Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Diskominfo

Indonesia Rebut Lima Penghargaan ASEAN Digital Awards 2024

Siaran Pers No. 85/HM/KOMINFO/02/2024

Kamis, 1 Februari 2024

tentang

Indonesia Rebut Lima Penghargaan ASEAN Digital Awards 2024

Indonesia berhasil memperoleh lima penghargaan dalam ASEAN Digital Awards (ADA) 2024. Anugerah tersebut terdiri dari dua medali emas, satu perak, dan dua perunggu untuk inisiatif startup di kategori  Digital Startup dan Private Sector.

Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonifasius Pudjianto mengapresiasi pencapaian lima perwakilan Indonesia dalam ajang pengganti ASEAN ICT Awards itu.  

“Mereka berkontribusi dalam berinovasi dan juga penerapan dalam setiap sektor. Oleh karena itu kami terus mendorong dengan program pengembangan startup selanjutnya serta hilirisasi digital di sektor strategis,” ujarnya usai acara Penyerahan Penghargan ADA 2024 dalam Gala Dinner 4th ADGMIN di Gardens by the Bay, Singapura, Kamis (01/02/2024) malam. 

Melalui Program 1000 Startup Digital, Kementerian Kominfo memfasilitasi untuk pengembangan enterpreneur berbasis digital.  Dalam ADA 2024, Kementerian Kominfo memfasilitasi karya TIK terbaik dari Indonesia. 

“Kominfo memfasilitasi lima tim finalis perwakilan Indonesia melakukan presentasi secara luring di depan 13 Final Judges ADA 2024 yang terdiri dari 10 juri dari tiap negara anggota ASEAN dan 3 orang juri undangan yang berasal dari China, Jepang dan Korea,” jelas Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo.

ADA  2024 merupakan ajang kompetisi regional yang kurasi atau seleksi produk dari pesertanya dilaksanakan sepenuhnya secara daring.

“Mulai dari submission hingga preliminary judging proses kurasi seluruhnya dilaksanakan secara daring,” jelas Direktur Bonifasius Pudjianto.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo. dari seluruh tim perwakilan Indonesia yang dikirimkan, sebanyak lima tim berhasil lolos menjadi finalis ADA 2024.

“Ada Crustea dan Artopologi untuk kategori Digital Startup serta Shieldtag dan Incrane untuk kategori Private Sector,” jelasnya.

ADA pertama kali diinisiasi pada tahun 2012 (saat itu masih bernama AICTA) di Cebu, Philippines. Pada tahun 2020, ADA sempat terhenti karena Pandemi Covid-19 melanda dunia.

“Sekitar pertengahan tahun 2023 kemudian diputuskan bahwa AICTA kembali dilaksanakan dengan Singapura sebagai host country atau penyelenggara yang kini bernama ASEAN Digital Awards (ADA),” jelas Direktur Bonifasius Pudjianto.

Penghargaan diberikan dalam enam kategori yaitu Public Sector, Private Sector, Digital Content, Digital Startup, Digital Innovation dan Digital Inclusivity. Dalam ADA 2024, Tim Crustea dan Tim Shieldtag merebut Penghargaan Gold Winner, sementara Artopologi merebut Penghargaan Silver Winner. Dan, penghargaan Bronze Winner direbut oleh  Jaramba dan Incrane. 

CEO dan Founder Crustea Roikhanatun Nafi’ah mengaku bangga dan berterima kasih atas undangan Kementerian Kominfo untuk mengikuti ADA 2024. 

“Kami bahagia karena sebelumnya tidak berekspektasi bakal Juara 1 karena kami juga startup masih baru. Kurang dari 2 tahun.  Iini jadi motivasi tersendiri untuk terus menumbuhkan startup. Kami dipercaya dan tentunya bisa memberikan kebermanfaatan ke petambak atau sektor apa pun itu,” ungkapnya.

ADA 2024 merupakan ajang penghargaan bergengsi yang diberikan kepada organisasi, bisnis, dan individu, yang telah mempelopori produk atau layanan inovatif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap lanskap digital di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, penghargaan ini dikenal sebagai ASEAN ICT Awards (AICTA). Perubahan nama itu  untuk mengakui penggunaan teknologi yang sedang berkembang termasuk Artificial Intelligencer, big data, dan Internet of Things dalam ekonomi digital ASEAN.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Agar Tak Jadi Korban Hoaks, Menkominfo: Gampang, Ingat BAS!

