Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kontribusi Nyata DFDD untuk Pembangunan Kotim yang Berkelanjutan

Pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari prinsip otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga infra/supranasional, ketentuan tersebut salah satunya meliputi hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Ditahun 2022 ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki ruang lingkup antara lain salah satunya adalah Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD), TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah dan juga ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan (DOKDK), serta Dana Desa (DD). untuk DAK dapat diuraikan kembali yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Untuk tahun 2022 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh dana TKD yang didalamnya terdapat penyaluran untuk DAK Non Fisik sebesar 84 Milyar yang dirinci dalam Transfer Dana BOS Reguler sebesar 73 Milyar, Transfer Dana BOP PAUD sebesar 6,8 Milyar, Transfer Dana BOP Kesetaraan sebesar 1,4 Milyar dan Transfer Dana BOS Kinerja sebesar 2,2 Milyar. Selain DAK Non Fisik terdapat juga Dana Desa sebesar 144 Milyar, dan DAK Fisik sebesar 86 Milyar.

Dana BOS diharapkan dapat membantu sekitar 70.822 siswa atau sekitar 473 Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama di wilayah Kotawaringin Timur. Dan juga 282 satuan pendidikan anak usia dini atau sekitar 10.349 siswa.

Sedangkan untuk Dana Desa yang disalurkan kepada 168 Desa di 17 Kecamatan lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai dengan pertengahan bulan november 2022 sudah tersalurkan sebesar kurang lebih 142 Milyar atau 98,68% dari pagu total 144 milyar. Dana Desa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam program perlindungan sosial berupa BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, dukungan pendanaan COVID-19 dan program sektor prioritas lainnya, bahkan dalam rangka menanggulangi dampak inflasi yang terjadi pada kuartal ke-III tahun 2022 ini, pemerintah melakukan banyak cara dengan banyak instrumen dimana salah satunya adalah penggunaan dana desa dalam bentuk realokasi dana desa yang tidak terserap untuk digunakan kembali oleh desa dalam bentuk kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain DAK Non Fisik dan Dana Desa, terdapat juga DAK Fisik yang merupakan salah satu instrumen lainnya yang juga sangat berperan penting dalam membantu pembangunan diseluruh Indonesia, ini juga berlaku untuk pembangunan di  kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk tahun 2022 Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan kurang lebih sebesar 86 Milyar yang digunakan untuk beberapa program kegiatan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Sampai dengan pertengahan bulan November 2022, realisasi penyaluran DAK Fisik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada kategori lancar dimana dari total anggaran DAK Fisik yang disediakan oleh pemerintah pusat, terdapat kegiatan pekerjaan DAK Fisik yang sudah dilakukan perikatan/kontraktual sebesar 81 Milyar dan sudah direalisasikan sebesar kurang lebih 60 Milyar atau sebesar 74,57% dari total pagu anggaran yang disediakan untuk DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 86 Milyar.

Kegiatan DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari dua macam yaitu DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Reguler, dimana DAK Fisik Penugasan menitikberatkan pada bidang irigasi dan pertanian terutama terkait program nasional yaitu tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan, sedangkan untuk DAK Fisik Reguler terbagi kedalam beberapa bidang seperti Air Minum, Jalan Reguler, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, serta Sanitasi.

Bidang yang menjadi fokus di tahun 2022 yang memiliki porsi pagu anggaran terbesar pertama adalah bidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan infrastuktur mulai dari PAUD, SD, SKB dan SMP yaitu sebesar 37 Milyar atau 43,35% dari pagu total DAK Fisik. Dilanjutkan porsi pagu anggaran terbesar kedua adalah DAK Fisik Reguler Bidang Jalan untuk kegiatan jalan reguler sebesar 19 Milyar atau 22,42% dari pagu total DAK Fisik.

Dari penjabaran diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2022 ini fokus pada pembangunan pendidikan maupun infrastruktur jalan. pembangunan pendidikan berfokus pada rehabilitasi ruang kelas, ruang tata usaha maupun laboratorium yang dimiliki oleh sekolah-sekolah SD, SMP di wilayah Kotawaringin Timur. Keseriusan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur untuk membangun sumber daya manusia melalui pembangunan infrastruktur pendidikan menjadikan prioritas di tahun 2022 adalah suatu pilihan pembangunan yang sangat tepat, dimana pembangunan di sektor pendidikan selain ditopang oleh penyaluran dana BOS yang digunakan untuk membiaya operasional sekolah, DAK Fisik membantu sektor pendidikan dalam melakukan peremajaan/perbaikan bangunan gedung sekolah maupun peningkatan kenyamanan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh para pengajar kepada murid-murid sebagai SDM masa depan yang akan membangun Kotawaringin Timur kelak. Ini penting untuk menjadi perhatian dikarenakan data BPS di tahun 2021 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kotawaringin Timur berdasarkan kelompok umur usia belajar (usia 5 s.d. 19 Tahun) sebanyak 112.548 jiwa, yang merupakan terbesar pertama se-Kalimantan Tengah.

Selain pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan menggunakan DAK Fisik, jalan menjadi prioritas kedua yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur. Dengan luas wilayah kurang lebih 16.796 KM² atau 10,94% dari luas total provinsi Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur menjadi Kabupaten terluas ketiga setelah Murung Raya seluas 23.700 KM² dan Katingan seluas 17.500 KM². Publikasi BPS di Kotawaringin Timur Dalam Angka 2022 memperlihatkan bahwa di tahun 2021 menurut Dinas Pekerjaan Umum tercatat baru 17,95% jalan yang telah teraspal atau kurang lebih baru sepanjang 363,32km jalan dari total sepanjang 2.024,05 km panjang jalan yang dikelola pemda.

Dengan program pembangunan jalan reguler pada kegiatan DAK Fisik dengan total anggaran 19 Milyar, memang masih sangat jauh dari kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh pemda dalam melakukan peremajaan/perbaikan jalan maupun penambahan jalan beraspal. Tetapi dengan memprioritaskan jalan sebagai pilihan kegiatan terbesar kedua di DAKFisik menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membangun akses jalur transportasi darat untuk kebutuhan masyarakat di Kotawaringin Timur.

Lalu bagaimana peran KPPN dalam bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timur?, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai perwakilan kementerian keuangan didaerah selalu berupaya tidak hanya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah tetapi juga memiliki peran sebagai finansial advisor bagi mitra kerjanya termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah. KPPN tersebar di seluruh Indonesia melayani tidak hanya Kementerian/Lembaga yang memiliki Kantor Vertikal di tiap-tiap kabupaten/kota tetapi juga melayani stakeholder baik itu Pemerintah Daerah, Perbankan, Lembaga Non Bank, maupun BUMN/BUMD lainnya. KPPN Sampit sendiri memiliki wilayah kerja mencakup 3 kabupaten besar di Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan.

KPPN Sampit memiliki tugas layanan salah satunya adalah layanan penyaluran DFDD. Dimana peran KPPN dan peran Pemda dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan DFDD ini menjadi kunci sukses keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Hubungan yang baik antara KPPN dan Pemerintah Daerah merupakan wujud nyata atas pelaksanaan undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sangat terasa dampaknya tidak hanya baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri melainkan juga untuk masyarakat sebagai stakeholder utama.

 

(Sutrisno, S.E., M.Ak. Kepala Seksi Bank KPPN Sampit)

 

0 komentar

Belum ada komentar

Tuliskan pesan/tanggapan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *