Diskominfo Kotim usulkan pembangunan 35 BTS hingga ke pelosok

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengusulkan pembangunan menara telekomunikasi atau BTS (Base Transceiver Station) di 35 titik untuk peningkatan jangkauan internet hingga ke pelosok.

“Kita berharap dengan pembangunan 35 BTS itu maka pada 2025 nanti Kotawaringin Timur bebas dari wilayah yang dianggap blank spot dan lemah sinyal,” kata Kepala Diskominfo Kotawaringin Timur Marjuki di Sampit, Senin.

Usulan pembangunan 35 BTS itu terbagi dua, yakni 4 usulan disampaikan ke Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo, sedangkan 31 usulan lainnya disampaikan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

BAKTI merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAKTI pada 2024 ini sudah memprogramkan kegiatan pembangunan kembali beberapa BTS di wilayah-wilayah yang memang dianggap blank spot yaitu wilayah terpencil, terpencar dan terluar.

Marjuki menjelaskan, dari 168 desa di Kotawaringin Timur, saat ini ada 147 desa yang dianggap sinyalnya bagus, 8 desa blank spot atau belum ada sinyal dan sisanya lemah sinyal

“Kalau kategori lemah sinyal itu artinya sudah ada internet tapi sinyalnya kecil dan tidak menyebar sehingga perlu dilakukan penguatan,” timpalnya.

Empat usulan BTS yang disampaikan ke Direktorat Telekomunikasi yaitu berlokasi di Desa Rawasari Kecamatan Pulau Hanaut, Ganepo Kecamatan Seranau, Tumbang Kania Kecamatan Bukit Santuai, Biru Maju Kecamatan Telawang.

Marjuki bersyukur karena sudah ada tanggapan dari Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo. Rencananya Selasa (30/4) besok akan dilaksanakan klarifikasi secara daring dengan Diskominfo Kotawaringin Timur dan empat kepala desa yang desanya diusulkan dibangun BTS tersebut.

“Empat desa ini menjadi sampel. Harapan kita setelah klarifikasi dari Direktorat Telekomunikasi Kominfo ini daerah yang dianggap blank spot itu akan direalisasikan pembangunan BTS dan penguatan layanan internet di sana,” ujar Marjuki.

Sementara itu terkait 31 usulan yang disampaikan kepada BAKTI Kominfo, sebarannya mengacu kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, keagamaan dan lainnya yang merupakan usulan dari Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan lainnya.

Terhadap 31 lokasi ini dalam waktu dekat akan dilakukan tinjauan lapangan bersama oleh tim dari BAKTI Kominfo untuk mengecek apakah betul-betul di lokasi itu blank spot atau lemah sinyal. Setelah itu akan dievaluasi untuk diputuskan disetujui atau tidak.

Menurut Marjuki, penguatan layanan telekomunikasi sangat penting karena kebutuhan desa terhadap internet semakin tinggi. Selain untuk kepentingan aktivitas masyarakat, kini pelayanan di pemerintahan desa juga semakin banyak yang menggunakan digitalisasi dan online.

Dia mencontohkan, kewajiban pemerintah desa dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pelaporannya dilakukan secara online. Selain itu ada pula website desa yang menjadi bagian dari transparansi.

Aplikasi layanan desa ini baru dimiliki 33 desa. Marjuki berharap tahun ini semua desa sudah bisa menggunakannya dan ditargetkan pada 2025 nanti tidak ada lagi desa di Kotawaringin Timur yang tidak memiliki layanan internet.

Marjuki mengaku sudah menyampaikan paparan di Kementerian Kominfo terkait kondisi Kotawaringin Timur. Dia menegaskan bahwa semua akan terlayani dengan baik dalam hal kewajiban perangkat desa jika layanan internet sudah tersedia dengan baik.

“Seluruh digitalisasi organisasi perangkat daerah juga berinduk ke Diskominfo. Kami terus berupaya agar layanan internet di Kotawaringin Timur ini semakin baik sehingga bisa menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” demikian Marjuki.