Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Berita

Percepat Realisasi Transformasi Digital, Menteri Budi Arie Usulkan Optimalisasi PNBP

Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah melaksanakan percepatan transformasi digital. Sebagai agenda prioritas, upaya itu memerlukan dukungan alokasi anggaran yang memadai. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengusulkan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai strategi optimalisasi PNBP dan kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo ke depan.

“Rapat kerja ini merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta untuk merumuskan strategi yang tepat, guna mengoptimalkan pencapaian target PNBP dan anggaran Kementerian Kominfo ke depan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (04/09/2024).

Menurut Menteri Budi Arie alokasi anggaran Kementerian Kominfo mengalami peningkatan dari Rp8,09 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp24,13 Triliun pada tahun 2021, dan Rp26,37 Triliun pada tahun 2022. 

“Namun, pada tahun anggaran 2023, Pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp16,78 Triliun,” ungkapnya.

Tren realisasi PNBP Kementerian Kominfo memiliki kecenderunan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi PNBP Kominfo mencapai Rp25,54 Triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp25,45 Triliun. Tahun 2022, sebesar Rp27,12 Triliun, selanjutnya tahun 2023 mencapai Rp26,51 Triliun atau 105,74 persen dari target awal. 

“Untuk tahun 2024, hingga 31 Agustus 2024, realisasi PNBP Kementerian Kominfo tercatat sebesar Rp13,02 Triliun dengan target akhir tahun sebesar Rp25,58 Ttriliun. Pada tahun 2025, target PNBP Kementerian Kominfo ditetapkan sebesar Rp24,74 triliun,” jelas Menkominfo.

Namun demikian, menurut Menteri Budi Arie ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP. Terutama dari BHP Frekuensi yang turun dari 43 persen pada tahun 2022 menjadi 28,35 persen pada tahun 2024. 

“Untuk tahun 2025, izin penggunaan BHP Frekuensi diperkirakan hanya sebesar 3,32 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di angka 4 persen,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan dukungan dalam meningkatkan alokasi izin penggunaan PNBP.

“Guna memenuhi kebutuhan anggaran program prioritas yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dengan dana rupiah murni,” tandasnya.

Rapat kerja itu membahas kinerja Kementerian Kominfo selama Tahun Anggaran 2020-2024, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2025. Rapat juga membahas revisi anggaran APBN Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2024.

Dalam raker, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya maupun Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo. 

Tampak hadir Ketua Komisi Penyiaran Informasi Pusat Ubaidillah Sadewa, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, serta Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Kominfo Apresiasi Konsistensi Perusahaan Jaga Keamanan Data Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital sebagai bentuk pelindungan terhadap masyarakat. Pada saat bersamaan terus menyiapkan regulasi untuk meningkatkan pelindungan data digital termasuk mencegah serangan siber dengan peningkatkan adopsi teknologi digital.

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengapresiasi perusahaan digital yang mematuhi regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen, termasuk penanganan aduan konsumen terhadap pelayanan digital.

“Kita sangat mengapresiasi company yang memberikan proteksi terhadap data-data konsumen. Ini saya kira salah satu langkah yang cukup baik, karena isu cyber security dalam financial services ini menjadi sangat krusial,” ungkapnya usai menghadiri VIDA Executive Summit 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (03/09/2024).

Menurut Wamen Nezar Patria serangan siber banyak berdampak terhadap dunia bisnis digital. Apalagi nilai kerugian yang dihasilkan mendorong Pemerintah senantiasa mengembangkan ekosistem digital yang sehat dan punya daya tahan terhadap serangan kejahatan siber. 

“Kementerian Kominfo terus berupaya bersama ekosistem bisnis digital yang ada di Indonesia untuk terus memperbaiki baik pada tingkat teknologi maupun pada level regulasi,” tandasnya.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan kunci dalam VIDA Executive Summit 2024, Wamenkominfo menjelaskan serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia namun di seluruh dunia dengan peningkatan signifikan. Berdasarkan data National Cyber Security Index tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-49 keamanan siber dari 176 negara. 

“Sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia masuk peringkat lima besar. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara mencatat ratusan juta serangan siber terhadap Indonesia setiap tahun. Pada tahun 2023 tercatat 279 juta serangan siber, sementara dibanding tahun sebelumnya serangan siber terhadap Indonesia makin naik dengan 24%,” ungkapnya.

Selain serangan siber, ada pula kejahatan siber seperti penipuan online. Wamen Nezar Patria menjelaskan upaya Kementerian Kominfo telah mengelola ratusan ribu aduan berkaitan dengan penipuan online lewat layanan cekrekening.id.