Selama rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, konten hoaks masih banyak dibuat dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Bersama penyelenggara Pemilu, Kementerian Kominfo berupaya menjalankan Kampanye Pemilu Damai 2024. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak menjadi korban hoaks. 

“Secara khusus saya ingin berbagi tips agar kita semua tidak menjadi korban dan pelaku penyebaran hoaks.  Dengan ingat singkatan nama saya. Tolong dingat-ingat ya, BAS! Yang berarti B,  Baca informasi dengan hati-hati. Kedua, A itu Ayo cek dulu kebenaran informasinya, dan yang terakhir adalah S, Stop informasi bohong dan mengandung konflik SARA. Saring dulu sebelum sharing,” jelasnya dalam Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie menyontohkan salah satu konten hoaks yang memuat informasi tidak benar telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Kominfo. Konten berupa unggahan video pada tanggal 17 Januari 2024 yang mengklaim penemuan kotak suara ganda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

“Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoaks tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Inilah salah satu contoh bagaimana temuan hoaks bisa menjadi mendelegitimasi kepercayaan masyarakat pada institusi penyelenggaraan Pemilu,” ungkapnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pemantauan konten yang tersebar di internet untuk menangkal berita hoaks. Menurut Menkominfo, Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mengidentifikasi manakala ada peredaran segala jenis berita hoaks, disinformasi, misinformasi maupun malinformasi serta ujaran kebencian di media sosial.

“Jelang Pemilu ini banyak berseliweran info-info berita palsu. Namun hoaks itu tidak bertahan lama, sebab kami langsung melakukan take down secara adat digital dalam 1×24 jam karena kami mempunyai patroli siber dengan menggunakan mesin crawling,” jelas Menkominfo. 

Menteri Budi Arie juga mengingatkan agar masyarakat tidak membagikan informasi hoaks atau yang melanggar peraturan perundang-undangan. 

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih sejuk dan bijak dalam bersuara menggunakan teknologi digital,” ungkapnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto. 

Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Andi Rian Ryacudu Djaja dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menteri Budi Arie Ajak Anak Muda Makassar Promosikan Kuliner Lewat Platform Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong generasi muda untuk memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai tonggak penting dalam memajukan Indonesia.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak generasi muda Makassar untuk terus meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital.

“Semua yang serba digital ini harus kita pakai dengan baik, karena intisari dari digitalisasi adalah membuat masyarakat menjadi produktif,” ujarnya dalam Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan disrupsi teknologi digital perlu dimanfaatkan generasi muda dengan optimal. Kehadiran teknologi digital memungkinkan generasi muda Makkasar melakukan inovasi untuk membangun bangsa dan negara. Salah satunya dengan terus menjadikan Makassar sebagai kota makanan terenak.

“Semua makanan di Makassar ini enak, ada Es Pisang Ijo, Coto Makassar, Pisang Epe, Sup Konro Karebosi, dan masih banyak yang lainnya. Sudah banyak restoran hingga warung makan pinggir jalan dan sudah tersedia juga di berbagai layanan pesan antar online. Lewat internet anak-anak muda dapat mempromosikan wisata kuliner daerah agar mendunia,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, saat ini Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelayanan pemerintahan berbasis digital itu memungkinkan semua serba cepat.

“Pak Pj Gubernur Sulsel juga sudah menyampaikan bahwa di Makassar pelayanannya sudah berbasis digital. Dulu membuat e-KTP berapa lama? Bisa satu sampai dua bulan, sekarang cuma sekitar satu menit sudah selesai. Semua serba cepat dalam digitalisasi,” ujarnya.

Di sisi masyarakat, Menteri Budi Arie mengharapkan generasi muda untuk mengambil bagian sebagai agen perubahan. Menurutnya, pada tahun 2045, peluang bagi generasi muda Indonesia terbuka lebar untuk menjadikan Indonesia maju.

“Di tahun 2045 mendatang, Indonesia akan menjadi negara maju. Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, peran pemuda pemudi Makassar sangat penting,” tandasnya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi optimistis generasi muda Makassar akan mengambil peran dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Saya senang bisa hadir di Makassar karena anak-anak muda di sini serba optimis. Modal bangsa Indonesia maju adalah optimisme. Dan, kami optimis Indonesia akan menjadi negara di barisan terdepan dalam pemanfaatan teknologi di masa depan,” tegasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber

Jakarta, BSSN.go.id – Pertanyaan paling signifikan tentang masa depan dunia siber, apakah realitas akan tertinggal di belakang? Apakah dunia nyata akan menjadi tidak nyata karena digitalisasi yang berkuasa? Supaya hal tersebut tidak terjadi, manusia memerlukan keseimbangan.

