Atasi Kendala Pemadaman, Kotim Usulkan Tambahan Sarana Penanganan Karhutla

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap mengupayakan pemenuhan kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mulai dari peralatan pemadaman hingga pembangunan sumur bor. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan kebakaran, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menyampaikan komitmen tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi evaluasi penanganan darurat bencana karhutla dan kekeringan bersama Pemerintah Kabupaten Kotim serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Jumat malam (9/10/2026).

“Kami tadi berbincang dengan Wakil Bupati Kotim terkait kebutuhan penanggulangan karhutla. Disampaikan kebutuhan seperti sumur bor, selang, alkon dan lainnya. Intinya, kekurangan-kekurangan yang bisa kami bantu akan diupayakan,” kata Agustiar.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Kotim Hj. Irawati, S.Pd., M.AP., menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak untuk mendukung petugas di lapangan. Selain selang pemadam dan mesin alkon, Pemkab Kotim mengusulkan pembangunan embung, bantuan sumur bor, serta kendaraan operasional untuk menjangkau titik kebakaran.

Irawati menjelaskan, Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut menjadi wilayah yang memerlukan perhatian karena akses menuju lokasi kebakaran cukup terbatas. Petugas terkadang harus menggunakan sepeda motor, bahkan berjalan kaki untuk mencapai titik api.

Keterbatasan sumber air juga menjadi kendala tersendiri. Di sejumlah lokasi, upaya pengeboran hingga kedalaman sekitar 40 meter belum berhasil menemukan sumber air yang memadai untuk mendukung pemadaman.

“Kami juga mengusulkan pembangunan embung, kendaraan trail, serta bantuan sumur bor. Contoh di Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut, akses menuju lokasi kebakaran sangat terbatas. Petugas harus menggunakan sepeda motor, bahkan berjalan kaki untuk mencapai titik api,” ujar Irawati.

Gubernur meminta Pemkab Kotim segera menyampaikan surat permohonan resmi agar kebutuhan yang diusulkan dapat diproses. Menindaklanjuti arahan tersebut, BPBD Kotim diminta menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi aktual di lapangan dengan berkoordinasi bersama para camat.

Berdasarkan data BPBD Kotim, sejak Januari hingga 9 Oktober 2026 tercatat 1.366 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 2.135 hektare. Kecamatan Seranau mencatat luasan kebakaran terbesar, yakni 884 hektare, disusul Mentawa Baru Ketapang 457 hektare dan Baamang 419 hektare.

Pada periode yang sama, akumulasi titik panas (hotspot) mencapai 43.579 titik. Kondisi ini menambah tantangan penanganan, terutama ketika kebakaran terjadi jauh dari sumber air dan sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Asap dari kebakaran di Seranau dan Pulau Hanaut turut memengaruhi kawasan perkotaan Sampit serta mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit. Sementara itu, petugas gabungan masih melakukan pemadaman di sejumlah titik di sekitar permukiman untuk mencegah api meluas dan mengancam rumah warga.

Pemerintah Kabupaten Kotim berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman. Koordinasi lintas pemerintahan bersama TNI-Polri, BPBD, petugas pemadam kebakaran, dunia usaha, dan masyarakat terus diperlukan agar penanganan karhutla berjalan efektif.

Pemkab Kotim juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api.