Berita

Jakarta, 4 Februari 2026 – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi faktor penentu dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.
Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 pada Rabu (4/2/2026) di Jakarta Pusat, yang dihadiri para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.

Menurut Meutya, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial.

Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak diukur dari seberapa rapi atau indahnya pesan yang disusun, melainkan dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.

Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara.

Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, kata dia, sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.

Selain itu, Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi, termasuk melalui saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.

Ia menilai disinformasi saat ini bekerja secara berjejaring, sehingga tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat.

Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap dalam merespons isu strategis.

“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” kata Meutya.

Menutup arahannya, Menkomdigi Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya yang beragam namun tujuan yang sama.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya menjaga surplus beras daerah agar tetap berdampak positif bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menyampaikan bahwa saat ini Kotim berada dalam kondisi surplus beras dengan produksi yang cukup besar. Namun, tantangan yang dihadapi justru berada pada sisi distribusi, sehingga stok beras menumpuk di gudang Bulog.

Sebagai tindak lanjut, Bulog Kotim telah berkoordinasi dengan Pemkab Kotim dan meminta dukungan agar stok beras dapat diserap, khususnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Pemkab Kotim telah menyampaikan surat edaran agar ASN dan PPPK di seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan menggunakan beras yang disediakan dikantor cabang Bulog Kotim atau pada tempat-tempat pemasaran mitra bulog.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pangan daerah sekaligus mencegah penurunan kualitas beras akibat penyimpanan terlalu lama. Selain itu, Bulog juga mengajukan penguatan sarana pascapanen berupa pembangunan pabrik penggilingan padi dan gudang penyimpanan di Desa Lampuyang, yang telah mendapat rekomendasi dari Bupati Kotim.

Pemkab Kotim berharap, penyerapan beras Bulog oleh ASN dapat menjadi solusi konkret dalam menjaga surplus beras, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung program strategis nasional di bidang pangan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menegaskan keseriusannya dalam mempercepat transformasi digital daerah. Hal ini ditandai dengan serah terima jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim dari Pelaksana Tugas (Plt.) Ady Candra, S.H., M.H. kepada Kepala Diskominfo definitif Cok Orda Putra Legawa, S.Si., M.Sc.

Momentum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan menjadi titik awal penyelarasan arah kebijakan digital daerah dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi.

Dalam arahannya, Cok Orda Putra Legawa memperkenalkan tagline “Pro-KOPI” yang merupakan akronim dari Profesional, Kolaboratif, Adaptif, dan Inovatif. Tagline ini disebut sebagai komitmen kerja Diskominfo Kotim untuk menghadirkan layanan publik digital yang lebih progresif, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Diskominfo ke depan tidak cukup hanya menjadi penyampai informasi. Kita harus bertransformasi menjadi otoritas digital daerah yang aktif meningkatkan literasi digital dan memastikan layanan komunikasi menjangkau seluruh wilayah,” tegasnya.

Cok Orda juga menekankan bahwa transformasi digital bukan agenda satu instansi semata. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, hingga media massa. Menurutnya, tanpa sinergi yang kuat, upaya digitalisasi berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Dalam konteks diseminasi informasi publik, Diskominfo Kotim ditegaskan sebagai corong resmi pemerintah daerah. Peran ini mencakup penyajian informasi yang akurat, valid, dan terkini, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang semakin masif di ruang digital.

Berdasarkan data Diskominfo per 15 April 2024, masih terdapat lima desa di Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum terjangkau layanan telekomunikasi atau mengalami blank spot. Kondisi ini menjadi salah satu fokus utama yang akan ditangani secara bertahap melalui penguatan infrastruktur telekomunikasi.

Sebagai langkah konkret, Diskominfo Kotim menetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Peningkatan nilai kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini telah masuk dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

Selain itu, fokus kerja Diskominfo juga mencakup pengelolaan statistik sektoral, persandian, serta keamanan informasi sebagai fondasi penting tata kelola pemerintahan yang transparan, aman, dan berbasis data.

Dengan kepemimpinan baru ini, Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan mampu tampil sebagai motor penggerak transformasi digital daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah secara keseluruhan.

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M., resmi melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka tahun 2025 yang dinilai sangat kompetitif, sekaligus mengambil sumpah jabatan bagi sejumlah pejabat Administrator, Pengawas dan Kepala Puskesmas, Jumat (30/01) pagi. Pelantikan yang di gelar di Gedung Serbaguna ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat birokrasi daerah guna memastikan pelayanan publik berjalan maksimal di tengah tantangan daerah saat ini.

Bupati menyampaikan bahwa proses seleksi yang panjang, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara, telah menyaring putra-putri terbaik daerah. Ia mengaku terkesan dengan integritas dan visi yang ditunjukkan para peserta selama proses berlangsung.

“Secara jujur saya katakan, hasil nilai yang masuk hampir semuanya berada pada kategori sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa SDM aparatur kita saat ini sudah semakin kompetitif dan siap bersaing secara sehat,” ujar Halikinnor dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa jabatan baru ini bukan sekadar gelar seremonial, melainkan amanah besar yang menuntut pembuktian. Ia menekankan bahwa keberhasilan sebuah organisasi bukanlah kerja tunggal sosok di pucuk pimpinan, melainkan buah dari kolaborasi solid seluruh barisan birokrasi. Oleh karena itu, para pejabat yang baru dilantik diinstruksikan untuk segera beradaptasi agar dapat menghadirkan inovasi nyata di unit kerja masing-masing.

