan Informasi Publik.

Marjuki, S.Pd., M.S.M., selaku Kepala Diskominfo juga mengatakan PPID Utama akan terus berkontribusi untuk menyampaikan informasi dan berkolaborasi dengan PPID lain seperti dari OPD, kolaborasi yang dilakukan salah satunya adalah bimtek yang diselenggarakan PPID Utama kepada PPID Pelaksana sebanyak 32 OPD.

“32 OPD sudah terbentuk dan kami bimtek, karena masyarakat punya hak untuk mengetahui sejauh mana informasi dan dokumen-dokumen yang memang mereka perlu ketahui di setiap OPD, termasuk juga di Kecamatan. Untuk 2025 kedepan kami berharap bisa sampai ke desa-desa sehingga keterbukaan informasi publik bisa sampai ke tingkat desa. Itu harapan kita, dan kami yakin.” Pungkas Marjuki.

Sampit, 28 Nopember 2023 – Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, sampai dengan periode 31 Oktober 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp156,36M atau 7,68% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp2.445,36M atau 233,89% (yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBP, yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya bersumber dari adanya tambahan jenis penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang mulai disalurkan KPPN di daerah pada TA 2023. Selain itu, kondisi perekonomian juga terus membaik pasca pandemi di wilayah Kab. Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas dibanding tahun lalu.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Oktober 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp2.191,51M, mengalami kenaikan sebesar Rp129,49 M dibanding bulan Oktober 2022 (8,15% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai akhir Oktober 2023 sebesar Rp990,20M, naik sebesar Rp263,07M (36,18% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp903,49M mengalami pertumbuhan Rp81,52M (9,92% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi sebesar Rp11,48M naik Rp6,52M (131,39% yoy). Untuk penerimaan PBB terealisasi sebesar Rp225,74M, mengalami penurunan sebesar Rp8,81M (-3,76% yoy). Sebagai tindak lanjut, telah didistribusikan SPPT PBB Tahun 2023 dan dilakukan aksi dalam bentuk konfirmasi melalui telpon maupun visit ke tempat WP terkait dengan kesanggupan membayar yang akan dilakukan sebelum akhir tahun. Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat. Untuk itu, perlu mengintensifkan kegiatan PPM pada WP Penentu penerimaan yang meliputi Jenis Pajak PPh Badan, PPh Pasal 21,  dan PBB untuk pengawasan pembayaran sesuai jatuh tempo.

Realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional, sesuai sinergi data dari KPPBC Sampit sampai akhir Oktober 2023, Bea Masuk terealisasi Rp2,55M, turun Rp1,07M (-29,59% yoy) dan Bea Keluar terealisasi Rp12,52M, turun sebesar Rp185,42M (-93,67% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan turunnya nilai ekspor akibat adanya larangan ekspor bahan mentah (bauksit) dan fluktuasi turunnya harga komoditas sawit pada tahun 2023 ini dibanding kenaikan harga yang cukup tinggi pada tahun 2022 lalu. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor, yang sampai dengan bulan Oktober 2023 terealisasi sebesar USD26,4 juta, turun 79,12% yoy dari tahun lalu sebesar USD126,8 juta. Untuk devisa impor penerimaan terealisasi sebesar Rp599,66M, tumbuh sebesar Rp136M (29,33% yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d. bulan Oktober 2023 mencapai Rp45,21M mengalami kenaikan sebesar Rp250 juta (0,56% yoy). Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan sinergi data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp3,96M. Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 Oktober 2023 terealisasi sebesar Rp2,97M, 148,65% dari target penerimaan dan meningkat 30,08% yoy. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Pengelolaan Aset terealisasi sebesar Rp871juta dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data OMSPAN mencapai Rp3.490,87M (78,85% dari pagu Rp4.427,18M), naik sebesar Rp2.445,36M (233,89% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp462,62M (76,73% dari pagu), mengalami kenaikan sebesar Rp75,06M (19,73% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp230,54M (83,56% dari pagu) naik 2,19% yoy, Belanja Barang mencapai Rp205,39M (73,76% dari pagu) naik 39,16% yoy, dan Belanja Modal mencapai Rp26,68M (54,95% dari pagu) naik 86,03% yoy.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp3.028,24M (79,18% dari pagu), naik sebesar Rp2.370,29M (360,25% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini bersumber dari adanya realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang disalurkan KPPN di daerah mulai TA 2023. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp391,90M (54,54% dari pagu), penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1.777,10M (87,33% dari pagu), dan penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp501,61M (76,13% dari pagu) naik 53,10% yoy. Untuk Dana Desa, penyaluran telah mencapai Rp338,19M (88,20% dari pagu) naik 7,52% yoy, sedangkan Dana Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp19,42M (68,03% dari pagu). Penyaluran TKD melalui KPPN memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan s.d. 31 Oktober 2023 mencapai Rp3.343,39M, didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.704,96M (80,9% dari total Pendapatan). Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp403,19M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp200,32M (57,84% dari target) dan porsi terbesar disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur senilai Rp139,64M (69,71%). Untuk Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp3.045,97 (61,84% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp1.173M (38,53%). Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kotawaringin Timur sebesar Rp1.327,61M (63,49% dari pagu). Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 91,1% sehingga terdapat surplus Rp297,41M, menunjukkan kemampuan Pemda untuk membiayai pengeluarannya. Sampai bulan Oktober 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp319,23M dan pengeluaran sebesar Rp41,85M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp574,79M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur senilai Rp239,44M (41,66%).

