Berita

Wakil Bupati Kotawaringin Timur meresmikan Kantor Unit Pelayanan Kas (UPK) Bank Kalteng di Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Jalan Jend.Sudirman Km.5,5 Sampit, Rabu (23/12/2020).

Dalam acara peresmian yang dihadiri oleh Forkopimda Kab.Kotim, Kepala SOPD Kab.Kotim serta para undangan lainnya. Direktur Bank Kalteng Cabang Sampit menyatakan bahwa pembukaan Kantor unit Pelayanan Kas (UPK) tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Bank Kalteng untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kabupaten kotawaringin Timur, sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sampit.

Dalam sambutan Bupati Kotawaringin Timur yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. HM. Taufiq Mukri, SH.,MM menyampaikan bahwa dengan adanya Kantor Unit Pelayanan Kas (UPK) Kantor Dinas Perhubungan Kab.Kotim ini, maka penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR) akan langsung masuk ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan tentunya dapat terkelola juga tercatat dengan baik serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber sumber Anggaran Pedapatan Belanja Daerah dan kedepannya jenis penerimaan retribusi lainnya juga secara bertahap akan dilakukan pengembangan.

Dengan dibukanya Kantor Unit Pelayanan Kas (UPK) Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan nantinya tidak hanya melayani pembayaran retribusi saja, tetapi juga melayani masyarakat dalam bertransaksi keuangan. (PIKP/Ira)

Pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Ibu. Hari ibu, selalu dirayakan setiap tahunnya sebagai penghargaan terhadap perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-92 di Gedung Wanita Sampit, Selasa (22/12/2020).

Tema Peringatan Hari Ibu ke 92 ini yaitu “Perempuan Penyemangat dan Garda Terdepan di Era New Normal” .
Turut hadir Bupati Kotawaringin Timur H. Supian Hadi, S.Ikom., ME, Kepala Dinas PPPAPPKB, Wakil Ketua Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Pengurus TP PPK Kab.Kotim, Pengurus dan Anggota Organisasi Wanita se-Kabupaten Kotawaringin Timur serta para undangan.

Peringatan Hari Ibu tahun ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2020 ini peringatan hari ibu tersebut dilaksanakan secara sederhana dan dilakukan sesuai protokol kesehatan mengingat wabah Pandemi Covid 19 di Kabupaten Kotawaringin Timur masih terus meningkat, maka peringatan Hari Ibu ke-92 Tahun 2020 sangat terbatas pesertanya yang diundang. Namun meskipun diperingati secara sederhana tetap bias berjalan dengan lancar dan sukses.

Melalui sambutannya Bupati Kotawaringin Timur mengucapkan selamat dan penghargaan kepada Gabungan Organisasi Wanita yang telah sukses melaksanakan acara Peringatan hari Ibu ke-92 Tahun 2020 di kabupaten Kotawaringin Timur. Terlebih saat ini masih diliputi situasi Pandemi Covid-19 yang membawa dampak sosial dan ekonomi serta membatasi aktivitas kita di segala lini kehidupan.

Pada acara tersebut juga dilakukan pemotongan kue dan penyerahan penghargaan kepada Ibu Fifit Novita Handayani yang terpilih menjadi perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perempuan Inisiator Indonesia di Tingkat Nasional. (PIKP/IRA)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur bekerjasama dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) serta Kementerian Kominfo RI menggelar Webinar dengan tema Vaksin Aman, Masyarakat Sehat, yang dilaksakanakan secara Virtual pada Rabu (2/12/2020).

Narasumber pada webinar ini yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Multazam, ST., M.MT dan Kepala UDD PMI Kabupaten Kotawaringin Timur dr.H. Yuendri Irawanto, M.Kes dengan dipandu oleh Moderator Nadira Rian Ghita.

tujuan webinar adalah untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit.

dr. Yuendri dalam paparannya menyampaikan bahwa tujuan dari vaksinasi itu untuk merangsang pembentukan anti penyakit sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut atau hanya sakit ringan. Prosesnya antigen yang diberikan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit akan tetapi mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibody.