“Cekrekening.id sebagai sarana aduan masyarakat untuk melaporkan nomor rekening yang diduga menjadi sasaran tindak pidana penipuan, mencatat sebanyak 572 ribu aduan terkait fraud atau penipuan online yang masuk melalui kanal layanan cek rekening sepanjang tahun 2017 s.d 2024. Jenis fraud yang mendominasi adalah penipuan jual beli online dan investasi fiktif online,” tuturnya.

Guna memberikan perlindungan terhadap ekosistem digital, melakukan penegakan hukum, dan pencegahan kegiatan siber, Kementerian Kominfo juga telah menyusun sejumlah regulasi . 

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengelola aktifitas di ranah elektronik dan digital agar lebih aman dan terpercaya,” tandas Wamenkominfo Nezar Patria.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Lakukan Pengecekan Kesiapan Satgas Pengamanan Siber dan Sandi untuk HLF MSP-IAF 2024

 

Bali, BSSN.go.id – Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum dan High Level Forum Multi Stakeholder Partnership yang digelar pada 1-3 September 2024 di Bali. Melalui kedua event ini dapat menjadi momentum bagi indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektoral.

BSSN menjadi bagian dalam perhelatan internasional tersebut. Sebagai pengampu keamanan siber dan sandi BSSN berkolaborasi dengan TNI, Polri dan juga lembaga terkait melakukan pengamanan di bidang  siber dan sandi dalam kegiatan tersebut.

Dalam rangka memastikan pengamanan siber dan sandi berjalan optimal, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel melakukan pengecekan kesiapan tim satuan tugas pengamanan siber dan sandi HLS MSP-IAF 2024 di tiga Lokasi yang akan dijadikan tempat terselenggaranya acara tersebut pada Sabtu (31/08/2024).

Pada kesempatan tersebut Dominggus Pakel menyampaikan bahwa BSSN siap mengamankan gelaran kegiatan tersebut.

“Kepada tim yang bertugas agar menjaga kesehatan, jaga kerahasiaan informasi, jalin komunikasi antar tim dengan baik,” pungkasnya.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Selenggarakan Pilot Project VVIP Program Tahap Ke-4 dan Live Hack Eksistensi 2024

 

Depok, BSSN.go.id – BSSN melalui Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan Pilot Project VVIP Program Tahap ke-4 dan Live Hack Eksistensi Tahun 2024 di Aula Roebiono Kertopati Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (30/8/2024).

Kegiatan Pilot Project VVIP Program dan Live Hack Eksistensi merupakan sebuah inisiatif dari BSSN yang bertujuan menciptakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di bidang keamanan siber. Dan fokus utama program ini adalah identifikasi kerentanan dan pemberian rekomendasi keamanan pada sistem elektronik milik penyelenggara sistem elektronik di lingkup publik.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN Andi Yusuf dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut Laksma TNI Bambang Suseno I. P., Kepala Pusat dan Informasi Kementerian Pertahanan yang diwakili oleh Kolonel CKE Damian Adhi Susatyo, Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara BSSN Tjahyo Khurniawan, serta peserta Pilot Project VVIP Program dan Live Hack Eksistensi Tahun 2024.

Dalam sambutannya Andi Yusuf menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk menguji dan memperkuat model kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di bidang keamanan siber.

“Hingga saat ini, telah dilaksanakan beberapa pilot project mulai dari tahap pertama yang melibatkan pemerintah Provinsi Bali bersama komunitas siber regional Bali, Pilot project tahap kedua yang melibatkan LKPP bersama Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali serta pegiat keamanan siber secara nasional, kemudian pilot project yang ketiga melibatkan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yopgyakarta bersama komunitas siber se-DIY dan pilot project keempat saat ini sedang berlangsung,” ujar Andi.

Andi juga berharap melalui pilot project ini, komunitas di lingkungan pertahanan dapat membantu mengidentifikasi kerentanan milik PSE di lingkungan pertahanan, sehingga deteksi dini terhadap kerentanan dan rekomendasi keamanan dapat diberikan secara cepat dan tepat.

“Kami berharap komunitas di lingkungan pertahanan dapat membantu mengidentifikasi kerentanan milik PSE di lingkungan pertahanan dan semoga upaya bersama ini dapat memberikan kontribuysi yang berarti dan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan siber Indonesia,” ucap Andi.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Faisal Yahya dan Tri Febrianto. Pada kesempatan itu, muncul sebagai juara pada kegiatan Pilot Project VVIP Program Tahap ke-4 dan Live Hack Eksistensi Tahun 2024 juara pertama diraih Tanto Nur Atmodjo dari TNI AU, juara kedua Fahmi Rolland Maulana dari TNI AL, juara ketiga Bilal Abdussalam dari Kementerian Pertahanan serta HackerBaik dengan kategori try harder diraih oleh Cahyo Ramdhani Wulamarisman dari TNI AU.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Wujudkan Indonesia Emas, Menteri Budi Arie: Seimbangkan Empat Sektor Digital Strategis

Sektor komunikasi dan informatika memiliki potensi besar dalam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor ini setara USD77 pada Tahun 2022 dan diharapkan mencapai USD130 pada Tahun 2025.

