Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meneken aturan baru terkait pencatatan identitas pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) hingga e-KTP. Dalam aturan tersebut, melarang nama untuk disingkat dan tidak boleh menggunakan satu huruf.


Aturan itu tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Nama Tak Boleh Disingkat dan Tak Boleh 1 Kata


Pencatatan nama itu dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia. Ada syarat tertentu dalam pencatatan nama termasuk larangan menyingkat nama.


Pasal 4 ayat (2)
(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
     a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
     b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
     c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Pasal 5
(1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:
      a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
      b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
      c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

(2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.

(3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:
     a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
     b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
     c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil

Ada pula aturan di mana warga dapat mengubah nama atau membetulkan nama. Namun untuk perubahan nama itu haruslah melalui proses penetapan pengadilan negeri.
Berikut aturannya:

Pasal 4 Ayat (3) dan (4)
(3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Harus Sesuai Norma Agama-Kesusilaan
Pada Pasal 2 disebutkan bila pencatatan nama itu harus dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas apa yang dimaksud Dokumen Kependudukan?

Pasal 3 Permendagri 73/2022 menjelaskan sebagai berikut:
Dokumen Kependudukan meliputi:
a. biodata penduduk;
b. kartu keluarga;
c. kartu identitas anak;
d. kartu tanda penduduk elektronik;
e. surat keterangan kependudukan; dan
f. akta pencatatan sipil.

via: https://news.detik.com/berita/d-6090464/serba-serbi-aturan-baru-soal-nama-tak-disingkat-dan-tak-boleh-1-kata?_ga=2.198486509.390580899.1653275078-1074559150.1651036708

Kabid  Infrastruktur Informatika dan Statistik  Daerah Mohammad Gaddafi, S.Kom  dan Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  Cok Orda Putra Legawa,S.Si, M.Sc  mewakili Dinas Kominfo Kab. Kotim bersama Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Watmin,S.ST dan Ahli Pertama Pekerja Sosial Sofia Anisatul Af’Idah,S.Sos dari Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur mengikuti Rapat  Penyampaian Informasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Pembagian STB (Set Top Box) untuk Rumah Tangga Miskin dan Sosialisasi dimulainya  ASO (Analog Switch Off) Bertahap Secara Virtual yang  di laksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertempat di Ruang Sampit Creative Hub (SCH) Diskominfo Kab. Kotim, Jum,at (13/05/2022).

 

Apa sebenarnya ASO yang kemudian mengharuskan masyarakat memakai Set Top Box agar bisa menonton tayangan televisi kesayangan?

ASO adalah akronim dari Analog Switch Off atau peralihan sistem penyiaran TV analog ke TV digital.

Adapun ASO dilakukan terkait dengan langkah Indonesia menata infrastruktur digital termasuk frekuensi siaran.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri No. 11/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Disebutkan bahwa tahap pertama penghentian siaran TV Analog dilakukan pada 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga atau paling akhir 2 November 2022. Hal ini akan memberikan waktu untuk tiap daerah mendapat sosialisasi, sekaligus mendukung program Kominfo yang akan bagikan bantuan  Set Top Box gratis bagi warga miskin yang terdampak ASO.

Tayangan TV digital berbeda dengan TV kabel karena tidak berbayar, dalam mengaksesnya pemirsa tidak memerlukan internet.

Sebaiknya Anda Tau...

Penyakit Hepatitis Akut yang sedang melanda dunia diduga telah masuk ke Indonesia setelah tiga anak dilaporkan meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit misterius ini.

Kementerian Kesehatan sampai saat ini masih melakukan investigasi melalui pemeriksaan panel virus lengkap dan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab dari penyakit ini.

Meski belum diketahui pasti penyebab penyakit Hepatitis Akut pada Anak , Prof. Dr. dr. Hanifah Oswari, Sp. A, yang merupakan dokter Spesialis Anak Konsultan Gastro Hepatologi RSCM FK UI menyebutkan bahwa dugaan awal disebabkan oleh Adenovirus, SARS CoV-2, virus ABV dll. Virus tersebut utamanya menyerang saluran cerna dan saluran pernafasan.

