Author: pskp

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (3/8/2026), di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, tersebut menjadi forum koordinasi untuk membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan kapasitas fiskal daerah, serta persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan penguatan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Untuk itu, ia menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar berkolaborasi dengan TNI, Polri, serta perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, pelaku usaha, serta instansi pemerintah agar memasang Bendera Merah Putih, umbul-umbul, dan dekorasi bernuansa kemerdekaan selama bulan Agustus.

“Satpol PP bersama TNI dan Polri agar turun langsung memberikan imbauan kepada masyarakat, pertokoan, pelaku usaha, dan perkantoran untuk memasang Bendera Merah Putih serta umbul-umbul. Momentum Hari Kemerdekaan harus kita semarakkan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pahlawan,” tegas Halikinnor.

Dalam arahannya, Bupati Halikinnor juga menegaskan bahwa penanganan karhutla harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah, terutama di tengah musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ia meminta camat, lurah, kepala desa, hingga ketua RT dan RW untuk meningkatkan pengawasan serta mengintensifkan patroli di wilayah masing-masing guna mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Menurutnya, langkah pencegahan merupakan upaya paling efektif untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat.

“Saya meminta camat, lurah, kepala desa, hingga RT dan RW memperketat patroli dan pengawasan di wilayah masing-masing. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar tidak terjadi kebakaran yang berdampak luas,” tegasnya.

Bupati menambahkan, pengendalian karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat penting untuk menjaga kualitas udara, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan aktivitas transportasi, termasuk operasional penerbangan di Bandara H. Asan Sampit, tetap berjalan dengan baik.

Selain isu penanganan karhutla, Bupati Halikinnor juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus direspons dengan berbagai terobosan untuk memperoleh sumber pendanaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, lanjutnya, akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan melalui berbagai program strategis nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan dunia usaha dan investor guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

“Kondisi fiskal saat ini menuntut kita untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Karena itu, kita akan terus berupaya menjaring dukungan pemerintah pusat sekaligus menarik minat investor agar pembangunan di Kotawaringin Timur tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, kantor, tempat usaha, fasilitas umum, maupun lingkungan masing-masing selama bulan Agustus. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan simbol persatuan, nasionalisme, serta penghargaan atas jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka persiapan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Smart Command Hall (SCH) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P., tersebut dihadiri oleh para PPID Pelaksana, sekretaris perangkat daerah, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi penilaian, melainkan merupakan wujud nyata pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hanya dapat dicapai apabila seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam menyediakan informasi yang akurat, lengkap, mudah diakses, dan disajikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Di kesempatan ini mari kita sama-sama menggabungkan kekuatan, berkomitmen dan terlibat aktif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang hadir hari ini. Mari kita bergerak bersama, saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling membantu sehingga target yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik,” ujar Hj. Irawati.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak seluruh PPID Pelaksana untuk menjadikan proses pengisian SAQ sebagai momentum melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan informasi di masing-masing perangkat daerah. Ia menilai, kelengkapan dokumen pendukung, pengelolaan informasi yang sistematis, serta optimalisasi pelayanan PPID menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rapat koordinasi ini juga membahas tahapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, mekanisme pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), kelengkapan eviden pendukung, serta indikator-indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik. Melalui forum ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar penilaian sekaligus ruang diskusi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam memenuhi seluruh indikator penilaian secara optimal. Dengan persiapan yang matang, kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan semakin meningkat, sekaligus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi maupun nasional.

Melalui penguatan peran PPID di setiap perangkat daerah, Pemkab Kotim berkomitmen menghadirkan layanan informasi publik yang semakin cepat, terbuka, akurat, dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penggerakan Masyarakat Gerakan Ibu Hamil Sehat Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 yang digelar di Puskesmas Cempaka Mulia, Kecamatan Cempaga, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Bersama Bergerak Mewujudkan Ibu Hamil Sehat, Persalinan Aman, dan Generasi Bebas Stunting” ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kotawaringin Timur, Eka Bima Wardhana, mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam sambutan tertulis Pj. Sekretaris Daerah yang dibacakannya, Eka Bima Wardhana menegaskan bahwa kesehatan ibu hamil merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Masa kehamilan menjadi periode yang sangat menentukan terhadap tumbuh kembang janin, sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