Berdasarkan penelitian,95% efeksamping dari vaksin bersifat ringan,seperti nyeri pada bekas suntikan atau pun demam yang biasanya berlangsung paling lama 48 jam setelah divaksin.Demam sebagai efek samping sendiri adalah tanda vaksin berhasil memicu system kekebalan tubuh kita. Vaksin dipastikan aman dan ampuh sejak dari proses pengembangannya,sehingga memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada efek samping yang ditimbulkan.

Melalui webinar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait program vaksinasi dan Pemerintah juga ingin melibatkan masyarakat untuk mendukung program pemulihan kesehatan sehingga secara berangsur perekonomian juga akan pulih.(PIKP/Ira)

Bupati Kotawaringin Timur H.Supian Hadi, S.Ikom.,ME melantik Suparmadi, SE., MM sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Acara berlangsung di ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kotim, Kamis (1/10).

Menurut Bupati Kotim, Pj.Sekretaris Kotawaringin Timur ini akan menjalankan tugas selama tiga bulan sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Kotawaringin Timur. Pada rentang waktu tersebut akan dilakukan assesment untuk mengisi jabatan definitif Sekda Kotim. Harapannya setelah dilantik menjadi Pj Sekda, bisa segera menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, karena jabatan sebagai Pj Sekda juga memiliki kewenangan yang sama dan tidak berbeda dengan Sekda definitif.

Pada kesempatan tersebut Bupati Kotim juga melantik Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik H.Sutaman,SH.,MH sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pehubungan yang sudah memasuki masa purna tugas.

Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Timur bersama TNI, Polri gencar melakukan razia masker. Operasi protokol kesehatan ini menyasar pada pengendara baik mobil dan motor yang jika ditemukan tidak mengenakan masker maka akan diberhentikan petugas.

Hal ini dilakukan untuk menciptakan Kamseltibcar Lantas (Keamanan, Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas) dan ketertiban masyarakat khususnya pendisiplinan masyarakat dalam hal adaptasi kebiasaan baru.

Razia masker yang dilakukan secara intensif ini diharapkan bisa menguatkan kesadaran warga tentang pentingnya mencegah penularan Covid-19 dan semakin menyadarkan masyarakat pentingnya menggunakan masker, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah.

Apabila terdapat warga yang tidak menggunakan masker maka KTPnya akan diminta dan disuruh mengambil kembali ke Posko Tugas dan mereka akan mengisi blanko pelanggaran. Langkah itu bukan semata-mata untuk menghakimi. Melainkan upaya menyadarkan warga, agar mereka patuh dan tunduk pada aturan pemerintah. Karena perang melawan Covid-19, menjadi tanggung jawab bersama.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar Upacara Ikrar Netralitas ASN Dalam Pilkada 2020 dan Pelepasan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur bertempat di Halaman Kantor Bupati Kotawaringin Timur, Selasa (22/9/2020).

Selaku Inspektur Upacara Bupati Kotawaringin Timur H.Supian Hadi, S.Ikom., ME. Turut hadir para asisten Setda Kab.Kotim, para Staf Ahli Setda Kab.Kotim, Kepala SOPD, para Camat serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Upacara diikuti oleh ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Suasana pengucapan ikrar tampak khidmat. Ikrar netralitas ASN yang telah di ucapkan adalah supaya memantapkan secara psikologi para ASN untuk netralitas kepada salah satu pasangan Bupati atau Wakil Bupati supaya ASN jangan terpecah belah dalam hal membangun Kabupaten Kotawaringin Timur setelah atau pasca pada pemilihan nanti.

Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/20, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 bahwa ASN memiliki panduan terkait pelaksanaan Pilkada yang harus ditegakkan.

Menurut Bupati Kotawaringin Timur, ASN harus netral, dalam artian tidak boleh mengajak. Netralnya ASN berbeda dengan TNI dan Polri. Netralnya para ASN, mereka mempunyai hak pilih, jadi dalam menentukan pilihan dipersilahkan kepada mereka untuk memilih.