Untuk mencegah risiko infeksi, Prof Hanifah menyarankan agar orang tua meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan tindakan pencegahan. Langkah awal yang bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

“Untuk mencegah dari saluran pencernaan, jagalah kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu matang, tidak menggunakan alat-alat makan bersama dengan orang lain serta menghindari kontak anak-anak kita dari orang yang sakit agar anak-anak kita tetap sehat,” jelas Peneliti di RSCM dan FK UI ini dalam keterangan pers pada Kamis (5/5).

Selain itu, untuk mencegah penularan Hepatitis Akut melalui saluran pernafasan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Upaya lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan Hepatitis Akut adalah pemahaman orang tua terhadap gejala awal penyakit Hepatitis Akut.

Prof Hanifah menyebutkan secara umum gejala awal penyakit Hepatitis Akut adalah mual, muntah, sakit perut, diare, kadang disertai demam ringan. Selanjutnya, gejala akan semakin berat seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat.

Jika anak mengalami gejala-gejala tersebut, orang tua diminta segera memeriksakan anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan diagnosis awal.

Jangan menunggu hingga muncul gejala kuning bahkan sampai penurunan kesadaran. Karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa infeksi Hepatitis sudah sangat berat. Jika terlambat mendapatkan penanganan medis, maka momentum dokter untuk menolong pasien sangat kecil.

“Bawalah anak-anak kita ke fasyankes terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan. Jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat, karena kalau berat kita kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran, maka kesempatan untuk menyelematkannya sangat kecil,” kata Prof Hanifah.

Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang solid antara orang tua, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar bisa menemukan gejala Hepatitis Akut sedini mungkin agar anak segera mendapatkan pertolongan medis.

 

Sumber :https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/

Sampit - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Halikinnor mengatakan, penanganan banjir yang masih kerap terjadi di Sampit memerlukan keterlibatan masyarakat agar hasilnya lebih efektif dan optimal.

"Saya ingin menghidupkan kembali gotong royong di lingkungan masing-masing dan kami akan mengecek itu. Karena bagaimanapun, kemampuan pemerintah daerah baik di anggaran maupun personil itu terbatas. Jadi harus koordinasi bagus," kata Halikinnor di Sampit, Senin.

Hal ini menanggapi banjir yang masih kerap melanda Sampit saat hujan deras, terlebih ketika bersamaan dengan kondisi Sungai Mentaya sedang pasang. Seperti terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu (8/5), banjir merendam sejumlah jalan dan permukiman warga Sampit.

RSUD dr Murjani tidak luput dari sasaran banjir, khususnya pada bangunan lama yang berada di bagian tengah area rumah sakit tersebut. Akibatnya, aktivitas di bangunan itu sedikit terganggu.

Menurut Halikinnor, geografis Sampit yang meliputi Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang ini memang rawan dilanda banjir karena posisinya cukup rendah. Jika sungai sedang pasang dan kebetulan terjadi hujan deras cukup lama maka banjir akan terjadi.

Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Drainase di sejumlah lokasi seperti di Jalan Achmad Yani, MT Haryono dan lainnya telah direhabilitasi secara bertahap

Dampaknya cukup bagus karena kini ruas jalan tersebut tidak lagi menjadi langganan banjir. Jika sempat tergenang pun, kini kondisinya tidak terlalu lama karena air dengan cepat ke sungai sehingga genangan surut.

Pemerintah daerah terus berupaya membenahi drainase di kota ini. Beberapa titik lokasi rawan banjir akan dibenahi drainasenya agar tidak sampai tergenang saat hujan deras.

Halikinnor kembali menekankan pentingnya kepedulian dan keterlibatan warga dalam mengatasi masalah ini. Warga diharapkan turut menjaga kebersihan drainase atau parit agar air mengalir lancar sehingga tidak sampai meluber menggenangi jalan maupun permukiman.

"Saya ingin mengajak warga melalui RT untuk menjaga lingkungan. Paling tidak dengan begitu pada saat hujan deras, air tidak tergenang lama, apalagi waktu air sungai pasang. Kalau surut air tergenangnya sebentar saja," demikian Halikinnor.

