Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Smart City jadi kado HUT ke-69 Kotim

Sampit (ANTARA) – Peringatan hari ulang tahun ke-69 Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tahun 2022 diiringi kabar gembira dengan ditetapkannya kabupaten ini menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City. “Ini menjadi kado istimewa di ulang tahun ke-69 Kabupaten Kotawaringin Timur pada Jumat besok. Ini sebuah kepercayaan besar bagi daerah kita untuk mengikut program Smart City ini karena hanya ada 50 kabupaten/kota yang dipilih mengikuti program ini,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit.

Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City merupakan program yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Program ini merupakan program pengembangan berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi satu dari 50 kabupaten/kota yang dipilih karena dinilai siap menjalankan program ini. Selain Kotawaringin Timur, daerah lainnya di Kalimantan Tengah yang terpilih dalam program ini adalah Kabupaten Katingan. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memilih 50 kota/kabupaten untuk menyusun masterplan Kota Cerdas atau Smart City.

Pemerintah kota/kabupaten yang terpilih diminta segera mempersiapkan diri terkait pelaksanaan program ini. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyambut program Smart City ini dengan meluncurkan program yang diberi nama Sampit Creative Hub. Program yang dikomandoi Dinas Komunikasi dan Informatika ini bertujuan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi publik dalam hal pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan berbasis digital atau online.

Multazam mengatakan, salah satu dari enam dimensi yang penting dalam Smart City adalah sumber daya manusia karena menyangkut kemampuan, kapasitas dan kompetensi. “Ini supaya terjadi loncat-loncatan sangat cepat sehingga enam tahun ke depan Smart City itu sudah bisa kita raih.

Kerja sama ini untuk membantu kinerja pemerintah agar bisa dengan kecepatan tinggi dalam melakukan penyesuaian,” ujar Multazam. Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur juga sudah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian kepada DPRD setempat. Rancangan peraturan daerah ini akan dibahas pada 2022 ini. Peraturan daerah tersebut nantinya juga akan mendukung upaya-upaya mewujudkan Smart City sesuai harapan.

Apa itu Internet of Things

Internet of things adalah suatu konsep atau program dimana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau biasa di sebut IOT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical (MEMS), internet dan QR (Quick Responses). IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID (Radi Frequency Indentification) sebagai  metode komunikasi.

Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor, seperti teknologi nirkabel, WR Code yang sering kita jumpai. Kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu di ragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT, sebagai contoh sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru, yaitu Google Ai dan Amazon Alexa.

Dan yang terbaru saat ini, penerapan Smart City yang sudah dilakukan di beberapa negara maju, seperti China dan Jerman. Sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring degan baik oleh sistem dengan jaringan basis data berskala besar.

5 Unsur IoT :

  1. Antifician Intellegance
  2. Konektivitas
  3. Perangkat Ukuran Kecil
  4. Sensor
  5. Keterlibatan Aktif

 

Siap-Siap, Status PPKM Kotim akan Naik Level 3 Selama 10 Hari

BORNEONEWS, Sampit – Meskipun saat ini, status PPKM Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berada di level 2, namun pada 24 November 2021 hingga 10 hari kedepan PPKM akan naik ke level 3.

“Naiknya level PPKM tersebut sesuai instruksi pemerintah pusat. Terutama pada saat menghadapi natal dan tahun baru 2021/2022 mendatang,” ujar Bupati Kotim Halikinnor,  Rabu, 1 Desember 2021. 

Naiknya status PPKM ke level 3 tersebut, tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021, tentang pencegahan dan penanggulangan covid-19 pada saat natal 2021 dan tahun baru 2022. 

Instruksi itu diterbitkan pada 22 November lalu dan akan mulai berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 tahun depan. Berlaku di seluruh daerah di Indonesia. 

“Jadi bukan karena kasus Covid-19 mengalami peningkatan atau hal lainnya, namun keputusan pemerintah pusat untuk seluruh daerah,” kata Halikinnor. 

Sehingga, bupati mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Dengan harapan tidak terpapar dan muncul klaster baru Covid-19. Dan pemerintah Kotim akan memperketat penerapan protokol kesehatan. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)

https://www.borneonews.co.id/berita/246288-siap-siap-status-ppkm-kotim-akan-naik-level-3-selama-10-hari

Pemkab Kotim Optimis akan Capai Target Vaksinasi Desember 2021

BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, optimis target vaksinasi secara nasional akan tercapai Desember 2021 dan saat ini capaian vaksinasi di kabupaten itu di angka 62,75 persen. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim, Umar Kaderi menjelaskan, kurang 7,25 persen lagi Kotim dapat mencapai target vaksinasi secara nasional pada bulan Desember 2021 yakni sebesar 70 persen.