Guna menumbuhan potensi sektor komunikasi dan informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong pembangunan dan gerak pemangku kepentingan selaras dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.

“VID telah dirilis sebagai salah satu alternatif Peta Jalan Transformasi Digital Nasional bagi seluruh pemangku kepentingan. Terdapat empat sektor strategis yang menjadi fokus mencakup infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital,” jelasnya dalam Forum Group Discussion bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Selatan, Jumat (30/08/2024).

Menteri Budi Arie menekankan VID 2045 menjadi pemandu dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Menkominfo mendoring setiap pihak menyeimbangkan setiap upaya untuk mengembangkan empat sektor digital strategis.

“Saya selalu katakan bahwa empat bidang ini tidak boleh satu duluan melampaui yang lain, ini harus bareng-bareng, paralel. Kemajuannya harus sama, jangan sampai pemerintahannya sudah digital, masyarakat digitalnya problem,” tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, sektor telekomunikasi mendapatkan perhatian serius dalam VID 2045, khususnya berkaitan dengan penggelaran infrastruktur digital dengan mencakup tiga sasaran.

“Yang pertama adalah mobile broadband coverage per population ditargetkan mencapai 100% di rentang waktu Tahun 2030 s.d 2034. Yang kedua, 514 kabupaten dan kota dengan rata-rata kecepatan internet mencapai 1 Gbps di rentang Tahun 2040 s.d 2045,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan mobile broadband coverage di Indonesia saat ini di posisi 29 Mbps. Dengan penerapan VID 2045, diharapkan bisa mencapai target 1Gbps. Selain itu, kecepatan teknologi 6G akan dapat menjadi kisaran satu tera atau 1.000 Gbps. Selanjutnya, selama kurun waktu 21 tahun ke depan, Kementerian Kominfo juga berupaya meningkatkan rata-rata kecepatan unduh internet mobile broadband mencapai 760 Mbps.

“Untuk mencapai sasaran tersebut, Kominfo mendorong konektivitas melalui kombinasi berbagai teknologi seperti fiber to the home, fixed wireless acces, dan seluler diikuti adopsi teknologi IPv6 untuk konektivitas gigabit ethernet,” jelasmya.

Menteri Budi Arie menyebut strategi penggelaran jaringan melalui penerapan berbagi infrastruktur, penguatan skema Universal Service Obligation (USO) dan joint planning dengan operator telekomunikasi sebagai solusi.

“Terbuka pada berbagai pilihan teknologi seperti kombinasi teknologi nonteresterial network yang terkini dan penerapan regulasi bagi industri telekomunisasi untuk ciptakan iklim kompetisi yang sehat,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Firlie Ganinduto menyatakan diskusi mengenai pengembangan potensi sektor komunikasi dan informatika ini membahas aspek teknologi informasi, telekomunikasi hingga media digital.

“Peran sektor komunikasi dan informatika  ini sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kemajuan nasional,” ujarnya.

Menurut Waketum Firlie Ganinduto, digitalisasi dan transformasi digital memungkinkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas di berbagai sektor. Termasuk, layanan publik yang makin mudah diakses masyarakat berkat platform digital untuk memudahkan administrasi dan pelayanan.

“Belum lagi, sektor manufaktur di Indonesia kini lebih mampu bersaing di pasar global karena adopsi teknologi digital yang memungkinkan produksi lebih efisien dan berkualitas,” tuturnya.

Waketum Kadin menilai adopsi solusi digital baik dalam pemerintahan, bisnis maupun layanan publik. Indonesia akan dapat memperluas akses layanan dan mengurangi biaya operasional secara signifikan.

“Saya berharap kita bisa bekerjasama untuk merumuskan dan menerapkan solusi yang akan memajukan sektor komunikasi dan informatika. Saya percaya dengan kita bekerjasama akan membawa kita lebih dekat ke masa depan digital yang lebih efektif dan lebih baik kedepannya,” ungkapnya.

