Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Diskominfo

NCE 2024-Indonesia CSIRT Day, Langkah BSSN Tingkatkan Ekosistem Keamanan Siber Lintas Sektor

Jakarta, BSSN.go.id – Dalam upaya memperkuat ekosistem keamanan siber nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dalam menangani insiden siber melalui National Cyber Exercise (NCE) Indonesia CSIRT Day. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh CSIRT baik dari sektor publik maupun perusahaan swasta.

Indonesia CSIRT Day merupakan puncak dari rangkaian kegiatan National Cyber Exercise 2024 yang dilaksanakan di Jakarta pada 3-6 Desember 2024 setelah sebelumnya diselenggarakan di Sawangan, Pontianak, Yogyakarta, Bandung, Bekasi, Surabaya, Sentul, Medan, Bali serta Manado. Indonesia CSIRT Day diikuti oleh 607 peserta dari 399 instansi maupun  perusahaan dari berbagai  sektor, diantaranya instansi pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum, baik secara luring maupun daring.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Direktur Operasi Keamanan Siber Andi Yusuf dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan oleh Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel dari Discovery Kawasan Ancol, Jakarta pada Selasa (3/12/2024).

Dalam sambutannya, Deputi Pakel menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan siber nasional.

“BSSN berkomitmen memperkuat sinergi melalui konsep Collaborative Security. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan hanya dengan kolaborasi kita bisa menciptakan ekosistem digital yang aman,” ujarnya.

Salah satu sorotan utama acara ini adalah peran strategis Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Pakel menekankan bahwa penguatan jaringan CSIRT di berbagai level, baik lokal maupun internasional, sangat penting untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

“Koordinasi dan kolaborasi antar CSIRT diperlukan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman siber,” tambahnya.

Acara ini juga menghadirkan narasumber praktisi bidang keamanan siber yakni Dwiza Riana, selaku Deputy 2 Finance-Academy CSIRT, membahas pentingnya kolaborasi antara kampus dan BSSN dalam penanganan insiden kebocoran data. Sementara itu, Daniel Kristian Wongso, Lead Cybersecurity Digital Forensic and Incident Response Grab, menyoroti peran kesadaran pengguna dalam melindungi data pribadi.

Pada sesi kedua dilakukan, Table Top Exercise oleh peserta dari masing-masing instansi yang hadir secara langsung. Pada sesi ini peserta menyelesaikan studi terjadi krisis siber dan pasca krisis.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat BSSN, diantaranya Edit Prima, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata; Taufik Arianto, Direktur Keamanan Siber dan Sandi TIK, Media, dan Transportasi; Cahyono Adifatra, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri; Yadi Indrayadi Sutanandika, Senior Advisor PT Tri Kreasi Mandiri Teknologi serta pejabat dan staf BSSN terkait lainnya.

Dengan terlaksananya Indonesia CSIRT Day, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi serta kesiapan antar pemangku kepentingan lintas sektor dalam menghadapi krisis siber.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Ajak Instansi Pusat Pahami Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan sosialisasi Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 94 kementerian/lembaga pemerintah pusat yang berlangsung di Jakarta pada Senin (25/11/2024).

Sosialisasi dibuka oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., yang menekankan pentingnya audit keamanan SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan berkelanjutan. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Akbar Hutasuhut.

Dalam sambutannya, Sulistyo menyampaikan bahwa ketergantungan akan teknologi juga meningkatkan berbagai potensi ancaman.

“Pertumbuhan digitalisasi dalam pelayanan oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Ketergantungan akan teknologi meningkatkan potensi ancaman, gangguan, dan insiden siber terhadap sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Deputi Sulistyo menyampaikan bahwa audit keamanan SPBE ini merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara penerapan keamanan dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Acara sosialisasi ini menghadirkan 3 narasumber yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan BSSN yang membahas berbagai aspek strategis dalam pelaksanaan audit keamanan SPBE. Sosialisasi ini juga dirancang untuk meningkatkan pemahaman instansi pusat terkait substansi peraturan, serta mendorong penerapan standar keamanan yang konsisten di seluruh sektor pemerintahan.