 ?Capaian vaksinasi sudah mencapai 62,75 persen untuk dosis pertama, sedangkan dosis keduanya 33 persen lebih,? katanya, Selasa (30/11).

Melihat perkembangan vaksinasi ini, pihaknya optimis dapat mencapai target vaksinasi sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu sebesar 70 persen pada bulan Desember 2021 minimal dosis pertama.

Pihaknya terus menggenjot pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder di daerah itu.

?Mudah-mudahan alokasi vaksin masih di-dropping dari provinsi, sehingga target vaksinasi Kotim, 70 persen di bulan Desember bisa tercapai,? tuturnya.

Ia kembali menjelaskan, capaian vaksinasi sangat bergantung pada ketersediaan vaksin. Hingga saat ini, pihaknya masih mengandalkan sisa stok vaksin dari awal bulan November sekitar 3.000 dosis yang terdiri dari vaksin jenis AstraZeneca dan Sinovac. Pasalnya, sementara waktu ini Kotim belum menerima alokasi vaksin dari Provinsi Kalteng.

Namun pihaknya telah menyurati pemerintah pusat agar mendapatkan tambahan alokasi vaksin, supaya percepatan vaksinasi dapat berjalan lancar dan upaya mencapai target vaksinasi pun mendapat hasil yang baik. Adapun, vaksin yang diminta kali ini ada dua macam, ialah vaksin Sinovac sebanyak 40.000 dosis dan vaksin Pfizer 6.000 dosis. (USAY NOR RAHMAD/B-11)

https://www.borneonews.co.id/berita/246033-pemkab-kotim-optimis-akan-capai-target-vaksinasi-desember-2021

Pemkab Kotim Perjuangkan Status lahan masyarakat

Sampit (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengikuti rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas berbagai permasalahan terkait status kawasan.

“Kita menjelaskan terkait kondisi perkembangan Kotawaringin Timur serta permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait status kawasan dan tata ruang. Harapannya, akan ada solusi dari pemerintah pusat tentang masalah ini,” kata Bupati Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman di Jakarta, Senin. Pertemuan digelar di Ruang Rapat / Ops Pimpinan Lantai 4 Gedung Manggala Wana Bhakti KLHK RI di Jakarta.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Menteri LHK RI Bapak Alue Dohong dan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra yang didampingi Dirjen PKTL KLHK, Dirjen PSKL KLHK, serta Dirjen Kemen ATR dan Kakantah BPN Kotawaringin Timur yang hadir secara hybrid virtual. Sementara itu Bupati Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah yang juga Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kotawaringin Timur Alang Arianto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Audiensi atau pertemuan yang dilaksanakan berkaitan sarana prasarana infrastruktur fasilitas sosial, fasilitas umum yang masuk kawasan tertentu, penyelesaian program pemerintah dan permukiman dalam kawasan. Selain itu juga dibahas rencana detail tata ruang (RDTR), RDTR Perkotaan, Reforma Agraria, legalitas masyarakat, serta perkembangan terbaru lainnya yang bisa dibahas bersama. Selama ini salah satu permasalahan yang muncul adalah banyaknya kawasan yang masih masuk kawasan hutan, bahkan kantor dan fasilitas desa, padahal keberadaannya sudah eksis atau sudah ada sejak lama. Kondisi itu sangat mengganggu karena pembangunan menjadi terhambat.

Beberapa waktu lalu Kotawaringin Timur menjadi yang pertama berhasil memperjuangkan perubahan status kawasan hutan melalui pengukuhan kawasan hutan sehingga ada kejelasan status lahan milik pemerintah daerah atau masyarakat. “Ini upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah. Mudah-mudahan pemerintah menyetujui masukan dan usulan-usulan yang disampaikan Kotim,” demikian Halikinnor. Baca juga: Wabup Kotim ingatkan janji pegawai sebagai pelayan masyarakat Sementara itu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra saat berkunjung ke Kotawaringin Timur belum lama ini menyebut terobosan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelepasan kawasan hutan melalui pengukuhan kawasan, bisa jadi percontohan bagi daerah lain. “Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuat terobosan, karena anggaran dari pemerintah daerah sehingga kita bisa kerja bareng supaya cepat. Ini dari bawah ke atas. Bukan menunggu dari atas ke bawah,” kata Surya.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen raya, penyerahan sertifikat tanah serta bantuan kepada masyarakat Desa Hanaut Kecamatan Pulau Hanaut. Desa ini merupakan desa pertama di Kalimantan Tengah yang ditetapkan menjadi Kampung Reforma Agraria. Selama ini pengusulan pelepasan kawasan hutan memerlukan proses panjang karena banyak bergantung pada inisiatif pemerintah pusat terhadap usulan yang disampaikan pemerintah daerah. Namun yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan sebuah terobosan yang bisa diikuti daerah lain. Pengukuhan kawasan tersebut dilaksanakan pada pemerintahan Bupati Supian Hadi. Halikinnor juga berperan karena saat itu dia menjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur.