Dalam FGD Kadin Indonesia bertema “Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang di Sektor Komunikasi dan Informasi Indonesia”, Menkominfo Budi Arie hadir didampingi Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Slamet Santoso.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Satu Dekade Pemerintahan, Menkominfo: Layanan Digitalisasi Meningkat Signifikan

Pemerintah telah membangun infrastruktur digital dari hulu ke hilir. Program unggulan itu telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam mengadopsi layanan digitalisasi di semua sektor. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan pembangunan infrastruktur digital berlangsung secara masif selama dua periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

“Kita harus mengakui bahwa 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi sangat meningkat pesat digitalisasi yang diwujudkan selama masa pemerintahannya selama 10 tahun,” jelasnya dalam kunjungan ke Redaksi kompas.com di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, berbagai lompatan dan capaian digitalisasi harus menjadi fondasi bagi seluruh komponen bangsa untuk bekerja lebih keras di masa mendatang.

“Kita harus melompat lagi untuk 10 tahun ke depan, terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Di tengah capaian atas program dan kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika itu, Menkominfo menyatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah. Namun, menurutnya kepiawaian kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi bagian penting dalam mengatasi tantangan sejarah tersebut.

“Bahwa 10 tahun ini lompatannya luar biasa. Kalau kita fondasinya waktu itu tidak ditangani Pak Jokowi, belum tentu tercapai cita-cita negara,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie menekankan juga amanah Presiden Joko Widodo untuk fokus memberantas aktivitas ilegal di ruang digital seperti judi online.

“Bapak Presiden berpesan, satu, soal judi online harus dibereskan. Karena ini sangat meresahkan masyarakat, daya rusaknya terhadap ekonomi negara, ekonomi masyarakat dan keluarga sangat besar sekali,” ungkapnya.

Menurut Menkominfo, judi online sangat berbahaya untuk upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebagaimana menjadi Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak ambil bagian dalam pemberantasan judi online.

“Jadi, judi online ini ekonomi yang sangat buruk bagi masyarakat kita. Bahkan kemarin saya memimpin deklarasi dan menyaksikan penandatangan pakta integritas. Saya minta semua platform, semua Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menandatangani pakta integritas untuk tidak memfasilitasi perjudian online di dalam sistem elektronik mereka,” jelasnya.

Dalam kunjungan ke Redaksi kompas.com, Menkominfo Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prabunindya Revta Revolusi dan Staf Khusus Menteri Sugiharto.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

 

NCE 2024-Indonesia Cross Sectoral Cyber Exercise #6: Komitmen BSSN Perkuat Keamanan Siber Nasional

 

 

Surabaya, BSSN.go.id – BSSN menyelenggarakan Indonesia Cross Sectoral Cyber Exercise #6 yang merupakan rangkaian National Cyber Exercise 2024 di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 20-22 Agustus 2024.

Kegiatan National Cyber Exercise yang merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional yang dapat memberikan manfaat penting dalam memperkuat keamanan siber nasional. Kegiatan pertama yaitu Indonesia Cross Sectoral Cyber Exercise dimaksudkan untuk mengevaluasi kesiapan stakeholder dari seluruh sektor yang diampu oleh  BSSN dalam melakukan penanganan insiden siber.

Kegiatan ini dibuka oleh Manggala Informatika Utama BSSN Rinaldy, serta diikuti oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT) serta Pengelola Sistem Elektronik (PSE). Pada kegiatan National Cyber Exercise #6 Indonesia Cross Sectoral Cyber Exercise menggunakan konsep tema Advanced Persistent Threat (APT).

Dalam sambutannya Rinaldy menyampaikan agar kita selalu meningkatkan kemampuan dalam merespon dan mengatasi insiden siber yang mengancam ruang siber nasional.

“Di era digital ini, ancaman siber semakin kompleks dan canggih. Oleh karena itu kemampuan kita dalam merespon dan mengatasi insiden siber harus selalu ditingkatkan,” ucap Rinaldy.

Rinaldy juga menyampaikan tujuan kegiatan ini yaitu untuk menguji kesiapan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kemampuan kita dalam menangani berbagai skenario serangan siber.

“Tujuan kegiatan ini untuk menguji kesiapan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kemampuan kita dalam menangani berbagai skenario serangan siber. Dengan melakukan simulasi yang dilakukan, diharapkan dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul,” harap Rinaldy.

Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Ryan Fabella dan Nikko Enggaliano Pratama. Peserta luring sebanyak 163, peserta daring sebanyak 348 orang. Total keseluruhannya sebanyak 511 orang, terdiri dari 121 stakeholder yang tersebar pada sektor Administrasi Pemerintahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kesehatan, Keuangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Industri dan Transportasi.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Kepala BSSN Ungkap Langkah Strategis Pengamanan Siber dalam Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

 

Yogyakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyoroti pentingnya ketahanan siber dalam menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa” yang berlangsung di Yogyakarta, pada Rabu (21/8/2024).

Rakor tersebut dipimpin oleh Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang menyampaikan bahwa sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan selama tahapan Pilkada.