Dengan sosialisasi Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 ini menjadi Langkah penting BSSN dalam memperkuat keamanan sistem elektronik guna mendukung tercapainya Indonesia sebagai negara digital yang tangguh dan tepercaya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Kepala BSSN Paparkan Implementasi UU PDP dan Penerapan Keamanan Siber pada Forum Indonesia Privacy & Security Summit 2024


Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menghadiri sekaligus menjadi pembicara pada acara Forum Indonesia Privacy and Security Summit 2024 yang mengusung tema “Menavigasi Perlindungan Data Pribadi: Implementasi UU PDP dan Keamanan Siber di Indonesia”. Acara yang diselelenggarakan oleh Apindo itu berlangsung di Jakarta pada Senin (25/11/2024).

Pada kesempatan itu Hinsa memaparkan implementasi UU PDP dan penerapan standar keamanan siber yang baik bagi pelaku usaha, industri serta masyarakat luas.

Hinsa mengawali dengan memaparkan data anomali trafik dan pemberian notifikasi insiden siber periode 2024 terdapat 189.889.898 per 1 Januari hingga 19 Nopember 2024.

“Dari anomali itu, serangan malware mendominasi serangan yang mencapai 78,6%, termasuk kejadian yang menyerang PDNS Surabaya,” ujar Hinsa.

Hinsa pun sebagai Kepala BSSN mengajak kepada pelaku usaha pada bidang keamanan siber untuk menjalankan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang telah disahkan oleh Presiden dengan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

“Implementasi fokus area SKSN dalam mendukung perlindungan data mulai dari tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan dan ketahanan, perlindungan infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi nasional, pembangunan kapabilitas kapasitas dan kualitas, kebijakan keamanan siber dan kerja sama internasional,” ungkap Hinsa.

Hinsa pun menekankan kepada setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Hal ini dapat dimulai dengan meningkatan kompetensi SDM, pemenuhan tata telola, dan penguatan standar keamanan teknologi untuk meminimalisir dampak ancaman di ruang siber termasuk kebocoran data pribadi.

Nampak hadir dalam acara ini yaitu Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria yang mengikuti melalui daring, Penasehat khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah dan juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan serta para pelaku usaha pada bidang keamanan siber.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Wakil Kepala BSSN Paparkan Keamanan Siber dalam SPBE untuk Sukseskan Pilkada dan Transformasi Digital Nasional

Mataram, BSSN.go.id – Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., hadir sebagai narasumber dalam sesi diskusi bertema “Keamanan Siber dalam Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)” pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kedua Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 yang digelar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (05/11/2024).

Rakornas mengusung tema Akurasi Data Kependudukan Untuk Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional dalam Mendukung SPBE.

Dalam presentasinya, Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo menekankan pentingnya keamanan siber dalam mendukung keberhasilan implementasi SPBE, terutama untuk menyediakan data kependudukan yang akurat bagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Data kependudukan yang akurat sangat diperlukan untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tepat di setiap TPS, sehingga kesalahan seperti duplikasi atau data yang tidak sesuai domisili dapat diminimalkan. Keamanan informasi adalah fondasi dalam mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Sebagai anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, BSSN juga berperan dalam memperkuat keamanan seluruh layanan digital pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan Identity Broker untuk mengintegrasikan sistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dengan Sistem Single Sign-On (SSO) Nasional, sehingga data pengguna di berbagai platform layanan pemerintah tetap terlindungi.

BSSN, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), saat ini juga merumuskan pedoman evaluasi kelayakan Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah. Langkah ini sejalan dengan penerbitan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 mengenai Pedoman Manajemen Keamanan SPBE, yang menjadi acuan dalam mengelola risiko keamanan pada platform digital pemerintahan.

“Kami ingin memastikan bahwa sistem SPBE yang dibangun mampu memberikan pelayanan publik yang aman dan andal,” jelas Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Kepala BSSN juga menyoroti tantangan yang dihadapi terkait serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial, serta menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang keamanan informasi.

“Keamanan siber bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga mempersiapkan SDM yang memiliki keterampilan dan kesadaran tinggi terhadap ancaman siber,” tambahnya.