Luas lahan HP yang dilepas tersebut yakni 34.607,90 Hektare, sepanjang 155,74 kilometer dan berada di empat kecamatan, yakni Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut dan Seranau. Pemasangan patok batas definitif areal HP dan APL pun dilaksanakan pada 22 November 2017 sebagai penegasan batas-batas yang telah dikukuhkan. Jumlah tapal batas yang dipasang keseluruhannya sebanyak 866 patok, yang terpasang di 33 desa dan tiga kelurahan. Pemasangannya dilakukan bersama tim dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XXI Palangka Raya. Ini menjadi penegasan bahwa kawasan yang sudah menjadi APL tersebut sudah sah bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, permukiman, pembangunan infrastruktur dan lainnya.

https://kalteng.antaranews.com/berita/524153/pemkab-kotim-perjuangkan-status-lahan-masyarakat

Wabup Kotim Ingatkan Janji Pegawai Sebagai Pelayan Masyarakat

Sampit (ANTARA) – Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Irawati mengingatkan pegawai menjalankan tugas dengan maksimal sesuai janji seorang pegawai sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. “Pegawai harus bekerja jujur dan terus bersemangat melayani masyarakat dan bangsa ini. Ini sudah menjadi janji dan tugas yang harus dijalankan,” kata Irawati di Sampit, Senin. Harapan itu disampaikannya usai mengikuti secara virtual peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dipusatkan di Jakarta.

Acara itu diisi pidato Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah. Sejumlah pejabat turut mendampingi Irawati mengikuti secara virtual kegiatan tersebut dari ruang ‘Sampit Creative Hub’ Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur. Irawati mengingatkan, seluruh pegawai yang tergabung Korpri harus terus meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Tidak terkecuali di Kotawaringin Timur, peran ASN atau Korpri sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan. Namun Irawati menekankan lagi bahwa ASN merupakan abdi negara dan pelayan masyarakat.

Untuk itu perilaku sehari-hari juga harus sesuai janji tugas tersebut. “Mental pejabat utamakan mental pelayan. Jadilah abdi negara, bukan abdi golongan karena Kopri penggerak kemajuan bangsa. Kalau ASN bersatu maka Korpri tangguh dan Indonesia tumbuh,” demikian Irawati. Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah dalam pidatonya menyinggung sejumlah hal penting, khususnya yang berkaitan dengan isu strategis ASN dan peran Korpri dalam pembangunan. Baca juga: DPRD Kotim setujui anggaran penyelesaian Mal Pelayanan Terpadu Zudan menyebutkan, masih banyak PR atau pekerjaan rumah hingga 50 tahun Korpri berdiri saat ini.

Beberapa hal menjadi perhatian Korpri seperti masalah karir ASN, permasalahan hukum, sistem kesejahteraan ASN dan lainnya. Dia juga mengingatkan ASN harus bertranformasi menyesuaikan perkembangan kemajuan zaman. ASN harus bertranformasi. Semua harus bergerak menuju sistem digital yang memang sudah menjadi kebutuhan. Selama ini Korpri menjalankan berbagai program seperti advokasi hukum, pelatihan, kesenian, MTQ, umrah, wisata rohani dan peningkatan kesejahteraan ASN yang lebih baik.

Di tengah lesunya ekonomi imbas pandemi COVID-19, ASN patut bersyukur karena kondisi mereka relatif lebih baik dibanding profesi lain. Zudan juga menyinggung banyaknya keluhan ASN di sejumlah daerah terkait intervensi politik terhadap karier ASN. Keberadaan Kopri sangat penting, salah satunya diamanati menjaga sistem karier ASN. “Balas jasa dan balas dendam ini harus dihentikan. Jaga profesionalitas dan netralitas ASN. Minimalkan sistem politik ke dalam karier ASN. Mungkin suatu saat kita akan masuk pada otonomi birokrasi yaitu birokrasi dilepaskan atau diminimalkan dari intervensi politik,” demikian Zudan Arif Fakrullah.