 

Sumber : https://kalteng.antaranews.com/berita/560701/penanganan-banjir-di-sampit-libatkan-masyarakat

Sampit - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah memperkuat keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan masyarakat, khusus terkait perkembangan informasi.

"KIM bertujuan untuk membangun masyarakat cerdas dalam mengonsumsi dan memanfaatkan informasi," kata Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kotawaringin Timur, Cok Orda Putra Legawa di Sampit, Jumat.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran KIM sebagai media pelayan informasi. Hal inilah yang menjadi dasar Diskominfo Kotawaringin Timur melaksanakan pembinaan terhadap KIM sebagai lembaga layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. KIM merupakan kelompok yang secara mandiri dan kreatif melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi. Cok Orda menyebutkan, dari 17 kecamatan di Kotawaringin, masih ada tujuh kecamatan yang belum ada terbentuk KIM.

Tujuh kecamatan tersebut berada di wilayah utara yang meliputi Kecamatan Bukit Santuai, Mentaya Hulu, Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu, Cempaga dan Cempaga Hulu. Untuk itulah Kamis (24/3) kemarin Cok Orda bertemu KIM Kecamatan Parenggean. Pertemuan ini untuk konsolidasi rencana kegiatan sosialisasi KIM pada Rabu pekan depan di Kelurahan Parenggean. "KIM berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat, mitra pemerintah, penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, pelancar arus informasi dan sebagai terminal informasi bagi masyarakat desa/kelurahan," ujar Cok Orda.

Penguatan KIM juga sejalan dengan program Smart City atau kota cerdas yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City merupakan program yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Program ini merupakan program pengembangan berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi satu dari 50 kabupaten/kota yang dipilih karena dinilai siap menjalankan program ini.

Selain Kotawaringin Timur, daerah lainnya di Kalimantan Tengah yang terpilih dalam program ini adalah Kabupaten Katingan. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memilih 50 kota/kabupaten untuk menyusun master plan Kota Cerdas atau Smart City. Pemerintah kota/kabupaten yang terpilih diminta segera mempersiapkan diri terkait pelaksanaan program ini. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyambut program Smart City ini dengan meluncurkan program yang diberi nama Sampit Creative Hub. Program yang dikomandoi Dinas Komunikasi dan Informatika ini bertujuan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi publik dalam hal pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan berbasis digital atau online.

 

Sumber : https://kalteng.antaranews.com/berita/550397/diskominfo-kotim-perkuat-kim-bantu-cerdaskan-masyarakat

Sampit- Dengan adanya program dan produk smart city yang akan di wujudkan, Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim  melakukan keterbukaan semua pihak untuk sumbangsih dalam mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur menuju ekosistem digital yang merupakan bagian dari mewujudkan smart city.

Telkomsel salah satu yang ikut serta mengambil peran  dalam mendukung penerapan dan upaya-upaya mewujudkan smart city sesuai harapan  Pemkab Kotim  dengan melakukan paparan Smart City Digital Solution Telkomsel.

Paparan Tim Telkomsel dilakukan secara virtual Selasa (15/03/2022) dan di hadiri  Sekretaris  Dinas Komunikasi dan Informatika Jumberi,S.IP di damping Kabid Teknologi Informatika dan Persandian  Hendra Santoso, S.Kom dan staf, bertempat di Ruang Sampit Creative Hub  Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kotim

Sampit - Bupati Kotim dalam hal ini yang diwakili oleh asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Diana setiawan,SE, M.A.P menghadiri Pengarahan (Briefing) Nota Kesepakatan bersama Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI  secara Virtual  bertempat di Ruang Sampit Creative Hub Kab. Kotim, Selasa (15-02-2022).

Pengarahan (Briefing) tersebut terkait Nota Kesepakatan untuk mengimplementasikan Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Turut Hadir Pada Kegiatan tersebut Inspektur Inspektorat Kab. Kotim Masri,SE dan Dinas terkait.

