Berita

“Presiden tadi menyampaikan kepada Apple bagaimana bisa berpartisipasi dalam pengembangan smart city di IKN,” ungkapnya di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/04/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Apple optimistis untuk berinvestasi di Indonesia karena melihat peluang yang besar, termasuk pembangunan IKN. 

“Nanti akan ada pembicaraan yang lebih detil. Kementerian Kominfo akan mendukung penuh dan mengawal aspek standardisasi perangkat telekomunikasi,” tuturnya.

Menkominfo menyatakan komitmen CEO Apple untuk berinvestasi merupakan peluang besar agar menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global supply chain.

“Presiden juga menyampaikan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam global supply chain. Dan Apple menyambut baik. CEO Apple berkomitmen untuk terus ada di Indonesia. Dengan demikian Indonesia dapat menjadi bagian dari global supply chain untuk industri teknologi dengan menyediakan komponen,” jelasnya.

Menteri Budi Arie mengharapkan dari pertemuan tersebut akan dapat meningkatkan optimistme Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia dan Asia menjadi salah satu pasar besar produk perangkat telekomunikasi . Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendorong Apple agar bisa mengembangkan manufacturing produk telekomunikasi di Indonesia.

“Bagaimana kemungkinan manufacturing Apple di Indonesia, karena saat ini kawasan ASEAN menjadi pasar yang besar bagi Apple dengan 65 juta penduduknya. Dan Indonesia berkontribusi sampai 45% pasar untuk kawasan ASEAN,” tandasnya.

Menkominfo menyatakan Apple telah menjadi bagian dalam pengembangan talenta digital nasional. Saat ini Apple telah membangun tiga Apple Developer Academy di Batam, Tangerang dan Surabaya untuk pengembangan aplikasi.

“Peningkatan SDM sudah ada, dan nantinya yang keempat rencanaya akan dibangun di Bali,” ujarnya.

Saat memberikan keterangan kepada media, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Staf Khusus Menteri Daniel Hutagalung.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan perhatian terhadap keamanan siber nasional. Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan secara global, terjadi peningkatan kasus keamanan siber dari tahun 2019 sebesar 40% dan lebih dari 77% pada tahun 2023.

“Keamanan siber menjadi inti dari hampir setiap aspek kehidupan kita. Terlebih, dengan meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi digital, kasus keamanan siber mengalami lonjakan yang signifikan,” ujarnya dalam Ramadhan Public Lecture UGM di Masjid Kampus UGM Yogyakarta, Minggu (31/03/2024).

Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara dengan indeks keamanan siber sebesar 63,64, dan peringkat 5 di Asia Tenggara. Menurut Wamen Nezar Patria, industri yang menjadi sasaran utama serangan siber dominan industri yang menyimpan data pribadi atau yang terlibat dalam ekosistem yang luas dengan unit lain.

“Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya memperkuat keamanan siber di Indonesia,” tandasnya.

Guna mengatasi ancaman keamanan siber, Wamenkominfo menyatakan arti penting menggunakan tiga pendekatan.

“Pertama, meningkatkan penggunaan layanan berbasis cloud. Kedua, melakukan transformasi digital. Dan ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap serangan siber,” jelasnya.

Wamen Nezar Patria menekankan arti penting untuk menjaga data pribadi dan menghargai ranah privat orang lain. Menurutnya, Kementerian Kominfo telah berupaya untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajiban terkait data pribadi. Sebagai individu, kita patut menjaga keamanan siber dari masing-masing kita, termasuk tidak melanggar hak-hak dan ranah privat orang lain,” tandasnya.

Dalam kuliah bertema Keamanan Siber dalam Era Internet of Things (IoT): Ancaman dan Strategi Pertahanan, Wamenkominfo Nezar Patria mengajak setiap warga negara bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik untuk meminimalkan ancaman keamanan siber.

“Penggunaan teknologi sudah sepatutnya dikelola oleh manusia untuk membawa banyak manfaat bukan menghadirkan kemudharatan. Mari terus tingkatkan kecakapan teknologi dan literasi, untuk mewujudkan pemanfaatan teknologi yang mampu membawa misi menebar rahmat bagi seluruh alam,” ungkapnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Pemerintah telah mencanangkan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City sejak tahun 2017. Program itu digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan lebih dari 250 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia menjadi bagian Jaringan Pengembangan Smart City. Setiap kota yang layak menjadi Smart City menurutnya memiliki tiga parameter yaitu konektivitas digital, literasi digital dan pemanfaatan teknologi digital.

