Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: sampit

Press Release Webinar Satu Data Indonesia: Perencanaan Berbasis Data untuk Indonesia Emas 2045

DATA.GO.ID, JAKARTA – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia dengan tema Perencanaan Berbasis Data untuk Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga internasional untuk menjadi negara 5 besar di dunia, Indonesia tentu harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Dalam rangka mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan tersebut, data memiliki peranan yang sangat krusial. Oleh karena itu Satu Data Indonesia memiliki peran untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, mudah diakses dan dibagi-pakaikan, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Rudy S Prawiradinata, sebagai Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan berbasis data telah terbukti dalam menghadapi pandemi Covid19. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat signifikan, yaitu sebesar -2,07% (minus dua koma nol tujuh persen). Hal tersebut berhasil diperbaiki satu tahun setelahnya, pada akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional berhasil mencapai 3,06% (tiga koma nol enam persen). Bahkan di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi nasional meningkat di angka 7,07% (tujuh koma nol tujuh persen), rekor tertinggi selama 16 tahun terakhir. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah berhasil menahan kontraksi ekonomi dalam 2 tahun terakhir, buah dari perumusan dan implementasi kebijakan yang tepat berdasarkan data yang berkualitas.

Agar bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus bisa menghadapi 10 Megatren: Tantangan Masa Depan Dunia, yaitu :

  1. Demografi Global
  2. Urbanisasi Dunia
  3. Peranan Emerging Economies
  4. Perdagangan Internasional
  5. Keuangan Internasional
  6. Kelas Menengah
  7. Persaingan Sumber Daya Alam
  8. Teknologi
  9. Perubahan Iklim, Pandemi dan Bencana
  10. Perubahan Geopolitik

Untuk bisa menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun strategi penguatan 4 Pilar Pembangunan Indonesia 2045. Keempat pilar itu adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya dan menguasai iptek, ekonomi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan yang merata dan inklusif, serta negara yang demokratis, kuat dan bersih

Karena itu dalam Pidato Pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi telah menegaskan, “Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa, bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.” Dan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, tanggal 14 November 2019, Presiden Jokowi meminta Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi clearing house, yang akan memastikan bahwa semua program kegiatan pembangunan itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Uke Mohammad Hussein, Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/ Bappenas menjelaskan bahwa realita kondisi pengelolaan data saat ini masih belum ideal. “Sayangnya di saat ini, kita sama-sama tahu, masih ada silo-silo. Data itu masih tersebar di banyak instansi, sulit diakses, ada beberapa duplikasi, intreroperabilitasnya rendah, fokus pada sistem informasi (sehingga) terlalu banyak sistem informasi yang dibuat.” Walau belum ideal, tim Satu Data Indonesia telah melakukan banyak perbaikan yang bisa dirasakan manfaatnya.

Untuk bisa meningkat dari Middle Income Country menjadi High Income Country, Indonesia memiliki 4 Modal Dasar Utama yang membawa optimisme, yaitu Modal Geografi, Modal Sumber Daya Alam, Modal Budaya dan Pariwisata, serta Modal Demografi.

Sedangkan data empiris menunjukkan bahwa tidak banyak negara yang berhasil lolos dari Middle Income Trap (MIT). Dari total 101 negara Middle Income Country di tahun 1960, hanya 13 negara saja yang berhasil lolos menjadi High Income Country di tahun 2008. Salah satu yang akan difokuskan oleh pemerintah untuk lolos dari MIT adalah dengan mengoptimalkan modal demografi. “Satu yang paling penting adalah, momentum bonus demografi. Jadi kami di Bappenas akan menggunakan segala daya upaya untuk memanfaatkan bonus demografi ini,” tegas Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas.

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi mengingat realita kondisi pengelolaan data yang belum ideal. Dr.phil. Hendricus Andy Simarmata, ST, M.Si, Ketua Umum IAP (Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota), Dosen S2 PWK FT UI mengingatkan, “Sudahlah hentikanlah ego sektoral itu. Kan itu sudah banyak juga diskusi-diskusinya. Tetapi bagaimana cara kita membuat satu platform rencana yang sama.”

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sudarto, menambahkan, “Banyak sekali aplikasi di silo, ya zalimlah kita itu. Apakah itu perlu kita revisi? Jadi cara kita harus kita ubah. Kemudian tentunya tadi, data kita satukan.”

Hari Dwi Korianto sebagai Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pada intinya semua pihak sudah sepakat untuk mengubah cara pengelolaan data nasional menjadi lebih baik, “Sebenarnya setuju kita, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak as usual.”

Data yang berkualitas memiliki peran vital dalam mendukung terwujudnya kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran, tidak terkecuali dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sehingga penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian terhadap disrupsi dalam meningkatkan efektifitas dalam perencaan pembangunan nasional, serta mengeliminasi tantangan dan kendala yang ada melalui penguatan kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Melalui Webinar Satu Data Indonesia, diharapkan informasi mengenai kebijakan Satu Data Indonesia dapat terdiseminasi dengan baik, serta meningkatkan awareness khalayak umum mengenai pentingnya data dalam menopang perencanaan pembangunan nasional dan perumusan kebijakan. Sehingga, tidak hanya turut mengamati proses perumusan kebijakan yang ideal, masyarakat juga dapat mendapatkan maanfaat dari perumusan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/Bappenas

Sumber : https://data.go.id/berita/127/press-release-webinar-satu-data-indonesia-perencanaan-berbasis-data-untuk-indonesia-emas-2045

Capaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika

Dipublikasikan pada 2 days ago , Redaktur: Andrean W. Finaka, Riset : Yuli Nurhanisah / Desain : Nurhalimah Syafira /   View : 149

Indonesiabaik.id – Transformasi digital selama satu tahun terakhir direalisasikan dengan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengatasi masalah kesenjangan akses digital.

Capaian Pembangunan TIK

Pencapaian utama pembangunan bidang komunikasi dan informatika antara lain (1) pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial; (2) penyediaan layanan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa dan di daerah nonkomersial lainnya; (3) pembangunan Pusat Data Nasional (PDN); dan (4) penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet.

Dalam rangka pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial, pemerintah hingga akhir tahun 2021 telah melaksanakan survei lokasi baru Base Transceiver Station (BTS) 4G di 4.200 desa, dan telah membangun BTS di 3.465 desa dengan total BTS yang terbangun hingga akhir tahun 2022 sebanyak 7.082 desa. Melalui pembangunan BTS, masyarakat dapat menikmati layanan akses telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas secara daring.

Selain itu, dalam upaya penyediaan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lain-lain, hingga tahun 2021, pemerintah telah menyediakan akses internet baru di 15.556 lokasi. Pada tahun 2022, pemerintah akan melanjutkan penyediaan akses internet di wilayah nonkomersial agar tetap beroperasi pada lokasi existing yang sudah on air. Dengan demikian, total penyediaan akses internet selama periode 2020-2022 secara akumulasi adalah 16.391 lokasi.

Sumber : https://indonesiabaik.id/infografis/capaian-pembangunan-komunikasi-dan-informatika

Apa itu LAPOR! ?

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional.

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar:

  • Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
  • Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di Indonesia.

Jumlah pelapor per Januari 2019 adalah sebanyak 801.257 pengguna. Total laporan yang telah masuk sebanyak 1.389.891. Sumber laporan terbanyak melalui website diikuti oleh SMS, twitter dan aplikasi mobile

Fitur-fitur yang ada dalam SP4N-LAPOR!

  1. Anonim: Fitur yang bisa dipilih oleh pelapor yang akan membuat identitas pelapor tidak akan diketahui oleh pihak terlapor dan masyarakat umum.
  2. Rahasia: Seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik.
  3. Tracking id: Nomor unik yang berguna untuk meninjau proses tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh masyarakat

Sumber : https://lapor.go.id/tentang

Kemenkominfo apresiasi kesiapan Pemkab Kotim wujudkan Smart City

Sampit (ANTARA) – Kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam mewujudkan program Smart City atau Kota Cerdas, mendapat apresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Sampit ini sistem informasinya sudah lumayan, bahkan dalam beberapa hal sudah lebih maju dari sebagian besar kota-kota di Jawa. Contoh sederhana, alat presentasi di sini sudah modern pakai wireless, sementara di daerah lain masih sibuk pakai kabel. Saya juga kaget karena di sini sudah bagus,” kata Pembimbing Smart City Kemenkominfo RI, Wing Wahyu Winarno di Sampit, Senin.

Wing datang ke Sampit selaku pemateri bimbingan teknis penyusunan master plan Smart City tahap III. Bimbingan tahap I meliputi identifikasi masalah, tahap II rancangan solusi, sedangkan tahap III ini adalah “quick win” yaitu penyusunan program yang efeknya terasa dalam waktu dekat.

Wing mengakui, ekspektasi awal yang ada dalam pemikirannya berbeda dengan kondisi di lapangan. Dulunya Kotawaringin Timur dibayangkannya sebagai daerah seperti di kota-kota besar yang memiliki penduduk sangat padat, namun ternyata fakta di lapangan jauh berbeda.

Kondisi ini tentu perlu penyesuaian dalam hal program maupun solusi setiap permasalahan. Takaran kemajuan dan keberhasilan program juga tidak bisa disamakan dengan kondisi seperti di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Diakuinya, faktor-faktor penting tetap harus dipenuhi seperti internet harus ada di mana-mana. Beberapa daerah yang secara geografis susah dijangkau, harus menjadi prioritas. Selain itu, daerah wisata juga memerlukan infrastruktur yang perlu dipenuhi meski tidak dalam waktu singkat.

Namun akademisi Universitas Gadjah Mada ini menegaskan bahwa kemajuan bidang komunikasi dan informatika tidak didasarkan pada status kota besar atau kecil. Ide dan komitmen kuat mewujudkan program akan sangat berpengaruh dalam meraih keberhasilan.

Wing mencontohkan, Sragen adalah kota kecil di Jawa Tengah yang sudah menerapkan KTP digital pada 2008. Begitu juga Jembrana di Bali yang sudah maju dalam hal teknologi komunikasi dan informasi.

“Jadi yang penting ide. Saya apresiasi kemampuan SDM di Diskominfo Kotim ini sudah bagus. Yang perlu diperhatikan juga nanti adalah partisipasi masyarakat. Ini juga sangat penting supaya sejalan. Saya yakin Smart City di Kotim ini akan terwujud sesuai harapan,” ujar Wing.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur Multazam mengakui masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus dipenuhi, namun itu bukan menjadi beban. Pemerataan internet juga terus diupayakan karena juga terkait akses jalan dan listrik.

Menurutnya, pemerataan jaringan internet berbeda dengan pemerataan jalan dan listrik. Saat ini masih ada sekitar 43 desa belum tersambung listrik PLN sehingga juga berkaitan dengan upaya pemerataan jaringan internet.

“Muaranya untuk perbaikan pelayanan publik. Harapannya masyarakat dimudahkan dalam segala hal sehingga efektif dari sisi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Multazam.

Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Kotawaringin Timur, Rafiq Riswandi mengatakan bimbingan teknis tahap III ini fokus pada penetapan program unggulan. Tim mencari program yang mudah tetapi secara manfaat bisa cepat dirasakan masyarakat luas.

“Ini semua kita selaraskan dengan kebijakan percepatan pembangunan daerah. Ini juga terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa,” demikian Rafiq.

Pewarta : Norjani
Editor : Muhammad Arif Hidayat

Sumber : https://kalteng.antaranews.com/berita/584713/kemenkominfo-apresiasi-kesiapan-pemkab-kotim-wujudkan-smart-city

Kotawaringin Timur menuju Smart City

Kotawaringin Timur — Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Kotawaringin Timur 2022 di Aula Sei. Mentaya Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur, Rabu, (08/06/2022).

Dalam laporanya Kadis Kominfo Multazam menjelaskan, bahwa pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk sinkronisasi mewujudkan Smart City di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bimtek smart City tahap I dilakukan selama dua hari dari tanggal 8 dan 9 Juni 2022 dengan peserta dari unsur perangkat daerah, Akademisi, Keuangan/Bank, Rumah Sakit, Perusahaan Telekomunikasi, Komunitas dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

”Kabupaten Kotawaringin Timur di percaya oleh Kementerian Kominfo masuk 50 dari 514 kota atau Kabupaten se Indonesia untuk mengikuti Bimtek Smart City yang akan diadakan selama 4 gelombang dan di bulan Desember akan dilakukan kajian dan evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu Wabub menyebutkan, seiring  dengan  visi  pembangunan  daerah  dalam  RPJMD kabupaten Kotawaringin  Timur  tahun  2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin  Timur  yang  mandiri,  maju  dan  sejahtera”,  maka gerakan  menuju  smart  diharapkan dapat membawa perubahan percepatan ekonomi yang berkelanjutan, infrastruktur, dan tata ruang yang berkualitas, jaminan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya, reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, serta partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyakarat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan bimbingan teknis ini sebagai wadah untuk bersama-sama menggali ide dan gagasan serta ajang bertukar pikiran dalam menyusun master plan dan quick win yang akan menjadi pedoman bagi implementasi smart city di kabupaten kotawaringin timur. ”Dengan menerapkan inovasi dan teknologi layanan publik, akan lebih efisien efektif serta lebih transparan sehingga meningkatkan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu kesalahan informasi dapat diminimalisir secara cerdas dengan menerapkan solusi terukur,” paparnya. Wabup menambahkan, layanan publik yang dikemas dalam Smart City terbagi dalam enam dimensi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economi, Smart Living, Smart Society dan Smart Evironment.

”Kita harus optimis dan berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi semua stekholder agar benar terbangun baik Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Kota Cerdas.

Masih dikatakan Wabup, dengan terselenggaranya Bimtek Penyusunan Masterplan smart city Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, diharapkan meningkatkan pemahaman dan komitmen dari semua unsur dalam mewujudkan gerakan menuju Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai smart city. 

Pada kesempatan ini, Tim Pembimbing dari Kementerian Kominfo RI melakukan audiensi dengan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor. Pada kesempatan ini, Bupati Kotim menyampaikan komitmen beliau dalam acara bimbingan teknis ini serta mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan oleh Kementerian. Ada beberapa hal yang di catat dan menjadi masukan dalam rangka menyusun smart city yaitu Integrasi dan kolaborasi. Dan 2 hal ini menjadi kata kunci untuk kemudian di sesuaikan dengan RPJMD dan perkembangan kekinian Kabupaten Kotawaringin Timur. (admin)