“Kesehatan ibu hamil merupakan fondasi utama dalam melahirkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berkualitas. Oleh karena itu, menjaga kesehatan selama masa kehamilan bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, dan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, upaya mewujudkan kehamilan yang sehat dapat dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan secara rutin sesuai standar pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi seimbang, konsumsi tablet tambah darah secara teratur, serta peningkatan kesadaran dalam mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan sehingga penanganan medis dapat dilakukan sedini mungkin.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi kemasyarakatan, kader Posyandu, hingga keluarga dinilai menjadi kunci dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi sekaligus mencegah lahirnya anak dengan risiko stunting.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui pendampingan, edukasi, serta pemantauan kondisi ibu hamil di tingkat desa dan kelurahan, kader Posyandu diharapkan mampu mendeteksi lebih dini berbagai faktor risiko, seperti anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), maupun potensi bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Sebagai bentuk edukasi yang aplikatif, kegiatan ini tidak hanya diisi dengan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan ibu hamil, tetapi juga dilaksanakan aksi serentak minum Tablet Tambah Darah (TTD) dan makan telur bersama yang diikuti seluruh ibu hamil peserta kegiatan.

Aksi tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan kebutuhan zat besi dan protein selama masa kehamilan sebagai salah satu langkah efektif mencegah anemia, meningkatkan status gizi ibu, serta mendukung pertumbuhan janin secara optimal.

Melalui Gerakan Ibu Hamil Sehat Tahun 2026, Pemkab Kotim berharap seluruh ibu hamil semakin aktif memanfaatkan layanan pemeriksaan kehamilan di puskesmas maupun Posyandu, menerapkan pola hidup sehat, serta memperoleh pendampingan yang berkesinambungan hingga proses persalinan. Dengan demikian, target mewujudkan persalinan yang aman, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta melahirkan generasi Kotawaringin Timur yang sehat, cerdas, dan bebas stunting dapat tercapai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapperida, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Timur, TP Posyandu Kabupaten, Camat Cempaga beserta para kepala desa dan lurah, Kepala Puskesmas Cempaka Mulia, Kepala Puskesmas Kota Besi, para kader Posyandu, serta puluhan ibu hamil bersama suami maupun pendamping dari wilayah kerja Puskesmas Cempaka Mulia.

Melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan. Dengan ibu yang sehat, persalinan yang aman, serta pemenuhan gizi yang optimal sejak dini, Kotawaringin Timur optimistis dapat mencetak generasi yang lebih sehat, tangguh, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur meraih predikat “Optimal” atas capaian nilai terbaik pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Penghargaan tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor W.17-UM.01.01-263 yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, S.H., M.H., di Palangka Raya pada 23 Juli 2026.

Piagam diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan produk hukum daerah agar dapat diakses masyarakat secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

JDIH merupakan bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIHN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, JDIHN merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sekaligus sarana pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, JDIH bukan sekadar situs untuk mengunggah peraturan, tetapi merupakan sistem pengelolaan informasi hukum yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran, serta pendayagunaan dokumen hukum.

Pengelolaan JDIH juga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam kerangka penilaian kinerja JDIH, terdapat empat variabel utama yang dinilai, yaitu pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat; aksesibilitas dokumen dan informasi hukum; integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum dengan JDIHN; serta pengembangan layanan JDIH melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, inovasi, evaluasi, dan pelaporan.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas JDIH tidak hanya ditentukan oleh tampilan situs, tetapi juga kelengkapan naskah resmi, keakuratan metadata, pemutakhiran status keberlakuan peraturan, kemudahan pencarian dokumen, keterhubungan dengan JDIHN, dan manfaat layanan bagi masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Bagian Hukum Sekretariat Daerah berperan sebagai koordinator dan pengelola JDIH. Peran tersebut meliputi inventarisasi produk hukum daerah, pengolahan dokumen, penyusunan metadata dan abstrak, pemutakhiran status peraturan, publikasi, integrasi dengan JDIHN, serta evaluasi dan pelaporan.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur, Pintar Simbolon, S.H., M.H., mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum.

“Penghargaan ini kami maknai bukan sekadar keberhasilan teknis dalam mengelola situs JDIH, tetapi sebagai pengakuan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyediakan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap, dan dapat dipercaya masyarakat,” kata Pintar Simbolon.