“Stabilitas politik dan keamanan adalah kunci dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024, dan hal ini memerlukan kolaborasi erat dari seluruh sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Menkopolhukam.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSSN memaparkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh BSSN untuk mengamankan Pilkada Serentak 2024.

“Serangan siber bisa terjadi kapan saja, oleh karena itu BSSN mengambil peran aktif dalam pengamanan Pilkada 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi kami di bidang keamanan siber,” ungkapnya.

Salah satu inisiatif utama yang disoroti adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pengamanan Siber dan Sandi Pemilihan Kepala Daerah, yang bertugas menjaga keamanan siber di seluruh wilayah Indonesia selama penyelenggaraan Pilkada. Satgas ini terbagi dalam empat unit, yaitu Satgas Pengamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Komunikasi Publik. BSSN akan menugaskan tim Satgas di setiap provinsi untuk meningkatkan kesiagaan dan mempercepat koordinasi jika terjadi insiden siber.

“Kami berharap tim di lapangan dapat bekerja sama, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa setiap potensi ancaman siber dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” lanjut Kepala BSSN.

Dengan kolaborasi erat antara BSSN dan berbagai K/L, Kepala BSSN optimis bahwa integritas dan keamanan proses Pilkada 2024 akan terjaga.

“BSSN berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak yang terkait, agar Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan demokratis,” pungkasnya.

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari K/L Pusat, termasuk Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemensetneg, Setkab, KSP, serta perwakilan dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selain itu, turut hadir pejabat dari Pemerintah Provinsi dan Daerah, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Badan Kesbangpol, partai politik, serta tokoh agama dan masyarakat dari wilayah Jawa.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Mengembangkan Sistem Informasi Strategis Terintegrasi (SISTI) untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

 

Depok, BSSN.go.id – Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan siber, BSSN menilai bahwa data merupakan aset yang sangat berharga. Untuk itu, BSSN terus berupaya mendorong pemanfaatan data secara optimal dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pada Rapat Kerja BSSN Triwulan 2 Tahun 2024, tepatnya tanggal 25 Juli 2024 disampaikan paparan tematik unit kerja Sekretariat Utama yang disampaikan oleh Kepala Bagian Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan, Egia Kerta Anggara, S.ST., M.M. tentang optimalisasi peningkatan kinerja dukungan strategis pimpinan dalam pengelolaan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui Sistem Informasi Strategis Terintegrasi Badan Siber dan Sandi Negara. Rapat Kerja Triwulan 2 Tahun 2024 dihadiri oleh 145 orang, turut hadir Kepala BSSN, Wakil Kepala BSSN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Fungsional Ahli Utama, Pejabat Administrator, Fungsional Ahli Madya, Pejabat Pengawas, Tim Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan, serta Pengelola Anggaran.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik memiliki fungsi dalam pengumpulan dan pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan pimpinan. Informasi sendiri lahir dari data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. BSSN telah menyusun arsitektur data dan informasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dijalankan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Salah satu inisiatif strategis Biro Hukum dan Komunikasi Publik dalam pengelolaan informasi untuk pimpinan yaitu melakukan kolaborasi dengan seluruh unit kerja dalam mengembangkan Sistem Informasi Strategis Terintegrasi atau disingkat dengan SISTI. SISTI merupakan sistem informasi bagi Pejabat di lingkungan BSSN yang menyediakan informasi terintegrasi, teragregasi, dan terstruktur untuk mendukung analisis referensi pengambilan keputusan. SISTI menjadi bagian elemen penting dalam eksosistem digital di BSSN melalui penyediaan Excecutive Dashboard bagi pimpinan BSSN dan pihak lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan. Proses pengembangan SISTI masih terus berlangsung, oleh karena itu diperlukan kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh unit kerja BSSN dalam pengembangan SISTI sehingga memberikan kemanfaatan bagi organisasi dalam mendukung pengambilan keputusan organisasi yang berbasis data.

Dalam arahannya, Wakil Kepala BSSN Komjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra S.H. M.Si. menyampaikan bahwa pengembangan SISTI merupakan inisiatif strategis yang positif, oleh karena itu seluruh unit kerja harus memberikan dukungan penuh untuk pengembangan SISTI melalui inventarisasi secara cermat aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk operasionalisasi BSSN sesuai dengan tugas dan fungsinya, memperhatikan aplikasi yang exsiting, dan kebutuhan pengembangan aplikasi di tahun berjalan atau tahun mendatang secara terintegrasi. Pengelolaan aplikasi harus dilaksanakan secara tertib, rapi, dan aman sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Dinamika Pilkada, Menkominfo: Hindari Disinformasi dan Jaga Persatuan

Dinamika Pilkada, Menkominfo: Hindari Disinformasi dan Jaga Persatuan

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah memahami dan menghormati dinamika masyarakat menyusul pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menkominfo meminta ruang publik dijaga bersama agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan baik.

