Author: pskp

Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Rabu, 26 Juni 2024. Peninjauan ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober mendatang.

Dalam keterangannya di hadapan awak media usai peninjauan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini semua negara terdampak gelombang panas dan kekeringan panjang. Karena itu, semua negara mengalami penurunan produksi beras.

“Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Negara kita juga sama, perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya, yang namanya pompanisasi,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa pompanisasi di seluruh tanah air akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20 ribu unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70 ribu unit. “Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tapi ini menjadi sangat krusial,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Menurut petani setempat, keberadaan pompa sudah memungkinkan peningkatan frekuensi panen.

“Ya yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga,” ucap Presiden, menandakan peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian.

Untuk wilayah Kotawaringin Timur sendiri, pemerintah telah mendistribusikan 31 pompa yang saat ini baru bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare potensi sawah tadah hujan yang ada. Presiden menambahkan bahwa Kementerian Pertanian akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area dapat tercukupi.

Presiden juga menyampaikan bahwa Kotawaringin Timur memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya. Menurutnya, jika produksi padi di kabupaten sekitar naik, maka surplusnya akan dibawa ke IKN.

“Kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kotawaringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor.

Kotawaringin Timur, 26 Juni 2024
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan harga di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Rabu, 26 Juni 2024. Kunjungan Presiden ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya lihat sangat baik, harga-harga baik. Tadi bawang merah 40 (ribu per kg), bawang putih 40 ribu, ayam 38 ribu, ya sama dengan di Jawa, bagus. Yang saya lihat tadi bagus. Cabai juga tadi 45 (ribu per kg), cabai rawit juga bagus, sama seperti di Jawa, bagus,” ujarnya dalam keterangan pers di Desa Bapeang usai peninjauan pelaksanaan bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan pertanian.

Presiden juga memastikan bahwa distribusi bahan pangan dari Jawa ke Kalimantan berjalan lancar. Hal tersebut tercermin dari stabilnya harga bahan-bahan pokok di Kotawaringin Timur meskipun bahannya dipasok dari Jawa.

“Tadi saya lihat faktanya di pasar harganya masih sama seperti di Jawa, artinya pasokan, distribusi, transportasi itu lancar. Saya tadi ngecek itu untuk itu. Saya juga kaget ternyata harganya hampir sama,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan modal kepada sejumlah pedagang pasar. Rusdiana, salah seorang pedagang kue pasar, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang ia terima.

“Alhamdulillah baru kali ini dapat (bantuan), terima kasih banyak. Mudah-mudahan beliau sehat dan berkah, barokah,” ucapnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyapa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang memadati pasar tersebut. Ada warga yang meminta foto, ada juga yang meminta tanda tangan.

Abdul Wahab, warga setempat yang berhasil mendapatkan tanda tangan Presiden, menyatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden Jokowi adalah mimpi yang menjadi kenyataan. “Sungguh memuaskan. Tadi malam terus terang saya mimpi (ketemu) dengan Pak Jokowi, dikasih uang 100 ribu. Alhamdulillah kesampaian salaman dengan Pak Jokowi,” tuturnya.

Sementara itu, warga lainnya, Bayu, bersyukur bisa berfoto bersama Presiden Jokowi. Momen tersebut terasa lebih spesial karena ia memiliki tanggal lahir yang sama dengan Presiden Jokowi. “Foto dengan Pak Jokowi. Berkah ulang tahun, kan ulang tahun kami sama. Bahagia sekali,” ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan di pasar tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor.

Kotawaringin Timur, 26 Juni 2024
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Bupati Kotawaringin Timur (kotim) H. Halikinnoor,SH.,MM memimpin rapat koordinasi yang bertujuan untuk merespon cepat situasi banjir yang terjadi diwilayah kota sampit tepatnya wilayah Kecamatan Baamang dan Kecamatan MB Ketapang.

