Dampak Karhutla Jadi Perhatian, Bupati Kotim Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap serta kondisi kekeringan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terutama terkait kesehatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Bupati Kotim H. Halikinnor, S.H., M.M., meninjau pelayanan di RSUD dr. Murjani Sampit, Kamis (15/10/2026), untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi potensi peningkatan kebutuhan pelayanan.

Dalam peninjauan tersebut, Halikinnor memantau kesiapan sarana, peralatan, dan tenaga kesehatan. Ia juga berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengakses layanan untuk mendengar kondisi serta kebutuhan mereka, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal di tengah situasi lingkungan yang perlu diwaspadai.

Bupati menegaskan, penanganan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh, tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga melalui puskesmas di setiap wilayah.

“Penanganan ISPA dan diare harus dilakukan secara cepat dan optimal. Tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas. Saya meminta seluruh fasilitas kesehatan memastikan kesiapan tenaga medis, sarana, dan sistem pelayanannya agar masyarakat bisa mendapatkan pertolongan sedini mungkin,” tegas Halikinnor.

Menurutnya, puskesmas memiliki peran penting dalam mendeteksi gejala, memberikan penanganan awal, serta merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan. Karena itu, koordinasi antara rumah sakit dan puskesmas perlu diperkuat agar penanganan pasien berlangsung cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.

Selain kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan, persoalan air bersih di tengah kondisi kering juga menjadi perhatian Bupati. Di sejumlah wilayah, intrusi air laut dapat menyebabkan sumber air menjadi payau sehingga kualitas air yang digunakan masyarakat perlu diwaspadai.

“Saya sudah memerintahkan instansi terkait untuk berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, hingga desa guna mendata kebutuhan air bersih masyarakat. Kita harus mengetahui wilayah yang mengalami kesulitan air dan jumlah kebutuhan di lapangan, sehingga langkah penanganan dan penyalurannya bisa dilakukan secara tepat sasaran,” ujar Halikinnor.

Melalui peninjauan tersebut, Bupati meminta perangkat daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi sesuai kondisi di lapangan. Upaya ini diharapkan memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan dan akses air bersih yang dibutuhkan di tengah dampak karhutla dan kondisi kekeringan.