Pemkab Kotim gandeng Perbankan wujudkan Smart City

Sampit (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah terus menggandeng sejumlah pihak dalam mempercepat terwujudnya Smart City atau Kota Cerdas, kali ini dengan melibatkan perbankan.

“Hari ini dilakukan MoU (nota kesepahaman) dengan BNI terkait upaya dalam mendukung terwujudnya Smart City. Bentuk kerjasamanya diantaranya kemudahan transaksi secara online cukup dari kantor, sehingga tidak perlu repot datang ke bank dan membawa banyak berkas,” kata Bupati Halikinnor di Sampit, Senin.

Penandatanganan kerjasama itu dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin dengan BNI yang ditandatangani Halikinnor, serta antara Badan Pendapat Daerah dengan BNI yang ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah Ramadansyah dengan pimpinan BNI setempat.

Halikinnor mengatakan, Smart City tidak hanya kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nantinya semua pelayanan diupayakan dengan sistem digital atau online sehingga masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan berbagai pelayanan tersebut.

Disadari, cukup berat bagi pemerintah mewujudkan Smart City jika tidak didukung semua pihak. Untuk itulah pemerintah daerah berupaya menggandeng dan melibatkan banyak pihak sesuai bidang masing-masing.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggandeng perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian Smart City. Kerjasama itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia aparatur negeri sipil (ASN) setempat.

Sementara itu kerja sama dengan perbankan ini segera ditindaklanjuti secara rinci bentuk kerja sama yang akan dijalankan. Halikinnor berharap ini akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak.

Selain terkait pencapaian Smart City, Halikinnor berharap kerja sama ini juga mencakup hal lain seperti dukungan perbankan terhadap pembangunan daerah melalui program CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Perbankan diharapkan juga membantu dalam bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan pariwisata dan lainnya. Saat ini banyak potensi di Kotawaringin Timur yang belum bisa dioptimalkan karena terbatasnya kemampuan pemerintah daerah.

“Perbankan bisa membantu, misalnya pengembangan pariwisata Pantai Ujung Pandaran dan Betang Tumbang Gagu dengan membantu membangun fasilitas pelengkapnya. Selain itu perbankan juga bisa membantu dalam hal mesin pengolahan sampah supaya membawa manfaat bagi masyarakat,” demikian Halikinnor.

Pemkab Kotim Bebaskan PBB Bagi Veteran

Antara Kalteng, Sampit  – Pemkab Kotim  memberikan penghormatan kepada para veteran di daerah setempat dengan membebaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung mulai tahun 2022.

“Kami membebaskan para veteran pejuang bangsa itu dari menbayar PBB dari rumah yang mereka tempati. Saya sudah menginstruksikan, mulai tahun depan khusus untuk veteran mereka kita bebaskan PBB maupun biaya berobat,” ujar Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa.

Halikinnor bersama rombongan bersilaturahim ke rumah Pengurus Veteran Kabupaten Kotim yang tinggal di Sampit, Senin (8/11) dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021.

Halikinnor menjelaskan kebijakan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap para pahlawan pejuang yang mempertahankan negeri ini, termasuk para veteran.

Sambil menyerahkan tali asih dalam kunjungan memperingati Hari Pahlawan, Halikinnor menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas jasa-jasa para veteran yang merupakan representasi pejuang atas perjuangan mereka terhadap bangsa ini.

Pemerintah daerah sebagai generasi penerus akan berupaya semaksimal mungkin meneruskan perjuangan dengan mengisi pembangunan dan mengabdi kepada masyarakat.

Kebijakan membebaskan PBB dan biaya berobat, tidak seberapa harganya dibanding perjuangan para veteran yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk negara ini. Namun setidaknya itu merupakan wujud perhatian dan penghargaan pemerintah daerah kepada veteran.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, Halikinnor sudah menginstruksikan jajarannya berkoordinasi dengan Kodim 1015/Sampit yang menaungi para veteran. Dia berharap tidak ada kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

“Jumlah veteran yang ada di Kotawaringin Timur sebanyak 106 orang. Kondisinya sehat dan cukup baik, meski usianya sudah lanjut. Kami sangat menghargai mereka,” ujar Halikinnor.