Current Issue

1. Setiap bulan Oktober, Kemenkeu memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). Tahun ini, Kemenkeu Satu Sampit bersinergi melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan HORI Ke-77 Tahun 2023 di Kota Sampit yang berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah perlombaan dan olahraga bersama, donor darah, bakti sosial, bazaar dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, serta upacara bersama. Kegiatan ini diharapkan dapat terus terlaksana secara rutin setiap tahun demi mempererat sinergi Kemenkeu Satu serta membangun kepedulian sosial di dalam diri seluruh pegawai. Kemenkeu Satu Sampit senantiasa bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan pelayanan terbaik kepada stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk kemanfaatan APBN di daerah.
2. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
3. Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan tersebut memuat keringanan utang yang dapat diberikan kepada debitur, antara lain penghapusan seluruh sisa utang, bunga, denda, dan ongkos serta keringanan utang pokok.
4. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.

Sumber : KPPN Sampit

Bupati Kotawaringin Timur H.Halikinnor melakukan kunjungan untuk memantau Jalan SPG dan Jalan Bengkirai II yang dalam waktu dekat akan diperbaiki. Dalam kunjungan tersebut Bupati Kotim H.Halikinnor menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan warga.

Kehadiran Bupati Kotim di wilayah tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan juga berkesempatan untuk mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat seputar jalan yang akan diperbaiki dalam waktu dekat.

“saya hari ini bersilaturahmi bersama warga sekaligus meninjau jalan yang ada didalam kota khususnya dijalan SPG sebagian aspalnya sudah bolong, diusahakan dalam beberapa minggu kedepan akan diperbaiki dan ada beberapa gang juga yang akan kita perbaiki”. Ungkap Bupati Kotim pada saat diwawancara awak media.

Ditempat yang berbeda Bupati Kotim juga mengatakan dalam beberapa minggu juga di Jalan Bengkirai II akan diperbaiki dikarenakan dijalan ini juga tempat Pos Damkar dimana mereka 1×24 Jam harus standby dan termasuk median jalan akan dibongkar agar petugas Damkar tidak kesulitan disaat bertugas.

“truk Damkar ini besar apalagi bermuatan Air pasti sulit mengendalikan truk dijalan rusak saya akan meusahakan beberapa minggu kedepan Jalan ini akan diperbaiki dan harapan saya kalau terjadi musibah kebakaran Petugas Damkar tidak ada hambatan dengan sigap mengupayakan Pemadaman” Ucap Bupati Kotim H.Halikinnor

Bupati Kotawaringin Timur H.Halikinnor mengintruksikan Dinas PUPR mengusahakan beberapa titik didalam kota untuk dilakukan perbaikan pada beberapa minggu kedepan.

Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Ketua Fraksi Gerindra Roma Analta lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Internet Desa.

