Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: kotawaringin timur

Press Release Webinar Satu Data Indonesia: Perencanaan Berbasis Data untuk Indonesia Emas 2045

DATA.GO.ID, JAKARTA – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia dengan tema Perencanaan Berbasis Data untuk Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga internasional untuk menjadi negara 5 besar di dunia, Indonesia tentu harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Dalam rangka mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan tersebut, data memiliki peranan yang sangat krusial. Oleh karena itu Satu Data Indonesia memiliki peran untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, mudah diakses dan dibagi-pakaikan, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Rudy S Prawiradinata, sebagai Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan berbasis data telah terbukti dalam menghadapi pandemi Covid19. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat signifikan, yaitu sebesar -2,07% (minus dua koma nol tujuh persen). Hal tersebut berhasil diperbaiki satu tahun setelahnya, pada akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional berhasil mencapai 3,06% (tiga koma nol enam persen). Bahkan di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi nasional meningkat di angka 7,07% (tujuh koma nol tujuh persen), rekor tertinggi selama 16 tahun terakhir. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah berhasil menahan kontraksi ekonomi dalam 2 tahun terakhir, buah dari perumusan dan implementasi kebijakan yang tepat berdasarkan data yang berkualitas.

Agar bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus bisa menghadapi 10 Megatren: Tantangan Masa Depan Dunia, yaitu :

  1. Demografi Global
  2. Urbanisasi Dunia
  3. Peranan Emerging Economies
  4. Perdagangan Internasional
  5. Keuangan Internasional
  6. Kelas Menengah
  7. Persaingan Sumber Daya Alam
  8. Teknologi
  9. Perubahan Iklim, Pandemi dan Bencana
  10. Perubahan Geopolitik

Untuk bisa menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun strategi penguatan 4 Pilar Pembangunan Indonesia 2045. Keempat pilar itu adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya dan menguasai iptek, ekonomi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan yang merata dan inklusif, serta negara yang demokratis, kuat dan bersih

Karena itu dalam Pidato Pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi telah menegaskan, “Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa, bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.” Dan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, tanggal 14 November 2019, Presiden Jokowi meminta Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi clearing house, yang akan memastikan bahwa semua program kegiatan pembangunan itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Uke Mohammad Hussein, Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/ Bappenas menjelaskan bahwa realita kondisi pengelolaan data saat ini masih belum ideal. “Sayangnya di saat ini, kita sama-sama tahu, masih ada silo-silo. Data itu masih tersebar di banyak instansi, sulit diakses, ada beberapa duplikasi, intreroperabilitasnya rendah, fokus pada sistem informasi (sehingga) terlalu banyak sistem informasi yang dibuat.” Walau belum ideal, tim Satu Data Indonesia telah melakukan banyak perbaikan yang bisa dirasakan manfaatnya.

Untuk bisa meningkat dari Middle Income Country menjadi High Income Country, Indonesia memiliki 4 Modal Dasar Utama yang membawa optimisme, yaitu Modal Geografi, Modal Sumber Daya Alam, Modal Budaya dan Pariwisata, serta Modal Demografi.

Sedangkan data empiris menunjukkan bahwa tidak banyak negara yang berhasil lolos dari Middle Income Trap (MIT). Dari total 101 negara Middle Income Country di tahun 1960, hanya 13 negara saja yang berhasil lolos menjadi High Income Country di tahun 2008. Salah satu yang akan difokuskan oleh pemerintah untuk lolos dari MIT adalah dengan mengoptimalkan modal demografi. “Satu yang paling penting adalah, momentum bonus demografi. Jadi kami di Bappenas akan menggunakan segala daya upaya untuk memanfaatkan bonus demografi ini,” tegas Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas.

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi mengingat realita kondisi pengelolaan data yang belum ideal. Dr.phil. Hendricus Andy Simarmata, ST, M.Si, Ketua Umum IAP (Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota), Dosen S2 PWK FT UI mengingatkan, “Sudahlah hentikanlah ego sektoral itu. Kan itu sudah banyak juga diskusi-diskusinya. Tetapi bagaimana cara kita membuat satu platform rencana yang sama.”

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sudarto, menambahkan, “Banyak sekali aplikasi di silo, ya zalimlah kita itu. Apakah itu perlu kita revisi? Jadi cara kita harus kita ubah. Kemudian tentunya tadi, data kita satukan.”

Hari Dwi Korianto sebagai Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pada intinya semua pihak sudah sepakat untuk mengubah cara pengelolaan data nasional menjadi lebih baik, “Sebenarnya setuju kita, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak as usual.”

Data yang berkualitas memiliki peran vital dalam mendukung terwujudnya kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran, tidak terkecuali dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sehingga penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian terhadap disrupsi dalam meningkatkan efektifitas dalam perencaan pembangunan nasional, serta mengeliminasi tantangan dan kendala yang ada melalui penguatan kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Melalui Webinar Satu Data Indonesia, diharapkan informasi mengenai kebijakan Satu Data Indonesia dapat terdiseminasi dengan baik, serta meningkatkan awareness khalayak umum mengenai pentingnya data dalam menopang perencanaan pembangunan nasional dan perumusan kebijakan. Sehingga, tidak hanya turut mengamati proses perumusan kebijakan yang ideal, masyarakat juga dapat mendapatkan maanfaat dari perumusan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/Bappenas

Sumber : https://data.go.id/berita/127/press-release-webinar-satu-data-indonesia-perencanaan-berbasis-data-untuk-indonesia-emas-2045

Capaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika

Dipublikasikan pada 2 days ago , Redaktur: Andrean W. Finaka, Riset : Yuli Nurhanisah / Desain : Nurhalimah Syafira /   View : 149

Indonesiabaik.id – Transformasi digital selama satu tahun terakhir direalisasikan dengan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengatasi masalah kesenjangan akses digital.

Capaian Pembangunan TIK

Pencapaian utama pembangunan bidang komunikasi dan informatika antara lain (1) pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial; (2) penyediaan layanan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa dan di daerah nonkomersial lainnya; (3) pembangunan Pusat Data Nasional (PDN); dan (4) penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet.

Dalam rangka pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial, pemerintah hingga akhir tahun 2021 telah melaksanakan survei lokasi baru Base Transceiver Station (BTS) 4G di 4.200 desa, dan telah membangun BTS di 3.465 desa dengan total BTS yang terbangun hingga akhir tahun 2022 sebanyak 7.082 desa. Melalui pembangunan BTS, masyarakat dapat menikmati layanan akses telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas secara daring.

Selain itu, dalam upaya penyediaan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lain-lain, hingga tahun 2021, pemerintah telah menyediakan akses internet baru di 15.556 lokasi. Pada tahun 2022, pemerintah akan melanjutkan penyediaan akses internet di wilayah nonkomersial agar tetap beroperasi pada lokasi existing yang sudah on air. Dengan demikian, total penyediaan akses internet selama periode 2020-2022 secara akumulasi adalah 16.391 lokasi.

Sumber : https://indonesiabaik.id/infografis/capaian-pembangunan-komunikasi-dan-informatika