Berita

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus melakukan langkah antisipatif menghadapi potensi genangan dan banjir saat musim hujan. Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor meninjau langsung pembangunan drainase di Jalan Tjilik Riwut dan Jalan D.I. Panjaitan, didampingi Pj. Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim beserta jajaran teknis.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target sekaligus melihat kondisi drainase yang dibangun untuk mendukung kelancaran aliran air di kawasan tersebut.

Jalan D.I. Panjaitan, drainase diarahkan untuk menampung dan mengalirkan aliran air dari kawasan sekitar, termasuk Jalan Pelita dan Jalan M.T. Haryono. Sementara di Jalan Tjilik Riwut, digunakan sistem precast atau beton pracetak yang disesuaikan dengan kondisi jalan dan beban lalu lintas kendaraan.

Bupati Kotim H. Halikinnor mengatakan, pembangunan drainase merupakan bagian dari upaya Pemkab Kotim membenahi sistem drainase perkotaan secara bertahap dan mengurangi risiko genangan.

“Kita berharap dengan selesainya pembangunan drainase ini, persoalan genangan dan banjir di kawasan ini, termasuk yang berdampak ke Jalan Pelita, dapat kita atasi dengan lebih baik. Ini bagian dari upaya kita memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat,” ujar Halikinnor.

Menurutnya, penanganan drainase perlu memperhatikan keterhubungan aliran air antarkawasan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara lebih optimal.

Halikinnor memastikan pekerjaan ditargetkan selesai sesuai kontrak pada akhir tahun dan dapat segera difungsikan untuk mendukung pengendalian genangan saat musim hujan.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan apabila selama proses pengerjaan terdapat gangguan terhadap arus lalu lintas.

“Kami mohon maaf apabila selama pengerjaan ada sedikit gangguan terhadap lalu lintas. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersabar, karena pembangunan ini untuk kepentingan bersama, agar ke depan kawasan ini lebih nyaman, aman, dan tidak mudah tergenang,” kata Halikinnor.

Pemkab Kotim berharap pembenahan drainase tersebut dapat mendukung penanganan genangan dan banjir perkotaan serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor melantik Dewan Hakim, Dewan Juri dan Panitera Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-57 dan Festival Seni Qasidah (FSQ) Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Kamis (1/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya menjaga integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugas penilaian. Sekitar 50 orang yang dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab.

Halikinnor mengingatkan agar proses penilaian tidak dipengaruhi hubungan pribadi, asal daerah, kedekatan maupun kepentingan lainnya. Seluruh peserta harus dinilai berdasarkan kemampuan dan penampilan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penilaian harus dilakukan secara objektif, adil dan profesional. Jangan sampai ada faktor lain yang memengaruhi penilaian,” tegasnya.

Menurut Bupati, independensi dewan hakim dan juri menjadi bagian penting dalam menjaga marwah MTQ. Setiap keputusan yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan serta diterima secara baik oleh seluruh peserta.

MTQ ke-57 tingkat Kabupaten Kotim Tahun 2026 akan dilaksanakan di Kecamatan Mentaya Hulu, tepatnya di Kelurahan Kuala Kuayan. Selain menjadi ajang untuk mengembangkan potensi dan prestasi di bidang keagamaan, kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an.

Bupati berharap pelaksanaan MTQ dan FSQ dapat berjalan lancar serta melahirkan generasi Qur’ani yang berprestasi, berakhlak mulia dan mampu membawa nama baik Kabupaten Kotim pada tingkat yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Kotim, Kamis (1/10/2026). Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Kotim H. Halikinnor, S.H., M.M. memimpin langsung jalannya upacara dengan khidmat.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kotim, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kotim, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat semangat kebangsaan di tengah keberagaman.

Usai upacara, Bupati Kotim H. Halikinnor menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk mengingat kembali peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa.

“Sebagai anak bangsa, kita tetap merasa satu kesatuan. Jangan mudah diprovokasi dan jangan mudah dihasut dalam bentuk ancaman apa pun. Kita harus tetap yakin bahwa kita adalah satu bangsa dan satu negara,” tegasnya.