Pelaksanaan upacara peringatan HUT Pramuka Ke-59 di Kabupaten Kotawaringin Timur ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana biasanya dilaksanakan dengan jumlah peserta yang banyak. Namun karena masih situasi wabah pandemi Covid-19 upacara HUT Pramuka tahun 2020 ini di halaman Kantor Bupati Kotawaringin Timur dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, Kamis (17/9).

Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kabupaten Kotawaringin Timur H.Supian Hadi, S.Ikom.,ME.

Tema HUT Pramuka Ke-59 Tahun 2020 ini adalah Peran Gerakan Pramuka ikut Membantu Dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 dan Bela Negara.

Kegiatan penanggulangan wabah Covid-19 tersebut merupakan bukti eksistensi bahwa Gerakan Pramuka menjadi bagian penting dalam upaya bela negara Indonesia tercinta.

Pada kesempatan tersebut Bupati Kotawaringin Timur juga menyematkan Lencana Dharma Bhakti dari Kwartir Nasional kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kotawaringin Timur H. Halikinnor, SH., MM, Pemberian Penghargaan Pancawarsa kepada 25 orang dari unsur Pembina Pramuka dan Pemberian Tunggul Kwartir Ranting Tergiat kepada Tergiat 1. Kecamatan Pulau Hanaut, Tergiat 2 Kecamatan Baamang dan Tergiat 3 Kecamatan Parenggean.

Rapat Koordinasi Penegakan Hukum terkait Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Forkopimda, KPU Kab Kotim, Bawaslu Kotim serta Para perwakilan Calon Peserta.

Rapat dipimpin oleh Kepala Kesbangpol Wim RK Benung, S.Sos., MM dengan didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kotim Multazam, ST.,M.MT, bertempat di ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kotim, Kamis (17/9).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi mengenai PKPU, Perbawaslu, Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Visi :

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kotawaringin Timur dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun kedepan, Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2005-2025 adalah: ”Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”. Disingkat menjadi Motto Damai dan Mantap.

Misi :

1. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari

2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

3. Mengembangkan Industri Pengolahan

4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur

5. Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman

6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial

7. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa

8. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi

9. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman

10. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana

11. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

12. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Diskominfo menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian pengelola informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah serta pelayanan hubungan media di daerah;
2. Pengoordinasian pelayanan informasi publik dan penyediaan konten lintas sektoral, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
3. Pengoordinasian layanan komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center, serta pengembangan intranet dan pengaturan akses internet Pemerintah Kabupaten dengan mengacu kepada integritas dan keamanan informasi;
4. Pengoordinasian layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
5. Pengoordinasian layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan tingkat Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City Kabupaten;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten; dan
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai kewenangan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan operasional dan strategis, program, anggaran dan teknis di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah;
2. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang dan urusan adminitrasi dinas bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan strategis, program, anggaran serta teknis di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;
2. Mengelola dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan program, kegiatan, tugas, dan urusan administrasi dinas di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program operasional melalui media cetak maupun elektronik, forum ceramah, diskusi, audio visual dengan sarana mobil unit penyebaran informasi serta membina hubungan kerjasama dengan para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dari instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan program tahun berikutnya;
5. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana kerja dinas;
2. Pengoordinasian perencana dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
3. Pengoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi       ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perpustakan dan kearsipan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta barang daerah;
4. Pengoordinasian, pengendalian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
5. Verifikasi pertanggungjawaban kegiatan; dan
6. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
2. Mengelola kegiatan berupa pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan laporan, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan dan prosedur kerja serta perpustakaan;
3. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir pegawai;
5. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan program, umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;
7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan program tahun berikutnya;
8. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan mengenai tugas-tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
9. Melakukan tugas-tugas pekerjaan lainnya sesuai dengan petunjuk Kepala

Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Subbagian Umum dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas pokok pelayanan dan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan aset dan perlengkapan SKPD, humas, keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang umum dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional dan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk keperluan pelaksanaan tugas;
3. Pengelolaan pelayanan administrasi surat menyurat;
4. Pengelolaan bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
5. Pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan arsip serta menyiapkan proses penyusutan arsip dan dokumen;
6. Penyiapan data basis program untuk menyusun rencana kegiatan dan untuk menyusun rencana penyaluran serta pemantauan barang;
7. Pengelolaan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan laporan kinerja pemerintah, laporan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Pengolahan dan pemutakhiran data pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan, pengembangan karier pegawai, peningkatan kesejahteraan, dokumentasi, pemberian penghargaan dan penyiapan purnakarya (pensiunan);
9. Pengelolaan ketentuan perundang-undangan dan produk hukum di bidang kepegawaian khususnya, dan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, serta statistik daerah pada umumnya; dan
10. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.