Dimana Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur ke Diskominfo Kotim disambut baik oleh Kepala Diskominfo kotim Marjuki, S.Pd, M.S.M, Sekretaris Hj.Yantinur, Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah, Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik serta beberapa Staff Diskominfo Kotim.

Anggota DPRD Bartim Roma Analta mengatakan kunjungan yang dilakukan ke Diskominfo Kotim terkait upaya yang telah dilakukan Diskominfo Kotim dalam penyediaan Infrastruktur Jaringan Internet Desa.

“terimakasih kami telah diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kotim dan jajaran, tujuan kami adalah dalam rangka silaturahmi dan komunikasi apa saja yang dapat kami adopsi dari apa yang sudah dilakukan Diskominfo Kotim dalam upaya pemenuhan infrastruktur jaringan internet di kotawaringin timur umumnya dan desa khususnya”. Ujar Roma Analta

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kotim  Marjuki menyampaikan selamat datang di Diskominfo Kotim dan menjelaskan berbagai hal yang sudah dilakukan terkait infrastruktur jaringan internet di Kotim.

“saat ini kotawaringin timur telah melakukan kerja sama penyediaan jaringan infrastruktur  internet dengan salah satu penyedia dan terus dilakukan perbaikan sistem jaringan agar terpenuhinya kebutuhan internet sampai ke desa-desa” Kata Marjuki

Lebih lanjut Kadis Kominfo menyampaikan penggunaan jaringan internet sangat penting, perbaikan infrastruktur tidak hanya bicara masalah pembangunan fisik saja tetapi juga Infrastruktur jaringan internet juga perlu diperhatikan  untuk mendukung penyediaan informasi  secara luas dan cepat.

“pengembangan infrastruktur jaringan internet sangat penting karena saat ini semua aktifitas pekerjaan memerlukan akses dengan cepat apalagi salah satu desa di kotim termasuk desa percontohan desa anti korupsi, semua pelaporan menggunakan akses internet dan kominfo kotim mendorong semua desa dikotim memiliki web sebagai informasi dan saat ini dari 168 desa ada 100 desa yang telah memiliki web desa”. Ungkap Marjuki

Anggota DPRD Bartim Roma Analta mengucapkan terimakasih dengan berbagai informasi yang telah disampaikan tentunya ini menjadi bahan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah bartim terkait penyediaan infrastruktur jaringan internet.

Sebagai perwakilan Kalimantan Tengah, Desa Bagendang Hilir mengikuti proses penilaian Desa Anti Korupsi, Rabu (25/10/2023). Total ada 6 panelis yang melakukan penilaian terhadap Desa Bagendang Hilir yaitu, KPK, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Kalteng, dan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari hasil pleno ke-6 Panelis tersebut, Desa Bagendang Hilir diberikan predikat Istimewa dan memperoleh nilai sebesar 92 dalam penilaian akhir indikator desa anti korupsi.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rihel, S.Sos. mengungkapkan hal tersebut tentunya menjadi kebanggan bagi Kabupaten Kotim yang turut serta mendukung upaya KPK mewujudkan desa antikorupsi karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat dari berbagai tingkatan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan KPK RI yang menetapkan salah satu desa di Kotim sebagai salah satu dari 22 desa dari 22 provinsi sebagai calon desa antikorupsi tahun 2023,” ucap Rihel setelah pengumuman hasil Pleno, di Aula Desa Bagendang Hilir.

Sejak ditetapkan sebagai calon desa antikorupsi perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Bagendang Hilir telah melakukan upaya pembenahan dan pemenuhan indikator desa antikorupsi dengan didampingi tim KPK RI dan tim dari perwakilan perangkat daerah.

Dengan penuh haru, Kepala Desa Bagendang Hilir Abdul Halik. menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya perangkat desa dan segenap SOPD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah membantu serta mendukung Desa Bagendang Hilir dalam berproses.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan, jika tanpa bantuan rekan-rekan semua, Desa Bagendang Hilir tidak akan bisa meraih ini. Ini adalah sejarah bagi Desa Bagendang Hilir dan mungkin ini sejarah terakhir yang saya persembahkan untuk Desa ini, sekali lagi terimakasih sudah berjuang bersama-sama” ucap Abdul Halik.