Menurutnya, sejarah dan berbagai peristiwa masa lalu menjadi pembelajaran agar seluruh elemen bangsa senantiasa waspada terhadap berbagai tantangan yang dapat mengganggu persatuan serta keberlangsungan pembangunan.

“Sejarah dan peristiwa masa lampau adalah pengingat agar kita senantiasa waspada terhadap berbagai tantangan ke depan, menghadapi segala bentuk hambatan, rintangan, dan ancaman yang berpotensi mengganggu jalannya pembangunan negara,” jelasnya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk terus mengamalkan dan merawat nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari bersama kita jaga keutuhan NKRI dan terus merawat nilai luhur Pancasila, demi Indonesia yang semakin maju, kuat, dan berdaulat dalam menghadapi segala tantangan zaman,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kotim yang memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Oktober dan 1 November 2026.

Kegiatan pelepasan yang dilaksanakan pada Rabu (30/9/2026) tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan terima kasih atas pengabdian, loyalitas, kerja keras dan dedikasi para PNS selama menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sambutan Bupati Kotim H. Halikinnor, S.H., M.M. dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Wim RK Benung.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa masa pengabdian sebagai PNS merupakan perjalanan panjang yang penuh tanggung jawab. Selama puluhan tahun, para PNS telah menghadapi berbagai perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, dinamika organisasi serta tuntutan pelayanan masyarakat.

“Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas, setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, setiap persoalan yang diselesaikan, dan setiap tanggung jawab yang dilaksanakan dengan baik, semuanya memiliki nilai dan makna tersendiri dalam perjalanan pengabdian,” ujar Halikinnor.

Menurutnya, purna tugas bukan berarti berakhirnya kesempatan untuk memberikan manfaat. Masa kedinasan memang selesai, namun pengalaman, pengetahuan, keteladanan dan nilai-nilai pengabdian tetap dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Bupati mengajak para PNS yang memasuki masa purna tugas untuk menikmati masa setelah kedinasan bersama keluarga, menjaga kesehatan dan tetap memberikan manfaat bagi lingkungan dalam bentuk pengabdian yang berbeda.

Kepada ASN yang masih aktif, Halikinnor mengingatkan bahwa masa pengabdian pada akhirnya akan sampai pada titik yang sama. Karena itu, selama masih diberikan kesempatan untuk mengabdi, ASN diharapkan menjalankan tugas dengan jujur, disiplin, profesional dan penuh tanggung jawab.

“Jabatan dapat berganti, kedudukan dapat berubah dan masa kerja pada akhirnya akan selesai. Namun, nama baik, keteladanan dan manfaat dari pengabdian akan tetap dikenang,” tegasnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Bupati menyampaikan terima kasih atas seluruh pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kebijakan, perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan.

Kepada para PNS yang memasuki masa purna tugas, Bupati menyampaikan selamat memasuki babak kehidupan yang baru. Ia berharap mereka senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan dan kebahagiaan bersama keluarga.

“Pengabdian boleh berakhir karena masa tugas, tetapi nilai-nilai pengabdian akan tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus aparatur sipil negara,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring masih adanya asap yang menyelimuti sejumlah kawasan perkotaan.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor menegaskan bahwa evaluasi penanganan karhutla yang dilakukan pada Rabu (30/9/2026) bertempat di Aula BPBD Kotim menjadi bagian penting untuk memastikan upaya pemadaman berjalan efektif, mengingat asap masih menyelimuti sejumlah kawasan perkotaan.

Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya memadamkan api yang terlihat, tetapi juga memastikan proses pendinginan dilakukan hingga benar-benar tuntas.

“Kita tidak ingin api hanya terlihat padam, tetapi masih menyisakan bara yang kemudian kembali menyala. Karena itu, proses pendinginan harus benar-benar dilakukan sampai tuntas. Kita akan memperkuat peralatan, ketersediaan sumber air dan pengaturan personel agar penanganan di lapangan lebih efektif,” ujar Halikinnor.

Bupati menambahkan, evaluasi tersebut juga dilakukan untuk melihat sejauh mana penanganan karhutla mampu mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Kelancaran penerbangan di Bandara H. Asan Sampit serta keberlangsungan kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi indikator yang turut diperhatikan.