Menurutnya, predikat Optimal tidak boleh membuat pengelola JDIH berpuas diri. Bagian Hukum akan terus memperbaiki kelengkapan dokumen, keakuratan metadata, pemutakhiran status peraturan, integrasi sistem, keamanan data, dan kemudahan layanan.

“JDIH harus menjadi rujukan resmi bagi masyarakat, aparatur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan penegak hukum. Setiap produk hukum daerah harus mudah ditemukan, diketahui status keberlakuannya, serta tersedia dalam bentuk dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Bagian Hukum dan seluruh perangkat daerah yang telah mendukung pencapaian tersebut.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Bagian Hukum dan seluruh jajaran yang telah bekerja dan berkolaborasi sehingga pengelolaan JDIH Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh predikat Optimal dan capaian nilai terbaik di Kalimantan Tengah. Prestasi ini harus menjadi pendorong untuk semakin memperkuat transparansi, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan publik,” ujar Halikinnor.

Bupati menegaskan bahwa penghargaan bukan tujuan akhir. Manfaat JDIH harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui tersedianya produk hukum daerah yang lengkap, mutakhir, dan mudah dipahami.

Ke depan, Pemkab Kotim berkomitmen meningkatkan pengelolaan JDIH melalui pemutakhiran dokumen secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keamanan dan pencadangan data, integrasi sistem, serta pengembangan inovasi pelayanan.

Masyarakat dapat mengakses berbagai produk hukum daerah melalui laman resmi JDIH Kabupaten Kotawaringin Timur di jdih.kotimkab.go.id.

Keterangan foto: Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atas capaian nilai terbaik pengelolaan JDIH Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan predikat Optimal.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Apel Siaga, Gelar Peralatan, dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Halaman Parkir Stadion 29 Nopember Sampit, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.

Kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Masyarakat Peduli Api (MPA), dunia usaha, relawan, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Bupati menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi yang telah terbangun selama ini harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara optimal.

“Apel hari ini kita berharap sinergi semua pihak yang ada. Ada TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, pihak dunia usaha, dan juga dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kita ingin bersama-sama menjaga Kotawaringin Timur agar terhindar dari bencana karhutla,” ujar Irawati.

Ia menjelaskan, memasuki musim kemarau dengan kondisi cuaca yang semakin panas dan potensi pengaruh fenomena El Nino, seluruh personel dan peralatan harus berada dalam kondisi siap siaga. Selain kesiapan sumber daya, langkah-langkah pencegahan juga harus terus diutamakan melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta deteksi dini terhadap titik-titik rawan kebakaran.

Menurut Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan agar wilayah Kotim dapat terbebas dari bencana karhutla atau setidaknya mampu menekan jumlah kejadian kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

“Mari jadikan apel ini sebagai tanda bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama seluruh stakeholder berkomitmen melindungi masyarakat dari ancaman karhutla serta menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain pelaksanaan apel, kegiatan juga dirangkaikan dengan gelar peralatan dan gladi kesiapsiagaan. Berbagai sarana dan prasarana penanggulangan karhutla ditampilkan untuk memastikan seluruh peralatan operasional berada dalam kondisi siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi kesiapan personel dan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, menjaga lingkungan sekitar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Melalui Apel Siaga Karhutla Tahun 2026 ini, Pemkab Kotim berharap koordinasi antarinstansi semakin solid sehingga upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif. Dengan sinergi seluruh elemen, Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan mampu melewati musim kemarau dengan aman, meminimalkan risiko kabut asap, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Rafiq Riswandi, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa inovasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Inovasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadirkan pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat. Setiap perangkat daerah didorong agar mampu menciptakan terobosan dan solusi inovatif sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan tersebut juga menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Cok Orda Putra Legawa, S.Si., M.Sc., sebagai narasumber. Dalam materinya, ia menekankan pentingnya membangun budaya inovasi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan transformasi digital sebagai salah satu pengungkit utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Cok Orda Putra Legawa menjelaskan bahwa inovasi tidak hanya dimaknai sebagai penciptaan aplikasi atau teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan cara kerja, penyederhanaan proses pelayanan, serta kolaborasi antarperangkat daerah untuk menghasilkan layanan yang lebih efektif dan responsif.