Adapun jajaran pejabat Eselon II yang menduduki posisi strategis baru berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 800.1.3.3/33/BKPSDM.MP/2026, adalah sebagai berikut:

– Drs. WAREN, M.Si – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
– RODY KAMISLAM, S.Hut., M.Si – Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
– dr. Hj. YULIA NOFIANY, M.Kes – Direktur RSUD Dr. Murjani.
– MUSLIH, ST., M.A.P – Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
– NINUK MUJI RAHAYU, S.STP., M.Si – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
– YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP., M.Si – Kepala Dinas Pendidikan.
– YEPHI HARTADY PERIYANTO, ST – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
– WIDYA YULIANTI, SH., MM – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
– AKHMAD TAUFIK, MT – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
– COK ORDA PUTRA LEGAWA, S.Si, M.Sc – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
– dr. ACHMAD YUSI – Kepala Dinas PPPA dan PPKB.

Selain menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi birokrasi yang solid, Bupati juga memberikan atensi khusus pada kondisi cuaca ekstrem di Kotim, mengingat telah munculnya titik panas (hotspot). Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk peka terhadap potensi bencana.

“Saya minta Kepala Perangkat Daerah agar tetap siaga sewaktu-waktu jika diperlukan dukungannya dalam pengendalian Karhutla. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan agar kejadian kabut asap tebal tidak terulang lagi,” tutup Halikinnor.

Lion Air Group memastikan akan kembali melayani penerbangan menuju Bandara H Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Maskapai tersebut siap membuka kembali akses udara dengan mengoperasikan rute Palangka Raya–Sampit dan Sampit–Surabaya.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, saat audiensi dengan Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, Kamis (29/1/2026).

Danang menjelaskan, saat ini Lion Air Group masih dalam tahap finalisasi perizinan agar penerbangan dapat segera direalisasikan. Dalam waktu dekat, rute Palangka Raya–Sampit dan Sampit–Surabaya menjadi prioritas awal, sebelum dikembangkan ke rute-rute lain secara bertahap.

“Target kami, pengumuman resmi atau release penerbangan dapat dilakukan pada Februari 2026. Kami berharap kehadiran kembali Lion Air Group dapat memberikan kemudahan akses transportasi udara bagi masyarakat Kotim dan sekitarnya,” ujar Danang.

Pada tahap awal, rute Sampit–Surabaya akan dilayani menggunakan pesawat ATR 72 melalui Wings Air. Ke depan, Lion Air Group juga menyiapkan pesawat Airbus A320 yang direncanakan akan dioperasikan oleh Super Air Jet, menyesuaikan dengan perkembangan pasar dan kebutuhan penumpang.

Lion Air Group juga membidik Bandara H Asan Sampit sebagai salah satu hub strategis penerbangan di Kalimantan Tengah. Selain dua rute awal tersebut, sejumlah rute lain tengah dikaji, khususnya rute intra Kalimantan Tengah dan regional, seperti Muara Teweh–Palangka Raya–Sampit, Palangka Raya–Sampit–Pangkalan Bun, serta Palangka Raya–Sampit–Banjarmasin.

Melalui rute Sampit–Surabaya, masyarakat Kotim nantinya dapat terhubung ke lebih dari 15 kota tujuan lanjutan, antara lain Bali, Labuan Bajo, Kupang, Kendari, Palu, Jakarta, Banyuwangi, hingga Jeddah.

Menanggapi rencana tersebut, Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kesiapan Lion Air Group untuk kembali melayani penerbangan ke Sampit.

Menurutnya, dibukanya kembali rute penerbangan ini merupakan langkah strategis dalam memulihkan dan memperkuat konektivitas udara Kotim yang selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha.

“Kami menyambut positif rencana Lion Air Group. Konektivitas udara adalah urat nadi pembangunan daerah, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, investasi, pariwisata, serta distribusi logistik dan komoditas unggulan daerah,” ujar Halikinnor.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur siap memberikan dukungan sesuai kewenangan daerah, termasuk berkoordinasi dengan pihak bandara dan instansi terkait, agar pengoperasian kembali penerbangan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

“Kami berharap kehadiran kembali penerbangan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat terus berkembang dan menjadikan Sampit sebagai kota penghubung yang strategis di Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Pengoperasian kembali penerbangan Lion Air Group ke Sampit diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing Kotim, serta membuka peluang baru bagi sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk 11 jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah, salah satunya jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Seleksi JPT Pratama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diikuti oleh enam peserta, yakni Cok Orda Putra Legawa, Mohamad Gaddafi, Mohammad Ikhwan, Ady Candra, Dedi Purwanto, dan Harry Ramadhani. Seluruh peserta mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari seleksi administrasi, penilaian dan presentasi makalah, serta uji kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Rangkaian seleksi berlanjut hingga tahapan akhir berupa wawancara yang dilaksanakan pada Kamis (18/12/2025) bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur. Proses seleksi ini dilaksanakan secara transparan dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui seleksi terbuka ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap dapat memperoleh pimpinan perangkat daerah yang memiliki kompetensi kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kepekaan sosial kultural dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang komunikasi dan informatika.