“Banda Aceh masuk dalam Jaringan Pengembangan Smart City yang dibuat oleh Kominfo. Cuma untuk menjadi Smart City ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagaimana smart governance, smart branding, smart teknologi yang dipakai menjadi parameter untuk melihat apakah sebuah kota cukup smart memanfaatkan teknologi itu,” tuturnya saat menjadi bintang tamu Podcast Sagoe TV di Banda Aceh, yang disiarkan Sabtu (30/03/2024).

Wamen Nezar Patria menyatakan keberadaan konektivitas digital menjadi prasyarat dasar pengembangan Smart City. Menurutnya, saat ini sekitar 90% wilayah Indonesia telah tercover jaringan komunikasi baik 2G, 4G dan khusus 5G pada beberapa kota besar di Indonesia.

“Tingkat penetrasi internet juga makin lama makin tinggi, sekarang ada sekitar lebih dari 80% penetrasinya dari 287 juta jiwa. Saya kira dengan kondisi yang demikian tentu kita bisa bayangkan information society bisa bertumbuh dan berkembang dalam satu ekosistem masyarakat digital,” tuturnya.

Selanjutnya, Wamenkominfo menyatakan literasi digital menjadi kriteria penting dalam mendukung Program Smart City selain fasilitas pendukung yang disiapkan pemerintah daerah.

“Yang terpenting juga bagaimana smart education dilakukan untuk masyarakat agar bisa mengakses teknologi dengan lebih baik. Karena itu, perlu ada pendidikan melek digital atau literasi digital supaya bisa memanfaatkan arus informasi digital dengan positif,” ujarnya.

Guna mendukung pengembangan Smart City, Kementerian Kominfo menyiapkan berbagai program inisiatif bidang digital dengan menyeleraskan kebutuhan masyarakat agar makin produktif. Wamen Nezar Patria  menyontohkan pengembangan talenta digital, ekosistem startup karya anak bangsa hingga infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

“Contoh seperti kegiatan Markas Startup Digital yang merupakan satu gerakan dari program 1000 Startup Digital yang diinisiasi oleh Kominfo sejak 2016. Wadah ini dalam rangka menyambut pertumbuhan ekonomi digital yang makin hari makin berkembang seiring dengan perkembangan TIK,” jelasnya. 

Wamenkominfo juga memaparkan upaya Kementerian Kominfo menjadikan Banda Aceh sebagai kota ketiga peluncuran Markas setelah Jakarta dan Surabaya. Lewat Markas diharapkan menjadi motivasi bagi generasi milenial dan Gen Z di Aceh dalam menciptakan startup lokal untuk bersaing di skala nasional hingga global.

“Jadi Markas Aceh ini salah satunya dalam rangka mempersiapkan generasi muda kita untuk menyambut era baru masyarakat digital. Aceh dipilih karena kita melihat terjadi digital divide atau ketimpangan digital antara pulau Jawa dengan luar Jawa, nanti di beberapa kota lain (di luar pulau Jawa) akan menyusul untuk dibuat Markas ini,” ungkapnya.  

Kementerian Kominfo meluncurkan Markas Aceh agar menjadi wadah kreatif generasi muda saling berbagi pengalaman dalam rangka mendirikan usaha rintisan startup. Bagi Wamenkominfo, Markas akan memudahkan pelaku startup tergabung dalam jaringan bisnis.

“Jika mau masuk ke berbagai macam bisnis mereka tau apa yang harus dilakukan dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk membuat optimalisasi proses binsis mereka. Karena itu, Kominfo hadir sebagai fasilitator, kita coba menyiapkan infrastrkturnya, memfasilitasi pertemuan antara investor dengan startup dan pendidikan untuk membangun kapasitas,” jelasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Di tengah gelombang digitalisasi yang menghantam industri media, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi Publisher Rights yang baru disahkan Presiden ini tidak hanya menjanjikan masa depan yang cerah bagi jurnalisme berkualitas di era digital, tetapi juga menegaskan komitmen negara terhadap kebebasan pers.

“Regulasi ini tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan pers atau mengatur jenis konten tertentu. Sebaliknya, Perpres ini secara eksklusif mengatur kerja sama bisnis antara penerbit dan platform digital, tanpa satu pun pasal yang dirancang untuk membungkam kebebasan pers,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Perpres Publisher Right, Untuk Siapa?”, di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2024).

Saat ini, menurut Wamen Nezar Patria, disrupsi digital telah menghadirkan jurang yang lebar antara platform digital dan media konvensional. Media konvensional yang dulunya menjadi pilar utama jurnalisme berkualitas, kini dilanda badai disrupsi. 