Sampit, 19 Oktober 2023 – Pada kegiatan Stakeholder’s Day 2023 tanggal 19 Oktober 2023 di Aula KPPN Sampit, Kemenkeu Satu Sampit yang terdiri dari KPPN Sampit, KPP Pratama Sampit dan KPPBC TMP C Sampit menyampaikan kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan. Sampai dengan periode 30 September 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp72,63 M atau 3,82% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh 2.166,12 M (252,69% yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBP, dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN terutama yang bersumber dari adanya tambahan jenis penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang mulai disalurkan KPPN Sampit pada TA 2023. Selain itu, kondisi perekonomian juga terus membaik pasca pandemi di wilayah Kab. Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas dibanding tahun lalu.

Sampai dengan akhir September 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp1.973,30 M, mengalami kenaikan sebesar Rp129,49 M dibanding bulan September 2022 (8,15% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan. Kepala KPP Pratama Sampit Heri Widianto menyampaikan, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai akhir September 2023 telah mencapai 111,05% dari target, yaitu sebesar Rp925,39M (tumbuh 32,96% yoy), realisasi PPN dan PPnBM mencapai 101,95% dari terget sebesar Rp805,90M (tumbuh 12,28% yoy). Untuk penerimaan PBB terealisasi sebesar Rp176,60M (turun 20,73% yoy), sedangkan Pajak Lainnya terealisasi sebesar Rp10,37M (turun 11,79% yoy). Pertumbuhan Penerimaan pajak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas ditandai dengan terus menurunnya grafik pertumbuhan setoran PPN DN, bahkan mulai negative di bulan April dan Juni 2023. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi di jenis Pajak PBB. Hal ini menjadi tantangan dikarenakan target jenis pajak PBB di tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, berdasarkan perkiraan terdapat potensial pertumbuhan jenis pajak PBB secara positif apabila SPPT PBB Tahun pajak 2023 telah terdistribusi. Penerimaan pajak harus diwaspadai jika penurunan harga komoditas terus menurun, dengan melakukan kegiatan PPM atas PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang kontribusinya besar dan dalam 5 bulan ini terus tumbuh positif, serta PBB untuk pengawasan pembayaran sesuai jatuh tempo.

Selanjutnya, Kepala KPPBC TMP C Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro menyampaikan realisasi sampai akhir September 2023 untuk penerimaan denda Cukai sebesar Rp284 juta, Bea Masuk telah mencapai 96,10% dari target, yaitu sebesar Rp2,24M (turun 34,84% yoy), Bea Keluar terealisasi Rp10,73M (turun 94,60% yoy). Penurunan yang cukup besar ini diantara disebabkan oleh kebijakan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama Ekspor menyebabkan penerimaan sektor Bea Keluar menurun. Gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (YoY) turut mengoreksi penerimaan bea keluar. Selain itu, terdapat beberapa barang impor yang pada tahun sebelumnya tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) menyebabkan penurunan sektor Bea Masuk. Diperlukan sinergi dari seluruh stakeholder untuk dapat mengoptimalkan potensi penerimaan untuk mendukung pembangunan di daerah Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan.

Realisasi PNBP s.d. bulan September 2023 mencapai Rp41,80M mengalami kenaikan 23,38% yoy. Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan sinergi data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp2,83 M. Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 September 2023 terealisasi sebesar Rp1,998 M atau 99,9% dari target penerimaan. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Pengelolaan Aset terealisasi sebesar Rp743,13 juta dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

Kinerja Realisasi Belanja APBN disampaikan oleh Plt. Kepala KPPN Sampit Edy Santoso. Realisasi yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3.023,35M (70,32% dari pagu sebesar Rp4.299,13M) mengalami kenaikan sebesar Rp2.166,12M (252,69% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp414,84M (70,15% dari pagu), mengalami kenaikan 22,85% yoy, dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp206,34M (74,68% dari pagu), Belanja Barang mencapai Rp187,69M (70,41% dari pagu) dan Belanja Modal mencapai Rp20,81M (42,88% dari pagu).

