Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: diskominfo

Presiden: Dunia Pers Tidak Sedang Baik-Baik Saja

Deli Serdang, Kominfo – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (09/02/2023). Menurut Presiden, saat ini isu kebebasan pers sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah karena saat ini semua pihak bebas membuat berita melalui berbagai platform digital.

“Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya tidak beredaksi, atau dikendalikan oleh AI (kecerdasan buatan),” ujar Presiden.

Menurut Presiden, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Situasi tersebut mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik pun makin hilang.

“Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan,” imbuhnya.

Masalah utama kedua, Presiden melanjutkan, adalah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Menurut Kepala Negara, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.

“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” jelasnya.

Kemudian masalah utama yang ketiga adalah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga. Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.

“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” tuturnya.

Untuk itu, Presiden mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” tandasnya.

Sumber : disini

FGD Pendampingan Penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Daerah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana menyelenggarakan kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) Pendampingan Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di Jakarta, Rabu (08/02). Acara ini dibuka oleh Analis Kebijakan Madya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Perwita Sari.

FGD ini diselenggarakan dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, diadakannya FGD ini sekaligus untuk penyampaian akun Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional.

Acara ini menghadirkan narasumber Koordinator Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan, Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Jusuf A. Simatupang; Analis Tata Kelola Keamanan Siber, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara Aris Munandar; dan Tim Ahli Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Bidang Tata Kelola Data Kementerian PPN/Bappenas Nuzulul Azizah.

 

Sumber : https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/fgd-pendampingan-penyusunan-arsitektur-spbe-instansi-pusat-dan-daerah

Perencanaan menggunakan Aplikasi SIPD.GO.ID

(Jakarta, 27 Januari 2023) Integrasi penyusunan perencanaan daerah sangat diperlukan saat proses transformasi digital. Bimbingan teknis ini di laksanakan dalam rangka integarasi perencanaan dengan satu data Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas di urusan statistk sektoral. Data-data yang di butuhkan dalam perencanaan akan berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan. Sesuai edaran yang di sampaikan melalui Telegram Dirjen Bina Pembangunan Daerah – Kemendari Nomor 600.6.4/533/Bangda tanggal 20 Januari 2023, kegiatan Bimtek ini dalam rangka menyamakan proses perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Kabupaten Kotawaringin Timur di hadiri oleh perwakilan Bappelitbangda dan Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur. Tempat Gedung Serba Guna, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, RT.6/RW.7, RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750Pelaksanaan tanggal 24 Januari 2023 secara hybrid, di lanjutkan dengan pertemuan langsung pada tanggal 27 Januari 2023 (Pukul 08.30 – 17.30 WIB). Kegiatan ini berupa latihan langsung melalui Aplikasi SIPD.GO.ID. Acara berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang tersedia. Kegiatan ini juga di hadiri oleh perwakilan Bappelitbangda dan Diskominfosantik Provinsi Kalteng, dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Akun untuk melengkapi input telah diberikan di sisi walidata. Badan Pusat Statistik akan menjadi bagian dari proses verifikasi data yang akan diinput oleh produsen data. Hak akses diberikan kepada Admin Daerah, Produsen Data, Pembina Data dan Wali Data. Kesimpulan dan saran dari hasil bimtek ini, yaitu Bimtek ini harus segera di implementasikan untuk proses perencanaan untuk Tahun Anggaran 2024. Sebagai leading sektor Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur bersama-sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan setup master pada aplikasi, dan melatih baik untuk OPD sampai dengan lapisan desa, serta Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. (Admin)  

Press Release Webinar Satu Data Indonesia: Perencanaan Berbasis Data untuk Indonesia Emas 2045