Sebagai bagian dari komitmennya, BSSN telah melaksanakan audit keamanan pada sejumlah aplikasi pemerintah, termasuk SPAN LAPOR, SRIKANDI, dan SPSE Nasional, serta merencanakan audit untuk aplikasi Krisna dan SIPD pada 2024. Ke depan, BSSN akan terus memperkuat keamanan SPBE melalui pembinaan terhadap Kementerian dan Lembaga serta penyusunan peraturan baru terkait pelaksanaan audit keamanan SPBE.

Dengan berbagai inisiatif ini, BSSN berkomitmen untuk mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024 serta mendorong percepatan transformasi digital nasional melalui penyediaan infrastruktur dan layanan pemerintah yang lebih aman.

Dalam kesempatan ini, Wakil Kepala BSSN turut didampingi oleh Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Jonathan Gerhard, Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

NCE 2024-Indonesia Cross Sectoral Cyber Exercise #10: Tingkatkan Kemampuan Respon dan Penanganan Insiden Siber Secara Tepat dan Efektif

Manado, BSSN.go.id – Dalam rangka mendorong peningkatan keamanan siber nasional, BSSN menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam program kerja prioritas nasional. Salah satunya adalah kegiatan National Cyber Exercise #10, dengan tema “Trend Judi Online, Web Defacement yang Menghantui Infrastruktur Nasional” yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Manado, Sulawesi Utara dari tanggal 5-7 November 2024.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro yang menyampaikan bahwa melalui cyber exercise ini disimulasikan skenario serangan siber yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi celah-celah yang mungkin ada dalam sistem.

“Latihan ini memberikan kita kesempatan untuk berbagi informasi, sumber daya, serta strategi dalam merespon serangan dengan cara yang terkoordinasi. Pelatihan ini digelar secara kompetisi yang mempertemukan individu, tim, dan organisasi untuk mensimulasikan serangan dan pertahanan siber, menciptakan lingkungan kolaboratif dan kompetitif yang meningkatkan keseluruhan keamanan peserta,” ujarnya.

Peserta yang hadir luring sebanyak 153 dan daring sebanyak 225 mengikuti kegiatan ini, yang berasal dari berbagai sektor. Cyber exercise ini diberikan dalam rangka meningkatkan kapabilitas keamanan siber CSIRT (Computer Security Incident Response Team) ataupun penyelenggara sistem elektronik agar siap siaga dalam menghadapi insiden siber yang akhir-akhir ini banyak terjadi.  Melalui kegiatan ini, semua dapat lebih memahami potensi ancaman yang ada, bagaimana cara mendeteksinya secara dini, serta bagaimana bisa merespon dan menangani serangan dengan tepat dan efektif.

Pada hari pertama kegiatan NCE#10 ini dilaksanakan diskusi panel dan workshop yang diisi oleh Alwin Melkie Sambul, S.T., M.Eng., Ph.D selaku Lektor pada Universitas Sam Ratulangi Manado, dan Satrya Mahardhika, S.Tr.Kom selaku Sandiman Ahli Pertama BSSN. Pada hari kedua dilaksanakan kompetisi simulasi yang dimenangkan oleh PT Brantas Abipraya yang dilakukan secara daring dan Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN dilakukan secara luring.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sandiman Ahli Utama pada Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN Hasto Prastowo, S.Kom., M.M., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara Evans Steven Liow, S.Sos, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon Novi A.H. Politon, S.E. M.M., dan Pejabat Struktural di Lingkungan Diskominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Dengan terus berkembangnya ancaman siber, pentingnya kegiatan ini akan semakin meningkat, menjadikannya komponen penting dari strategi keamanan siber modern.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Selenggarakan Forum Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata

 


 


 


 


 


 


 

Jakarta, BSSN.go.id – Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan koordinasi keamanan siber dan sandi di Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Forum Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata di Jakarta, Jumat (25/102024).

Forum ini menjadi wadah berdiskusi dan bertukar informasi mengenai kebijakan, regulasi, teknik, taktik, dan prosedur penanganan iniden siber. Forum dihadiri oleh 29 TTIS Organisasi yang sudah terdaftar dan 8 TTIS Organisasi yang sedang dalam proses terdaftar di BSSN.

Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk kolaborasi dan koordinasi keamanan siber dan sandi di Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata. Selain itu, forum ini menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti pasca diterbitkannya Perpres No. 82/2022 tentang PIIV, Peraturan BSSN No. 1/2024 tentang Penanganan Insiden Siber, TTIS Organisasi yang mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) dari BSSN, dan apel TTIS yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Forum ini dihadiri beberapa narasumber yang kompeten antara lain, pada sesi pertama, Baderi, Sandiman Ahli Madya BSSN, yang memaparkan tentang kebijakan penanganan insiden siber, Ryan Setyo Pambudi, Sandiman Ahli Pertama BSSN, yang memaparkan tentang Lesson learned insiden siber dengan moderator Mawidianto Manoan, Sandiman Ahli Madya BSSN.

Sesi kedua, narasumber Diki Tedriana dari Bank Indonesia dan Priambudi Bagus D. dari Otoritas Jasa Keuangan yang memaparkan tentang organisasi dan layanan TTIS Sektor Keuangan, kemudian dilanjutkan narsumber Senja Putra, Sandiman Ahli Pertama BSSN yang memaparkan tentang Nasional CSIRT dan layanannya dengan moderator oleh Agus Indramawan, Sandiman Muda BSSN.

Pada penghujung acara, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Edit Prima dalam closing statement-nya menekankan bahwa forum ini menjadi wadah bagi TTIS Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata saling berkoordinasi antara satu dengan lainnya. Informasi penanganan insiden siber menjadi pengetahuan berharga dan perlu dibagi sebagai lesson learned di antara TTIS. Sumber daya yang dimiliki setiap TTIS juga dapat disatupadukan untuk mewujudkan kesiapsiagaan kolektif di sektor keuangan dalam menghadapi serangan siber yang pada gilirannya bisa memperkuat keamanan dan ketahanan siber Indonesia.

 

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Launching Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) Tahap IV Tahun 2024 Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

 

Depok, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia kembali meresmikan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di Aula dr. Roebiono Kertopati Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Kamis (10/10/2024).

Launching CSIRT kali ini menjadi launching tahap keempat di tahun 2024 khususnya pada Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Sebanyak 33 CSIRT yang diluncurkan itu adalah CSIRT pada Barantin, Kota Batam, Kabupaten Nias, Kota Depok, Kabupaten Badung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Malang, Kabupaten Poso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Solok, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kotabaru, Kota Ciamis, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tulungagung, Kota Pasuruan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Kendari, dan ITB

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa saat ini ada ruang siber yang merupakan dunia baru selain darat, laut, dan udara. Seperti juga di dunia nyata, di ruang siber selalu ada peluang untuk kesejahteraan manusia, tetapi juga terdapat ancaman di dalamnya.

Lalu, bagaimana mengamankan ruang siber itu mengingat potensi ancaman yang jelas-jelas ada dan akhir-akhir ini sering terjadi.

“Wujud negara hadir dengan membentuk BSSN, kemudian BSSN sedang dalam proses membangun pasukan siber yang disebut CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS),” kata Hinsa.

“Kegiatan Launching TTIS Bersama hari ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk berkolaborasi dan terus bersinergi dalam menghadapi tantangan di ruang siber kedepannya,” ujar Hinsa.

Tambahnya lagi, TTIS dibentuk untuk mencegah, menangani, dan memulihkan insiden siber dalam organisasi.

Selain itu, sebagai salah satu upaya menghadapi potensi ancaman siber, dari aspek kebijakan telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber Nasional (SKSN dan MKS). SKSN disusun sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing.

Ia menegaskan, upaya-upaya ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan dilaksanakan dengan sinergitas seluruh pemangku kepentingan, yang dalam hal ini adalah penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas (masyarakat) untuk bersama-sama mewujudkan keamanan siber Indonesia yang lebih baik.

Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo menyebutkan ada tiga hal yang menjadi tujuan launching CSIRT.

“Tujuannya, pertama untuk peningkatan kesadaran keamanan informasi, kedua mendorong kolaborasi dan sinergitas setiap TTIS, dan ketiga untuk memberikan persepsi yang sama pembentukan dan pembinaan penanganan insiden,” ucapnya.

