Pemkab Kotim Tekankan Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Rafiq Riswandi, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa inovasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Inovasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadirkan pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat. Setiap perangkat daerah didorong agar mampu menciptakan terobosan dan solusi inovatif sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan tersebut juga menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Cok Orda Putra Legawa, S.Si., M.Sc., sebagai narasumber. Dalam materinya, ia menekankan pentingnya membangun budaya inovasi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan transformasi digital sebagai salah satu pengungkit utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Cok Orda Putra Legawa menjelaskan bahwa inovasi tidak hanya dimaknai sebagai penciptaan aplikasi atau teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan cara kerja, penyederhanaan proses pelayanan, serta kolaborasi antarperangkat daerah untuk menghasilkan layanan yang lebih efektif dan responsif.

“Budaya inovasi harus tumbuh di setiap organisasi perangkat daerah. Inovasi bukan sekadar mengikuti perlombaan, tetapi menjadi solusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan literasi digital, memperkuat kolaborasi, dan berani melakukan perubahan demi mendukung transformasi birokrasi yang lebih modern dan adaptif.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas turut tercermin dari berbagai capaian yang berhasil diraih. Di antaranya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,22 dengan kategori Baik, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,68 dengan predikat BB, Nilai SAKIP sebesar 65,49 dengan predikat B, Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,06, serta Indeks Inovasi Daerah sebesar 56,34 dengan predikat Inovatif.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta kompleksitas tantangan pembangunan menuntut inovasi dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan di unit kerja masing-masing, menyusun desain inovasi yang aplikatif, mengimplementasikannya secara terukur, hingga melakukan monitoring dan evaluasi agar inovasi yang dihasilkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah agar memberikan dukungan penuh terhadap implementasi inovasi yang lahir dari pelatihan tersebut, sehingga tidak berhenti sebagai dokumen atau konsep semata, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Dengan penguatan budaya inovasi dan pemanfaatan transformasi digital, Pemkab Kotim optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, mempercepat reformasi birokrasi, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.