“Bahkan media konvensional tertinggal jauh dari platform digital dalam hal jangkauan audience maupun pendapatan,” ujarnya.

Wamenkominfo berpendapat bahwa tantangan ‘filter bubble’ yang diciptakan oleh algoritma platform digital menjadi isu yang sangat penting. Menurutnya, personalisasi konten berdasarkan profil data pengguna menjadi pedang bermata dua, yakni memudahkan distribusi iklan namun juga berpotensi menggeser kekuatan informasi ke arah yang tak terduga.

Oleh karena itu, menurut Wamen Nezar Patria, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari akses informasi tidak berkualitas yang kian hari makin merebak luas di berbagai platform media sosial.

“Namun, Perpres ini bukan solusi ajaib. Kualitas jurnalisme ultimately tetap ditentukan oleh skill dan etik jurnalis itu sendiri,” tegasnya.

Bagi Wamenkominfo, kemampuan atau skill tetap menjadi landasan utama bagi seorang jurnalis untuk menghasilkan karya yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. Kemampuan riset, menulis, dan editing yang baik juga menjadi kunci untuk menghasilkan konten berkualitas kepada masyarakat.

Namun kemampuan tersebut bukan segalanya, Menurut Wamen Nezar Patria, seorang jurnalis juga harus memiliki etika sebagai kompas moral dalam menjalankan tugasnya. 

“Integritas, objektivitas, dan keberpihakan pada kebenaran menjadi nilai-nilai yang haram untuk ditawar-tawar,” tandasnya.

Wamenkominfo menekankan, harapan jurnalisme berkualitas ini tak bisa tumbuh subur tanpa industri media yang sehat. Ibarat tanah yang menopang, industri media yang sehat menyediakan ruang bagi jurnalisme berkualitas untuk berkembang dan menjangkau lebih jauh khalayak luas.

Wamen Nezar Patria berharap kehadiran Perpres Publisher Rights dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan industri media yang sehat dengan mendorong platform digital memprioritaskan jurnalisme berkualitas dan berita yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres “Publisher Rights” pada hari Senin, 19 Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan menindaklanjuti pengesahan Perpres tersebut untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional. 

“Secepatnya kita rumuskan, nanti dikabarin semuanya. Perpres (Peraturan Presiden tentang Publisher Rights) juga sudah jadi,” jelasnya usai mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Hari Pers Nasional di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024). 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Budi Arie menjelaskan Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas. 

“Tadi sudah dijelaskan Presiden Jokowi bahwa ini juga untuk melindungi dan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas,” ujar Menteri Budi Arie. 

Sebelumnya, dalam Peringatan Puncak HPN 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan kerangka umum bagi kerja sama pers dengan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. 

“Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” jelas Presiden Joko Widodo. 

Menurut Kepala Negara, Perpres tersebut telah melewati tahapan pembahasan panjang dengan diskusi dan beragam pendapat dari ekosistem pers di tanah air. 

“Saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers. Aspirasinya tidak benar-benar bulat, ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital,” ungkap Presiden. 

Presiden Joko Widodo menjelaskan Pemerintah menimbang berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai pihak serta mengkaji implikasinya. 

“Setelah mulai ada titik kesepahaman dan titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak, terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus. Akhirnya kemarin, saya meneken (menandatangani) Perpres tersebut,” tandasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Pemerintah dan pemangku kepentingan telah membahas pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan pers dan platform digital. Pengaturan itu merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Publisher Rights akan segera disahkan.

“Dalam waktu dekat, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu dengan kebijakan Bapak Presiden, kita akan menyambut hari baik itu akan segera datang,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Syukuran HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (09/02/2024).

Menteri Budi Arie mengapresiasi konsistensi komunitas pers nasional dalam mengawal proses pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, proses diskusi dan pembahasan berlangsung dengan baik untuk mencari titik temu atas perbedaan-perbedaan yang ada.

“Saya mengapresiasi konsistensi rekan-rekan sekalian dalam mengawal proses yang sangat panjang ini. Kami telah mendiskusikan hal ini, dan pemerintah sepakat bahwa regulasi ini perlu disahkan sesegera mungkin,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan semua pihak. Lewat R-Perpers ini diharapkan akan ada payung hukum yang menjadi acuan bersama.

“Kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberi manfaat optimal, dengan kepastian payung hukum di dalamnya,” tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi agar pascapengesahan regulasi, semua pihak bisa menjalankannya dengan optimal.