Sementara itu, selepas pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) CSIRT, Mukti Ali dari Bappenas yang hadir sebagai narasumber memberikan paparan yang membahas Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal pada RPJMN 2025-2029.

Nampak hadir pada acara tersebut Waka BSSN, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BSSN, Kepala Daerah/Pejabat dari instansi yang menerima STR CSIRT, serta undangan lainnya.

 Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Kominfo 23 Tahun, Kembangkan Inovasi untuk Kedaulatan Digital dan Ekonomi Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika memperingati hari jadi ke-23. Penanda perjalanan panjang sejak terbentuk sesuai Keputusan Presiden No. 228/M pada 9 Agustus 2001.

Dalam momen peringatan tahun ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyampaikan lembaga yang membantu Presiden di sektor komunikasi dan informatka telah menjalankan peran sebagai penggerak transformasi digital di Indonesia, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam 23 tahun perjalanan ini, Kominfo terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Kami tidak hanya menjadi pengelola komunikasi, tetapi juga motor penggerak transformasi digital yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (13/09/2024).

Menghadapi berbagai tantangan global dan perkembangan teknologi yang makin pesat, Sekjen Mira Tayyiba menekankan transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, tetapi merupakan keharusan yang harus dihadapi oleh Indonesia.

“Kontribusi kami ke depan akan lebih kuat, lebih relevan, dan lebih inovatif. Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kominfo akan terus berinovasi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat memimpin di era digital ini dengan kedaulatan penuh,” tandasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan arti penting semangat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Demikian pula dengan kedaulatan digital yang menjadi  kunci untuk menjawab tantangan global dan menciptakan peluang baru bagi generasi mendatang.

“Semangat kita adalah semangat inovasi, memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi bangsa yang berdaulat secara digital,” tegasnya.

Dengan Semangat 23 Tahun Kementerian Kominfo, Sekjen Mira ingin mengajak seluruh jajaran dan pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dan berinovasi demi tercapainya Indonesia yang berdaulat secara digital.

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita bisa mencapai Indonesia Emas yang berdaulat di ranah digital. Ini bukan hanya mimpi, tapi tujuan yang bisa kita wujudkan bersama. Selamat Ulang Tahun, Kominfo! Selamat Ulang Tahun untuk Kita Semua!” ungkapnya.

Pembentukan Kementerian Kominfo bermula dari pengangkatan (Alm.) H. Syamsul Mu’arif sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam Kabinet Gotong Royong. Kala itu, memiliki peran sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen. Sebulan kemudian, tepatnya pada 13 September 2001, terbit Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001 yang menetapkan tugas, fungsi, kewenangan, serta struktur organisasi Menteri Negara Kominfo. Sejak tiga tahun terakhir, tanggal ini diperingati sebagai puncak Hari Ulang Tahun Kementerian Kominfo.

Seiring dengan semakin majunya teknologi dan semakin kuatnya penetrasi digital di Indonesia, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari transformasi digital ini untuk pengembangan ekonomi, sosial, maupun akses terhadap informasi.

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kominfo ini juga akan dirayakan oleh segenap sivitas Kominfo melalui puncak rangkaian Kominfo Karnaval 2024 yang akan digelar pada tanggal 20 September mendatang serta penerbitan buku “Satu Dekade Lompatan Digital: Menembus Batas, Merekat Persatuan” sebagai refleksi perjalanan Kementerian Kominfo selama sepuluh tahun terakhir.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Politeknik Siber dan Sandi Negara BSSN Sukses Menyelenggarakan WRECK-IT 5.0

 

Bogor, BSSN.go.id – Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) BSSN sukses menyelenggarakan acara “Wreck Information Technology 5.0” atau yang dikenal dengan WRECK-IT 5.0 yang dibuka dan berlangsung dari Kampus Poltek SSN, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (21/8/2024). Acara ini merupakan bagian dari komitmen Poltek SSN untuk menjalankan misi Program Studi Rekayasa Keamanan Siber dalam meningkatkan eksistensi serta memberikan edukasi tambahan kepada Taruna Poltek SSN dan masyarakat umum mengenai keamanan siber.

