Minggu, 24 April 2022 11:05

Pentingnya Strategi Komunikasi dan Publikasi/Kehumasan Untuk Memperkuat Peran dan Branding KPPN Sebagai Treasury Agent dan Sub-Regional Chief Economist

Ditulis oleh Admin
Nilai butir ini
(0 pemilihan)

“KPPN, Kantor Pajak ya?”

Bagi insan Perbendaharaan, khususnya yang sedang atau pernah bertugas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), pertanyaan diatas sepertinya bukanlah hal yang asing. Untuk mitra satuan kerja instansi vertikal Kementerian/Lembaga di daerah, mungkin hal ini tidak berlaku. Namun, ketidaktahuan tentang KPPN ini jamak terjadi pada masyarakat, meskipun sebenarnya KPPN memiliki tugas yang sangat strategis dalam pelaksanaan APBN dan kontribusi dalam perekonomian daerah. Selain itu, sudah semakin banyak tugas KPPN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, pertanyaan tentang “siapakah KPPN” seperti diatas masih sering disampaikan oleh para stakeholder saat pelaksanaan tugas tatap muka secara langsung, seperti monev jam layanan penerimaan negara pada bank-bank persepsi atau pada saat pelaksanaan survei masyarakat penerima/debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah kerja KPPN. Bahkan, ini pernah terjadi di salah satu kota dekat ibukota, yang notabene sangat dekat dengan pusat media dan sumber informasi. Lantas, bagaimana dengan masyarakat di daerah, seperti di kota Sampit? Kenapa ketika disebutkan Kementerian Keuangan, maka yang pertama kali diingat oleh masyarakat adalah kantor pajak? Seberapa kenalkah masyarakat dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang bernama KPPN?

  1. Transformasi dan Milestones DJPb

Mengasosiasikan Kementerian Keuangan dengan kantor pajak tidak sepenuhnya salah. Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit Eselon I yang memiliki kantor instansi vertikal terbanyak di Kementerian Keuangan. Terdapat 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia, hampir dua kali lipat dari jumlah KPPN. Selain itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPP selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Sementara KPPN di daerah, secara “tradisional” memiliki tugas untuk menyalurkan APBN, hanya berhubungan dengan  satker vertikal K/L untuk pembayaran gaji, belanja barang dan belanja modal.

Namun, seiring dengan adanya transformasi kelembagaan pada DJPb, cukup banyak hal yang telah berubah. Banyak milestones yang telah dicapai oleh DJPb sebagai organisasi, diantaranya :

  • Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sebuah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. SPAN menjadi komponen terbesar modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara dengan memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan mulai dari sisi hulu (penganggaran) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat)
  • Modul Penerimaan Negara (MPN) G-3. Melalui modul ini, setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran. Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda. MPN merupakan salah satu sistem utama di Kementerian Keuangan. Tahun 2018, dari Rp2.064 triliun penerimaan negara, 92% atau Rp1.904 triliun disetor melalui MPN
  • APBN Cashless melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Digipay-Marketplace. Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan KKP dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Bank Himbara. Ekosistemnya terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan vendor/toko/warung/dll (UMKM) dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama. Digipay-Marketplace mengintegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan dalam satu ekosistem
  • Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sebuah sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dan menerapkan konsep single entry point dan single database, sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
  • Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui KPPN, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa akan lebih optimal dan efisien dari segi waktu dan biaya, sekaligus meminimalisir persoalan keterlambatan transfer dari kabupaten ke desa.
  • Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadikan kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Disini KPPN berperan melaksanakan survei monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi atas penyaluran UMi yang menghasilkan sebuah analisis keekonomian seorang atau kelompok debitur.

Beberapa milestones DJPb ini memberikan impact dan perubahan yang sangat besar dibidangnya. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN serta Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) memberikan manfaat yang besar dan nyata untuk masyarakat di daerah. Pertanyaannya, sudahkah informasi ini tersampaikan ke publik/masyarakat?

  1. Dunia Digital dan Disrupsi Informasi

Dengan adanya transformasi kelembagaan, tugas dan fungsi KPPN saat ini sudah jauh lebih besar, kompleks dan terus berkembang, serta memberikan manfaat yang lebih luas kepada perekonomian dan masyarakat di daerah. Karena itu, sudah saatnya masyarakat lebih mengenal produk-produk serta informasi dan layanan yang dihasilkan oleh organisasi DJPb dan KPPN sebagai instansi vertikal dan ujung tombak di daerah. Mengapa hal ini menjadi penting?

 

Saat ini, kita hidup di era dimana informasi beredar begitu cepat. The world is in our hands. Gadget dan media sosial menjadikan semua hal dalam genggaman. Informasi dari seluruh dunia bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Perkembangan teknologi informasi telah menghantarkan masyarakat memasuki era disrupsi informasi. Lewat berbagai media berbasis internet hadir jutaan informasi dalam satu menit. Kita tidak lagi hidup di dunia analog, dimana informasi dihasilkan melalui koran, majalah dan media cetak maupun media-media mainstream. Siapapun dapat memproduksi informasi, mengedit atau mereproduksi, serta menyebarkan informasi tersebut. Karena itu, menjadi penting bagi KPPN, sebagai institusi yang memiliki data dan informasi penyaluran APBN di daerah, untuk dapat mengolahnya dan menyampaikan ke stakeholders serta masyarakat dari sumber pertama.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJPb 2021, Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, “Anda duduk di atas data yang luar biasa, baik level pusat maupun daerah. Jangan sampai data itu menjadi aset yang tidak bermanfaat. DJPb mengetahui dengan presisi berapa rupiah dan mengalir ke mana, seharusnya bisa memberikan analytical work. Anda tahu persis sehingga itu harus keluar, diceritakan, dan dianalisis. Masyarakat perlu menyadari bahwa seluruh yang berjalan itu sebagian besar adalah adanya keuangan negara yang menyebabkan semua institusi bergerak.”

