BSSN

Bogor, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian telah menyelenggarakan Workshop Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata yang dilaksanakan di Kantor BSSN Sentul, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 s.d. 23 April 2025.

Workshop dibuka oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata BSSN Edit Prima yang diikuti oleh 121 peserta dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata yang terbagi dalam 3 (tiga) hari.

Workshop dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan kematangan keamanan siber dalam rangka peningkatan pemahaman stakeholder mengenai tanggap insiden siber pada masing-masing instansi, pemenuhan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk menangani insiden siber, dan melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan pada aspek tata kelola maupun aspek teknis.

Saat workshop berlangsung, dilakukan penyampaian security awareness dan asistensi pembentukan CSIRT, berupa pengukuran tingkat maturitas penanganan insiden siber menggunakan tools TMPI secara self-assessment dan penyusunan berkas registrasi CSIRT.

Direktur Edit Prima menyampaikan bahwa tujuan workshop adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan dalam penanganan insiden siber, serta mendorong pembentukan dan pendaftaran CSIRT organisasi pada PSE sektor keuangan, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait keamanan siber, meningkatkan kemampuan penanganan insiden siber, serta meningkatkan kesadaran akan penerapan keamanan siber kepada PSE di sektor keuangan, perdagangan, dan pariwisata.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Jakarta – BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Administrasi Pemerintahan (Gov-CSIRT Indonesia) menyelenggarakan kegiatan Communication Check Ke-2 Tahun 2025 pada CSIRT Sektor Administrasi Pemerintahan secara daring pada Kamis (24/4/2025).

Communication Check merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh BSSN dan diikuti oleh CSIRT Pemerintah Pusat dan CSIRT Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai operasional pelaksanaan tanggap insiden siber sektor pemerintah yang optimal dan bertujuan untuk menjalin pola koordinasi dan komunikasi antar CSIRT Sektor Administrasi Pemerintah guna mengantisipasi dan mencegah insiden keamanan siber.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si selaku Ketua Gov-CSIRT Indonesia memberikan arahan kepada seluruh peserta Communication Check ke-2 Tahun 2025. Deputi Sulistyo menyampaikan bahwa Communication Check yang dilakukan adalah memastikan jalur komunikasi antara Gov-CSIRT dengan Anggota Gov-CSIRT di pusat maupun daerah, sehingga dapat memperkecil gap time to detect dan time to action ketika terjadi insiden siber.

“Ketika dideteksi adanya potential threat atau insiden-insiden yang mungkin berdampak ke organisasi, proses responnya jadi cepat,” ungkap Deputi Sulistyo.

Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi TTIS serta dapat terus berkembang secara baik seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Agung Indrajit, S.T., M.Sc. Menyambung dari arahan Deputi Sulistyo, Agung menyampaikan bahwa Communication Check yang dilaksanakan memastikan jalur komunikasi tanggap terhadap insiden serta dapat berjalan dengan cepat, tepat, akurat dan efektif.

Pada kegiatan ini terdapat sharing session mengenai pengelolaan keamanan informasi Kementerian PPN/Bappenas yang disampaikan oleh Koordinator Tim Manajemen Keamanan Informasi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mirza, S.Kom, MAIR, MPA. Dalam paparannya, Mirza menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan keamanan informasi seperti keamanan kata sandi serta peningkatan awareness pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Di sesi berikutnya kemudian juga disampaikan mengenai evaluasi Communication Check-1 dan juga pelaksanaan Communication Check-2 yang dipandu oleh Sekretariat Gov-CSIRT Indonesia. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 313 TTIS berhasil melakukan Communication Check.

Pada sesi evaluasi Communication Check-1 disampaikan mengenai laporan pelaksanaan Communication Check-1 Tahun 2025 terkait keberhasilan, kendala, serta skenario Communication Check. Pada Communication Check-2 ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tingkat keberhasilan Communication Check.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelindungan IIV dan membangun kesadaran kolektif serta komitmen bersama di antara pemangku kepentingan sektor IIV, guna menjaga keamanan siber nasional. Acara dibuka oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han dan dihadiri oleh 25 Kementerian/Lembaga dari berbagai lintas sektor IIV.

Pelindungan sistem elektronik pada IIV merupakan hal yang krusial dan strategis karena jika terjadi gangguan pada sistem ini dapat berdampak besar pada masyarakat luas dan perekonomian nasional. Pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022, telah menetapkan Peta Bisnis Pelindungan IIV disertai penunjukan instansi pembina sektor masing-masing.