“Jangan sampai dinamika seputar pilkada ini memunculkan disinformasi, fitnah, atau kekerasan yang merugikan kepentingan umum. Kita semua akan rugi kalau itu terjadi,” ujar Menkominfo Budi Arie di Jakarta pada hari ini, Kamis (22/08/2024).

Menkominfo menilai kedewasaan dan kebesaran bangsa Indonesia dapat diukur dari bagaimana warga bangsa ini menyikapi perbedaan pendapat. Sikap demokratis serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan telah terlihat di masyarakat di tengah dinamika belakangan ini.

“Kita jaga persatuan dan kesatuan. Saya yakin hasilnya akan baik untuk semua pihak,” tuturnya.

Menurut Budi Arie, sikap pemerintah jelas dan tidak berubah, yakni akan melaksanakan segala aturan yang berlaku untuk Pilkada 2024.

Menkominfo menjelaskan hari ini DPR menyatakan tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aturan pilkada akan berlaku jika sampai 27 Agustus RUU Pilkada tidak disahkan oleh DPR.

“Pemerintah hanya akan taat dan patuh kepada aturan yang berlaku,” kata Budi Arie

Menkominfo juga menuturkan bahwa dinamika yang terjadi setelah putusan MK dan pembahasan RUU Pilkada di DPR mesti disikapi dengan bijak. Saat ini, fungsi yudikatif dan legislatif sedang berjalan yang diikuti dengan fungsi aspirasi dari publik dan media.

Pemerintah berharap dinamika di masyarakat tersebut bakal berujung pada pelaksanaan Pilkada 2024 yang demokratis, damai, dan aman. Pilkada serentak akan dihelat pada Rabu, 27 November yang akan datang, di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

BSSN Launching CSIRT Bersama, Antisipasi Maraknya Insiden Siber di Indonesia

 

 


 

Depok, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menjaga ketahanan dan keamanan siber nasional dengan kembali meresmikan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber di Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Kamis (22/8/2024).

Launching CSIRT kali ini menjadi launching tahap ketiga di tahun 2024 pada Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Sebanyak 18 CSIRT yang diluncurkan itu adalah CSIRT pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Kota Tasikmalaya, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Bukittinggi, Kota Bau Bau, Kota Banda Aceh, Kota Magelang, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Rumah Sakit Universitas Indonesia.

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa saat ini kehidupan tidak hanya ada di darat, laut, dan udara saja. Ada yang namanya dunia siber, dimana pada dunia siber tersebut terdapat peluang kesejahteraan, namun juga terdapat potensi ancaman yang dapat merugikan.

Lalu, bagaimana mengamankan ruang siber itu mengingat ada ancaman yang nyata-nyata akhir-akhir ini marak terjadi.

“Negara hadir dengan membentuk BSSN, kemudian BSSN sedang dalam proses membangun pasukan siber yang kita sebut CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS),” kata Hinsa.

“CSIRT dibentuk untuk mencegah, menangani, dan memulihkan insiden siber dalam organisasi,” ungkap Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Tahun 2017 itu lebih lanjut.

Hinsa pun menambahkan keamanan siber yang dilaksanakan itu untuk melindungi masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Ia menegaskan, dengan kerja sama dan kolaborasi akan memberikan berbagai peningkatan layanan. Diantaranya pemberian peringatan insiden keamanan siber, tanggap insiden siber, forensik digital, dan pemberitahuan imbauan keamanan.

Sementara itu Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo menyebutkan ada tiga hal yang menjadi tujuan launching CSIRT.

“Tujuannya, pertama untuk peningkatan kesadaran keamanan informasi dalam penanggulangan insiden bagi setiap sektor secara masif dan terstruktur dalam suatu pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber, kedua kolaborasi dan sinergitas setiap TTIS antar sektor guna memperluas wawasan penanggulangan insiden dan peluang kerja sama dalam keamanan informasi, serta ketiga memberikan persepsi yang sama dalam pembentukan dan pembinaan penanganan insiden bagi sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pembangunan Manusia,” ucapnya.

Sementara itu, selepas pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) CSIRT, Nitta Rosalin dari Kemendagri yang hadir sebagai narasumber memberikan paparan yang membahas peran TTIS pada keamanan siber di daerah.

Nampak hadir pada acara tersebut Pejabat BSSN, pejabat dari instansi yang menerima STR CSIRT, serta undangan lainnya.