“Tantangan di masa depan yang disebut sebagai era siber atau era digital akan bergantung pada waktu. Seberapa besar dampak dunia siber, dengan desa globalnya dan metaverse yang sudah menancapkan diri pada berbagai aspek, akan menjadi nyata dan mengendalikan kehidupan. Miliaran orang akan menggunakannya dengan berbagai tujuan dan kepentingan,” kata Ariandi Putra mengutip epilog bukunya yang berjudul “Dunia Tanpa Batas Ruang dan Waktu: Memahami Komunikasi Siber, di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Menurut Ariandi, buku ini telah dibahas perdana di hadapan peserta dari generasi milenial dari berbagai latar belakang, pada 12 Desember 2023 lalu di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Dengan mengundang akademisi dari Universitas Nasional, Nursatyo dan praktisi keamanan siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dhoni Kurniawan.

“Setiap orang tentu boleh dan bisa membaca buku ini, terutama sebagai petunjuk dasar untuk memahami dunia dan sekitarnya. Serta apa yang harus kita lakukan agar nilai-nilai kemanusiaan tidak memudar seiring bertambahnya usia,” ujar pria berkacamata ini.

Dalam buku tersebut, Ariandi mengungkap salah satu hal yang berkembang dengan cepat di tengah-tengah kita adalah media komunikasi. Media tersebut digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan mempermudah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia tidak lagi hanya sekadar punya komunikasi dua arah yang bersifat tatap muka langsung di tempat yang sama, tapi juga harus menjalani hari-hari dengan pola komunikasi dua arah yang bersifat tak kasat mata. Karena kesalahpahaman tidak lagi bisa dikoreksi ketika di depan pihak yang sedang diajak komunikasi tersebut.

“Kita menjadi manusia baru yang bukan sekadar harus berinteraksi dalam wujud tiga dimensi, melainkan juga dua dimensi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa bertahan dan menikmati kehidupan yang menyenangkan dalam kondisi yang serba cepat,” ujarnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, sambung Ariandi, yang menjadi dasar penulisan buku ini. Sebagai jembatan menyatukan pandangan umum terkait perubahan teknologi informasi dan komunikasi di sekitar kita. Dengan regulasi-regulasi serta pengalaman lapangan yang dialami oleh dirinya sebagai penulis sekaligus bagian dari sandiman yang bernaung di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.

Sebagai institusi pemerintah yang berada di bawah perintah langsung Presiden Republik Indonesia, BSSN punya tanggung jawab dan kewenangan untuk menjaga serta memantau ruang siber yang saat ini seolah-olah berubah menjadi dunia kedua bagi sebagian besar masyarakat. Karena penduduk tidak lagi hanya punya identitas resmi yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, tapi juga identitas maya dengan nama-nama akun yang dimilikinya.

“Itulah dunia ketika manusia benar-benar bisa membelah diri menjadi amuba semu,” pungkas Ariandi.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Diskusi Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati

Purworejo, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara mengadakan Forum Group Discussion (FGD) usulan gelar pahlawan Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024).

Hadir dalam FGD tersebut Bupati Purworejo, Dandim Purworejo, Kapolres Purworejo, Ketua MUI Purworejo, Tim TPPGD Purworejo, PEPABRI, ORARI, Unsur Bagian Kesra Setda serta keturunan RAA Tjokronegoro I dan undangan lainnya.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Persandian Indonesia, ternyata masih memiliki garis silsilah dengan Bupati Purworejo RAA Tjokronegoro I, sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo merasa berkepentingan untuk memperjuangkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional.

“Saya sangat mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan yang merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk membahas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati,” ucapnya.

Bupati menambahkan bahwa Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati bukanlah sosok yang asing di dunia persandian Indonesia. Beliau telah menjalani karir yang cemerlang di bidang militer dan persandian.

“Pengabdian Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati terhadap negara tidak terlepas dari perannya dalam memajukan bidang persandian di Indonesia,” ujarnya.

Melihat latar belakang, dedikasi, dan prestasi yang telah diberikan oleh Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, sangatlah beralasan untuk mengusulkan pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati diharapkan juga akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri pada negara,” imbuhnya.