Pada kesempatan Rakor tersebut Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan amanat peraturan tersebut sekaligus senantiasa menguatkan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan siber nasional.

“Seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi dan berkomitmen untuk mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) pada instansi masing-masing sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto. BSSN akan terus melakukan asistensi dalam upaya percepatan tersebut,” ucap Nugroho.

Nugroho pun menambahkan terkait dengan TTIS Sektoral, Gov-CSIRT BSSN dapat dijadikan sebagai role model pembentukan dan operasionalisasi TTIS Sektoral sesuai dengan prinsip security by design. Lebih lanjut Nugroho menekankan bahwa agenda prioritas pemerintah, termasuk operasionalisasi Gov-Tech, program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan program lainnya akan sangat bergantung dengan transformasi digital yang aman.

Di akhir sambutannya, Kepala BSSN mengajak kepada peserta untuk meningkatkan awareness dan kapasitas IIV serta peningkatan kapabilitas TTIS yang sudah dimiliki.

“Hal yang urgent pada forum ini adalah mari kita bersama memiliki komitmen untuk meningkatkan awareness dan kapasitas dari infrastruktur informasi vital yang kita miliki serta eksistensi dan kapabilitas dari Tim Tanggap Insiden Siber di masing-masing Kementerian dan Lembaga,” pungkasnya.

Lebih dari 100 peserta dari BSSN dan berbagai sektor IIV, yakni sektor keuangan, energi, pangan, TIK, transportasi, kesehatan, pertahanan, dan administrasi pemerintahan, hadir dalam rapat ini serta aktif saat diskusi panel dengan memberikan tanggapan dan masukan bagi penguatan keamanan siber di Indonesia.

Pada kesempatan rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dari Pembina Sektor IIV dalam rangka menjaga keamanan siber dan melindungi infrastruktur informasi vital. BSSN meyakini dengan sinergi dan kolaborasi yang saat ini dan ke depan terus diperkuat, dapat menjadi optimisme bersama dalam menjaga infrastruktur informasi vital nasional dan kedaulatan ruang siber Indonesia.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Dalam kegiatan yang digelar oleh PT Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery) berkolaborasi dengan PT Rumah Siap Kerja, Kepala BSSN Nugroho memaparkan secara singkat bagaimana membangun ketahanan siber di era digital untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden siber serta memperkuat strategi perlindungan sistem informasi di lingkungan kementerian dan lembaga.

“Dengan ancaman yang semakin canggih dan beragam dewasa ini, respon kita harus lebih dari sekadar reaktif. Kita harus membangun sistem pertahanan yang proaktif, termasuk di dalamnya yaitu peningkatan kesadaran dan pelatihan keamanan untuk pegawai dan masyarakat, investasi dalam teknologi keamanan yang mutakhir, serta pengembangan kebijakan dan prosedur yang proaktif dalam merespon insiden siber,” kata Kepala BSSN Nugroho.

Oleh karena itu, lanjutnya, BSSN terus berupaya membangun ketahanan siber di era digital dengan mengimplementasikan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) berikut mempertimbangkan tiga aspek. Diantaranya adalah sumber daya manusia, tata kelola dan regulasi, serta teknologi.

“Dari aspek SDM, kami telah berkolaborasi bersama para stakeholder dengan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), sehingga terpenuhi kebutuhan SDM yang andal dan profesional,” ujarnya.

Ia menerangkan dari aspek teknologi, BSSN berfokus pada pemanfaatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, khususnya pada sistem elektronik strategis. Salah satunya adalah kemandirian kriptografi nasional.

“Bentuk inovasinya adalah Layanan Sandi Data, karya anak bangsa yang memberikan proteksi kerahasiaan data melalui enkripsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kebocoran data,” jelas Kepala BSSN Nugroho.

Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa inisiatif dari sisi penguatan teknologi dan SDM tentunya tidak akan berjalan baik apabila tidak didukung dengan regulasi yang kuat. Indonesia telah memiliki dua undang-undang yang berkaitan dengan keamanan siber. Yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Kedua kebijakan tersebut secara umum mengamanatkan hal yang sama, yaitu setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap penyelengaraan sistem elektroniknya. Sehingga, keamanan siber merupakan tanggung jawab semua pihak atau share responsibility,” tegas Kepala BSSN Nugroho.