 

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Menteri Budi Arie: Jadikan Soverign AI Langkah Strategis Lindungi Kepentingan Nasional

Kemampuan untuk menghasilkan produk kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dengan menggunakan infrastruktur, data, tenaga kerja, dan jaringan bisnis sendiri atau Soverign AI akan dapat memastikan pengembangan teknologi terbaru itu selaras dengan kepentingan nasional dan memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menekankan Sovereign AI penting sebagai langkah strategis dalam melindungi dan memajukan kepentingan nasional di era digital yang makin berkembang pesat. 

“Kita harus memastikan bahwa AI yang kita kembangkan mampu melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional kita. Sovereign AI adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa teknologi ini berfungsi dalam koridor yang sesuai dengan regulasi dan peraturan negara kita,” jelasnya dalam Lintasarta Cloudeka Sovereign AI Empowering Indonesia’s Future, di Jakarta Pusat, Rabu (21/08/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan penerapan Sovereign AI mendapatkan perhatian Pemerintah, karena pada tahun 2025, investasi sektor swasta diperkirakan mencapai USD200 Miliar.

“Selain itu, total investasi untuk teknologi terintegrasi antara AI dan cloud computing pada tahun 2030 diperkirakan mencapai USD397 Miliar. Ini adalah indikasi jelas betapa vitalnya teknologi ini bagi masa depan ekonomi dan keamanan digital kita,” tegasnya.

Menkominfo menjelaskan teknologi cloud computing memainkan peran sentral dalam pengembangan Sovereign AI. Menurutnya, cloud computing menyediakan infrastruktur yang memungkinkan pengembangan dan penerapan model AI secara efisien tanpa harus membangun dan mengelola pusat data secara fisik. 

“Hal ini sangat penting untuk memastikan akses, pemrosesan, dan penyimpanan data dengan kecepatan tinggi dan keamanan yang memadai,” tandasnya.

Namun di sisi lain, Menteri Budi Arie Setiadi mengingatkan tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan cloud computing di Indonesia. Mulai dari perbedaan tingkat penetrasi internet di beberapa wilayah, keterbatasan talenta digital cloud computing, dan isu keamanan data.

“Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu mengadopsi strategi implementasi cloud computing yang komprehensif, mendorong pengembangan infrastruktur cloud nasional, serta memastikan privasi dan keamanan data dengan standar keamanan siber yang ketat,” ungkapnya. 

Menkominfo juga mendorong seluruh pemangku kepentingan saling berkoneksi dan menampung berbagai masukan guna pengembangan AI yang inklusif, aman, dan terpercaya, sekaligus menjadikan AI berfungsi untuk manusia dan kemanusiaan. 

“Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga sangat penting untuk mempercepat inovasi dan investasi dalam teknologi cloud. Termasuk memperkuat ekosistem teknologi digital di Indonesia dan memajukan Sovereign AI sebagai bagian dari visi besar menuju masa depan digital yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam acara itu, tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mantan Menkominfo Periode 2014-2019 Rudiantara, CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, CEO Lintasarta Bayu Hanantasena, serta Head of Developer Program ASEAN and ANZ NVIDIA Deb Goswami.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Tumbuhkan Ekonomi Digital, Wamenkominfo Ajak Kembangkan AI untuk Layanan Publik

Pemerintah memberikan perhatian serius dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan adopsi AI agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Bersama stakeholder untuk memberikan pandangannya atas pengembangan AI, terutama bagaimana teknologi terkini ini, bisa kita optimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” ungkapnya dalam Diskusi Publik tentang Sarasehan Nasional AI di Sari Pasific Jakarta Pusat, Selasa (20/08/2024). 

Wamen Nezar Patria menyatakan beberapa lembaga pemerintah di Indonesia telah menerapkan teknologi AI untuk layanan publik pada masing-masing sektor. 

“Contohnya di Kementerian Kominfo sendiri mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi berita palsu atau hoaks yang beredar di ruang digital dengan teknologi yang kita sebut sebagai NLP (Natural Language Processing) dan juga memakai machine learning,” jelasnya.

Selain Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengembangkan chatbot berbasis AI untuk membantu wajib pajak mendapatkan informasi dan layanan terkait perpajakan dengan lebih mudah.

“Di Kementerian Kesehatan juga mengembangkan dan memanfaatkan AI dan teknologi kesehatan di bidang radiologi dan patologi di beberapa rumah sakit di Indonesia. Dan juga teknologi rontgen dada, CT Scan, otak dan juga patologi anatomi yang lain,” jelas Wamenkominfo.

Menurut Wamen Nezar Patria, pengembangan AI juga diterapkan dalam sejumlah layanan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan tujuan yang khusus.

“Misalnya memprediksi cuaca dan bencana, memprediksi pola lalu lintas. Ini paling banyak dipakai saat ini untuk memetakan traffic di jalan tol dan lain sebagainya sudah menggunakan AI termasuk mengatur lalu lintas pintu tol,” tuturnya.