Berdasarkan laporan Perwira Pengendali (Padal) dan para camat, kondisi wilayah utara Kotim relatif aman. Sementara itu, penanganan lebih difokuskan di wilayah selatan. Pergerakan angin dari arah timur juga membawa asap dari sejumlah lokasi, di antaranya Kecamatan Seranau, Mentaya Hilir Selatan dan Pulau Hanaut.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah lokasi titik api yang sulit dijangkau dan berada jauh dari sumber air. Selain pemadaman, proses pendinginan menjadi perhatian penting agar api tidak kembali menyala dan asap tidak terus muncul.

Untuk itu, strategi penanganan diarahkan pada pemadaman hingga pendinginan secara menyeluruh. Pemkab Kotim akan memperkuat ketersediaan mesin pompa air (alkon), mendorong pembuatan embung sebagai sumber air, serta mengatur pembagian regu dan shift penanganan antara siang dan malam.

Pemkab Kotim juga memberikan apresiasi kepada instansi maupun perusahaan yang aktif mendukung upaya pemadaman karhutla.

Melalui evaluasi dan penguatan strategi tersebut, penanganan karhutla diharapkan semakin efektif, terarah dan efisien sehingga dampak asap terhadap masyarakat, aktivitas penerbangan dan kegiatan pendidikan dapat diminimalkan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan jajaran Korem 102/Panju Panjung dalam mendukung pembangunan daerah serta penanganan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui kunjungan Bupati Kotim H. Halikinnor bersama Pj. Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ke Korem 102/Panju Panjung, Senin (28/9/2026).

Bupati Halikinnor menyampaikan apresiasi atas keberadaan Korem 102/Panju Panjung di Sampit. Meskipun memiliki wilayah tugas seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, keberadaan markas Korem di Sampit dinilai memberikan tambahan kekuatan bagi daerah, baik dalam mendukung pembangunan maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dengan adanya Korem ini kita sangat terbantu sekali, termasuk dalam hal penanganan karhutla. Dengan adanya Korem di sini otomatis personel juga bertambah banyak,” ujar Halikinnor.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kotim juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Korem dalam penanganan karhutla. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, ketersediaan personel di lapangan dinilai sudah mencukupi, namun masih terdapat kebutuhan sarana pendukung, khususnya kendaraan pemadam.

Melalui koordinasi dengan jajaran Korem 102/Panju Panjung, dukungan tambahan berupa dua unit kendaraan pemadam dapat segera dikerahkan untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan. Dengan tambahan tersebut, kebutuhan peralatan pada kelompok-kelompok yang bertugas di lapangan dapat terpenuhi.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, kami berterima kasih atas dukungan penuh Korem 102/Panju Panjung,” kata Halikinnor.

Selain penanganan karhutla, pertemuan juga membahas penguatan sinergi dalam pembangunan daerah, termasuk dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Wimoko menyambut baik kunjungan Bupati Kotim beserta jajaran. Ia menegaskan kesiapan Korem 102/Panju Panjung untuk terus mendukung program pemerintah daerah dalam upaya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Kotim berharap sinergi antara pemerintah daerah dan TNI tersebut terus diperkuat sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong peningkatan konektivitas masyarakat di wilayah seberang Sungai Mentaya dengan mengupayakan peningkatan Jalan Mentaya Seberang hingga Kampung Melayu dan perbatasan Pagatan.

Upaya tersebut dibahas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui rapat secara virtual, Senin (28/9/2026).

Bupati Kotim H. Halikinnor mengatakan, peningkatan akses jalan menjadi salah satu langkah yang diupayakan untuk membuka akses masyarakat di wilayah seberang Sungai Mentaya, khususnya Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Mentaya tetap menjadi harapan masyarakat. Namun, kebutuhan anggaran pembangunan jembatan saat ini diperkirakan telah mencapai lebih dari Rp1 triliun. Sebelumnya, kebutuhan pembangunan jembatan diperkirakan sekitar Rp860 miliar.