Serdang Bedagai, 8 November 2025 – Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran orang tua sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dari ancaman di ruang digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pertunjukan Rakyat (Petunra) bertajuk “PP Tunas, Wujud Semangat Hari Pahlawan di Era Digital” di Lapangan Sepak Bola Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sabtu (8/11/2025).

Perlindungan anak di ruang digital merupakan perjuangan bangsa di era saat ini. Jika dahulu perjuangan dilakukan secara fisik, kini perlindungan diwujudkan melalui pendampingan digital, literasi, dan kesadaran orang tua.
“Dulu perjuangan dilakukan dengan bambu runcing. Kini di era digital, perjuangan kita adalah melindungi anak-anak di ruang digital,” tegas Meutya.

Ancaman digital terhadap anak semakin nyata dan tidak bisa dianggap sepele. Konten pornografi, judi online, serta perundungan siber terus mengintai dan dapat memengaruhi perkembangan psikologis, karakter, hingga masa depan anak. Karena itu, pengawasan orang tua tidak dapat digantikan oleh perangkat maupun aplikasi penyaring konten.
“Orang tua harus membantu pemerintah dalam melindungi anak-anak dari penggunaan internet, khususnya media sosial,” tambah Meutya.
PP Tunas dikatakan menteri mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial dan gim daring, untuk beberapa hal diantaranya menyediakan konten yang sesuai usia, menyaring dan memblokir materi berbahaya, serta membuka saluran pelaporan yang mudah dan responsif bagi pengguna.

Regulasi tersebut menjadi langkah penting negara dalam memastikan bahwa ruang digital bukan hanya terbuka luas, tetapi juga aman dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Selain perlindungan, Menkomdigi juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan internet secara produktif, terutama dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Ia mencontohkan peluang usaha yang dapat dilakukan melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, atau TikTok.
“Internet bisa menjadi sarana peningkatan pendapatan, bukan justru sumber masalah. Manfaatkan ruang digital untuk hal baik dan kegiatan yang bermanfaat,” jelasnya.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah membagikan hoaks atau informasi yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat memperluas keresahan dan penipuan daring. Ia menegaskan, tindakan sederhana seperti tidak meneruskan pesan yang tidak jelas sumbernya adalah bentuk perlindungan yang berdampak besar.

“Internet menawarkan banyak hal baik, namun juga mengandung banyak hal berbahaya bagi anak-anak dan orang tua. Karena itu, setiap orang tua harus menjadi pahlawan bagi keluarga mereka sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Tambunan, mengapresiasi Kemkomdigi yang diakuinya tepat dalam melakukan pendekatan komunikasi budaya melalui kegiatan Pertunjukan Rakyat. Menurutnya, cara ini efektif untuk menyampaikan pesan penting kepada masyarakat hingga tingkat akar rumput.

“Medsos jangan dijadikan tempat menyebarkan kebencian, hoaks, atau menjadi pintu masuk judi online. Mari gunakan internet untuk silaturahmi dan hal yang positif,” ujar Adlin.

Kegiatan Petunra berlangsung meriah dengan penampilan seni budaya lokal, tarian Serampang, serta hiburan musik. Tidak hanya menghadirkan edukasi, kegiatan ini juga menjadi ruang pertemuan masyarakat dalam memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga anak dari ancaman digital.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah, serta Sekretaris Ditjen KPM Very Radian Wicaksono.

Sampit – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar kegiatan Sosialisasi Akhir Pekerjaan Pendampingan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Jumat (23/5/2025) di ruang Sampit Creative Hub.

Kegiatan ini merupakan bagian akhir dari rangkaian program strategis Diskominfo yang telah dimulai sejak Kick-Off Meeting pada 11–12 Maret 2025, dilanjutkan dengan sesi Desk Penjelasan Kertas Kerja dan Interview pada 23 April 2025. Program ini menegaskan komitmen Diskominfo dalam membangun infrastruktur digital pemerintahan yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Diskominfo, Jumberi, S.I.P, menegaskan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.“Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, kita diamanatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan TIK,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah terlibat aktif, serta kepada PT. Digitama Sinergi Indonesia sebagai mitra pendamping teknis. “Terima kasih atas kontribusi nyata melalui analisis, masukan, dan penyusunan dokumen pendukung. Semoga hasil pekerjaan ini benar-benar bisa ditindaklanjuti dan menjadi langkah konkret dalam mendukung terwujudnya SPBE yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.

Kegiatan ini turut menghadirkan Pradiptya Setyahadi, S.Kom, M.Sc, Direktur Utama PT. Digitama Sinergi Indonesia, sebagai narasumber utama. Hadir pula perwakilan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang berbagi hasil audit dan rekomendasi strategis, yang akan menjadi dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan ke depan. Selain itu, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat transformasi digital di lingkup pemerintah daerah.