Sampit (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengunjungi tiga lokasi dalam kaji banding dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas. "Ini dalam rangka bertukar informasi tentang pengalaman pengelolaan teknologi informasi, komunikasi publik, statistik sektoral (satu data), dan keamanan informasi. Ini juga terkait aktivasi sinergi penggunaan cloud computing," kata Kepala Diskominfo Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Minggu. Kaji banding itu pada Kamis (3/2) hingga Jumat (4/2) dilakukan di tiga Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yaitu di Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kunjungan di Katingan mereka diterima Kepala Diskominfosantik Wim Ngantung, kunjungan di Palangka Raya diterima Pelaksana Tugas Kepala Diskominfosantik Fifi Arfina, sedangkan di tingkat provinsi diterima Pelaksana Tugas Kepala Diskominfosantik Agus Siswadi. Multazam membawa serta pejabat eselon III dan staf demi meningkatkan pengetahuan pada bidang tugas masing-masing. Ini dinilai penting karena kegiatan ini menyangkut masalah teknis.

Diskominfo Kotawaringin Timur terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan mendorong peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawainya. Ini juga tidak terlepas dari keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menetapkan Kotawaringin Timur menjadi satu dari 50 kabupaten/kota yang dipilih karena dinilai siap menjalankan program ini. Selain Kotawaringin Timur, daerah lainnya di Kalimantan Tengah yang terpilih dalam program ini adalah Kabupaten Katingan.

Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City merupakan program yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Program ini merupakan program pengembangan berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi. Kaji banding ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi jajaran Diskominfo Kotawaringin Timur sehingga bisa terus meningkatkan kinerja dan pelayanan. "Tentu banyak yang dapat kami serap dari diskusi di setiap tempat yang kami kunjungi. Ini sangat bermanfaat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja melayani masyarakat, khususnya dalam hal teknologi informasi," ujar Multazam.

sementara itu pelaksana tugas kepala diskominfosantik kalimantan tengah agus siswadi saat menerima kunjungan diskominfo kotawaringin timur, menjelaskan terkait program-program yang ada di diskominfosantik provinsi kalimantan tengah. dijelaskannya, pada bidang pengelolaan informasi publik (pip) mempunyai tugas pembinaan, penyiapan, perumusan dan pengawasan di bidang layanan informasi publik mulai dari koordinasi bidang informasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, siaran keliling melalui mobil unit keliling, pelayanan informasi publik melalui pengembangan ppid provinsi kalteng dan penguatan tata kelola komisi informasi di daerah. bidang pengelolaan komunikasi publik terdapat program layanan hubungan media (sewa transponder), program layanan portal info publik, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (kim), penilaian jabatan fungsional pranata humas serta pengelolaan media center melalui media sosial yaitu facebook : mmckalteng, instagram : diskominfosantikkalteng, twitter : mmckalteng, youtube : diskominfosantik kalteng serta website diskominfo.kalteng.go.id, mmc.kalteng.go.id dan ppid.kalteng.go.id. sementara untuk bidang tik terdapat data center, cctv, video tron, command center dan fiber optik. untuk jaringan fiber optic (fo) sepanjang 34 km terhubung ke 43 opd di lingkungan provinsi kalteng dan 27 titik cctv dalam kota palangka raya dengan kecepatan 1 gigabyte. cakupan wilayah blankspot dan belum 4g di provinsi kalteng yakni 14 kabupaten/kota masih wilayah yang belum 4g dan/atau belum memiliki jaringan telekomunikasi (blank spot), 359 wilayah (desa/kelurahan) belum menikmati jaringan 4g dan 463 wilayah (desa/kelurahan) masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi (blank spot). untuk bidang tatistik terdapat program satu data kalteng. kalteng satu data adalah portal data satu data provinsi kalteng yang berupa data-data sektoral skpd provinsi kalteng. selanjutnya, di bidang e-government terdapat aplikasi sistem dashboard dan ringkasan informasi, sim kalteng multimedia warehouse storage dan sms gateway, sistem informasi perjalanan dinas (si sppd), kalteng mobile, sistem informasi tata naskah elektronik (tnde), sistem informasi umkm provinsi kalteng dan sistem informasi pariwisata provinsi kalteng. terakhir, bidang persandian, terdapat integrasi aplikasi penggunaan sertifikat elektronik (ssl) dan tanda tangan elektronik (tte), pemasangan honeypot (monitoring jammer serangan siber), bimtek sdm bidang persandian/ keamanan informasi, bimbingan teknis penggunaan peralatan spectrum analyzer dan penggunaan alat usb/ dongle dan aplikasi seleksi (pinjam pakai dari bssn).