“Budaya inovasi harus tumbuh di setiap organisasi perangkat daerah. Inovasi bukan sekadar mengikuti perlombaan, tetapi menjadi solusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan literasi digital, memperkuat kolaborasi, dan berani melakukan perubahan demi mendukung transformasi birokrasi yang lebih modern dan adaptif.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas turut tercermin dari berbagai capaian yang berhasil diraih. Di antaranya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,22 dengan kategori Baik, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,68 dengan predikat BB, Nilai SAKIP sebesar 65,49 dengan predikat B, Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,06, serta Indeks Inovasi Daerah sebesar 56,34 dengan predikat Inovatif.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta kompleksitas tantangan pembangunan menuntut inovasi dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan di unit kerja masing-masing, menyusun desain inovasi yang aplikatif, mengimplementasikannya secara terukur, hingga melakukan monitoring dan evaluasi agar inovasi yang dihasilkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah agar memberikan dukungan penuh terhadap implementasi inovasi yang lahir dari pelatihan tersebut, sehingga tidak berhenti sebagai dokumen atau konsep semata, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Dengan penguatan budaya inovasi dan pemanfaatan transformasi digital, Pemkab Kotim optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, mempercepat reformasi birokrasi, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2026 serta Asistensi Pelaporan Inovasi Daerah yang digelar di Aula Sei Mentaya Bapperida, Senin (13/7/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong setiap perangkat daerah untuk terus melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan inovasi sebagai salah satu indikator penilaian nasional.

Sambutan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibacakan Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Kotim, Bima Eka Wardhana, menegaskan bahwa inovasi telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di tengah perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta kompleksitas tantangan pembangunan daerah.

“Inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hingga tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menghasilkan 109 inovasi daerah yang dikembangkan oleh perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan. Berbagai inovasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Kotawaringin Timur secara konsisten meraih predikat “Inovatif” dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah selama lima tahun berturut-turut, yakni sejak 2021 hingga 2025.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pelayanan publik melalui pendekatan yang kreatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ingin berpuas diri. Pada tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan peningkatan status menjadi “Sangat Inovatif”, predikat tertinggi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah menilai diperlukan penguatan tidak hanya dari sisi jumlah inovasi, tetapi juga kualitas implementasi, keberlanjutan program, dampak yang dihasilkan, serta kelengkapan dokumentasi dan pelaporan inovasi.

Bima menjelaskan bahwa pelaporan inovasi memiliki peran penting karena menjadi bukti bahwa sebuah inovasi benar-benar dilaksanakan, memberikan manfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pelaporan inovasi bukan semata-mata untuk mengejar nilai Indeks Inovasi Daerah ataupun penghargaan Innovative Government Award (IGA), tetapi menjadi media dokumentasi praktik-praktik terbaik sekaligus bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, semakin baik kualitas pelaporan inovasi yang disusun oleh perangkat daerah, semakin besar peluang inovasi Kabupaten Kotawaringin Timur dikenal secara nasional, direplikasi oleh daerah lain, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah.

Melalui kegiatan sosialisasi dan asistensi tersebut, seluruh peserta yang berasal dari perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan diberikan pemahaman mengenai indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah, tata cara penyusunan laporan, hingga pendampingan teknis agar inovasi yang telah dikembangkan memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi secara aktif, menyempurnakan dokumen inovasi, serta memastikan setiap inovasi yang telah dilaksanakan memiliki bukti dukung yang lengkap dan berkualitas.

Dengan semangat kolaborasi dan budaya inovasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat reformasi birokrasi, serta mewujudkan target meraih predikat “Sangat Inovatif” pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026.