“Harapan kita itu kita majukan ke pemerintah pusat untuk jalannya ditingkatkan sampai ke Kampung Melayu, sampai perbatasan Pagatan,” ujar Halikinnor.

Halikinnor menjelaskan, peningkatan jalan hingga wilayah perbatasan Pagatan diharapkan dapat menjadi alternatif untuk memperkuat akses masyarakat sekaligus mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Dengan semakin terbukanya akses darat, kawasan di sepanjang jalur tersebut diharapkan berkembang, baik dari sisi permukiman maupun kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemkab Kotim selanjutnya akan terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan serta pemerintah provinsi. Usulan tersebut masih dalam tahap pengajuan dan selanjutnya akan dilakukan perhitungan serta kajian oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas antarwilayah sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat aktivitas ekonomi.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor didampingi Wakil Bupati Irawati, Pj. Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan serta sejumlah kepala perangkat daerah meninjau langsung kondisi SMAN 1 Cempaga yang mengalami kebakaran pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, (27/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan sekolah sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung pascakebakaran.

Bupati H. Halikinnor mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, kebakaran menghanguskan sejumlah ruangan penting di sekolah, di antaranya ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, satu aula serta tiga ruang kelas.

“Pagi tadi saya sudah melaporkan kejadian ini kepada Pak Gubernur. Ini musibah yang cukup memprihatinkan, terutama karena dapat mengganggu proses belajar mengajar,” ujar Halikinnor.

Namun, Halikinnor memastikan kegiatan pembelajaran masih dapat dilaksanakan karena tidak seluruh bangunan sekolah terdampak kebakaran. Pihak sekolah akan melakukan pengaturan penggunaan ruangan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Untuk sementara, ruang laboratorium akan dimanfaatkan sebagai ruang kantor bagi para guru. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga akan membantu memenuhi kebutuhan mendesak berupa meja dan kursi untuk ruang guru sementara.

“Saya sudah menyampaikan kebutuhan yang mendesak. Mudah-mudahan hari ini bisa didroping, paling lambat besok, meja dan kursi untuk guru-guru,” jelasnya.

Terkait pembangunan kembali bangunan yang terbakar, Bupati berharap dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi pada tahun mendatang sehingga fasilitas sekolah dapat kembali tersedia dengan kondisi yang lebih baik.

“Kita berharap tahun depan bisa dibangun kembali dengan representasi bangunan yang cukup bagus. sehingga dapat digunakan kembali mendukung proses belajar dan mengajar” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Cempaga AKP HR Tri Diantoro menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan awal dari sejumlah saksi di lapangan, kebakaran pertama kali diketahui setelah terdengar suara ledakan dari ruang wakil kepala sekolah.

“Menurut keterangan saksi, awalnya terdengar ledakan di ruang Wakil Kepala Sekolah. Di situ ada baterai solar cell, sehingga sementara ini diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran,” jelasnya.

Kapolsek menegaskan bahwa kebakaran tersebut tidak berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran berasal dari bagian dalam bangunan sekolah dan tidak disebabkan oleh rambatan api dari kebakaran lahan di sekitar sekolah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut dan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk pada fasilitas pendidikan.

Bupati juga menekankan agar penanganan terhadap dampak kebakaran dilakukan secepatnya sehingga aktivitas pendidikan para siswa tidak terhenti.

“Musibah ini bisa terjadi kapan saja. Yang penting kita berhati-hati terhadap api dan yang paling utama proses belajar mengajar tetap bisa berjalan,” pungkas Halikinnor.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung cukup lama di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, aktivitas masyarakat hingga perekonomian. Bupati Kotim H. Halikinnor pun turun langsung meninjau penanganan karhutla di Jalan Cilik Riwut Km 9, Sabtu (26/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan titik api sekaligus mengevaluasi efektivitas pemadaman di lapangan. Halikinnor mengatakan, kondisi sempat terkendali pada pagi hingga siang hari, namun sekitar pukul 14.00 WIB kembali muncul api di wilayah Banitan, Tanah Mas dan lingkar Utara.

“Pagi sampai siang belum ada api, tetapi sekitar pukul 2 siang mulai ada yang menyala di Banitan, Tanah Mas dan linkar Utara. Kita arahkan tim ke sana agar bisa segera diamankan,” ujar Halikinnor.