DATA.GO.ID, JAKARTA – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia dengan tema Perencanaan Berbasis Data untuk Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga internasional untuk menjadi negara 5 besar di dunia, Indonesia tentu harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Dalam rangka mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan tersebut, data memiliki peranan yang sangat krusial. Oleh karena itu Satu Data Indonesia memiliki peran untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, mudah diakses dan dibagi-pakaikan, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Rudy S Prawiradinata, sebagai Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan berbasis data telah terbukti dalam menghadapi pandemi Covid19. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat signifikan, yaitu sebesar -2,07% (minus dua koma nol tujuh persen). Hal tersebut berhasil diperbaiki satu tahun setelahnya, pada akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional berhasil mencapai 3,06% (tiga koma nol enam persen). Bahkan di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi nasional meningkat di angka 7,07% (tujuh koma nol tujuh persen), rekor tertinggi selama 16 tahun terakhir. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah berhasil menahan kontraksi ekonomi dalam 2 tahun terakhir, buah dari perumusan dan implementasi kebijakan yang tepat berdasarkan data yang berkualitas.

Agar bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus bisa menghadapi 10 Megatren: Tantangan Masa Depan Dunia, yaitu :

  1. Demografi Global
  2. Urbanisasi Dunia
  3. Peranan Emerging Economies
  4. Perdagangan Internasional
  5. Keuangan Internasional
  6. Kelas Menengah
  7. Persaingan Sumber Daya Alam
  8. Teknologi
  9. Perubahan Iklim, Pandemi dan Bencana
  10. Perubahan Geopolitik

Untuk bisa menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun strategi penguatan 4 Pilar Pembangunan Indonesia 2045. Keempat pilar itu adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya dan menguasai iptek, ekonomi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan yang merata dan inklusif, serta negara yang demokratis, kuat dan bersih

Karena itu dalam Pidato Pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi telah menegaskan, “Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa, bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.” Dan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, tanggal 14 November 2019, Presiden Jokowi meminta Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi clearing house, yang akan memastikan bahwa semua program kegiatan pembangunan itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Uke Mohammad Hussein, Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/ Bappenas menjelaskan bahwa realita kondisi pengelolaan data saat ini masih belum ideal. “Sayangnya di saat ini, kita sama-sama tahu, masih ada silo-silo. Data itu masih tersebar di banyak instansi, sulit diakses, ada beberapa duplikasi, intreroperabilitasnya rendah, fokus pada sistem informasi (sehingga) terlalu banyak sistem informasi yang dibuat.” Walau belum ideal, tim Satu Data Indonesia telah melakukan banyak perbaikan yang bisa dirasakan manfaatnya.

Untuk bisa meningkat dari Middle Income Country menjadi High Income Country, Indonesia memiliki 4 Modal Dasar Utama yang membawa optimisme, yaitu Modal Geografi, Modal Sumber Daya Alam, Modal Budaya dan Pariwisata, serta Modal Demografi.

Sedangkan data empiris menunjukkan bahwa tidak banyak negara yang berhasil lolos dari Middle Income Trap (MIT). Dari total 101 negara Middle Income Country di tahun 1960, hanya 13 negara saja yang berhasil lolos menjadi High Income Country di tahun 2008. Salah satu yang akan difokuskan oleh pemerintah untuk lolos dari MIT adalah dengan mengoptimalkan modal demografi. “Satu yang paling penting adalah, momentum bonus demografi. Jadi kami di Bappenas akan menggunakan segala daya upaya untuk memanfaatkan bonus demografi ini,” tegas Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas.

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi mengingat realita kondisi pengelolaan data yang belum ideal. Dr.phil. Hendricus Andy Simarmata, ST, M.Si, Ketua Umum IAP (Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota), Dosen S2 PWK FT UI mengingatkan, “Sudahlah hentikanlah ego sektoral itu. Kan itu sudah banyak juga diskusi-diskusinya. Tetapi bagaimana cara kita membuat satu platform rencana yang sama.”

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sudarto, menambahkan, “Banyak sekali aplikasi di silo, ya zalimlah kita itu. Apakah itu perlu kita revisi? Jadi cara kita harus kita ubah. Kemudian tentunya tadi, data kita satukan.”