Selanjutnya Berty Sumakud, Ketua Tim Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati dari BSSN menegaskan bahwa Roebiono Kertopati adalah sosok kebanggaan, beliau adalah tauladan, dan sosok inspirasi bagi seluruh insan persandian di Indonesia. Sebagai sosok yang cerdas, beliau berhasil membangun persandian Indonesia dari sebuah kamar sandi sederhana menjadi sebuah institusi yang modern dan mandiri.

Untuk mengabadikan ketokohannya, menghargai perjuangan, dan dharma bakti beliau yang luar biasa kepada bangsa dan negara, dalam waktu dekat, di tanah Kabupaten Purworejo yang dikenal sebagai Kota Pejuang, kita akan deklarasikan Mayjen TNI dr. Reobiono Kertopati sebagai Bapak Persandian Indonesia dan gelar pahlawan nasional.

“Atas nama pimpinan, keluarga besar BSSN, serta seluruh masyarakat persandian Indonesia, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Purworejo yang hadir dalam forum ini, untuk mensosialisasikan perjuangan beliau kepada masyarakat lainnya dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana pengusulan Mayjen TNI dr. Rebiono Kertopati sebagai Pahlawan Nasional,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, para narasumber FGD melakukan diskusi perihal pengusulan calon gelar pahlawan. Pengajuan Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati dibarengi dengan bukti-bukti kiprah perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semoga cita-cita ini bisa tercapai menjadikan Bapak Persandian Indonesia, Mayjen TNI dr. Reobiono Kertopati sebagai Pahlawan Nasional.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Waka BSSN Hadiri Peresmian Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan LPSK

Jakarta, BSSN.go.id – Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Putu Jayan Danu Putra menghadiri acara peresmian Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (P4 LPSK). Acara ini diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly serta Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, di Auditorium Kantor LPSK Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Dalam sambutannya Hasto mengatakan, P4 LPSK ini berfungsi memberikan perlindungan keamanan saksi dan atau korban beserta keluarganya. Memberikan perlindungan melalui rumah aman dan sebagai fasilitas tempat kediaman sementara. Bantuan medis rehabilitas psikologis dan psikososial juga dapat dilakukan di tempat ini.

Dalam kesempatan yang sama Yasona mengatakan, P4 LPSK ini merupakan fasilitas baru yang sangat penting keberadaannya. Diharapkan kinerja LPSK bisa meningkat pasca dimanfaatkannya P4 LPSK tersebut.

Saat hadir pada kesempatan tersebut, Waka BSSN juga mendukung terbentuknya P4 LPSK karena P4 LPSK ini juga menjadi tempat untuk memberikan pelatihan bagi terlindung LPSK, pelatihan teknis maupun non-teknis bagi pegawai LPSK, serta pelatihan untuk mantan terlindung dan keluarganya.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Dukung Percepatan Transformasi Digital, Kepala BSSN Hadiri Rakor di Kemenko Marves

Jakarta, BSSN.go.id – Kepala BSSN Hinsa Siburian menghadiri rapat koordinasi dan tindak lanjut mengenai government technology (Govtech) dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves Jakarta pada Rabu (24/01/2024).

Sejak ditandatanganinya Perpres Nomor 82 tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional oleh Presiden Joko Widodo sejumlah kementerian dan lembaga terus melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan Perpres tersebut.

Dalam rapat itu dilakukan pembahasan tindak lanjut mengenai langkah awal transformasi digital yaitu dengan penyatuan 9 layanan prioritas kementerian/lembaga termasuk penerapan Single Sign On dan juga Digital ID dimana BSSN terlibat dalam keamanan layanan tersebut. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Selain Kepala BSSN, hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri diantaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Sharing Session Pendaftaran Tugas Belajar 2024 di Lingkungan BSSN

Depok, BSSN.go.id – Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN menyelenggarakan sharing session pendaftaran tugas belajar 2024 di Aula Roebiono Kertopati Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/01/2024).

Tugas belajar yang diberikan oleh BSSN kepada Pegawai Negeri BSSN meliputi pendidikan program diploma, sarjana maupun pasca sarjana pada suatu lembaga pendidikan formal di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sharing session ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN Anton Martin. Dalam sambutannya Anton menyampaikan bahwa tugas belajar ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan kepada pegawai BSSN.

“Kegiatan ini wujud dari kepedulian pimpinan BSSN sebagai apresiasi kepada pegawai BSSN yang telah memenuhi syarat untuk dapat mengembangkan kompetensi diri sebagai wujud core value kompeten untuk dapat mengembangkan keahlian disiplin ilmu keamanan siber dan sandi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BSSN,” ujar Anton.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan paparan oleh Analis Pengembangan Ahli Muda Gita Rousica Hadi mengenai mekanisme rencana pengembangan kompetensi jalur pendidikan.

“Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh BSSN kepada Pegawai Negeri BSSN untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku,” papar Gita.

Lebih lanjut Gita menambahkan tugas belajar yang dipilih harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PNS yang bersangkutan dan harus berorientasi pada tugas dan fungsi BSSN.

Sebagaimana diketahui ketentuan dalam tugas belajar tercantum dalam Perka BSSN Nomor 8 Tahun 2023. Dimana didalamnya meliputi; menandatangani dan mentaati surat perjanjian tugas belajar,  laporan kemajuan pendidikan secara berkala, menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu, melapor kepada kepegawaian 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa tugas belajar, melaksanakan ikatan dinas selama (2N) tahun dari lamanya pendidikan, selama melaksanakan tugas belajar tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS,  laporan akhir tugas belajar maksimal 1 (satu) bulan setelah lulus, membuat SKP dan CKP sesuai dengan ketentuan, tugas akhir berorientasi pada keamanan siber dan sandi, mampu mengaplikasikan keahlian disiplin ilmu yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan BSSN.

Dalam acara tersebut bertindak sebagai narasumber adalah Eko Tulus Budi Cahyanto dan Bella Intan Aulia. Keduanya membagikan tips dan triks dalam proses pendaftaran tugas belajar melalui jalur LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Kegiatan itu diikuti oleh pegawai BSSN yang akan mengikuti program tugas belajar tahun 2024.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Laporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan BSSN Tahun 2023

Laporan Kinerja (LKj) Unit Kerja pada lingkungan BSSN Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Unit Kerja di BSSN atas penggunaan sumber daya dan anggaran pada tahun 2023.

Substansi LKj Unit Kerja di BSSN tahun 2023 ini merupakan analisis dan capaian atas sasaran strategis BSSN yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja BSSN Tahun 2023.

UNIT KERJA KETERANGAN
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Unduh
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Unduh
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Unduh
Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi Unduh
Direktorat Operasi Keamanan Siber Unduh
Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Unduh
Direktorat Operasi Sandi Unduh
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Unduh
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan
dan Pariwisata
Unduh
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam Unduh
Inspektorat Unduh

Pengumuman Kerjasama Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur membuka Kerjasama
penyebarluasan lnformasi Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 kepada Media Masa meliputi Media Online, Media
Cetak dan Elektronik dengan syarat sesuai peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2023 tentang
Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Masa.

Tahapan-tahapan Proses Kerjasama adalah sebagai berikut :

  1. Media Masa yang akan bekerjasama dapat mengirim berkas penawaran sesuai syarat umum
    dan khusus mulai tanggal 29 Januari s/d 5 Februari 2024 melalui Alamat web
    https://siadik.kotimkab.go.id/ dengan menggunakan akun yang telah dimiliki sebelumnya,
    bagi yang belum memiliki dipersilahkan menghubungi admin pada dinas Komunikasi dan
    Infonnatika kabupaten Kotawaringin Timur setiap hari kerja.
  2. Verifikasi dilaksanakan mulai tanggal 5Februaris/d 13 Februari 2024
  3. Verifikasi Faktual dilaksanakan tanggal 13 Februari s/d 19 Februari 2024
  4. Penetapan Media Masa yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
    Timur melalui Dinas Komunikasi dan lnfonnatika Kotawaringin Timur Tahun Anggaran
    2024 tanggal 20 Februari 2024.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui, terima kasih.

unduh dokumen

Ziarah Tabur Bunga ke Calon Pahlawan Nasional dr. Roebiono Kertopati

Jakarta, BSSN.go.id – Dalam rangka pengajuan gelar Pahlawan Nasional dan tanda penghormatan serta penghargaan kepada alm. Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, Tim Pecalonan Gelar Pahlawan Nasional dr. Roebiono Kertopati dari BSSN melakukan ziarah tabur bunga ke makam calon pahlawan nasional tersebut. Kegiatan itu dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Berty Sumakud beserta anggota Tim Pencalonan Gelar Pahlawan di TMP Kalibata pada  Selasa (23/1/2024).

Tim melaksanakan ziarah diawali dengan apel dan diakhiri dengan doa bersama dilanjutkan dengan tabur bunga di makam pahlawan persandian lainnya.

“Ziarah ini selain dalam rangka pengajuan gelar Pahlawan Nasional dr. Roebiono Kertopati, juga untuk mengingatkan kembali mengenai jasa dan nilai-nilai kejuangan yang telah diwariskan oleh dr. Roebiono Kertopati kepada genarasi penerus,” ucap Berty.

