Kunjungi Kotim, Menhut Tegaskan Pemerintah Tak Tinggal Diam Tangani Karhutla di Kalimantan

SAMPIT – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Sabtu (17/10/2026) malam.

Kedatangan Menteri Kehutanan disambut langsung oleh Bupati Kotim H. Halikinnor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), serta relawan penanganan karhutla di kawasan Lingkar utara, Jalan Ir. Soekarno, Sampit.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Halikinnor menyampaikan perkembangan terkini kondisi karhutla di Kotim, termasuk berbagai upaya mitigasi, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait.
Menanggapi kondisi tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah untuk mengendalikan karhutla, baik melalui operasi udara maupun pemanfaatan teknologi untuk membantu mengatasi dampak kabut asap.

“Kondisi Kalimantan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tantangan kita masih besar karena prediksi BMKG menunjukkan hujan alami di Kalimantan Tengah secara umum baru akan turun sekitar bulan November,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, upaya penanganan melalui udara terus diperkuat, antara lain dengan memperluas pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta menguji pemanfaatan teknologi penyemaian dry ice atau es kering untuk membantu mengurangi dampak kabut asap.

Menurutnya, uji coba teknologi dry ice di Sumatra Selatan sebelumnya menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jarak pandang dari 300 meter menjadi 2.800 meter serta penurunan indeks pencemaran udara. Pasokan dry ice juga telah disiapkan untuk mendukung operasi penanganan di wilayah Kalimantan Tengah.

Selain itu, pemadaman melalui udara menggunakan helikopter atau water bombing terus dioptimalkan dengan melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, serta dukungan pihak swasta. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jarak pandang yang memungkinkan operasi berlangsung secara aman.

Di samping penanganan teknis, Menteri Kehutanan menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan terjadinya karhutla sehingga pencegahan harus diiringi dengan tindakan tegas.

“Sekitar 99 persen kejadian karhutla ini adalah ulah manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum terus kita perketat. Puluhan izin perusahaan yang melanggar telah kita cabut atau bekukan, dan proses hukum bagi perorangan maupun korporasi akan terus berjalan,” tegas Raja Juli Antoni.

Lebih lanjut, pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga berkoordinasi untuk menertibkan lahan-lahan terlantar di Area Penggunaan Lain (APL). Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah lahan kembali menjadi sumber kebakaran serta mengurangi risiko karhutla pada masa mendatang.

Kunjungan kerja Menteri Kehutanan ini menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Sinergi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, pencegahan kebakaran, dan penegakan hukum diharapkan mampu menekan kejadian karhutla serta mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.