Rapat tersebut berlangsung di Rumah Jabatan (rujab) Bupati Kotim, dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati SPd, Sekretaris Daerah (sekda) kotim Drs. H. Fajrurrahman.,MM,sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD),Camat , lurah dan kepala desa yang wilayahnya terdampak banjir, Kamis malam (2/05/2024)

Dalam rapat tersebut, Bupati Kotim H. Halikinnor,SH.,MM menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan koordinasi yang efektif antara instansi terkait. Beliau juga memastikan bahwa langkah-langkah tanggap darurat telah diimplementasikan dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat.

“saya terima kasih kepada wakil Bupati, Kepala OPD serta lurah yang telah turun mengatasi terjadinya banjir ini walaupun hasilnya belum optimal,tentunya dengan pertemuan ini kita mebahas bersama dan mendengar masukan dari OPD terkait, serta camat yang wilayahnya terdampak agar kita lakukan Upaya perencanaan mengatasinya dengan cepat”ujar H. Halikinnor

Lebih lanjut, H. Halikinnor mendengarkan masukan dari peserta rapat dan menyampaikan harapannya agar semua pihak mengambil peran sesuai tugasnya dalam mengatasi bencana banjir ini dan memastikan kebutuhan Masyarakat yang terdampak terpenuhi.

“Kepala BPBD saya tugaskan untuk mengkoordinasikan dengan OPD dan Kecamatan agar besok hari jum,at dilaksanakan gotong-royong membersihkan dampak sumbatan atau saluran-saluran disemua titik banjir dan jika ada peralatan yang dibutuhkan segera diadakan jangan nunggu nanti ini harus segera diatasi, Dinas terkait Pastikan Keperluan yang dibutuhkan untuk Dapur umum serta air bersih tersedia ” tegasnya

Meski saat ini kondisi kesehatannya kurang baik, Bupati Kotim H. Halikinnor memastikan besok dirinya akan turun melihat langsung penanganan yang dilakukan sejumlah SOPD untuk mengatasi banjir ini.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim Multazam,ST.MM dalam paparannya menyampakan bahwa wilayah dampak banjir yang telah di petakan oleh pihaknya dan penanganan bersama-sama istansi terkait serta Camat juga telah dilakukan.

“kami telah melakukan penanganan awal terkait bencana banjir ini, dan besok kami bersama SOPD melaksanakan gotong royong sesuai arahan pak bupati, kami juga akan melaksanakan rapat mengenai status bencana ini, sehingga penanganan bisa lebih luas dan melibatkan berbagai pihak” tutupnya

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Punding, S.H., M.Si., memasuki masa purna tugasnya, secara formal keluarga besar Diskominfo Kotim melalukan perpisahan dihalaman kantor Diskominfo, Selasa (30/04/2024).

Kegiatan apel pagi yang diselingi dengan ramah tamah tersebut berlangsung khidmat, seluruh keluarga besar Diskominfo menghaturkan doa terbaik untuk Sekretaris Diskominfo tersebut.

Kepala Diskominfo Marjuki, S.Pd., M.S.M., mengatakan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari segalanya, tetapi masa pensiun adalah waktu dimana untuk bisa lebih bebas dalam berkarya dan mengabdi.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya Diskominfo Kotim mengucapkan selamat menjalani masa purna tugas. Dimanapun bapak Punding berada silaturahmi kita semoga akan terus terjalin.” Ucap Marjuki pada sambutannya.

Setelah haturan Doa, kegiatan ramah tamah dilanjutkan dengan sarapan bersama seluruh keluarga besar Diskominfo Kotim.

Sebagai rasa terimakasih dan kenang-kenangan, dititipkan pula cinderamata dari Diskominfo Kotim untuk Sekretaris Diskominfo yang menjalani masa purna tugas tersebut.