Karena ia menilai, BSSN bukan suatu badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Kesadaran keamanan siber serta kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan adalah kunci dalam rangka meminimalkan potensi keberhasilan serangan dan menekan dampak potensial dari serangan siber. Baik itu yang bersifat teknis, maupun yang bersifat sosial.

“Oleh sebab itu, perlu saya tekankan kembali bahwa SKSN harus dilaksanakan secara semesta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari instasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Baik itu dalam lingkup nasional, maupun internasional,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Kepala BSSN Nugroho, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sulistyo, serta Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Chairul Akbar Hutasuhut.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid guna membahas sinergitas antarlembaga.

“Seperti kunjungan biasa, layaknya kementerian dan lembaga lain. Pertemuan bagaimana membangun sinergitas bersama-sama untuk mendukung pemerintahan agar transformasi digital berjalan dengan baik, termasuk pencegahan atas ancamannya,” kata Kepala BSSN Nugroho di kantornya, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Kepala BSSN Nugroho mengatakan tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, BSSN-Komdigi hanya membahas persoalan secara umum seperti kunjungan-kunjungan menteri lainnya, guna membangun sinergitas dan kolaborasi.

“Agar pemerintahan ini berjalan sukses, lebih efektif, bagaimana peran kita masing-masing sebagai instansi pemerintah, peran digitalisasi dalam pembangunan,” ujar Kepala BSSN Nugroho.

Pembahasan itu dinilai penting, sebab target Indonesia Emas 2045 disebut sudah semakin dekat.

“Jadi, semua anak bangsa harus memainkan perannya masing-masing secara sinergitas dan kolaborasi,” tuturnya.

Kegiatan tersebut merupakan kunjungan perdana Kepala BSSN Nugroho usai dilantik Presiden Prabowo pada 19 Februari 2025 kemarin.

Pertemuan antara Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dengan Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid berlangsung tertutup dan singkat.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BSSN Nugroho didampingi oleh Wakil Kepala Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Marsda TNI R. Tjahjo Khurniawan, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Mayjen TNI Dominggus Pakel, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Sulistyo, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Brigjen TNI Berty Sumakud, dan Kepala BSrE Jonathan Gerhard.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Selanjutnya Sertijab dilaksanakan di Lapangan Pancasila Kantor BSSN yang dihadiri oleh jajaran pejabat BSSN serta disaksikan pegawai BSSN.

Dalam sambutannya Hinsa menyampaikan ucapan selamat datang kepada Nugroho beserta Ibu di Kantor BSSN.

“Mewakili keluarga besar BSSN, saya ucapkan selamat bertugas menjalankan amanah sebagai Kepala BSSN,” ucapnya.

Hinsa menambahkan bahwa Nugroho mempunyai pengalaman dan prestasi di bidang intelijen dan keamanan.

“Saya yakin Bapak bisa membawa BSSN menjadi organisasi di bidang keamanan siber berkelas internasional,” ujarnya.

Dalam balasannya Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan terima kasih kepada Hinsa Siburian dan jajaran karena telah menyambut dengan baik. Kepala BSSN menanggapi sambutan Hinsa Siburian bahwa akan menerima estafet kepemimpinan dalam membawa keamanan siber dan sandi Indonesia lebih maju.

“Kita akan bersama-sama, terus membangun BSSN semakin baik dan semakin baik,” ungkap Kepala BSSN.

Selanjuntnya dilaksanakan lepas sambut Kepala BSSN yang dihadiri oleh Wakil Kepala BSSN A. Rachmad Wibowo, Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BSSN, Penasehat dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan BSSN serta seluruh pegawai BSSN.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. dilantik sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara,” seperti dibacakan petugas protokol Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 29/P Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Usai pembacaan Keppres, Presiden Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan Kepala BSSN dan Menteri serta kepala lembaga pemerintah lain yang dilantik tersebut.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo Subianto mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pelantikan Kepala BSSN dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa terkait keamanan siber bukan hanya bicara tentang data, sistem, perangkat namun juga mengenai cyber security awareness. Artinya kepedulian dan perilaku aman ketika berhubungan dengan ruang siber.

Kepala BSSN juga menyampaikan mengenai judi online, BSSN akan berkolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa masalah judi online ini adalah hal yang serius,” ungkapnya di Istana Negara.