 

Sumber :  https://kalteng.antaranews.com/berita/540053/diskominfo-kotim-kunjungi-tiga-diskominfosantik-untuk-tingkatkan-kemampuan

 

Jumat, 07 Januari 2022 08:03

Smart City jadi kado HUT ke-69 Kotim

Sampit (ANTARA) - Peringatan hari ulang tahun ke-69 Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tahun 2022 diiringi kabar gembira dengan ditetapkannya kabupaten ini menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City. "Ini menjadi kado istimewa di ulang tahun ke-69 Kabupaten Kotawaringin Timur pada Jumat besok. Ini sebuah kepercayaan besar bagi daerah kita untuk mengikut program Smart City ini karena hanya ada 50 kabupaten/kota yang dipilih mengikuti program ini," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit.

Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City merupakan program yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Program ini merupakan program pengembangan berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi satu dari 50 kabupaten/kota yang dipilih karena dinilai siap menjalankan program ini. Selain Kotawaringin Timur, daerah lainnya di Kalimantan Tengah yang terpilih dalam program ini adalah Kabupaten Katingan. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memilih 50 kota/kabupaten untuk menyusun masterplan Kota Cerdas atau Smart City.

Pemerintah kota/kabupaten yang terpilih diminta segera mempersiapkan diri terkait pelaksanaan program ini. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyambut program Smart City ini dengan meluncurkan program yang diberi nama Sampit Creative Hub. Program yang dikomandoi Dinas Komunikasi dan Informatika ini bertujuan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi publik dalam hal pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan berbasis digital atau online.

Multazam mengatakan, salah satu dari enam dimensi yang penting dalam Smart City adalah sumber daya manusia karena menyangkut kemampuan, kapasitas dan kompetensi. "Ini supaya terjadi loncat-loncatan sangat cepat sehingga enam tahun ke depan Smart City itu sudah bisa kita raih.

Kerja sama ini untuk membantu kinerja pemerintah agar bisa dengan kecepatan tinggi dalam melakukan penyesuaian," ujar Multazam. Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur juga sudah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian kepada DPRD setempat. Rancangan peraturan daerah ini akan dibahas pada 2022 ini. Peraturan daerah tersebut nantinya juga akan mendukung upaya-upaya mewujudkan Smart City sesuai harapan. 

Pewarta : Norjani

COPYRIGHT © ANTARA 2022

BORNEONEWS, Sampit - Meskipun saat ini, status PPKM Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berada di level 2, namun pada 24 November 2021 hingga 10 hari kedepan PPKM akan naik ke level 3.

"Naiknya level PPKM tersebut sesuai instruksi pemerintah pusat. Terutama pada saat menghadapi natal dan tahun baru 2021/2022 mendatang," ujar Bupati Kotim Halikinnor,  Rabu, 1 Desember 2021. 

 

Naiknya status PPKM ke level 3 tersebut, tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021, tentang pencegahan dan penanggulangan covid-19 pada saat natal 2021 dan tahun baru 2022. 

Instruksi itu diterbitkan pada 22 November lalu dan akan mulai berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 tahun depan. Berlaku di seluruh daerah di Indonesia. 

"Jadi bukan karena kasus Covid-19 mengalami peningkatan atau hal lainnya, namun keputusan pemerintah pusat untuk seluruh daerah," kata Halikinnor. 

 

Sehingga, bupati mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Dengan harapan tidak terpapar dan muncul klaster baru Covid-19. Dan pemerintah Kotim akan memperketat penerapan protokol kesehatan. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)

 

https://www.borneonews.co.id/berita/246288-siap-siap-status-ppkm-kotim-akan-naik-level-3-selama-10-hari

Halaman 1 dari 2