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit bulan Februari 2024 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan dari sisi Pendapatan sebesar Rp.15,11M atau 4,64% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sektor Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk sektor Belanja terdapat pertumbuhan sebesar Rp.125,98M (21,83% yoy), utamanya bersumber dari kenaikan Belanja Modal K/L dan penyaluran Dana Transfer Khusus. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.370,57M dengan porsi terbesar (98,90%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Untuk Belanja Daerah terealisasi Rp.213,65M dengan porsi terbesar (73,78%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Pertumbuhan penerimaan negara menggambarkan kondisi perekonomian daerah yang cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi harga komoditas.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Februari 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional dan PNBP, mencapai Rp.340,58M, naik sebesar Rp.15,11M dibanding bulan Februari 2023 (4,64% yoy). Kontributor utama atas pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai 29 Februari 2024 realisasi Penerimaan Pajak tercapai sebesar 11,56% dari target internal. Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.147,34M tumbuh Rp.16,15M (12,31% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.176,21M, turun Rp.2,79M (-1,56% yoy), PBB terealisasi Rp.3,27M tumbuh Rp.171 juta (5,53% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.2,25M tumbuh Rp.44,4 juta (2,01% yoy). Meskipun penerimaan tumbuh, namun agak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

Untuk realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional s.d. bulan Februari 2024, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit tercapai 7,96% dari target internal. Bea Masuk terealisasi Rp.506,12 juta atau naik Rp.28,49 juta (5,97% yoy). Meskipun demikian, nilai Devisa Impor mengalami penurunan, dengan realisasi Rp.52,95M, turun Rp.13,12M (-19,87% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan perlambatan sektor Bea Masuk. Pada sektor Bea Keluar, terealisasi Rp.1,77M atau turun Rp.973,83 juta (-35,37% yoy). Penurunan masih disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar.

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2024 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.9,21M, tumbuh Rp.2,48M (36,96% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, berdasarkan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.306,67 juta (turun 17,62% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.191 juta, PNPB PN Rp.20 ribu dan PNBP Lelang Rp.115 juta.

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN, Belanja Negara bulan Februari 2024 terealisasi Rp.703,23M (15,07% dari pagu), naik Rp.125,98M (21,83% yoy). Kenaikan ini diantaranya disebabkan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal K/L serta penyaluran Dana Transfer Khusus. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.114,37M (17,88% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.55,56M (94,49% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.36,21M (12,16% dari pagu), naik 9,45% yoy, Belanja Barang terealisasi Rp.69,01M (24,10% dari pagu) naik 174% yoy, dan Belanja Modal terealisasi Rp.9,14M (16,43% dari pagu) naik signifikan 1.620,97% yoy. Kenaikan Belanja Modal yang sangat signifikan ini berasal dari Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara H. Asan Sampit dan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Sedangkan kenaikan realisasi Belanja Barang diantaranya disumbang oleh satker KPU lingkup KPPN Sampit dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada bulan Februari 2024 mencapai Rp.588,86M (14,62% dari pagu), naik sebesar Rp.70,42M (13,58% yoy). Kenaikan ini disebabkan oleh realisasi penyaluran DAU sebesar Rp.387,02M (17,85% dari pagu) yang naik Rp.55,25M (16,65% yoy) dan penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.74,45M (9,36% dari pagu), naik Rp.57,39M (336,3 % yoy). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.75,92M (11,38% dari pagu), turun Rp.6,82M (-8,25% yoy), sedangkan penyaluran Dana Desa mencapai Rp.51,45M (13,8% dari pagu), turun Rp.35,39M (-40,75% yoy). Khusus Dana Insentif Fiskal, masih belum terdapat penyaluran sampai dengan bulan Februari 2024. Perlu dilakukan penguatan sinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penyaluran TKD, karena TKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja. Hal ini disebabkan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD gabungan lingkup Pemda Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI, realisasi Pendapatan s.d. bulan Februari 2024 mencapai Rp.370,57M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.366,48M (98,90%). Pemerintah daerah harus terus berinovasi dan membuat strategi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat mengurangi porsi ketergantungan pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD s.d. bulan Februari 2024 terealisasi Rp.213,65M (3,90% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp.157,64M (73,78%). Secara agregat, rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah adalah 57,66%, sehingga s.d. bulan Februari 2024 masih terdapat surplus dan saldo SILPA sebesar Rp.143,95M.