Sementara itu salah satu pengurus veteran, Sjahran menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah. Dia mengaku terharu karena pemerintah masih memperhatikan para veteran.

“Kami berterima kasih karena perhatian pemerintah daerah kepada veteran sudah cukup baik. Perhatian ini tentu sangat berharga bagi kami,” kata Sjahran.

Sjahran berpesan agar generasi muda memperbanyak kegiatan positif demi kemajuan daerah dan negara. Dia juga berpesan agar seluruh rakyat bahu-membahu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber : https://kalteng.antaranews.com/berita/518737/pemkab-kotim-bebaskan-pbb-bagi-veteran

Legislator Kotim dukung wujudkan Smart City

 

Selasa, 9 November 2021 21:43 WIB

Sampit (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Kurniawan Anwar mendukung daerah ini menjadi Smart City atau Kota Cerdas.

“Daerah kita sudah ditetapkan menjadi calon Smart City. Oleh karena itu perda (peraturan daerah) terkait Kominfo (komunikasi dan informatika) sangat diperlukan untuk mendukung program itu,” kata Kurniawan di Sampit, Selasa.

Kurniawan mengaku mendukung tekad Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mewujudkan daerah ini menjadi Smart City. Untuk itu pula dia mendukung dibuatnya regulasi demi kelancaran mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian. Rancangan peraturan daerah ini akan dibahas pada 2022 nanti.

Kurniawan menilai pembuatan regulasi ini sebagai langkah maju untuk mewujudkan Smart City. Gambaran perubahan positif yang akan dicapai nantinya salah satunya adalah kemudahan pelayanan satu pintu dengan berbasis teknologi informasi.

Dia menyebut saat ini beberapa daerah di Indonesia telah melangkah maju mewujudkan kemajuan teknologi informasi tersebut, salah satunya Kota Bandung. Semua sistem informasi pemerintah daerah sudah terintegrasi dikomandoi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, bahkan juga bermanfaat bagi instansi lain seperti Polisi Lalu Lintas dan lainnya.

“Saat ini sistem informasi di Kotawaringin Timur beberapa diantaranya sudah terkoneksi dengan Diskominfo. Nantinya diharapkan perda ini dapat terlaksana sehingga terwujud pelayanan satu pintu terkait informasi data dan informasi kejadian di lapangan,” ujar Kurniawan.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah terus memantapkan langkah mewujudkan Smart City. Pekan lalu Dinas Komunikasi dan Informatika menandatangani perjanjian kerja sama dengan Universitas Darwan Ali (Unda) dalam upaya mewujudkan Smart City atau Kota Cerdas.

“Kerja sama dengan Universitas Darwan Ali ini dalam hal penyiapan sumber daya manusia kita yaitu supaya ASN (aparatur sipil negara) kita juga sudah siap. Unda memiliki fakultas yang konsen dalam hal teknologi informasi, jadi mereka akan membantu kita,” kata Bupati Halikinnor.

Halikinnor menjelaskan, ada 200 kabupaten di Indonesia yang mengikuti program Smart City. Dari jumlah tersebut pemerintah pusat akan memilih 50 kabupaten untuk dibina dalam mewujudkan Smart City.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyambut program Smart City ini dengan meluncurkan program yang diberi nama Sampit Creative Hub. Program yang dikomandoi Dinas Komunikasi dan Informatika ini bertujuan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi publik dalam hal pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan berbasis digital atau online.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam mengatakan, salah satu dari enam dimensi yang penting dalam Smart City adalah sumber daya manusia karena menyangkut kemampuan, kapasitas dan kompetensi.

“Ini supaya terjadi loncat-loncatan sangat cepat sehingga enam tahun ke depan Smart City itu sudah bisa kita raih. Kerja sama ini untuk membantu kinerja pemerintah agar bisa dengan kecepatan tinggi dalam melakukan penyesuaian,” demikian Multazam.

 

Pewarta : Norjani
Uploader : Admin 2

Sumber : https://kalteng.antaranews.com/berita/518973/legislator-kotim-dukung-wujudkan-smart-city

Serbuan Vaksin di Kabupaten Kotawaringin Timur

(31/10/2021) Telah di laksanakan kegiatan Serbuan vaksin di daerah Taman Kota Sampit. Penyelenggaraan ini di laksanakan oleh Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah, Dinkes Kabupaten Kotawaringin Timur, Polres Kotim. Kegiatan ini di laksanakan secara