Ia menyebut sebagian kawasan lingkar utara sudah terbakar sehingga intensitas api relatif berkurang. Meski demikian, titik bara yang masih tersisa harus terus dipantau agar tidak kembali membesar.

Halikinnor mengatakan, karhutla tahun ini menjadi bahan evaluasi penting, terutama karena kemarau panjang menyebabkan banyak sumber air mengering. Pemkab Kotim akan mengkaji penambahan sumur bor dan embung permanen di sejumlah wilayah rawan, termasuk kawasan sekitar bandara.

Selain itu, pemerintah daerah akan menginventarisasi lahan rawan terbakar serta mendorong pemilik dan pengelola lahan ikut bertanggung jawab menjaga lahannya.

“Kita juga akan mengevaluasi kesiapan peralatan dan armada pemadaman. Personel ada, tetapi kita masih kekurangan alat. Ke depan harus dipersiapkan lebih awal,” tegasnya.

Halikinnor menegaskan kesiapsiagaan harus diperkuat agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat ditekan, sehingga kedepan kita siap menghadapi kemungkinan kondisi serupa.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor memimpin evaluasi penanganan karhutla dan kekeringan di Pos Komando (Posko) Penanganan Karhutla dan Kekeringan, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Sabtu (26/9/2026).

Evaluasi tersebut melibatkan seluruh unsur yang tergabung dalam posko, di antaranya Pemkab Kotim, TNI, Polri, BPBD, serta unsur terkait lainnya yang selama ini bersama-sama melakukan penanganan karhutla di lapangan.

“Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana upaya penanganan yang telah dilakukan, sekaligus menentukan strategi berikutnya dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah,” ujar Halikinnor.

Dalam rapat tersebut, masing-masing unsur menyampaikan perkembangan penanganan di lapangan, mulai dari upaya pemadaman dan pendinginan, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, hingga berbagai kendala yang dihadapi serta langkah solusi yang diperlukan.

Halikinnor menegaskan evaluasi secara berkala penting dilakukan mengingat ancaman karhutla masih terjadi di Kotim. Terlebih, wilayah Kotim saat ini berada pada puncak musim kemarau yang menyebabkan kondisi lahan semakin kering dan ketersediaan sumber air semakin terbatas.

Berdasarkan data BPBD Kotim hingga 25 September 2026, sebanyak 1.132 kejadian karhutla telah ditangani dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.999 hektare. Sementara itu, akumulasi sebaran titik panas (hotspot) di Kotim tercatat mencapai 36.519 titik.

“Saya minta seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, relawan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pemadaman dan pengendalian karhutla,” tegasnya.

Menurut Halikinnor, keterlibatan seluruh pihak sangat dibutuhkan karena wilayah yang harus ditangani cukup luas. Selain melakukan pemadaman, petugas juga harus melaksanakan pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala.

Pemkab Kotim juga terus memperkuat dukungan sarana dan prasarana penanganan karhutla. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diarahkan untuk turut mendukung kebutuhan di lapangan, termasuk penyediaan air untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan.

Pada kesempatan tersebut, Halikinnor juga memberikan semangat dan apresiasi kepada seluruh tim yang selama ini bekerja di lapangan. Ia meminta para petugas tetap menjaga kekompakan, keselamatan, dan semangat dalam menjalankan tugas, meskipun menghadapi kondisi lapangan yang berat.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang terus bekerja keras di lapangan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan keselamatan. Kita bersama-sama berupaya agar karhutla ini dapat kita kendalikan,” pesan Halikinnor.

Ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan apa pun, terutama dalam kondisi kemarau panjang seperti saat ini. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

“Jangan hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan membuka lahan secara dibakar, tetapi akibat yang ditimbulkan luar biasa dan berdampak kepada banyak orang,” tegasnya.

Pemkab Kotim mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan masing-masing. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan dan mencegah meluasnya karhutla di wilayah Kotim.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor, S.H., M.M. mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Jumat (25/09/2026), untuk memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kondisi hotspot di wilayah Kotim.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla, mulai dari pemantauan hotspot, pemadaman, pendinginan lokasi bekas kebakaran, hingga penanganan pascakebakaran.