Ratusan masyarakat bersama pelaku koperasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), organisasi kemasyarakatan, serta jajaran perangkat daerah memadati Taman Kota Sampit dalam kegiatan Jalan Sehat memperingati Hari Koperasi ke-79 dan Hari Kewirausahaan & UMKM Nasional Tahun 2026, Minggu (12/7/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di depan Swalayan UMKM Sampit tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, S.H., M.Sc., yang hadir mewakili Bupati Kotawaringin Timur. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat sejak pagi, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Umar Kaderi menyampaikan bahwa Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun ini mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, yang menjadi pengingat pentingnya memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, koperasi harus mampu bertransformasi menjadi badan usaha yang modern, profesional, akuntabel, dan berbasis digital tanpa meninggalkan jati diri sebagai wadah ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Peringatan Hari Koperasi bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun koperasi yang semakin maju, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga memperingati Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional Tahun 2026. Umar Kaderi menegaskan bahwa UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena memiliki daya tahan tinggi, mampu menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan roda ekonomi hingga ke pelosok daerah.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM, berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya melalui optimalisasi keberadaan Swalayan UMKM Sampit sebagai pusat promosi, pemasaran, sekaligus etalase produk-produk unggulan daerah.

Ia berharap Swalayan UMKM Sampit dapat berkembang menjadi pusat kurasi produk lokal dan rumah oleh-oleh khas Kotawaringin Timur yang mampu menarik minat wisatawan maupun masyarakat luas, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha.

“Swalayan UMKM Sampit diharapkan menjadi etalase produk unggulan daerah, pusat kurasi produk, sekaligus rumah oleh-oleh bagi wisatawan lokal maupun nasional. Dengan demikian, keberadaannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para perajin serta pelaku UMKM di Kotawaringin Timur,” ungkapnya.

Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan jalan sehat juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, pelaku koperasi, pelaku UMKM, dan masyarakat. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Acara berlangsung meriah dengan diwarnai kebersamaan, semangat gotong royong, serta antusiasme peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Melalui peringatan Hari Koperasi ke-79 dan Hari Kewirausahaan & UMKM Nasional Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah.

Kabupaten Kotawaringin Timur resmi memiliki Duta UMKM pertama setelah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur sukses menggelar malam Penutupan dan Penobatan Duta UMKM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 di Swalayan UMKM Sampit, Jalan Yos Sudarso, Sabtu (11/7/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 serta Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional Tahun 2026 ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya pengembangan UMKM di Kotawaringin Timur. Untuk pertama kalinya, pemerintah daerah menghadirkan ajang pencarian figur muda yang diharapkan mampu menjadi wajah, inspirasi, sekaligus motor penggerak kemajuan UMKM lokal menuju usaha yang modern, inovatif, dan berdaya saing nasional.

Acara penutupan sekaligus penobatan secara resmi dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, Muslih, S.T., M.AP. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, dewan juri, sponsor, serta komunitas Pemuda Peduli Masyarakat Kotim yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Muslih menegaskan bahwa Duta UMKM yang terpilih bukan hanya menjadi simbol atau ikon promosi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal kemajuan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Tugas Duta UMKM yang terpilih tidak hanya selesai pada acara seremonial hari ini saja. Ada tiga peran penting yang harus diemban ke depan, yaitu sebagai Inovator, yang mampu melahirkan inovasi bagi pelaku UMKM lainnya; Kolaborator, yang menjembatani kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan; serta Promotor, yang aktif memperkenalkan produk-produk unggulan Kotawaringin Timur hingga mampu menembus pasar nasional,” ujar Muslih.

Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh finalis yang belum berhasil meraih gelar agar tetap semangat mengembangkan potensi diri dan usahanya. Menurutnya, seluruh peserta merupakan aset daerah yang akan terus mendapatkan pembinaan untuk mendukung lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang berkualitas.

“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen untuk terus memberikan ruang, pembinaan, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM agar mampu berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Pada malam puncak tersebut, dewan juri yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pegiat UMKM, yakni Cok Orda Putra Legawa, Asykuriah, Fitriani Winarni, Dr. Titiek Setiyowati, Erisa Tria Maulida, dan Fajar Ramadhan, menetapkan enam pemenang terbaik Duta UMKM Kotawaringin Timur Tahun 2026.

Adapun para pemenang yang berhasil meraih penghargaan adalah:

• Agris Tisaniah sebagai Duta UMKM Kotim 2026;
• Muhammad Pradika R. sebagai Wakil I Duta UMKM;
• Putri Rahayu sebagai Wakil II Duta UMKM;
• Gabriella Siagara sebagai Duta UMKM Inspiratif;
• Christ Nicolas Wesley sebagai Duta UMKM Inovasi; dan
• Ashila Rahmatul H. sebagai Duta UMKM Digital Promosi.