WRECK-IT 5.0 diinisiasi oleh Senat Korps Taruna Poltek SSN bekerja sama dengan Program Studi Rekayasa Keamanan Siber. Acara ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dan memperkuat posisi Poltek SSN sebagai institusi unggul dalam pendidikan keamanan siber.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, hadir memberikan keynote speech pada seminar utama. Dalam pidatonya, Pamungkas menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber untuk menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Deputi Pamungkas juga menyoroti peran penting BSSN dalam mendukung inisiatif Poltek SSN serta berbagai upaya dalam memajukan keamanan siber di Indonesia.

Kehadiran Deputi Pamungkas sebagai keynote speaker menjadi bukti nyata komitmen BSSN dalam mendorong kolaborasi antara lembaga negara dan institusi pendidikan dalam mencetak generasi penerus yang unggul di bidang teknologi dan keamanan siber. Pamungkas pun memberikan penekanan khusus pada pentingnya kolaborasi multi-sektoral dalam memajukan keamanan siber nasional.

Tahun ini, WRECK-IT 5.0 mengusung tema “50 Years of Cyber and Crypto Evolution: Empowering Youth to Lead the Technological Future” yang dipilih untuk memperingati 50 tahun berdirinya Poltek SSN. Selain kompetisi Capture the Flag (CTF) dan seminar tentang tren keamanan siber, acara ini juga menghadirkan berbagai pakar, seperti Andi Yusuf, Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN, serta perwakilan dari Huawei Indonesia sebagai pembicara.

WRECK-IT 5.0 berhasil menarik perhatian 1.233 peserta, yang terdiri dari 239 tim Reguler CTF, 74 tim Junior CTF, serta ratusan peserta seminar, webinar, dan workshop. Dengan kesuksesan ini, diharapkan Poltek SSN dapat terus memimpin pendidikan keamanan siber di Indonesia, dan generasi muda semakin terinspirasi untuk mengambil peran aktif dalam memajukan teknologi keamanan digital di masa depan.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

  1. Pelapor dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran melalui online di portal SP4N LAPOR! atau datang langsung ke tempat layanan SP4N LAPOR!.
  2. Petugas akan mencatat laporan yang disampaikan. Pelapor akan menerima tanda bukti penerimaan laporan penyalahgunaan atau pelanggaran dari petugas (apabila datang langsung ke layanan SP4N LAPOR!), atau melalui email balasan
  3. Patugas akan memproses pengaduan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dukung Industri Pusat Data, Pemerintah Siapkan Dua Kebijakan Afirmasi

Industri pusat data atau data center menjadi salah satu penggerak utama ekonomi dan teknologi di masa depan. Peningkatan pertumbuhan industri pusat data menjadi bagian dari strategi percepatan transformasi digital nasional. 

Guna memperkuat iklim investasi, meningkatkan persaingan usaha, dan menjawab kebutuhan publik melalui inovasi sektor industri pusat data, Pemerintah berkomitmen menghadirkan terobosan kebijakan afirmatif karena potensi Indonesia sebagai hub dalam industri pusat data regional dan internasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Pemerintah akan memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Lingkup Publik.

“Dengan kedua ketentuan ini, kami yakin dapat menghadirkan penyediaan layanan yang andal, melindungi kepentingan nasional, dan memperkuat potensi pasar industri penyedia pusat data,” jelasnya dalam Data Center Industry Dialogue, di Jakarta Selatan, Rabu (11/09/2024).

Menteri Budi Arie juga membuka peluang bagi ketentuan yang mengatur pusat data sektor privat, yaitu PP PSTE dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) untuk Lingkup Privat. 

“Kedua ketentuan tersebut sedang dalam tahap penelaahan untuk memastikan nilai ekonomi industri pusat data dapat dioptimalkan,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan, revisi terbatas terhadap regulasi yang ada diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam beberapa norma kunci. Menurut Menteri Budi Arie, penyusunan kebijakan yang ramah industri merupakan upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang adil dan mendorong perkembangan industri yang lebih sehat.