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp2.608,52M (70,35% dari pagu). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp281M (44,44% dari pagu), penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1.450M (71,26% dari pagu). Penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp450,21 M (68,33% dari pagu) naik 103,81% yoy. Untuk Dana Desa penyaluran telah mencapai Rp311,46M (83,86% dari pagu) naik 6,56% yoy, sedangkan Dana Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp5,14M (50% dari pagu). Penyaluran TKD diharapkan dapat berkontribusi maksimal untuk pembangunan daerah.

Current Issue
1. Selain sesi Mini ALCo Kinerja Keuangan Negara dalam Mendukung Keuangan Daerah oleh Kemenkeu Satu Sampit, Stakeholder’s Day 2023 KPPN Sampit juga memberikan apresiasi kepada Satker dan Pemda mitra kerja dengan kategori:
a. Satuan Kerja dengan Cash Management Terbaik
1) DITPOLAIRUD POLDA KALTENG
2) KPP PRATAMA SAMPIT
3) KPPBC SAMPIT
4) PENGADILAN NEGERI SAMPIT

b. Satuan Kerja dengan Kinerja Output Terbaik
1) DITPOLAIRUD POLDA KALTENG
2) KANTOR IMIGRASI SAMPIT
3) LAPAS SAMPIT
c. Satuan Kerja Pemrakarsa Digipay Satu
1) KSOP SAMPIT
2) UPBU H.ASAN
3) Kementerian Agama Seruyan
d. Satuan Kerja dengan Akuntabilitas Bendahara Terbaik
1) POLRES KOTAWARINGIN TIMUR
2) STASIUN METEREOLOGI H. ASAN
3) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SERUYAN
e. Satuan Kerja dengan Kualitas Data Laporan Keuangan Terbaik
1) UPBU H.ASAN
2) DITPOLAIRUD POLDA KALTENG
3) BAWASLU KOTAWARINGIN TIMUR
4) KPU KOTAWARINGIN TIMUR
5) PENGADILAN AGAMA KASONGAN
f. Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah
1) BKAD Kabupaten Katingan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran DAK Fisik Triwulan III Terbaik
2) BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Triwulan III Terbaik
3) BKAD Kabupaten Seruyan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Rekonsiliasi Pajak Pusat Didaerah Terbaik
2. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022. Distribusi SPPT PBB Tahun Pajak 2023 juga perlu dikawal dan diawasi pembayarannya sesuai dengan jatuh tempo agar target PBB dapat tercapai.
3. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Manfaat Crash Program Keringanan Utang diantaranya memberikan insentif utang untuk mendukung Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi serta meningkatkan tata kelola piutang negara sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.

Sumber : KPPN Sampit

Pengamanan pada Pemilihan Umum (pemilu) 2024 mendatang diharapkan tak hanya dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat semata. Namun juga harus Dibarengi dengan komunikasi publik yang kuat, oleh karena itu dilaksanakan kegiatan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Senin (17/09/2023).

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd., mengatakan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 merupakan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada Pemilu 2024.

“Kita berharap masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan. Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas dan akuntabilitas,” kata Irawati.

Wakil Bupati menyampaikan itu saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Telabang 2023- 2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di Wilkum Polres Kotim di Stadion 29 November Sampit, turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua DPRD Kotim Dra. Rinie, serta Forkopimda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Kotim AKBP Sarpani, S.I.K., M.M., serta diikuti personel Polres Kotim, Kodim 1015 Sampit, instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur Drs. H. Fajrurrahman.,M.M didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Muhammad Saleh, S.P., M.M.,dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim Marjuki,S.Pd.,M.S.M menghadiri  Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang berlangsung dari 16 – 19 Oktober 2023 bertempat di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Rakor  SPBE ini adalah Salah satu aspek strategis dalam rangka pembangunan fondasi SPBE dengan melakukan penguatan tata kelola SPBE termasuk kebijakan SPBE yang menyeluruh untuk  di konsolidasi Bersama dan koordinasi terpadu dan progresif di tingkat Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah terkait dengan penyelenggaraan Aplikasi dan Infrastruktur TIK dalam penyelenggaraan SPBE untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 95 Tahun 2018 dan Perpres 132 Tahun 2022.

Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan perjalanan yang luar biasa dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Data terbaru mengungkapkan perkembangan yang menggembirakan dalam peningkatan indeks SPBE sejak tahun 2021 hingga 2023.

Pada tahun 2021, indeks SPBE di Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai 1,66, yang merupakan penilaian awal sebagai “kurang”. Namun, pemerintah daerah telah bekerja keras dan berkomitmen untuk meraih perubahan positif dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan.

Tahun 2022 menjadi tahapan perbaikan bagi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan meningkatnya indeks SPBE menjadi 2,38, yang mencapai klasifikasi “cukup” dalam implementasi SPBE. Ini menandai hasil positif dari usaha keras dan fokus untuk menerapkan teknologi dalam pemerintahan.

“ Dalam Menghadapi tahun 2023 kita menetapkan  sebesar 2,50 dan saya optimis  kita mampu mencapai lebih mungkin sampai 2,75 mengingat dukungan  pimpinan terkait SPBE  menjadi prioritas, komitmen  dan konsisten untuk pemanfaatan SPBE” kata Kadis Kominfo Marjuki

Lebih lanjut Kadis Kominfo Marjuki menekankan peran diskominfo untuk mendukung pemanfaatan SPBE untuk pelayanan publik

“saat ini kami kominfo tengah menyusun, manajemen risiko spbe, arsitektur spbe dan peta rencana spbe, hal ini penting dalam pemerintahan daerah, utamanya dalam pelayanan publik,(Good Governance)”Ujar Kadis Kominfo Marjuki

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Raihansyah,SH.,M.A.P.,menghadiri  Open Turnamen Volly Ball BTJ CUB 2 dan Bazar UMKM  Desa Beringin Tunggal Jaya, bertempat di Lapangan Sebaguna  Desa Beringin Tunggal jaya (BTJ),Sabtu, 14 Oktober 2023 malam.

Kepala Dinas DPMD Raihansyah menyampaikan salam Bupati Kotim H. Halikinnor dan berharap dalam kegiatan ini akan mencetak prestasi-prestasi Bolla Volly dan menghidupkan ekonomi yang ada di Kecamatan Parenggean.

“saya berharap BTJ CUP ini sebagai barometer Olah Raga di wilayah utara khususnya volley dan BTJ CUP ini akan menjadi iconnya wilayah utara untuk Olah Raga Voli dan apresiasi juga saya sampaikan karena dalam kegiatan ini menggandeng UMKM sehingga meningkatkan perekonomian khusunya di BTJ ini” Ujar Raihansyah

Pada kesempatan tersebut Kepala DPMD juga menyampaikan pesan Bupati Kotawaringi Timur H. Halikinnor,SH.,MM sekaligus membuka secara resmi Turnamen Volly Ball BTJ CUB 2

“Pak Bupati Berpesan, yang pertama jaga kebersamaan,persatuan, kesatuan kekompakan dan silaturahmi kita antar sesama anak bangsa, yang kedua jangan sampai kita terpecah belah karena beda pilihan terutama pada tahun politik ini mari kita bangun kotawaringin timur” kata Raihansyah

Kepala Desa Beringin Tunggal Jaya (BTJ) Supriyanto menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Kotim, Kepala DPMD Kotim, semua sponsor dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan BTJ CUP 2 serta melaporkan terkait terlaksananya kegiatan.

“kegiatan  ini terlaksana hasil evaluasi BTJ CUP 1 yang berhasil dilaksanakan, antusias peserta pada BTC CUP 2 ini sangat tinggi yaitu 31 klub yang ada di kotim dan juga melalui kegiatan ini tidak hanya mengangkat bolla voli nya tetapi melibatkan UMKM untuk mengangkat perekonomian Masyarakat khusunya di BTJ” ujar Supriyanto

Diakhir sambutannya  Kepala Desa BTJ menyampaikan apresiasinya bagi seluruh sponsor, panitia dan seluruh masyarakat Beringin Tunggal Jaya yang bersama-sama dalam mensukseskan kegiatan BTJ CUP 2 ini dan berharap BTJ CUP ke 3 bisa dilaksanakan tahun depan dan lebih meriah lagi.