DLH Kotim berperan dalam pemantauan kondisi lingkungan dan lokasi bekas kebakaran, termasuk mendukung upaya pendinginan dan pemulihan lahan. Sementara BPBD Kotim memperkuat penanganan kebakaran di lapangan serta koordinasi penanggulangan ketika ditemukan titik api.

“Pendinginan ini penting karena ada titik yang secara kasatmata tidak terlihat asap, tetapi di dalamnya masih menyimpan panas dan sewaktu-waktu bisa kembali mengeluarkan asap,” ujar Halikinnor.

Bupati juga menyoroti keterbatasan sumber air yang menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Karena itu, Pemkab Kotim mendorong penyediaan sumur bor pada lahan-lahan kosong di kawasan perkotaan yang rawan terbakar.

Menurutnya, ketersediaan sumber air di lokasi rawan akan membantu mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.

Halikinnor juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sembarangan dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kebakaran yang tidak dapat ditangani secara mandiri.

“Kalau melihat ada yang sengaja membakar, tolong laporkan kepada pihak berwajib. Pembakaran seperti itu dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup,” tegasnya.

Terkait kondisi kualitas udara, Bupati mengatakan kebijakan aktivitas sekolah akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan dalam penanganan karhutla, mulai dari TNI, Polri, perangkat daerah, relawan, hingga masyarakat. Sinergi tersebut mencakup upaya pencegahan, pemantauan, pemadaman, pendinginan, hingga penanganan pascakebakaran.

Pemkab Kotim terus memperkuat kolaborasi seluruh unsur agar setiap titik api dapat ditangani secara cepat dan potensi karhutla dapat dicegah sejak dini, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki banyak lahan kosong.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menorehkan prestasi dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kotawaringin Timur meraih Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik Tingkat Kabupaten Kawasan Kalimantan Tahun 2026 dalam ajang Championship TP2DD yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemkab Kotim dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Salah satu terobosan yang dikembangkan Pemkab Kotim adalah digitalisasi melalui sistem pemetaan objek PBB-P2. Pemanfaatan sistem tersebut mendukung proses pendataan dan pemetaan objek pajak sehingga pengelolaan PBB-P2 dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, transparan, dan terintegrasi.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama TP2DD Kotawaringin Timur, perangkat daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, serta berbagai pihak yang selama ini mendukung transformasi digital di daerah.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP2DD Kotawaringin Timur dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Halikinnor.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Kotim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi, termasuk dalam pengelolaan PBB-P2.

“Kita ingin digitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Data objek pajak harus semakin akurat, pelayanan semakin mudah dan cepat, serta pengelolaan pendapatan daerah semakin transparan dan akuntabel. Ke depan, kolaborasi akan terus kita perkuat agar transformasi digital memberikan dampak nyata bagi pelayanan dan pembangunan daerah,” tegasnya.

Penghargaan TP2DD Terbaik Tingkat Kabupaten Kawasan Kalimantan Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kotim untuk terus memperkuat transformasi digital, khususnya dalam transaksi pemerintah daerah dan pengelolaan pendapatan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus melanjutkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Langkah ini menjadi tindak lanjut penyaluran sebelumnya sekaligus bentuk keseriusan Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor, S.H., M.M. dalam menangani dampak kemarau yang menyebabkan masyarakat mengalami keterbatasan air bersih.

Sebelumnya, pada 17 September 2026, Pemkab Kotim telah menyalurkan sekitar 40 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah, di antaranya Lempuyang, Sei Ijum, Sebamban dan Parebok. Penyaluran didukung armada tangki dan profil tank serta melibatkan berbagai pihak.

Seiring masih berlangsungnya kondisi kemarau, kebutuhan air bersih masyarakat terus dipantau. Untuk satu desa, kebutuhan air diperkirakan mencapai sekitar 60 ribu liter per hari, terutama desa dengan jumlah penerima sekitar 300 rumah.