Roebiono Kertopati yang kala itu merupakan seorang dokter pada kementerian pertahanan mengabdikan dirinya di bawah panji institusi pengamanan informasi mulai dari Dinas Code, Djawatan Sandi hingga Lembaga Sandi Negara.

Roebiono berpendapat perjuangan melindungi rahasia negara merupakan suatu yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa perlu ada orang lain yang mengetahuinya.

Tidak terasa hingga saat ini perjuangan tersebut telah berlangsung selama 77 tahun. Peran pengamanan informasi melalui sandi dan siber di indonesia yang kini diemban oleh Badan Siber dan Sandi Negara memiliki andil besar dalam mempertahankan kedaulatan indonesia.

Untuk itulah selayaknya dr. Roebiono Kertopati dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional mengingat perjuangan dan pengabdian beliau sejak muda hingga akhir hayatnya yang tak kenal lelah berdedikasi untuk kemajuan negeri ini.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 sebesar 3,11

Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil mencapai prestasi gemilang dengan peningkatan signifikan pada nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2023 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan nilai indeks sebesar 3.11 (predikat “Baik”).

Dimana sebelumnya pada tahun 2021 indeks SPBE Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 1,66 (predikat “Kurang”), dan pada tahun 2022 indeks SPBE yang dicapai 2,38 (predikat “Cukup”).

Indeks SPBE menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam menilai sejauh mana Pemerintahan Daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan capaian indeks 3,11 Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, SH, MM, menyampaikan kebanggaannya terhadap pencapaian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa capaian ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah beserta dukungan masyarakat dalam menerapkan sistem berbasis elektronik.

“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan indeks SPBE menjadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kotawaringin Timur.” ucap Halikinnor.

Peningkatan indeks SPBE ini tidak hanya mencerminkan efektivitas penerapan teknologi informasi, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat Kotawaringin Timur semakin terhubung dengan pemerintahan melalui berbagai layanan digital yang disediakan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin responsif, transparan, dan efisien.

Kabupaten Kotawaringin Timur berencana untuk terus melakukan pembaruan dan peningkatan dalam penerapan sistem berbasis elektronik, dengan fokus pada penyediaan layanan yang lebih baik dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang handal. Capaian ini menjadi motivasi untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa depan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.

Entry Meeting BPK RI, BSSN: Pemeriksaan untuk Perbaikan Keuangan dan Kinerja

Jakarta, BSSN.go.id – Keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mempunyai manfaat penting untuk mewujudkan tujuan negara. Karena itu pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian usai menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Tahun 2023 di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Ia mengatakan, sebagai objek yang diperiksa, BSSN akan selalu bersikap kooperatif serta informatif dalam menyediakan seluruh kebutuhan data dan informasi dalam pemeriksaan. Sehingga, pemeriksaan dapat memberikan hasil terbaik dan bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara.

“BSSN akan selalu bersikap kooperatif dan informatif dalam menyediakan seluruh kebutuhan data dan informasi dalam pemeriksaan, agar simpulan hasil pemeriksaan dapat memberikan hasil terbaik dan bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan kinerja kami,” katanya.

Lebih lanjut Hinsa menjelaskan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Opini yang diberikan oleh pemeriksa merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan. Tapi bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

“Bila telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, hal ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sehingga, akan menjadi kebanggan bersama yang patut dipertahankan,” jelasnya.

Sementara Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pemeriksaan yang dilakukannya mengacu pada Renstra BPK yang disusun dengan mempertimbangkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam renstra pemerintah. Dengan begitu hasil pemeriksaan lebih terarah dan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang tepat.

“Renstra pemerintah tentunya bersifat dinamis dan dapat diubah seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah setiap tahunnya. Program nasional dan proyek-proyek strategis dapat diubah dalam Rencana Kerja Tahunan, dengan begitu Renstra BPK pun bersifat adaptif dan responsif untuk mengikuti perubahan tersebut,” ujarnya.

BSSN menyambut baik akan dimulainya pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2023, serta berkomitmen membantu kebutuhan pemeriksaan tersebut agar berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu. Juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, serta para pimpinan kementerian dan lembaga serta pejabat pendamping pimpinan masing-masing. Turut mendampingi Kepala BSSN diantaranya Sekretaris Utama Y.B. Susilo Wibowo dan Inspektur Pujo Dewo.

 

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN