Berita

Berita (63)

Hari Jadi Ke-67 Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 telah diperingati, di Stadion 29 Nopember Sampit, Selasa (7/1).

Upacara dihadiri Oleh Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Unsur FKPD, Para Pejabat Eselon III SOPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, Damang, Sesepuh Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, beserta Generasi Muda di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur H. Supian Hadi, S.Ikom., ME. selaku Inspektur Upacara dalam amanatnya telah membacakan sambutan dari Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, menyatakan bahwa pada kesempatan ini mengajak seluruh komponen Masyarakat dan penyelenggara Pemerintahan serta berbagai pihak agar menjadikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Timur ini sebagai semangat baru dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten yang kita cintai ini.

Sebagai mana Tema Hari Jadi Ke-67 Kabupaten Kotawaringin Timur kali ini adalah “BERGERAK CEPAT MEMBANGUN SDM KOTIM YANG UNGGUL, HEBAT DAN BERKAH UNTUK INDONESIA MAJU”. Tema ini mengandung semangat dan motifasi dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Manis Manasai : madani, dinamis, mandiri dan berdaya saing dalam suasana religious, aman dan sejahtera.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan, pilihan strategis tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Aspresisasi patut disampaikan sekaligus ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur beserta jajarannya serta ucapan selamat atas prestasi yang diperoleh Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

  1. Telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 4 kali berturut-turut yaitu pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018. Semoga pelaksanaan anggaran ditahun 2019 juga memperoleh predikat yang sama.
  2. Kapabilitas APIP Level 3, Maturitas SPIP Level 3 Kepada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur oleh BPKP RI.
  3. Terbaik I, Penghargaan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Kabupaten/Kota dengan Predikat Penilaian Kinerja Pelaksanaan Program Konservasi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) untuk tahun 2019.
  4. Penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019.
  5. Penghargaan yang telah diraih oleh Kelompok Tani Berprestasi, Penyuluh Teladan dan Petani Berprestasi baik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun Tingkat Nasional Tahun 2019.
  6. Prestasi yang telah diraih putra-putri Kotawaringin Timur dalam bidang akademis maupun non akademis baik ditingkat Provinsi maupun Nasional yang telah membawa harum nama Provinsi Kalimantan Tengah Umumnya dan Kotawaringin Timur pada khususnya.

Acara dihadiri oleh Bupati Kotawaringin Timur H. Supian Hadi, S.Ikom., ME, Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur H. Halikinnor, SH., MM, Seluruh Kepala Dinas, Camat se-Kabupaten Kotawaringin Timur, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (31/12) Pukul 17.00 WIB - Selesai di Masjid Agung Wahyu Al - Hadi, Jl. Jenderal Sudirman KM. 3,5 Sampit. (bid-pikp-rk)

 
 

Rapat Evaluasi Internal Tentang Capaian Target, Prestasi dan Kendala masing-masing Seluruh SOPD, di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (31/12)

Acara dibuka dan dihadiri oleh Bupati Kotawaringin Timur H. Supian Hadi, S.Ikom., ME, Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur H. Halikinnor, SH., MM, Seluruh Kepala Dinas dan Camat seKabupaten Kotawaringin Timur.

Setelah Rapat Evaluasi Internal tentang capaian target, prestasi dan kendala dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2019 di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Jln. A. Yani No. 17 - Sampit (bid-pikp-rk)

Pembukaan Festival Tandak Intan Kaharingan Ke - X Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019, yang mana Sampit diberi kepercayaan sebagai Tuan Rumah Penyelengga Perhelatan Akbar yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, Sabtu (21/12) di Balai Basarang, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM, Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Tokoh Masyarakat, Camat dan Lurah se Kabupaten Kotawaringin Timur.

 

Kegiatan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah dalam upaya Pembangunan Mental Spiritual di samping Kegiatan Pembangunan Fisik Material karena melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini diharapkan akan tumbuh manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (bid-pikp-rk)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) di Bumi Perkemahan Pramuka di Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) merupakan momen yang penting dalam rangka menumbuhkembangkan Gerakan Pramuka di Kalimantan Tengah. Melalui kemah ELY ini diharapkan adanya momentum kesepakatan bersama antara Ketua Majelis Pimpinan (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mendukung penyediaan fasilitas bagi pembinaan Pramuka di Kwartir Daerah Kalimantan Tengah dan Kwartir Cabang di seluruh Kalimantan Tengah.

Adapun Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membumikan Gerakan Pramuka di seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

2. Mengalokasikan anggaran pembinaan dan kegiatan kepramukaan secara signifikan melalui APBD masing-masing Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang, serta penyediaan sarana dan prasarana Bumi Perkemahan, Pusdiklat, dan Kantor Sekretariat Kwartir Cabang seluruh Kalimantan Tengah.

3. Menetapkan penggunaan pakaian seragam pramuka lengkap setiap tanggal 14 pada hari kerja bagi seluruh ASN se Kalimantan Tengah.

4. Mendukung terselenggaranya kegiatan kepramukaan Tingkat Nasional di Kalimantan Tengah.

Ke empat Poin penting tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran sebagai Ketua Mabida Propinsi dalam bagian amanatnya saat membuka kegiatan Perkemahan Pramuka Tingkat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di Pantai Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur, Sabtu (30/11).

Dalam sambutannya Gubernur H Sugianto Sabran mengingat kepada semua jajaran pimpinan Kwartir Cabang yang mengikuti kegiatan perkemahan ini adalah bahwa Gerakan Pramuka sebagaimana Gerakan Kepanduan di seluruh dunia merupakan kegiatan pendidikan diluar sekolah dan diluar lingkungan keluarga untuk kaum muda yang bersifat sukarela dan tidak berpolitik, terbuka untuk semua tanpa membedakan asal usul, ras, suku dan agama. Penyelenggaraan aktifitasnya dilakukan melalui sistem nilai yang universal yaitu kepanduan.

Sistem pendidikan pramuka yang non formal membantu melengkapi pendidikan formal dan upaya pembentukan watak dan kepribadian kaum muda sebagai kader bangsa yang cinta tanah air dan berkarakter. Untuk itu gerakan pramuka menyelenggarakan kegiatan yang menarik, bersifat reaktif dan edukatif di alam terbuka. Hal ini merupakan kegiatan yang positif khususnya bagi generasi muda dalam rangka memberdayakan dirinya yang pada gilirannya berperan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten kotawaringin Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuaan, Perlindugnan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPPAPPKB) telah menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2019 bertempat di Aquarius Boutique Hotel Jl. Jendral Sudirman KM. 2,9 Sampit, Selasa (26/11).

Acara dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kotawaringin Timur, Kepala SOPD Terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah di wilayah Kampung KB, PLKB dan PKB se Kab.Kotawaringin Timur dan Para Undangan Lainnya.

Bupati Kotawaringin Timur diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik H.Sutaman, SH., MH dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa, kegiatan ini sangat penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan dan pengendalian untuk memantau penyaluran dana sesuai bidangnya dan sesuai tahapannya. Sehingga dapat mengindentifikasi keberhasilan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dan program pemberdayaan perempuan-perlindungan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2019.

Melalui rapat evaluasi yang diselenggarakan ini, juga sekaligus sebagai alat dalam proses pengendalian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga dapat merumuskan kembali strategi dan langkah operasional yang akan diambil dan dilakukakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran dana DAK BOKB in, berisi informasi dan rekomendasi. Informasi dan berkomendasi diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan kampung KB sebagai kampung yang terencana serta memiliki keterpaduan program Kegiatan yang dilaksanakan OPD KB, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur, saya mengingatkan bahwa untuk pembangunan kampung KB butuh dukungan kita semua, karena kampung KB banyak memiliki aspek positif bagi pembangunan masyarakat.

Kampung KB yang menggambarkan miniature program kegiatan pembangunan yang ditopang dari integrasi program kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Tidak ada dana khusus untuk merealisasikan sebuah kampung KB. Jadi setiap SKPD bersama-sama menjadikan kampung KB sebagai sasaran prioritas kegiatan yang dilaksanakan, mengingat ada kriteria khusus untuk menjadi kampung KB. Diantaranya adalah pinggiran, kumuh, dan tertinggal dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau KKBPK.

Integrasi program KKKBPK di kampung KB dengan maksud semua program dari SKPD terkait dapat diintegrasikan kedalam program KKBPK yang ada di kampung KB, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa secepatnnya diselesaikan.

Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan pembangunan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengakses pendidikan, kesehatan juga peluang ekonomi dan hasil pembangunan lainnya. Maka tidak ada salahnya, dalam melaksanakan program kegiatan di lapangan antar SOPD terkait saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi, sehingga hasil akhirnya menignkat dan berkualitas.

Melalui dukungan dana bagi yang sudah diprogramkan BKKBN Pusat Hingga sampai ke desa maupun kelurahan, saya berharap kegiatan-kegiatan dapat memberi daya ungkit terhadap keberhasilan program KKBPK di wilayah tugas saudara-saudara masing- masing guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan:

  1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) Per wanita usia subur (15-49 tahun);
  2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
  3. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (DO);
  4. Meningkatnya penggunaan metoda kontrasepsi jangka Panjang (MKJP);
  5. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (UNMET NEED);
  6. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 TAHUN);
  7. Pendapaian sasaran 1-6 tersebut diatas pada akhirnya nanti mendukung indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kualitas hidup manusia Indonesia.

Beliau mengimbau demi terwujudnya ketahanan keluarga ditengah ancaman arus teknologi dan informasi dewasa ini, agar kita bersama menggeliatkan kembali 8 fungsi keluarga yang meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Sehingga kampung KB akan betul-betul mampu menjadi model pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

Kepala DPPPAPPKB Kab. Kotawaringin Timur Ir. Hj. Ellena Rosie, MM dalam sambutannya antara lain mengatakan sesuai Amanat Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dana alokasi khusus subbidang KB di tunjukan untuk meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah, meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga serta meningkatkan ketersediaan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Hari ke II Sosialisasi peraturan Bupati Kotim No. 22 Tahun 2014 Tentang iuran anggota KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur bertempat di Gedung Wanita Sampit pada tanggal 26 November 2019 di sampaikan oleh Bapak Halikinnor SH. MM, beliau menyampaikan tentang Rencana perubahan peraturan Bupati No 22 Tahun 2014 tentang iuran angggota KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebagai berikut :

PASAL 2 AYAT 1

  • Golongan I dari Rp 2.000, - menjadi Rp.5.000,-
  • Golongan II dari Rp 3.000, - menjadi Rp.7.500,-
  • Golongan III dari Rp. 6.000, - menjadi Rp.15.000,-
  • Golongan IV dari Rp. 10.000, - menjadi Rp.20.000,-
  • Untuk Eselon II / B , -Rp.50.000,-
  • Untuk Eselon II / A , -Rp.100.000,-

UNTUK BANTUAN YANG DISERAHKAN

  • Pensiunan dari Rp.1.000.000, - menjadi Rp.5.000.000,-
  • Anggota KORPRI yang meninggal dari Rp.2.500.000, - menjadi Rp.10.000.000,-
  • Rawat Inap dari Rp.500.000, - menjadi Rp.3.000.000,-
  • Rujukan keluar daerah Rp.1.000.000, - menjadi Rp.5.000.000,-
  • Suami/Istri/Keluarga anggota KORPRI yang meninggal dunia dari Rp.500.000, -menjadi Rp.2.000.000,-
  • Bantuan untuk Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI bagi anggota yang terkait Masalah hukum mendapat bantuan Rp.15.000.000,-
  • Membantu anggota keluarga yang sakit / di rujuk yang masih dalam tanggungan Rp.1.000.000,-
  • Pelaksanaan HUT KORPRI Rp.15.000.000,-

Upacara Gabungan Peringatan Hari Pahlawan ke-74, Hari Kesehatan Nasional ke-55, Hari Guru Nasional (PGRI) ke-74, Hari Menanam Pohon Indonesia dan Hari KOPRS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-46 tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 bertempat di Halaman Kantor Bupati Kotawaringin Timur Hadir dalam upacara tersebut yaitu : Wakil Bupati Kotim, anggota DPRD, SOPD, Kodim  1015 Sampit, Polres Kotim, Pengadilan Negeri Sampit, Veteran, serta PNS dan Peserta undangan.

Upacara dipimpin oleh Bupati Kotawaringin Timur Bapak H. Supian Hadi, S. Ikom. ME.

Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa, dalam rangkaian Upacara Gabungan yang kita laksanakan pada hari ini, yang dikemas dan dirangkum sedemikian rupa sebagai wujud efisiensi dan efektivitas menjadi satu pelaksanaan upacara, hendaknya janganlah anggap sebagai suatu formalitas belaka, namun justru sebagai momentum untuk kita semua dalam mengoptimalkan kinerja dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menteri Sosial Republiuk Indonesia, dalam amanatnya pada Upacara Hari Pahlawan tahun 2019, bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu negara ini. Daya juang, persatuan serta pantang menyerah para pahlawan dan pejuang kemerdekaan tersebut hendaknya perlu terus ditumbuh kembang di dalam hati sanubari segenap insan penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan sebagaimana ungkapan Bung Karno bahwa “…Hanya Bangsa yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Dapat Menjadi Bangsa yang Besar…”. Selain itu, lewat momentum Peringatan Hari Pahlawan ini, mari kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini, sebagaimana  tema Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 ”Aku Pahlawan Masa Kini”

Menjadi Pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia dalam bentu aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya, berprestasi di berbagai bidang kehidupan, serta menjadi pioneer perbaikan dan membawa harum nama bangsa di mata internasional.

Berkaitan dengan peringatan hari Kesehatan Nasional ke – 55 yang mengambil tema “Generasi Sehat, Indonesia Unggul”. Dalam kurun waktu 55 tahun kita telah berjuang bersama seluruh masyarakat melakukan pembangunan kesehatan. Perjuangan ini kita laksanakan demi mewujudkan manusia Indonesia yang sehat produktif, dan berdaya saing tinggi.

Peringatan Hari Guru Nasional (PGRI) ke – 74 tahun 2019 yang mengambil tema “Peran Strategis Guru Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul” disampaikan selamat kepada semua guru dan tenaga kependidikan Indonesia. Rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, komitmen, dan segala Ikhtiar yang telah dilakukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian berkaitan dengan peringatan hari Menanam Pohon Indonesia, pada kesempatan yang baik ini disampaikan juga bahwa peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Pohon (BMP) merupakan bentuk kecintaan dan kepedulian kita terhadap bumi dimana kita hidup dan bagaimana kita menghargai kehidupan itu sendiri.

Dalam rangkain upacara gabungan yang kita laksanakan pada hari ini, hari KOPRS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke – 48 harus jadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas, peningkatan kinerja, profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kader perekat persatuan dan kesatuan bangsa, yang mana hari ulang tahun KORPRI ke – 48 kali ini mengangkat tema ”KORPRI : Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa” (BID - PIKP)

 

Sampit (8/11) - Bertempat di Bumi Perkemahan desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit pada hari jumat (8/11) telah diselenggarakan upacara Kemah Besar Pramuka (KBP) dan HUT ke-58 gerakan pramuka tahun 2019.

Upacara dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Timur, Kepala SOPD, Bapak Wahyudi K. Anwar (mantan Bupati Kotawaringin Timur tahun 2000-2010) dan diikuti oleh anggota pramuka Kabupaten Kotawaringin Timur dan dari Kabupaten Kotawaringin Barat serta Kabupaten Barito Selatan.

Inspektur upacara Bupati Kotawaringin Timur diwakili oleh Wakil Bupati Bapak H. Taufiq Mukri, S.H, M.M dalam amanatnya telah membacakan pidato sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam rangka peringatan hari pramuka ke-58 tahun 2019, mengatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, tentu segenap anggota Gerakan Pramuka Indonesia bersuka cita, karena organisasi kita saat ini genap berusai 58 tahun. Sekalipun sesungguhnya, Gerakan Pramuka di Indonesia berusia jauh lebih tua dari Gerakan Pramuka, tetapi Peringatan Hari Pramuka adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkah Persatuan dalam satu wadah tunggal, GERAKAN PRAMUKA Hari pramuka kali ini mengusung tema.

 

“BERSAMA SEGENAP KOMPONEN BANGSA, GERAKAN PRAMUKA SIAP SEDIA MEMBANGUN KEUTUHANAN NKRI”

Tema ini hadir di tengah-tengah keprihatinan banyaknya permasalahan kekinian yang mengancam keutuhan dan keberlangsungan Negara dan bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam rangka Hari Pramuka agar kiranya kakak-kakak dan adik-adik dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, terpaparnya Radikalisme dan Terorisme, serta maraknya Penyalahgunaan Narkoba merupakan tiga kejahatan yang menjadi tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini.
  2. Globalisasi selain mempunyai aspek positif, tetapi tidak sedikit menimbulkan dampak negatif.
  3. Kerusakan dan pencemaran lingkungan merupakan kelalaian kita semua akan pentingnya memikirkan warisan yang akan di berikan kepada generasi penerus pada masa mendatang.
  4. Kegagalan umat manusia memelihara kelestarian lingkungannya, sama artinya undangan terbuka bagi timbulnya berbagai bencana, seperti: banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan.
  5. Keprihatinan tentang belum terstandarnya seragam Pramuka, baik warna, desain, atribut dan tata cara penggunaannya, menunjukan kurangnya perhatian selama ini tentang kesadaran arti penting persatuan dan kesatuan.
  6. Kegiatan Gerakan Pramuka merupakan bagian dari system pendidikan nasional, sehingga penyelarasannya dengan jenjang pendidikan formal dan pendidikan non formal lainya menjadi sangat penting. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), yang kini merupakan bagian dari program wajib belajar, belum sepenuhnya terakmodir dalam penjenjangan Gerakan Pramuka. Untuk itu, Kwatir Nasional pada Hari Pramuka 2019 ini akan meminta Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional meluncurkan Pramuka Pra-Siaga, yaitu bagi anak-anak yang belum berusia 7 tahun. Memang telah di perkenalkan dalam pasal 17 Anggaran Dasar dan Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Tetapi belum terakmodir dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Oleh karena itu, selaku Ketua Kwatir Nasional Gerakan Pramuka berharap, kita semua memiliki perhatian penuh terhadap hal-hal di atas. Kesamaan cara pandang dan Bahasa dalam menyikapi berbagai permasalahan, khusunya hal-hal yang mengancam keutuhan NKRI, menjadi bagian penting yang seharusnya selalu diperhatikan. Hentikan segala upaya untuk menyeret Gerakan Pramuka ke dalam wilayah politik praktis. Lupakan sejarah pahit masa lalu dimana Gerakan Pramuka terkotak-kotak dalam kelompok berdasarkan afilasi politik. Gerakan Pramuka siap sedia membangun keutuhan NKRI, diamana anggota Pramuka harus menepati janjinya Trisatya yaitu kesetiaan yang harus dimiliki para anggota Pramuka. (BID - PIKP)

 

Dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui  Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan Workshop, yang diikuti oleh SOPD/Dinas, Badan, Kecamatan (PPID Pembantu) se-Kabupaten Kotawaringin Timur, dilaksanakan di Aula Sei Mentaya Bappeda Kab. Kotawaringin Timur (24/10).

Narasumber Ibu Dr. Handayani Ningrum, S,E., M.Si, Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Yulius A Sanimin, S. STP dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur/PPID Utama Multazam, S.T., M.MT. dalam sambutann yang mengatakan bahwa komitmen dari SOPD/PPID Pembantu terhadap layanan informasi publik agar benar-benar diperhatikan.

Beliau mengatakan bahwa untuk tahun 2020 akan diadakan Anugrah SOPD Informatif, seluruh SOPD sama-sama meningkatkan Layanan Informasi Publik, kepada SOPD yang aktif dalam layanan informasi public akan diberikan reward.

Dalam kegiatan tersebut juga ditampilkan kesenian daerah Kalimantan Tengah Karungut oleh Febby Natalia Siswa SMNK 1 Sampit.

Bupati Kotawaringin Timur yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Kotawaringin Timur Bapak H. Imam Subekti, S.Pt., M.M, dalam sambutannya mengatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirri penting negara demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemberlakuan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasipublik di Indonesia khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Disamping itu berdasarkan surat Menteri Dalam Negari No 188 2/3435/SJ perihal pelaksanaan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa PPID untuk tingkat provinsi berada pada Biro Humas, sedangkan untuk Kabupaten/kota.berada pada Bagian Humas, khusus bagi daerah yang memiliki Dinas Kominfo dan didalamnya digabung unit kerja kehumasan maka kepala dinas yang bersangkutan ditunjuk dan diangkat sebagai PPID.

Salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID adalah menyediakan Informasi Publik bagi pemohon informasi. Dengan adanya pejabat pengelolan infomasi dan dokumentasi diharapakan implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak public terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.

Pada kesempatan itu pula disampaikan pesan agar seluruh peserta dapat mengikuti workshop dengan bersungguh-sungguh dan diharapkan juga bagi SKPD yang sudah terbentuk PPIDnya agar lebih mengoptimalkan lagi PPIDnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada public sebagai implementasi terhdap UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan yang belum membentuk PPID untuk segera membentuk PPID dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menetapkan Daftar Informasi Publik. Diakhir acara para peserta workshop melakukan foto bersama dengan narasumber. (BID-PIKP)

  

Page 1 of 5
 
?>

Informasi Daerah

 


 

 

 

 

 

 

Inovasi

Inovasi2

Inovasi3

Inovasi4