Keenam Duta UMKM tersebut diharapkan menjadi duta promosi yang mampu memperkenalkan produk unggulan daerah, mendorong lahirnya inovasi, memperluas jejaring pemasaran, serta menginspirasi generasi muda untuk berwirausaha.

Rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 dan Hari Kewirausahaan & UMKM Nasional Tahun 2026 kemudian ditutup dengan kegiatan Jalan Sehat bersama masyarakat pada keesokan harinya. Dalam kesempatan tersebut, para Duta UMKM Kotim 2026 diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat sebagai representasi semangat baru dalam membangun UMKM yang tangguh, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan peresmian Gedung Taman Kanak-Kanak (TK) Baitul Ilmi sekaligus peletakan batu pertama pembangunan SD Swasta Baitul Ilmi di Jalan Gunung Slamet, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Rafiq Riswandi, yang mewakili Bupati Kotawaringin Timur. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Camat Baamang, Lurah Baamang Barat, Ketua DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Kotawaringin Timur, Ketua Yayasan Baitul Ilmi beserta jajaran pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, dan para orang tua murid.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Rafiq Riswandi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Baitul Ilmi atas dedikasi dan kontribusinya dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang representatif bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan gedung baru TK Baitul Ilmi bukan hanya menghadirkan sarana pendidikan yang lebih baik, tetapi juga menjadi simbol kepedulian bersama terhadap masa depan generasi penerus bangsa.

“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan SD Swasta Baitul Ilmi ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan,” ujar Rafiq saat membacakan sambutan Bupati.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik peran aktif lembaga pendidikan swasta dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kotawaringin Timur. Sinergi antara pemerintah, yayasan, tenaga pendidik, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia yang unggul, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, serta memiliki daya saing.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga berharap proses pembangunan SD Swasta Baitul Ilmi dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu mencetak generasi Qur’ani yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan nilai-nilai keislaman yang kuat.

Prosesi peresmian Gedung TK Baitul Ilmi dan peletakan batu pertama pembangunan SD Swasta Baitul Ilmi berlangsung khidmat. Acara ditandai dengan pengucapan basmalah sebagai simbol dimulainya operasional gedung TK sekaligus awal pembangunan sekolah dasar yang diharapkan menjadi salah satu pusat pendidikan berkualitas di Kecamatan Baamang.

Melalui pembangunan fasilitas pendidikan ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkarakter sebagai fondasi dalam mencetak sumber daya manusia unggul demi mendukung kemajuan daerah di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan melalui Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2026.

Dalam sambutan Bupati Kotawaringin Timur yang dibacakan langsung oleh Asisten I Setda Kotim, Waren, pada kegiatan tersebut, disampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), seluruh mitra kerja, stakeholder, serta panitia yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah melalui perlindungan perempuan dan anak.

Bupati menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan maupun tindak pidana perdagangan orang merupakan persoalan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat, pembangunan daerah, serta masa depan korban. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, kerugian ekonomi, hingga dampak sosial yang berkepanjangan.

Karena itu, penanganan persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, media, dunia usaha, hingga seluruh elemen masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama agar upaya pencegahan, penanganan perlindungan, dan pemulihan korban dapat berjalan secara efektif.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan perempuan melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan layanan pengaduan, pendampingan korban, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan regulasi dan tata kelola penanganan kasus.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki akses terhadap informasi yang benar dan berani melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak kekerasan maupun perdagangan orang.

Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap tidak hanya tercipta ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah nyata yang dapat diimplementasikan bersama.

Kesepahaman mengenai peran masing-masing pihak, mekanisme koordinasi yang jelas, pertukaran data dan informasi dengan tetap menjaga kerahasiaan korban, hingga penguatan jejaring layanan sampai ke tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan di daerah.

Pada kesempatan tersebut juga ditegaskan bahwa hasil pertemuan diharapkan menjadi landasan yang kuat dalam mempererat kerja sama lintas sektor, mempercepat langkah pencegahan, serta meningkatkan kualitas perlindungan bagi perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan secara resmi dibuka dengan tema “Sinergi Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender Online melalui Pendidikan Gender dan Penegakan Hukum.” Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap sinergi yang terbangun dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang bagi seluruh masyarakat.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H. Halikinnor, S.H., M.M., menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur, Eddy Surahman, di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (23/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS untuk memperoleh data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Pada kesempatan itu, H. Halikinnor mengikuti proses pendataan yang dilakukan petugas sensus dengan memberikan informasi yang diperlukan secara terbuka dan lengkap. Ia menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Kotim atas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dinilai memiliki peran strategis dalam menghasilkan data berkualitas.