Hari Dwi Korianto sebagai Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pada intinya semua pihak sudah sepakat untuk mengubah cara pengelolaan data nasional menjadi lebih baik, “Sebenarnya setuju kita, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak as usual.”

Data yang berkualitas memiliki peran vital dalam mendukung terwujudnya kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran, tidak terkecuali dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sehingga penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian terhadap disrupsi dalam meningkatkan efektifitas dalam perencaan pembangunan nasional, serta mengeliminasi tantangan dan kendala yang ada melalui penguatan kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Melalui Webinar Satu Data Indonesia, diharapkan informasi mengenai kebijakan Satu Data Indonesia dapat terdiseminasi dengan baik, serta meningkatkan awareness khalayak umum mengenai pentingnya data dalam menopang perencanaan pembangunan nasional dan perumusan kebijakan. Sehingga, tidak hanya turut mengamati proses perumusan kebijakan yang ideal, masyarakat juga dapat mendapatkan maanfaat dari perumusan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/Bappenas

Sumber : https://data.go.id/berita/127/press-release-webinar-satu-data-indonesia-perencanaan-berbasis-data-untuk-indonesia-emas-2045

Kemenkominfo apresiasi kesiapan Pemkab Kotim wujudkan Smart City

Sampit (ANTARA) – Kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam mewujudkan program Smart City atau Kota Cerdas, mendapat apresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Sampit ini sistem informasinya sudah lumayan, bahkan dalam beberapa hal sudah lebih maju dari sebagian besar kota-kota di Jawa. Contoh sederhana, alat presentasi di sini sudah modern pakai wireless, sementara di daerah lain masih sibuk pakai kabel. Saya juga kaget karena di sini sudah bagus,” kata Pembimbing Smart City Kemenkominfo RI, Wing Wahyu Winarno di Sampit, Senin.

Wing datang ke Sampit selaku pemateri bimbingan teknis penyusunan master plan Smart City tahap III. Bimbingan tahap I meliputi identifikasi masalah, tahap II rancangan solusi, sedangkan tahap III ini adalah “quick win” yaitu penyusunan program yang efeknya terasa dalam waktu dekat.

Wing mengakui, ekspektasi awal yang ada dalam pemikirannya berbeda dengan kondisi di lapangan. Dulunya Kotawaringin Timur dibayangkannya sebagai daerah seperti di kota-kota besar yang memiliki penduduk sangat padat, namun ternyata fakta di lapangan jauh berbeda.

Kondisi ini tentu perlu penyesuaian dalam hal program maupun solusi setiap permasalahan. Takaran kemajuan dan keberhasilan program juga tidak bisa disamakan dengan kondisi seperti di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Diakuinya, faktor-faktor penting tetap harus dipenuhi seperti internet harus ada di mana-mana. Beberapa daerah yang secara geografis susah dijangkau, harus menjadi prioritas. Selain itu, daerah wisata juga memerlukan infrastruktur yang perlu dipenuhi meski tidak dalam waktu singkat.

Namun akademisi Universitas Gadjah Mada ini menegaskan bahwa kemajuan bidang komunikasi dan informatika tidak didasarkan pada status kota besar atau kecil. Ide dan komitmen kuat mewujudkan program akan sangat berpengaruh dalam meraih keberhasilan.

Wing mencontohkan, Sragen adalah kota kecil di Jawa Tengah yang sudah menerapkan KTP digital pada 2008. Begitu juga Jembrana di Bali yang sudah maju dalam hal teknologi komunikasi dan informasi.

“Jadi yang penting ide. Saya apresiasi kemampuan SDM di Diskominfo Kotim ini sudah bagus. Yang perlu diperhatikan juga nanti adalah partisipasi masyarakat. Ini juga sangat penting supaya sejalan. Saya yakin Smart City di Kotim ini akan terwujud sesuai harapan,” ujar Wing.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur Multazam mengakui masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus dipenuhi, namun itu bukan menjadi beban. Pemerataan internet juga terus diupayakan karena juga terkait akses jalan dan listrik.