Current Issue

1. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan KPPN Sampit mengadakan kegiatan Focus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Kredit Program serta Sosialisasi Kredit Program lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 6 Februari 2024, bertempat di Aula KPPN Sampi Sesi pertama dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta perwakilan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BPD Kalteng, dan Bank BSI wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada sesi kedua, Sosialisasi Kredit Program dihadiri oleh 78 pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan narasumber Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan perbankan yaitu Bank Mandiri KC Sampit dan Bank BNI KC Sampit, dengan materi terkait Kebijakan Penyaluran Kredit Program dan Sosiasialisasi Cashless Transaction oleh Bank Indonesia, Program Pengawasan Transaksi Online oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Produk Kredit Program 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali lebih luas potensi UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sinergi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keungan bersama Kemenkeu Satu Sampit, Pemerintah Daerah dan perbankan bisa menjembatani UMKM di wilayah Kotawaringin Timur untuk naik kelas. Kegiatan ini juga menjadi bentuk penguatan peran Financial Advisory pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah dan KPPN Sampit sebagai unit kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
3. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM dan Dinas terkait di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
4. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan Special Mission kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : KPPN Sampit

Beredar di media sosial akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, S.H., M.M. Akun Facebook tersebut mencatut nama serta foto profil Bupati Kotim.

Melaui Akun resmi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotim mengimbau kepada masyarakat yang mendapatkan pesan dari akun tersebut untuk mengabaikan dan melaporkan akun tersebut melaui layanan Kominfo di link  https://layanan.kominfo.go.id/   di menu layanan aduan konten.

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit bulan Januari 2024 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan dari sisi Pendapatan sebesar Rp.11,92M atau 6,94% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sektor Perpajakan dan PNBP. Untuk sektor Belanja terdapat penurunan sebesar Rp.7,18M (2,20% yoy), utamanya bersumber dari penurunan realisasi penyaluran DAU dan Belanja Modal satker K/L. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau surplus, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.116,28M dengan porsi terbesar (98,73%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Untuk Belanja Daerah terealisasi Rp.116,28M dengan porsi terbesar (95,46%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Kenaikan penerimaan negara menggambarkan kondisi perekonomian cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi harga komoditas.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Januari 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.183,67M, naik sebesar Rp.11,92M dibanding bulan Januari 2023 (6,94% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai 31 Januari 2024 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.81,21M tumbuh Rp.9,21M (12,80% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.94,67M tumbuh Rp.2,22M (2,41% yoy), PBB terealisasi Rp.1,37M tumbuh Rp.198 juta (16,83% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.1,25M (8,36% yoy). Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun agak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional bulan Januari 2024, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit, Bea Masuk terealisasi Rp.172,3 juta atau turun Rp.53,63 juta (-23,74% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor Bea Masuk. Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.814,9 juta atau turun Rp.205,33 juta (-20,13% yoy). Penurunan ini masih disebabkan kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar.

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2024 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.4,17M, tumbuh Rp.438 juta (11,76% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai dengan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.322,86 juta (naik 16,32% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.41,68 juta, PNPB PN Rp.272 ribu dan PNBP Lelang Rp.280,9 juta.

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN Belanja Negara bulan Januari 2024 terealisasi Rp.319,91M (6,86% dari pagu Rp.4.666,30M), turun Rp.7,18M (-2,20% yoy). Penurunan ini diantaranya disebabakan turunnya penyaluran realisasi TKD sebesar Rp.12,29M (-4,05%) dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.28,29M (4,42% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.5,11M (22,05% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp16,15.M (5,42% dari pagu) naik 5,88% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.12M (4,19% dari pagu) naik 57,87% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.134 juta (0,24% dari pagu) turun 58,09% yoy. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu diantaranya disumbang oleh satker KPU dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, sedangkan Belanja Modal turun dikarenakan trend satker yang belum melakukan realisasi di awal tahun. Untuk itu, perlu mendorong satker agar segera melakukan tahapan realisasi Belanja Modal sehingga dapat mencapai serapan dengan optimal.

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada bulan Januari 2024 mencapai Rp.291,61M (7,24% dari pagu), turun sebesar Rp.12,29M (-4,05% yoy). Hal ini diantaranya disebabkan oleh turunnya penyaluran DAU sebesar Rp.92,17M (-41,67% yoy), dengan realisasi mencapai Rp.129M (5,95% dari pagu). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp.75,92M (11,38% dari pagu), penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp.70,34M (8,84% dari pagu) dan penyaluran Dana Desa mencapai Rp.16,34M (4,38% dari pagu). Khusus Dana Insentif Fiskal belum terdapat penyaluran di bulan Januari 2024. Penyaluran TKD melalui KPPN Sampit perlu diperkuat karena berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja, dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan TA 2024 mencapai Rp.143,18M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.141,37M. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD TA 2024 terealisasi Rp.116,28M (2,12% dari pagu) dengan porsi terbesar digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 81,21% sehingga masih terdapat surplus dan saldo SILPA sebesar Rp.26,9M.

Current Issue

1. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan pemerintah. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
3. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM dan Dinas terkait di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
4. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sumber : KPPN Sampit

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit TA 2023 yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, mengalami pertumbuhan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja. Tahun 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp.251,95M atau 10,5% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi Perpajakan terutama Pajak Dalam Negeri dan juga PNBP. Sektor Belanja juga tumbuh Rp.3.777,45M atau 302,58% yoy, utamanya bersumber dari tambahan jenis belanja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang disalurkan oleh KPPN di daerah sejak TA 2023. Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotim, Katingan dan Seruyan terpantau defisit, dengan sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp.4.458,08M dengan porsi terbesar (80,84%) masih disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat, sedangkan Belanja Daerah terealisasi Rp.4.464,21M dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk membayar Belanja Pegawai. Kenaikan pendapatan dan belanja menggambarkan kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi, meskipun masih terdapat fluktuasi dan harga komoditas dibanding tahun lalu.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.2.652,24M, naik sebesar Rp.251,95M dibanding bulan Desember 2022 (10,5% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, tahun 2023 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.1.151,35M tumbuh Rp.238,25M (26,09% yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.1.113,25M tumbuh Rp.118,44M (11,91% yoy), PBB terealisasi Rp.258,22M tumbuh Rp.13,48M (5,51% yoy) dan Pajak Lainnya terealisasi Rp.13,93M.. Penerimaan Pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tahun 2023, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit, Bea Masuk total terealisasi Rp.2,91M, tercapai 125,40% melebihi target walaupun turun Rp.1,1M dibanding tahun 2022 (-27,52% yoy). Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun lalu tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (Surat Keterangan Asal/SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan penerimaan sektor Bea Masuk. Meskipun demikian, devisa impor mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp.681,17M, tumbuh Rp.118,62M (21,09% yoy). Untuk Bea Keluar terealisasi Rp.14,69M tercapai 105,22% melebihi target, meskipun turun signifikan Rp.184,99M dari realisasi tahun 2022 (-92,64% yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama Ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan Bea Keluar. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor yang terealisasi sebesar USD42,11 juta dibanding tahun 2022 sebesar USD140,37 juta (-70% yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2023 wilayah kerja KPPN Sampit mencapai Rp.97,46M, tumbuh Rp.45,45M (87,41% yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai dengan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp.4,3M (naik 16,32% yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp.3,25M, PNPB PN Rp.26,7 juta dan PNBP Lelang Rp.1,02M. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Aset terealisasi sebesar Rp.0,98M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.

Pada sisi kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sesuai data I-Account OMSPAN Belanja Negara TA 2023 mencapai Rp.5.025,85M (99,23% dari pagu Rp5.064,96M), naik Rp.3.777,45M (302,58% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp.591,98M (97,55% dari pagu), tumbuh sebesar Rp.93,54M (18,77% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp.279,18M (99,68% dari pagu) naik 1,60% yoy, Belanja Barang sebesar Rp.264,56M (95,09% dari pagu) naik 34,79% yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp.48,22M (99,35% dari pagu) naik 76,19% yoy. Alokasi dan realisasi Belanja Modal terus mengalami kenaikan pasca refocusing pandemi, dengan penyumbang TA 2023 diantaranya satker Pengadilan Agama Kuala Pambuang dan Pengadilan Agama Kasongan untuk realisasi pembangunan gedung kantor.

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemda Mitra Kerja KPPN Sampit pada tahun 2023 mencapai Rp.4.433,87M (99,46% dari pagu), naik sebesar Rp.3.683,90M (491,21% yoy). Kenaikan yang sangat besar ini berasal dari realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang mulai disalurkan oleh KPPN di daerah. Untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal TA 2023 telah 100% disalurkan seluruhnya dengan rincian DBH Rp.1.346,59M, DAU Rp.2.034,83M, Dana Desa Rp.383,45M dan Dana Insentif Fiskal Rp.28,55M. Sedangkan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp.640,42M (96,35% dari pagu), tidak 100% dikarenakan syarat salur tahap 2 dan tahap 3 pada Pemda Kab. Katingan tidak terpenuhi sehingga gagal salur. Hal ini menjadi evaluasi agar tidak terulang sehingga penyaluran DAK periode selanjutnya dapat 100% salur. Penguatan peran strategis KPPN Sampit dalam penyaluran TKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra kerja, dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Kinerja APBD

Untuk kinerja APBD pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan TA 2023 mencapai Rp.4.458,08M yang didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.603,81M. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.513,85M dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp.248,83M dan porsi terbesar yaitu 72,83% disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak tergantung pada Transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, belanja APBD TA 2023 terealisasi Rp.4.464,21M (84,21% dari pagu) dengan porsi terbesar (35,09%) digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp.1.566,44M. Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemda Kab. Katingan yaitu 85,21% dari pagu anggaran. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 100,14% sehingga terdapat defisit Rp.6,12M, sehingga diperlukan Pembiayaan. Sampai akhir Desember 2023, terdapat penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.319,23M dan pengeluaran sebesar Rp.42,35M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp270,75M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur sebesar Rp.190,63M.

Current Issue

1. Penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, menjadikan fungsi KPPN Sampit di daerah semakin strategis sebagai mitra satker K/L dan Pemerintah Daerah. Selain menyalurkan dana Transfer ke Daerah kepada Pemda mitra kerja, KPPN Sampit ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dukungan kepada pelaku UMKM juga terus diberikan dengan sinergi Kemenkeu Satu serta stakeholder terkait. Selain itu, asistensi kepada satker K/L dan Pemda dalam upaya menjaga kelancaran penyaluran dana APBN terus dilaksanakan, agar selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan pemerintah. KPPN Sampit terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
2. KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menginisiasi program keringanan utang yang diberikan kepada debitur kecil dengan kriteria debitur dengan sisa kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000,-. Hingga bulan Desember 2023, Program Keringanan Utang Tahun 2023 telah membantu debitur kecil dengan menyelesaikan kurang lebih 2.821 berkas BKPN atau naik sebesar 21% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.
4. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mengikuti Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara daring di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Kalteng Tahun 2024, bertempat di Ruang Sampit Creatif Hub (SCH) Diskominfo, Senin (29/1/2024).

Dalam Arahannya Gubernur Kalimantan Tengah  H. Sugianto Sabran menyampaikan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pembangunan sektor-sektor lainnya.

“Dalam pelaksanaan pengadaan proyek Pengadaan Barang dan Jasa, kualitas dan kuantitas agar dapat terjaga dengan baik”, tutur Gubernur.

Gubernur juga berpesan kepada Walikota dan Bupati se-Kalteng agar anggaran yang ada bisa digunakan secara efektif, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang.

Kegiatan dihadiri Bupati Kotawaringin Timur (kotim) H. Halikinnor didampingi  Wakil Bupati Kotim Irawati, ketua DPRD Kotim Dra. Rinie, Sekretaris Daerah Fajrurrrahman,Forkopimda Kotim,  Kepala Inspektorat Kotim, Camat, pengelola PBJ, dan undangan terkait lainnya.