“Ini mencakup klasifikasi data, akses sistem dan data elektronik untuk pengawasan dan penegakan hukum, serta fasilitas investasi terkait lahan, pasokan energi, dan energi hijau,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie berharap industri pusat data tumbuh dengan pesat dan menjadi pilar utama dalam agenda besar transformasi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

“Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri dan memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung investasi serta inovasi di sektor ini,” tegasnya.

Menteri Budi Arie mengapresiasi penyelenggaraan dialog bertema Data Center: The New Engine for Indonesia Economy untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam industri pusat data di Indonesia. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku industri dalam ekosistem pusat data di Indonesia, yang secara gigih terus memperjuangkan lompatan di sektor ini,” ungkapnya.

Data Center Industry Dialogue yang diselenggarakan CNBC Indonesia dihadiri Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, dan Presiden Direktur PT DCI Indonesia Otto Toto Sugiri. 

Biro Humas Kementerian Kominfo

Percepat Pemerataan Akses Internet, Menkominfo: Buka Kesempatan Setara

Pemerintah berupaya mempercepat pemerataan akses internet dengan membangun infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia. Pada saat bersamaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan upaya pemerataan akses internet selain mengikis kesenjangan digital juga akan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Indonesia.

“Kita perlu mengingat pentingnya menciptakan kesempatan yang setara dalam pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai transformasi digital yang inklusif dan memberdayakan,” tandasnya dalam Keynote Speech Datacomm Solution Day 2024 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/09/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo terus melakukan upaya memperkecil kesenjangan digital lewat program dan kebijakan strategis.

“Solusinya melalui upskilling dan reskilling, meningkatkan literasi digital masyarakat dengan pelatihan dan investasi sektor pendidikan. Juga memanfaatkan konstelasi satelit sebagai upaya menciptakan akses broadband yang aksesibel di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan penerapan solusi itu diperkuat melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sehingga bisa memfasilitasi transfer of knowledge dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

“Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1,” tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga menginisiasi beberapa program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Menteri Budi Arie menilai inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi. 

“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence,” jelasnya.

Sedangkan di tingkat lanjut, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik.  Semua upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri,” ungkap Menkominfo.

Saat ini di Indonesia, tingkat penetrasi internet terus bertumbuh dan mencapai 79,5% populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

Dalam Datacomm Solution Day 2024, Menkominfo Budi Arie Setiadi disampingi Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Aris Kurniawan. Tampak hadir Presiden Direktur Datacomm Diangraha Tan Wie Tjin, Pakar Teknologi Informatika Richardus Eko Indrajit, Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Pekalongan Kusuma Adi Achmad, dan  jajaran pimpinan Datacomm Diangraha.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Kepala BSSN Nilai Pentingnya Setiap Pihak Meningkatkan Kemampuan dalam Merespon dan Menanggulangi Insiden Siber

 




Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menilai pentingnya setiap pihak meningkatkan kemampuan dalam merespon dan menanggulangi insiden siber.

Dalam penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Kamis (5/9/2024), Kepala BSSN Hinsa Siburian menyebut ancaman siber baik bersifat teknis maupun sosial, akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

“Melalui metode teknis yang intrusif, serangan siber bersifat teknis bertujuan untuk mendapatkan akses ilegal ke dalam sistem elektronik. Diantaranya jaringan, server, dan aplikasi dengan target untuk menghancurkan, mengubah, mencuri, menyandera, dan memasukan data,” ujar Hinsa.

Dengan target sasaran tersebut, sambungnya, serangan dapat terjadi dalam beberapa jenis. Seperti malware stealer dan ransomware, web defacement, domain name server (DNS) attack, serta Dos dan DDOS.

“Berangkat dari hal tersebut, metode serangan yang digunakan bisa berupa advanced persistent attack. Biasanya serangan ini dilakukan oleh organisasi yang terstruktur, canggih, dan sistematis,” kata Hinsa.

Dijelaskannya lebih lanjut, metode serangan selanjutnya berupa artificial intelligence (AI). Cara ini dalam melakukan serangan cenderung memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Kemudian, phising dengan metode serangan menggunakan link tertentu untuk menjebak korban.

“Berdasarkan lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023, jenis dan metode serangan tersebut diprediksi menjadi ancaman di 2024 ini. Dengan urutan malware stealer dan ransomware, web defacement, DOS dan DDOS, advance persistent threat, dan phising,” jelas Hinsa.

Sedangkan untuk serangan siber bersifat sosial, Hinsa mengungkap, cenderung terjadi melalui lapisan jaringan logika dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa. Tujuannya untuk mempengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini, dan motivasi, sehingga merubah cara pikir, sistem kepercayaan, dan perilaku manusia.

“Itu terjadi selama tahun 2023. Ada 2.071.767 penanganan kasus konten negatif pada situs-situs web, dan sebanyak 1.553.642 terjadi pada media sosial. Dengan lebih kurang 2000 konten negatif diproduksi dalam sehari, terbanyak konten pornografi dan perjudian,” ungkap Hinsa.

Untuk itu ia menilai, dengan meningkatkan kemampuan dalam merespon dan menanggulangi insiden siber bagi setiap pihak, dapat terwujud keamanan siber yang handal. Lalu, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional, meningkatkan kekuatan dan kapabilitas keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal. Kemudian, mengutamakan kepentingan nasional dan mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab.

“Karena itu komitmen BSSN dalam melaksanakan perannya membangun SDM keamanan siber dan sandi dengan merumuskan standardisasi SDM, penyusunan regulasi, melakukan literasi, pengembangan kompetensi, memfasilitasi melalui sertifikasi SDM, monitoring dan evaluasi,” pungkas Hinsa.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Percepat Realisasi Transformasi Digital, Menteri Budi Arie Usulkan Optimalisasi PNBP

Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah melaksanakan percepatan transformasi digital. Sebagai agenda prioritas, upaya itu memerlukan dukungan alokasi anggaran yang memadai. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengusulkan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai strategi optimalisasi PNBP dan kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo ke depan.

“Rapat kerja ini merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta untuk merumuskan strategi yang tepat, guna mengoptimalkan pencapaian target PNBP dan anggaran Kementerian Kominfo ke depan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (04/09/2024).

Menurut Menteri Budi Arie alokasi anggaran Kementerian Kominfo mengalami peningkatan dari Rp8,09 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp24,13 Triliun pada tahun 2021, dan Rp26,37 Triliun pada tahun 2022. 

“Namun, pada tahun anggaran 2023, Pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp16,78 Triliun,” ungkapnya.

Tren realisasi PNBP Kementerian Kominfo memiliki kecenderunan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi PNBP Kominfo mencapai Rp25,54 Triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp25,45 Triliun. Tahun 2022, sebesar Rp27,12 Triliun, selanjutnya tahun 2023 mencapai Rp26,51 Triliun atau 105,74 persen dari target awal. 

“Untuk tahun 2024, hingga 31 Agustus 2024, realisasi PNBP Kementerian Kominfo tercatat sebesar Rp13,02 Triliun dengan target akhir tahun sebesar Rp25,58 Ttriliun. Pada tahun 2025, target PNBP Kementerian Kominfo ditetapkan sebesar Rp24,74 triliun,” jelas Menkominfo.

Namun demikian, menurut Menteri Budi Arie ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP. Terutama dari BHP Frekuensi yang turun dari 43 persen pada tahun 2022 menjadi 28,35 persen pada tahun 2024. 

“Untuk tahun 2025, izin penggunaan BHP Frekuensi diperkirakan hanya sebesar 3,32 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di angka 4 persen,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan dukungan dalam meningkatkan alokasi izin penggunaan PNBP.

“Guna memenuhi kebutuhan anggaran program prioritas yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dengan dana rupiah murni,” tandasnya.

Rapat kerja itu membahas kinerja Kementerian Kominfo selama Tahun Anggaran 2020-2024, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2025. Rapat juga membahas revisi anggaran APBN Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2024.

Dalam raker, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya maupun Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo. 

Tampak hadir Ketua Komisi Penyiaran Informasi Pusat Ubaidillah Sadewa, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, serta Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu.

Biro Humas Kementerian Kominfo