Turut hadir dalam pelantikan ini, antara lain Wakil Kepala BSSN Komjen Pol A. Rachman Wibowo, S.I.K., Sestama BSSN Y.B. Susilo Wibowo, Karo Organisasi dan SDM BSSN Anton Martin serta undangan lainnya termasuk Praktisi Keamanan Siber Pratama Dalian Persada.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Pelantikan dihadiri oleh Wakil Kepala BSSN A. Rachmad Wibowo, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama  serta Pejabat Administrator di lingkungan BSSN. Bertindak sebagai saksi Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo dan Deputi Bidang  Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel.

Dengan dilantiknya Tjahjo sebagai Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Hinsa berharap agar dapat melakukan peningkatan di bidang SDM siber dan sandi karena sebelumnya Tjahjo berpengalaman dalam membentuk SDM di Politeknik Siber dan Sandi Negara.

“Dengan berbekal pengalaman  memimpin Politeknik Siber dan Sandi Negara saya berharap  dapat  membina SDM di Badan Siber dan Sandi Negara Khususnya dan SDM Keamanan Siber dan Sandi yang tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Hinsa.

Selain itu Kepala BSSN berharap agar Deputi Tjahjo dapat segera menyesuaikan dengan tugasnya yang baru yakni meningkatkan strategi dan kebijakan bidang keamanan siber dan sandi nasional.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Depok, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memberikan Pengarahan Pimpinan Awal Tahun 2025 yang diikuti oleh pejabat dan pegawai BSSN di Lapangan Pancasila, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (03/01/2025).

Pada pengarahan awal tahun kali ini, Hinsa menyampaikan terima kasih atas kinerja, dedikasi dan loyalitas seluruh pegawai BSSN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berbagai program dan kegiatan BSSN yang terlaksana dengan baik  selama tahun 2023.

“Kita patut bersyukur karena pelaksanaan tugas dan fungsi, serta berbagai program kerja kegiatan yang telah direncanakan berhasil kita laksanakan dengan baik. Begitu juga berbagai capaian dan prestasi telah kita raih, sehingga semakin meningkatkan optimisme kita dalam menghadapi tahun 2025 dengan lebih baik lagi. Kerja keras, komitmen, koordinasi, dan kolaborasi seluruh jajaran BSSN menjadi kunci utama keberhasilan ini,” ujar Hinsa dihadapan pejabat dan pegawai yang menggunakan seragam olah raga.

Selain itu, Hinsa juga menekankan tentang persiapan BSSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

“BSSN menjadi penggerak utama transformasi digital yang aman dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden. Cita-cita besar tersebut merupakan bentuk kontribusi langsung BSSN dalam mewujudkan Misi Transformasi Ekonomi pada Rancangan Akhir RPJPN tahun 2025-2045 dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” tambah Hinsa.

Di akhir sambutannya, Kepala BSSN meminta kepada Sestama agar di tahun 2025 ini terus memaksimalkan upaya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BSSN dalam rangka mewujudkan birokrasi BSSN yang profesional. Hal ini juga berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai BSSN melalui peningkatan tunjangan kinerja pegawai BSSN ke depan.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia menerima penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangkaian acara Peluncuran Aplikasi Satu Peta Data, Buku Perjalanan Data Pemilih dan Buku Storytelling Data Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dukungan BSSN dalam mengamankan ruang siber nasional selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh KPU. Keamanan siber pada seluruh sistem elektronik yang dipakai oleh instansi penyelenggara pemilu beserta stakeholder terkait merupakan prioritas BSSN, agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan lancar dengan suasana kondusif.

“Penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan prioritas BSSN. Kami melakukan pemantauan anomali trafik jaringan, pemantauan perangkat endpoint yang digunakan oleh KPU, serta pemantauan pergerakan informasi dan isu sosial pada media sosial selama penyelenggaraan Pemilu 2024 kemarin,” ujarnya.

Ia mengatakan capaian tingkat keamanan siber tersebut tak lepas dari langkah-langkah strategis BSSN dalam melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait keamanan siber nasional.

“Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN yang telah bertugas maksimal dalam mengamankan sistem elektronik yang digunakan selama penyelenggaraan Pemilu 2024 kemarin,” kata Pakel.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dan sinergitasnya dengan sejumlah instansi terkait keamanan siber dalam berupaya maksimal demi aman dan lancarnya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sementara, Komisioner KPU Bidang Data dan Informasi Betty Epsilon Idroos menyampaikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada BSSN atas dukungannya dalam mengamankan ruang siber KPU selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Saya haturkan apresiasi setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang luar biasa kepada BSSN, yang selama ini membantu KPU dalam mengamankan sistem elektronik yang kami miliki,” ujar Betty.

Ia menjelaskan, BSSN juga banyak membantu KPU dalam pengamanan sistem informasi sehingga dapat dinikmati secara baik oleh publik.

“Saya berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan yang akan datang,” pungkasnya.

Selain instansi, penghargaan juga diberikan KPU kepada beberapa personil BSSN atas perannya dalam Gugus Tugas Pemilu 2024. Diantaranya Direktur Operasi Keamanan Siber Andi Yusuf, Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Satryo Suryantoro, Asisten Operasi Pamsibersan Pemilu 2024 Indra Adi Putra, Asintel Pamsibersan Pemilu 2024 Dedek Chandra, Kepala Tim Komunikasi Publik F.E. Prasaja, dan anggota satgas pengamanan siber dan sandi BSSN Hendri Malaka.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Indonesia CSIRT Day merupakan puncak dari rangkaian kegiatan National Cyber Exercise 2024 yang dilaksanakan di Jakarta pada 3-6 Desember 2024 setelah sebelumnya diselenggarakan di Sawangan, Pontianak, Yogyakarta, Bandung, Bekasi, Surabaya, Sentul, Medan, Bali serta Manado. Indonesia CSIRT Day diikuti oleh 607 peserta dari 399 instansi maupun  perusahaan dari berbagai  sektor, diantaranya instansi pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum, baik secara luring maupun daring.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Direktur Operasi Keamanan Siber Andi Yusuf dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan oleh Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel dari Discovery Kawasan Ancol, Jakarta pada Selasa (3/12/2024).

Dalam sambutannya, Deputi Pakel menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan siber nasional.

“BSSN berkomitmen memperkuat sinergi melalui konsep Collaborative Security. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan hanya dengan kolaborasi kita bisa menciptakan ekosistem digital yang aman,” ujarnya.

Salah satu sorotan utama acara ini adalah peran strategis Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Pakel menekankan bahwa penguatan jaringan CSIRT di berbagai level, baik lokal maupun internasional, sangat penting untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

“Koordinasi dan kolaborasi antar CSIRT diperlukan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman siber,” tambahnya.

Acara ini juga menghadirkan narasumber praktisi bidang keamanan siber yakni Dwiza Riana, selaku Deputy 2 Finance-Academy CSIRT, membahas pentingnya kolaborasi antara kampus dan BSSN dalam penanganan insiden kebocoran data. Sementara itu, Daniel Kristian Wongso, Lead Cybersecurity Digital Forensic and Incident Response Grab, menyoroti peran kesadaran pengguna dalam melindungi data pribadi.

Pada sesi kedua dilakukan, Table Top Exercise oleh peserta dari masing-masing instansi yang hadir secara langsung. Pada sesi ini peserta menyelesaikan studi terjadi krisis siber dan pasca krisis.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat BSSN, diantaranya Edit Prima, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata; Taufik Arianto, Direktur Keamanan Siber dan Sandi TIK, Media, dan Transportasi; Cahyono Adifatra, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri; Yadi Indrayadi Sutanandika, Senior Advisor PT Tri Kreasi Mandiri Teknologi serta pejabat dan staf BSSN terkait lainnya.

Dengan terlaksananya Indonesia CSIRT Day, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi serta kesiapan antar pemangku kepentingan lintas sektor dalam menghadapi krisis siber.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Sosialisasi dibuka oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., yang menekankan pentingnya audit keamanan SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan berkelanjutan. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Akbar Hutasuhut.

Dalam sambutannya, Sulistyo menyampaikan bahwa ketergantungan akan teknologi juga meningkatkan berbagai potensi ancaman.

“Pertumbuhan digitalisasi dalam pelayanan oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Ketergantungan akan teknologi meningkatkan potensi ancaman, gangguan, dan insiden siber terhadap sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Deputi Sulistyo menyampaikan bahwa audit keamanan SPBE ini merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara penerapan keamanan dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Acara sosialisasi ini menghadirkan 3 narasumber yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan BSSN yang membahas berbagai aspek strategis dalam pelaksanaan audit keamanan SPBE. Sosialisasi ini juga dirancang untuk meningkatkan pemahaman instansi pusat terkait substansi peraturan, serta mendorong penerapan standar keamanan yang konsisten di seluruh sektor pemerintahan.