Wamenkominfo mengapresiasi pemangku kepentingan dan mitra Kementerian Kominfo yang ikut melakukan kajian tematik tentang pengembangan AI di Indonesia.

“Kita harapkan forum ini menjadi wadah dan sarana untuk menampung berbagai macam masukan. Bersama mari kita wujudkan tata kelola AI yang aman, inklusif dan terpercaya demi Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju,” ungkapnya.

Dalam diskusi Sarasehan Nasional AI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato kunci secara virtual. 

Tampak hadir langsung Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Mochamad Agus Rofiudin, Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Sinta Dewi Rosadi, Director Government Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi, serta Ekonom INDEF Drajad Hari Wibowo.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Kominfo Siap Jatuhkan Sanksi terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran yang Terkait Judi Online

Jakarta, 9 Agustus 2024 – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kementerian Kominfo bakal menjatuhkan sanksi takedown atau pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang terkait dengan judi online.

“Pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi perjudian secara daring,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Terkini, ada 21 PJP dengan 42 Sistem Elektronik yang didaftarkan di Kementerian Kominfo.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.

Kementerian menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas perjudian.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kementerian Kominfo meminta para penyelenggara agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan Sistem Elektronik secara komprehensif dan mendalam untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya.

Hasil pemeriksaan internal/audit yang dimaksud diserahkan kepada Kementerian Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

“Dalam hal batas waktu 7 hari tersebut Kementerian Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Menkominfo Budi Arie.

Berikut data perusahaan penyedia jasa pembayaran dan nama sistem elektroniknya:

1. BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA – LOKET BANK JOGJA
2. ANADANA KODE NONTUNAI – MONY UANG ELEKTRONIK
3. ANADANA KODE NONTUNAI – MONY UANG ELEKTRONIC
4. SAHABAT KIRIM DIGITAL – EASYLINK
5. SAHABAT KIRIM DIGITAL – AYOLINX
6. SINAR MERAK SANTOSO SYARIAH – SMS PAY
7. INACASH LENTERA TEKNOLOGI – INACASH
8. SOLUSI PEMBAYARAN NASIONAL – SPNPAY
9. KREIGAN DIGITAL WESEL – NEXTRANS
10. NUSAPAY SOLUSI INDONESIA – NUSAPAY
11. SUNRATE COMMERCIAL SERVICES – SUNRATE
12. BANK NANO SYARIAH – AIRA MOBILE
13. KIRIMAN DANA PANDAI – KYRIM
14. BIMASAKTI MULTI SINERGI – WINPAY
15. ARASH DIGITAL REKADANA – SISTEM INTEGRATOR PEMBAYARAN LINTAS BATAS (CROSS BORDER PAYMENT) MENGGUNAKAN QRIS (QUICK RESPONSE INDONESIA STANDARD)
16. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK RAKYAT INDONESIA -INTERNET BANKING WEB BANK BRI
17. E2PAY GLOBAL UTAMA – E2PAY GLOBAL UTAMA
18. BIMASAKTI MULTI SINERGI – BINAPAYMENT
19. BIMASAKTI MULTI SINERGI – CIJPAY
20. BIMASAKTI MULTI SINERGI – PAYKALTIMTARA
21. BIMASAKTI MULTI SINERGI – KERIS
22. BIMASAKTI MULTI SINERGI – COOPAY
23. BIMASAKTI MULTI SINERGI – MADIUNPAY
24. BIMASAKTI MULTI SINERGI – DELTAPAY
25. E2PAY GLOBAL UTAMA – PT E2PAY GLOBAL UTAMA
26. E2PAY GLOBAL UTAMA -E2PAY
27. BIMASAKTI MULTI SINERGI -EKAPAY
28. BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA BUMI ARTHA – BANK EKA INTERNET BANKING
29. GPAY DIGITAL ASIA – GAJA
30. INTI DUNIA SUKSES – MITRA I.SAKU
31. VISI JAYA INDONESIA – EIDUPAY
32. BIMASAKTI MULTI SINERGI – BDS PAY
33. BIMASAKTI MULTI SINERGI – ABAF PAY
34. BIMASAKTI MULTI SINERGI – PANGANDARAN PAY
35. BIMASAKTI MULTI SINERGI – MAJA PAY
36. BIMASAKTI MULTI SINERGI – JOMBANG KITA
37. BIMASAKTI MULTI SINERGI – GRESIK PAY
38. BIMASAKTI MULTI SINERGI – GIANYAR PAY
39. BIMASAKTI MULTI SINERGI – GUNUNGKIDUL PAY
40. BIMASAKTI MULTI SINERGI – BANTEN PAY
41. FINNET INDONESIA – APLIKASI MITRA FINPAY
42. AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA – SHOPEEPAY

(*)