“Kita sudah cukup optimis dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan mitigasi dan solusi ini betul-betul bisa berjalan,” tegasnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. Hadir pula Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Ilham Bintang, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat Timbo P. Siahaan.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menjalankan enam program kerja strategis sebagai upaya percepatan transformasi digital nasional.

Program itu meliputi penyediaan infrastruktur seluler di daerah 3T, fasilitas jaringan seluler 4G di daerah non-3T, Digital Talent Scholarship (DTS), literasi digital, fasilitasi pelaku UMKM, dan pelaku startup.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan enam program strategis itu telah membawa dampak dan perubahan bagi masyarakat serta sektor strategis secara signifikan.

“Diantaranya (program) penyediaan infrastruktur telekomunikasi seluler di daerah 3T telah meningkatkan 0,9 persen pertumbuhan ekonomi desa. Fasilitas jaringan seluler 4G di daerah non-3T telah meningkatkan 2,6 persen pertumbuhan ekonomi desa, serta secara khusus desa di Pulau Sumatra, Jawa dan Bali tumbuh sebesar 11,6 persen,” jelasnya saat membuka Digital Leaders Meeting di Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/02/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo bersama LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia telah melakukan analisa dampak pada enam program prioritas kementerian pada tahun 2022.

“Dengan adanya penyediaan akses internet, menghasilkan peningkatan nilai rata-rata ujian nasional untuk siswa SMA IPA dan IPS. Masing-masing sebesar 9,70 persen dan 9,66 persen, serta kebutuhan kejadian luar biasa di sektor kesehatan sebanyak 3,2 persen,” tuturnya melanjutkan penjelasan mengenai analisa dampak program kementerian.
Sementara itu, Program Digital Talent Scholarship (DTS) mampu meningkatkan tingkat literasi digital sebesar 1,4 hingga 1,8 persen. Sedangkan sektor UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 1,6 persen dengan rata-rata Indeks Pengakuan Digital untuk Usaha.
“Adapun Program 1.000 Startup Digital menghasilkan dampak berupa 50 persen startup telah berada di level 9 startup leaders level,” ujar Menkominfo.

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo juga menerapkan evaluasi berkala dalam pelaksanaan program seluruh satuan kerja. Selain untuk mengukur output dan outcome, secara khusus evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui impact kinerja secara akurat di setiap unit maupun satuan kerja.

“Cara seperti ini akan kita coba untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan program kerja Kementerian Kominfo di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Menkominfo juga menekankan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap pelaksanaan program kerja dilakukan secara cermat dan tuntas.

“Salah satunya adalah memastikan jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak selesai di tahun ini,” jelasnya.

Digital Leaders Meeting merupakan upaya menyamakan persepsi mengenai Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di kalangan pejabat pimpinan tinggi Kementerian Kominfo. Acara itu juga menjadi momentum penetapan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Tahun 2024.

“Saya berharap kita semua dapat tenang berpikir dan fokus untuk mendiskusikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kominfo secara tepat,” ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Biro Humas Kementerian Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengapresiasi PT Pos Indonesia yang telah mendukung tugas Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) melalui aktivitas pengiriman barang dan logistik.

“Ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya dalam acara Pos Ind Day: Leading to Logistic Government di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu (07/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan PT Pos Indonesia merupakan satu-satunya penyelenggara pos yang menerima tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan pos bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, PT Pos Indonesia berperan besar dalam menyalurkan bantuan sosial hingga tepat sasaran.

“PT Pos menyalurkan dan tepat sasaran, sesuai dengan nama-nama yang sudah tertera di DTKS,” ujarnya.

Menteri Budi Arie mengajak seluruh karyawan PT Pos Indonesia (Persero) untuk terus bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab dalam menyalurkan logistik Pemerintah.

“Program-program pemerataan pembangunan, nanti penyaluran logistiknya menjadi tanggung jawab PT Pos dan juga peran dari bapak/ibu sekalian yg ada di kantor cabang pembantu dan kantor Layanan Pos Universal (LPU) di seluruh indonesia,” tuturnya.

PT Pos Indonesia sudah berdiri sejak 278 tahun yang lalu, oleh karena itu Menkominfo Budi Arie menyatakan mengharapkan terus melakukan transformasi seiring dengan perkembangan zaman.

“Dulu kan Postel, pos dan telekomunikasi, telekomunikasinya sudah transformasi, ini juga PT Pos diharapkan juga melakukan transformasi,” tandasnya.

Biro Humas Kementerian Kominfo