Hal ini telah diterjemahkan oleh DJPb dengan adanya peran Regional Chief Economist (RCE), sebuah posisi yang diemban oleh Kanwil DJPb yang memiliki tanggung jawab utama untuk pengembangan, koordinasi, dengan ruang lingkup tanggung jawab yang meliputi perencanaan, pengawasan, penyebaran informasi dan koordinasi penelitian ekonomi, dalam lingkup regional. Salah satu langkah konkretnya adalah menjalankan fungsi asistensi kepada Pemerintah Daerah sehingga kehadiran perwakilan Kementerian Keuangan di daerah lebih dirasakan lagi manfaatnya. “RCE harus menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal, melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja”, terang Bu Menteri Keuangan.

 

  1. Pentingnya Strategi Komunikasi dan Publikasi

Bila Kanwil DJPb berperan sebagai RCE, maka KPPN berperan sebagai Sub-Regional Chief Economist, yang selain menyalurkan DAK Fisik dan Desa, juga  memberikan asistensi dan konsultasi dalam percepatan penyalurannya. Bila DJPb adalah Treasurer, maka KPPN berperan sebagai Treasure Agent yang melaksanakan fungsi perbendaharaan negara di daerah.  KPPN tidak bisa lagi hanya melaksanakan tugas “tradisional” sebagai bendahara negara saja seperti dulu. Sudah saatnya KPPN menjadi garda terdepan publikasi dan penyebaran informasi organisasi DJPb di daerah, agar masyarakat mendapatkan informasi perbendaharaan negara yang akuntabel, serta semakin mengenal DJPb dan KPPN beserta layanan-layanan dan kontribusinya dalam perekonomian dan pembangunan daerah.

Untuk memperkuat peran kehumasan dan publikasi masyarakat pada KPPN, diperlukan dukungan yang optimal serta beberapa tahapan, diantaranya :

  • Penyediaan dan pelatihan SDM KPPN untuk mengolah data (data mining, data analytics and data processing), publikasi media dan kehumasan, agar data yang dihasilkan dapat disajikan sebagai informasi yang bermanfaat kepada stakeholders dan masyarakat. Bahkan, mungkin perlu untuk menempatkan jabatan fungsional kehumasan pada KPPN. Karena diakui atau tidak, informasi atau konten yang “berat” seperti keuangan negara cenderung kurang diminati. Masyarakat sudah cukup tersibukkan dengan kondisi pandemi dan sosial ekonominya, sehingga lebih memilih konten-konten yang bersifat hiburan. Diperlukan keahlian untuk dapat menghasilkan suatu berita menjadi konten yang menarik
  • Sumber daya yang mendukung berupa peralatan, sarana dan prasarana untuk pembuatan konten sebagai media informasi yang lebih menarik. Konten bisa berupa diagram (chart) atau visual grafis, foto dan video singkat, maupun podcast sesuai dengan tren “kekinian”. KPPN Sampit telah memulai dengan inovasi sederhana yaitu STAR-IT (Statistics And Reports-KPPN Sampit), sebuah media informasi laporan dan statistik layanan KPPN yang dikemas dalam bentuk diagram (chart) dan visual grafis sehingga lebih ringkas, informatif dan menarik. Media informasi ini dapat diakses pada tautan ly/STAR-IT.
  • Kerja sama publikasi untuk menggapai audiens/masyarakat yang lebih luas. Saat ini, KPPN Sampit telah memiliki situs dan media sosial yaitu :
  • Situs : https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sampit/id/
  • Instagram : @kppn.sampit
  • Youtube : CHANNEL INFO KPPN SAMPIT

Namun, mitra kerja yang intens berhubungan langsung dengan KPPN masih terbatas pada satuan kerja instansi vertikal K/L dan Pemda, sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi/media lain sebagai sarana publikasi yang lebih luas kepada masyarakat. Untuk itu, KPPN Sampit telah memulai kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan kerja sama ini, diharapakan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran KPPN dalam pelaksanaan APBN untuk pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas layanan informasi dan kehumasan, serta memperkuat peran KPPN sebagai Treasury Agent dan Sub-Regional Chief Economist.

Dengan memperkuat dan memperluas strategi komunikasi serta publikasi/kehumasan, diharapkan masyarakat luas secara umum dapat semakin paham dan mengerti tentang manfaat dari APBN. Sebagai contoh, masyarakat desa adalah penerima manfaat langsung Dana Desa yang disalurkan melalui KPPN, sehingga dengan perluasan publikasi, mereka dapat memperoleh informasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembangunan desanya. Melalui APBN Kita, Kementerian Keuangan secara rutin melakukan publikasi yang dapat diakses melalui tautan www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita. Dengan demikian, prinsip keterbukaan informasi dapat dijalankan mulai dari level kementerian hingga instansi vertikal di daerah, agar pembangunan yang dibiayai oleh APBN benar-benar bermanfaat untuk rakyat. “Tak kenal maka tak sayang”, sebuah peribahasa yang akan selalu relevan. Jadi, sudah tidak asing lagi dengan KPPN kan?

 

Penulis : Ahmad Khozin

(Kepala Subbagian Umum KPPN Sampit)

Baca 46 kali