Menurutnya, pemerataan jaringan internet berbeda dengan pemerataan jalan dan listrik. Saat ini masih ada sekitar 43 desa belum tersambung listrik PLN sehingga juga berkaitan dengan upaya pemerataan jaringan internet.

“Muaranya untuk perbaikan pelayanan publik. Harapannya masyarakat dimudahkan dalam segala hal sehingga efektif dari sisi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Multazam.

Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Kotawaringin Timur, Rafiq Riswandi mengatakan bimbingan teknis tahap III ini fokus pada penetapan program unggulan. Tim mencari program yang mudah tetapi secara manfaat bisa cepat dirasakan masyarakat luas.

“Ini semua kita selaraskan dengan kebijakan percepatan pembangunan daerah. Ini juga terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa,” demikian Rafiq.

Pewarta : Norjani
Editor : Muhammad Arif Hidayat

Sumber : https://kalteng.antaranews.com/berita/584713/kemenkominfo-apresiasi-kesiapan-pemkab-kotim-wujudkan-smart-city

Kotawaringin Timur menuju Smart City

Kotawaringin Timur — Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Kotawaringin Timur 2022 di Aula Sei. Mentaya Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur, Rabu, (08/06/2022).

Dalam laporanya Kadis Kominfo Multazam menjelaskan, bahwa pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk sinkronisasi mewujudkan Smart City di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bimtek smart City tahap I dilakukan selama dua hari dari tanggal 8 dan 9 Juni 2022 dengan peserta dari unsur perangkat daerah, Akademisi, Keuangan/Bank, Rumah Sakit, Perusahaan Telekomunikasi, Komunitas dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

”Kabupaten Kotawaringin Timur di percaya oleh Kementerian Kominfo masuk 50 dari 514 kota atau Kabupaten se Indonesia untuk mengikuti Bimtek Smart City yang akan diadakan selama 4 gelombang dan di bulan Desember akan dilakukan kajian dan evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu Wabub menyebutkan, seiring  dengan  visi  pembangunan  daerah  dalam  RPJMD kabupaten Kotawaringin  Timur  tahun  2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin  Timur  yang  mandiri,  maju  dan  sejahtera”,  maka gerakan  menuju  smart  diharapkan dapat membawa perubahan percepatan ekonomi yang berkelanjutan, infrastruktur, dan tata ruang yang berkualitas, jaminan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya, reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, serta partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyakarat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan bimbingan teknis ini sebagai wadah untuk bersama-sama menggali ide dan gagasan serta ajang bertukar pikiran dalam menyusun master plan dan quick win yang akan menjadi pedoman bagi implementasi smart city di kabupaten kotawaringin timur. ”Dengan menerapkan inovasi dan teknologi layanan publik, akan lebih efisien efektif serta lebih transparan sehingga meningkatkan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu kesalahan informasi dapat diminimalisir secara cerdas dengan menerapkan solusi terukur,” paparnya. Wabup menambahkan, layanan publik yang dikemas dalam Smart City terbagi dalam enam dimensi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economi, Smart Living, Smart Society dan Smart Evironment.

”Kita harus optimis dan berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi semua stekholder agar benar terbangun baik Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Kota Cerdas.

Masih dikatakan Wabup, dengan terselenggaranya Bimtek Penyusunan Masterplan smart city Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, diharapkan meningkatkan pemahaman dan komitmen dari semua unsur dalam mewujudkan gerakan menuju Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai smart city. 

Pada kesempatan ini, Tim Pembimbing dari Kementerian Kominfo RI melakukan audiensi dengan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor. Pada kesempatan ini, Bupati Kotim menyampaikan komitmen beliau dalam acara bimbingan teknis ini serta mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan oleh Kementerian. Ada beberapa hal yang di catat dan menjadi masukan dalam rangka menyusun smart city yaitu Integrasi dan kolaborasi. Dan 2 hal ini menjadi kata kunci untuk kemudian di sesuaikan dengan RPJMD dan perkembangan kekinian Kabupaten Kotawaringin Timur. (admin)