“Data yang akurat menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan potensi ekonomi daerah sehingga program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran,” ujar Halikinnor.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, Eddy Surahman, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan menyeluruh terhadap berbagai aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian. Hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mendorong investasi, serta memperkuat daya saing usaha dan perekonomian daerah.

Bupati Kotim juga mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, serta berbagai pihak terkait untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.

“Partisipasi aktif masyarakat sangat penting demi terwujudnya data ekonomi yang berkualitas. Dengan data yang baik, kita dapat bersama-sama mewujudkan Kotawaringin Timur yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.

Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan berlaga pada MTQ VIII KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Kabupaten Murung Raya. Pelepasan dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Senin (22/6).

Kafilah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengikuti berbagai cabang perlombaan MTQ KORPRI sebagai perwakilan daerah. Keikutsertaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pembinaan keagamaan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, serta menumbuhkan semangat pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Halikinnor menegaskan bahwa MTQ KORPRI bukan hanya ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Qur’an, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membangun karakter ASN yang religius, berintegritas, dan profesional.

“MTQ KORPRI bukan sekadar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Qur’an. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan sarana pembinaan mental dan spiritual Aparatur Sipil Negara agar senantiasa menjunjung tinggi nilai religius, integritas, profesionalisme, dan akhlak mulia dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Halikinnor.

Menurutnya, ASN memiliki peran penting sebagai pelayan masyarakat yang tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dan kompetensi, tetapi juga karakter serta moral yang baik. Oleh karena itu, kegiatan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di lingkungan KORPRI.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh peserta, pelatih, pembina, serta pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan kafilah Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semangat, dedikasi, dan kesungguhan saudara sekalian dalam mempersiapkan diri mengikuti ajang ini. Tampilkan kemampuan terbaik, jaga kekompakan, dan junjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan,” pesannya.

Selain mengejar prestasi, Halikinnor mengingatkan bahwa para peserta juga membawa nama baik daerah. Karena itu, seluruh anggota kafilah diharapkan mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, menjaga etika, disiplin, serta menjadi duta Kabupaten Kotawaringin Timur yang memberikan kesan positif selama berada di Kabupaten Murung Raya.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap keikutsertaan kafilah pada MTQ VIII KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan sekaligus memperkuat semangat religius, kebersamaan, dan integritas ASN dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Halikinnor, secara resmi melaunching tiga proyek perubahan yang digagas peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin (22/06/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta percepatan transformasi digital di daerah.

Tiga inovasi yang diluncurkan yakni SIKADES (Sistem Konsultasi Desa) oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), RADAR SOSIAL (Ruang Aduan dan Respon Cepat Masalah Kemasyarakatan Berbasis Partisipasi Publik) oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta KOCERDIK (Kolaborasi Cerdas Digital) oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kepala DPMD Kotawaringin Timur, Ninuk Muji Rahayu, menjelaskan SIKADES hadir untuk memudahkan aparatur desa berkonsultasi secara digital dengan DPMD tanpa harus datang langsung ke kantor. Sementara itu, Muslih memperkenalkan RADAR SOSIAL sebagai wadah pengaduan masyarakat yang memungkinkan setiap laporan diverifikasi dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terukur. Di bidang literasi digital, Cok Orda Putra Legawa meluncurkan KOCERDIK yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak melalui kolaborasi berbagai pihak.

Dalam sambutannya, Bupati Halikinnor menyampaikan apresiasi atas lahirnya ketiga inovasi tersebut. Menurutnya, proyek perubahan yang dihasilkan melalui PKN Tingkat II harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

“Proyek perubahan ini bukan hanya menjadi syarat dalam pelatihan kepemimpinan, tetapi harus menjadi inovasi yang berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Saya berharap SIKADES, RADAR SOSIAL, dan KOCERDIK dapat diimplementasikan secara optimal untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung transformasi digital di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujar Halikinnor.

Melalui peluncuran ketiga proyek perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.