Dengan sosialisasi Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 ini menjadi Langkah penting BSSN dalam memperkuat keamanan sistem elektronik guna mendukung tercapainya Indonesia sebagai negara digital yang tangguh dan tepercaya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Pada kesempatan itu Hinsa memaparkan implementasi UU PDP dan penerapan standar keamanan siber yang baik bagi pelaku usaha, industri serta masyarakat luas.

Hinsa mengawali dengan memaparkan data anomali trafik dan pemberian notifikasi insiden siber periode 2024 terdapat 189.889.898 per 1 Januari hingga 19 Nopember 2024.

“Dari anomali itu, serangan malware mendominasi serangan yang mencapai 78,6%, termasuk kejadian yang menyerang PDNS Surabaya,” ujar Hinsa.

Hinsa pun sebagai Kepala BSSN mengajak kepada pelaku usaha pada bidang keamanan siber untuk menjalankan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang telah disahkan oleh Presiden dengan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

“Implementasi fokus area SKSN dalam mendukung perlindungan data mulai dari tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan dan ketahanan, perlindungan infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi nasional, pembangunan kapabilitas kapasitas dan kualitas, kebijakan keamanan siber dan kerja sama internasional,” ungkap Hinsa.

Hinsa pun menekankan kepada setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Hal ini dapat dimulai dengan meningkatan kompetensi SDM, pemenuhan tata telola, dan penguatan standar keamanan teknologi untuk meminimalisir dampak ancaman di ruang siber termasuk kebocoran data pribadi.

Nampak hadir dalam acara ini yaitu Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria yang mengikuti melalui daring, Penasehat khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah dan juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan serta para pelaku usaha pada bidang keamanan siber.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Rakornas mengusung tema Akurasi Data Kependudukan Untuk Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional dalam Mendukung SPBE.

Dalam presentasinya, Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo menekankan pentingnya keamanan siber dalam mendukung keberhasilan implementasi SPBE, terutama untuk menyediakan data kependudukan yang akurat bagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Data kependudukan yang akurat sangat diperlukan untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tepat di setiap TPS, sehingga kesalahan seperti duplikasi atau data yang tidak sesuai domisili dapat diminimalkan. Keamanan informasi adalah fondasi dalam mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Sebagai anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, BSSN juga berperan dalam memperkuat keamanan seluruh layanan digital pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan Identity Broker untuk mengintegrasikan sistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dengan Sistem Single Sign-On (SSO) Nasional, sehingga data pengguna di berbagai platform layanan pemerintah tetap terlindungi.

BSSN, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), saat ini juga merumuskan pedoman evaluasi kelayakan Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah. Langkah ini sejalan dengan penerbitan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 mengenai Pedoman Manajemen Keamanan SPBE, yang menjadi acuan dalam mengelola risiko keamanan pada platform digital pemerintahan.

“Kami ingin memastikan bahwa sistem SPBE yang dibangun mampu memberikan pelayanan publik yang aman dan andal,” jelas Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Kepala BSSN juga menyoroti tantangan yang dihadapi terkait serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial, serta menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang keamanan informasi.

“Keamanan siber bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga mempersiapkan SDM yang memiliki keterampilan dan kesadaran tinggi terhadap ancaman siber,” tambahnya.

Sebagai bagian dari komitmennya, BSSN telah melaksanakan audit keamanan pada sejumlah aplikasi pemerintah, termasuk SPAN LAPOR, SRIKANDI, dan SPSE Nasional, serta merencanakan audit untuk aplikasi Krisna dan SIPD pada 2024. Ke depan, BSSN akan terus memperkuat keamanan SPBE melalui pembinaan terhadap Kementerian dan Lembaga serta penyusunan peraturan baru terkait pelaksanaan audit keamanan SPBE.

Dengan berbagai inisiatif ini, BSSN berkomitmen untuk mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024 serta mendorong percepatan transformasi digital nasional melalui penyediaan infrastruktur dan layanan pemerintah yang lebih aman.

Dalam kesempatan ini, Wakil Kepala BSSN turut didampingi oleh Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Jonathan Gerhard, Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN