KINERJA PELAKSANAAN APBN WILAYAH KERJA KPPN SAMPIT s.d 28 FEBRUARI 2023

Sampit, 28 Maret 2023 – Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, sampai dengan periode 28 Februari 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp38,69 M atau 12,84% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp465,75 M atau 417,70% (yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi perpajakan dan bea masuk yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya masih bersumber dari kondisi perekonomian yang terus membaik dan harga komoditas di wilayah Kab. Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Februari 2023, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Sampit mencapai Rp339,92M atau mengalami kenaikan sebesar Rp38,69M dibanding bulan
Februari 2022 (12,84 % yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang naik sebesar Rp37,47M (34,61% yoy), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik sebesar Rp50,26 M (39,07 % yoy), pajak perdagangan internasional Bea Masuk naik sebesar Rp142,68 juta (42,60 % yoy). Realisasi penerimaan PPh sampai akhir Februari 2023 sebesar Rp145,74M. Penerimaan PBB sebesar Rp3,1M, mengalami penurunan sebesar Rp7,691M (-71,25% yoy), sedangkan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp178,92M mengalami pertumbuhan Rp50,261M (39,07% yoy) sebagai akibat adanya penurunan restitusi PPN dikarenakan pemusatan tempat PPN terutang.

Realisasi penerimaan Bea Keluar sampai akhir Februari 2023 sebesar Rp2,753M, turun sebesar Rp41,05M (93,72% yoy), disebabkan turunnya nilai ekspor dan fluktuasi turunnya harga komoditas. Hal ini berbanding lurus dengan nilai total devisa ekspor, yang sampai dengan bulan Februari 2023 terealisasi sebesar USD6.687.116,27 turun sebesar USD14.190(67,97% yoy). Dana sawit mengalami kenaikan Rp3,09M (52,18% yoy) sebagai dampak fluktuasi harga komoditas CPO dan produk turunannya. Untuk penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp477,62 juta mengalami kenaikan 42,60% yoy sebagai dampak meningkatnya BC 2.5 (pengeluaran dari KB utk dijual di TLDDP). Sementara untuk total devisa impor sebesar Rp66,078M, mengalami kenaikan sebesar Rp6,02M (10,03% yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d bulan Februari 2023 mencapai Rp6,72 M atau mengalami penurunan Rp416,75 juta (-5,84 % yoy). Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang terealisasi sebesar Rp367,77 juta. Untuk PNBP Aset sampai dengan 28 Februari 2023 terealisasi sebesar Rp99,32 juta (9.03 %), khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, terealisasi sebesar Rp75,56 juta dengan penyumbang terbesar dari satker Kementerian Agama Kab. Kotawaringin Timur, Polres Kotim, dan KPP Pratama Sampit.

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp577,25M (13,53% dari pagu anggaran tahun ini sebesar Rp4,26T), mengalami kenaikan sebesar Rp465,74M (417,70% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU dan DBH yang mulai TA 2023 disalurkan melalui KPPN di daerah. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp58,807M (10,51% dari pagu), mengalami kenaikan sebesar Rp7,256M (14,07% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp33,08 M (11,86% dari pagu) naik 2,67% yoy, Belanja Barang mencapai Rp25,18M (10,59% dari pagu) naik 36,82% yoy, dan Belanja Modal mencapai Rp531,23 juta (1,24% dari pagu) turun 41,98% yoy.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp 518,44M (13,99% dari pagu), naik sebesar Rp458,49M (764,79% yoy). Kenaikan yang besar ini bersumber dari adanya realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan KPPN daerah mulai TA 2023. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran  mencapai Rp82,75M (13,09% dari pagu Rp632,27 M). Untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp331,77M (16,03% dari pagu Rp2,03T). Penyaluran Dana Transfer Khusus mencapai Rp17,06M (2,59% dari pagu Rp657,6M) naik 8,7M (104,6% yoy). Sedangkan Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp86,85M (23,38% dari pagu Rp371,41 M), naik Rp35,24M (68,30% yoy).

Current Issue

1. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai daerah dalam rangka desentralisasi. KPPN Sampit menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) mulai Tahun Anggaran 2023.
2. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
3. Dalam rangka memperingati 115 tahun Lelang Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencanangkan Inovasi Lelang Produk UMKM dalam bentuk “Kedai Lelang UMKM tahun 2023”. KPKNL akan melanjutkan program Pemberdayaan UMKM melalui lelang produk UMKM.  Lelang UMKM diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk menjadi wadah dalam  memasarkan atau memperkenalkan produk yang dimiliki secara luas dengan gratis. KPKNL Pangkalan Bun telah melaksanakan Focus Group Discussion bersama Dinas Koperasi & UKM Pemda Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Sukamara, dan Seruyan serta dengan para pelaku UMKM di Kab. Kotawaringin Barat yang bertujuan untuk mempersiapkan pemasaran produk UMKM melalui platform go.id.

Sumber : KPPN Sampit