Diskominfo Kotim Gelar Uji Konsekuensi DIK, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Sampit, 9 November 2026 – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan Daftar Informasi Publik (DIP) perangkat daerah. Kegiatan berlangsung di Smart City Hub (SCH) Diskominfo Kotawaringin Timur, Sampit, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Cok Orda Putra Legawa, S.Si., M.Sc., serta diikuti oleh para kepala perangkat daerah atau pejabat yang mewakili dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam sambutannya, Cok Orda Putra Legawa menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlindungan terhadap informasi yang memang dikecualikan.

Ia menegaskan bahwa tidak semua informasi yang dimiliki pemerintah dapat dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Penetapan informasi yang dikecualikan harus dilakukan secara ketat dan terbatas, memiliki dasar hukum yang jelas, serta melalui pengujian konsekuensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Melalui kegiatan uji konsekuensi ini, kita ingin memastikan bahwa setiap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan benar-benar telah melalui pertimbangan yang cermat, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh PPID Pelaksana dapat memahami substansi informasi yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Identifikasi informasi harus dilakukan secara teliti dengan membedakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat, dengan informasi yang memenuhi kriteria untuk dikecualikan.

Menurutnya, sinergi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana menjadi hal penting dalam membangun kesamaan pemahaman serta standar pengelolaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.

Sebagai PPID Utama, Diskominfo Kotawaringin Timur memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan, membina, dan memastikan pengelolaan serta pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dihasilkan Daftar Informasi Dikecualikan yang tepat, terukur, memiliki landasan hukum yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.