Dalam pendistribusiannya, setiap rumah tangga mendapatkan jatah sekitar satu drum berkapasitas 220 liter. Pola penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat secara merata sesuai kebutuhan.

Bupati Halikinnor menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi sumber air belum kembali normal.

“Kurang lebih 60 ribu liter per hari kita salurkan untuk membantu kebutuhan masyarakat di wilayah selatan. Ini bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat tetap mendapatkan air bersih,” ujar Bupati Halikinnor, senin (21/09/2026)

Kondisi kekurangan air bersih di wilayah selatan salah satunya dipengaruhi menurunnya ketersediaan air baku serta masuknya air laut yang menyebabkan air menjadi payau hingga asin dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari.

Bupati Halikinnor juga meminta pemerintah desa aktif melaporkan kondisi ketersediaan air masyarakat. Dengan demikian, penyaluran dapat segera dilakukan kembali apabila persediaan warga mulai menipis.

Pemkab Kotim memastikan penanganan kebutuhan air bersih dan karhutla akan terus menjadi perhatian.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) akan mewajibkan pengembang perumahan menyediakan sumur bor dan hidran di setiap kawasan perumahan yang dibangun. Ketentuan ini disiapkan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kondisi darurat, terutama kebakaran dan kekeringan.

Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor, S.H., M.M. meminta perangkat daerah teknis untuk memasukkan ketentuan tersebut dalam regulasi sehingga menjadi perhatian bagi setiap pengembang perumahan.

“Instansi teknis saya minta mengingatkan agar pengembang wajib merealisasikan pembuatan sumur bor dan hidran di lokasi perumahan yang mereka bangun. Saya minta ini menjadi perhatian,” kata Halikinnor di Sampit, Sabtu (19/9/2026).

Penegasan tersebut disampaikan menyusul kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di wilayah Kotawaringin Timur. Kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan semak belukar, tetapi juga menjalar ke lahan kosong yang berada di sekitar permukiman. Bahkan, dalam beberapa kejadian, bangunan warga turut terdampak kebakaran.

Bupati mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Sampit cukup sporadis. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kebakaran dapat terjadi di sejumlah lokasi sehingga petugas menghadapi tantangan dalam melakukan penanganan.

Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena sejumlah kebakaran terjadi di sekitar kawasan perumahan, khususnya di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Selain meningkatkan risiko terhadap permukiman, kondisi kemarau panjang juga menyebabkan sumber air untuk pemadaman semakin sulit diperoleh.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan sumur bor dan hidran di kawasan perumahan dinilai penting sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran.

Sumur bor juga dapat dimanfaatkan untuk membasahi lahan kosong di sekitar kawasan perumahan sehingga membantu mengurangi potensi lahan tersebut mudah terbakar. Sarana ini sekaligus dapat mendukung upaya pemadaman awal sambil menunggu bantuan dari regu pemadam kebakaran.

“Jangan ketika kejadian kebakaran selalu menyalahkan pemerintah. Pengembang perumahan juga harus ikut mengantisipasi situasi seperti sekarang ini,” tegas Halikinnor.

Selain mendorong pengembang menyediakan sarana sumber air, Pemkab Kotim juga menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang dengan memperbanyak pembangunan sumur bor di sejumlah lokasi strategis.

Pembangunan sumur bor akan diprioritaskan di kawasan yang rawan kebakaran, termasuk lokasi yang berdekatan dengan permukiman serta bangunan pelayanan publik. Ketersediaan sumber air di lokasi tersebut diharapkan dapat mempermudah proses penanganan apabila terjadi kebakaran.

Sumur bor juga diharapkan dapat menjadi alternatif sumber air ketika kemarau panjang menyebabkan anak sungai dan parit mengalami kekeringan. Selain mendukung penanganan kebakaran, keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih masyarakat saat terjadi kekeringan.

Halikinnor juga menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI dan Polri yang telah membangun sejumlah sumur bor. Sementara itu, sumur bor yang dibangun pemerintah daerah akan diarahkan pada lokasi yang dinilai rawan terbakar dan berdekatan dengan permukiman.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kotim memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus meningkatkan ketersediaan sumber air di tengah kondisi kemarau.