Subbagian Umum dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai uraian tugas :

1. Mengelola bahan-bahan rencana program dan kegiatan untuk penyusunan operasional di bidang kesekretariatan;
2. Mengelola pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk keperluan pelaksanaan tugas, pelayanan administrasi surat menyurat, penyimpanan, penataan, pemeliharaan arsip, menyiapkan proses penyusutan arsip dan dokumen serta mengelola basis data untuk menyusun rencana penyaluran barang hingga memantau penyalurannya;
3. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan laporan kinerja pemerintah, laporan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Mengelola administrasi kepegawaian berupa dokumentasi pengolahan pemutakhiran data pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan dan pembinaan karier pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan purnakarya (pensiunan), penghimpunan bahan penataan organisasi, tatalaksana, dan analisis jabatan;
5. Menghimpun ketentuan perundang-undangan dan produk hukum yang dibuat oleh bidang kepegawaian khususnya, dan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, serta statistik daerah pada umumnya;
6. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi keuangan/anggaran, perencanaan program dan kegiatan SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan bahan dan data keuangan, pembayaran gaji, insentif, honorarium pegawai;
2. Penghimpunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
3. Penghimpunan, pengklarifikasian serta mengolah data dan bahan analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bendaharawan;
5. Penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran; dan
6. Penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :

1. Mengelola bahan, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
2. Mengelola bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
3. Mengelola administrasi keuangan berupa kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang, menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan dinas, koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
4. Mengelola bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akutansi, dan verifikasi keuangan;
5. Mengelola urusan perbendaharaan berupa pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan gaji pegawai, pengesahan dokumen anggaran, evaluasi realisasi anggaran;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
7. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
8. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; danMelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan II Tahun Anggaran 2020 di Aula Sei Mentaya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (7/7). Rapat dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs.H.M Taufiq Mukri,SH.,MM dan dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Camat se Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam sambutan Bupati Kotawaringin Timur yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. HM. Taufiq  Mukri, SH.,MM mengatakan bahwa RAKORDAL kegiatan Pembangunan ini merupakan amanat peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Rapat Koordinasi Pengendalian atau RAKORDAL kegiatan pembangunan ini juga merupakan forum untuk meningkatkan koordinasi serta perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahap selanjutnya. Hasil pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Triwulan II ini menjadi bahan evaluasi kinerja terhadap masing-masing kepala perangkat daerah.

Meski dalam suasana pandemi Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) tetap dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka langsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Pertemuan ini sebagai upaya implementasi  protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pertemuan tatap muka di era tatanan normal baru yang akan diterapkan secara bertahap.

Selama Triwulan ke II ini Pemerintah lebih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya adalah kebijakan anggaran sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah serta Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang penyesuaian belanja daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

Dengan demikian alokasi anggaran yang sudah ditetapkan pada murni tahun anggaran 2020 banyak mengalami pemangkasan pada program dan kegiatan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah, khusus pekerjaan fisik yang sudah direncanakan dibatalkan termasuk dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun 2020 kecuali DAK bidang Kesehatan dan Pendidikan demikian juga dengan belanja operasional seperti perjalanan dinas mengalami pemangkasan.

Memasuki Triwulan ke III (tiga) ini Pemerintah Daerah sudah melakukan  tahapan-tahapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Bupati Kotawaringin Timur meminta agar masing-masing Perangkat Daerah segera  menyusun perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 menyesuaikan dengan hasil rasionalisasi anggaran dan menyiapkan langkah-langkah penyusunan Anggaran 2021 dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi khususnya dalam penanganan dan dampak Covid-19.(PIKP)